31 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Home Blog Page 3180

Kapolres Asahan Bantu Penderita Tumor

KUNJUNGI: Kapolres Asahan mengunjungi Imam Ramadhan, penderita tumor tulang kaki.DERMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wujudkan Polri Presisi peduli kemanusiaan, Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH mengunjungi Imam Ramadhan (16), seorang warga yang menderita Tumor Tulang Kaki, di Lingkungan V Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (31/8) siang.

KUNJUNGI: Kapolres Asahan mengunjungi Imam Ramadhan, penderita tumor tulang kaki.DERMAWAN/SUMUT POS.

Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH menyampaikan bahwa kegiatan tali asih ini sebagai wujud perhatian dan solidaritas kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah atau sakit. “Semoga kedatangan kami dapat menambah semangat untuk kesembuhan adik kami Imam Ramadhan, dan sedikit meringankan beban pihak keluarga,” kata Kapolres Asahan

Pada kesempatan itu, Kapolres Asahan juga menyerahkan sembako dan uang tunai untuk membantu penyembuhan yang diterima secara langsung oleh orang tua Imam Ramadhan

“Mari kita berdoa kepada Tuhan YME demi kesembuhan adik Imam Ramadhan ini dan kita berikan semangat kepadanya guna melawan penyakit yang dideritanya,” pungkas Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH. (dat/han)

Ujian SKD Perekrutan ASN Asahan 14-15 September 2021

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Seketaris Daerah menyampaikan tahapan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) perekrutan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2021.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan, Rahmad Hidayat Siregar melalui Kabid Media Cetak dan Elektronik, Arbin Ariadi Tanjung menyebutkan, pelaksanaan Ujian SKD pada tanggal 14-15 September 2021 di Gedung Universitas Asahan, Jalan Latsitarda Nusantara VIII, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Sebelum mengikuti ujian SKD, para peserta untuk membawa Kartu Peserta Ujian asli; Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Perekaman

Kependudukan asli; Hasil swab test RT PCR kurun waktu 2×24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1×24 jam dengan hasil negatif/non reaktif; formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website scasn.bkn.go.id yang sudah ditandatangani; Alat tulis pribadi. “Selanjutnya Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD sesuai dengan jadwal sesi ujian dimulai. Lalu peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan dengan ketentuan Pria : kemeja putih, celana panjang hitam, sepatu hitam dan untuk Wanita : kemeja putih, rok/celana panjang hitam, sepatu hitam, jilbab hitam bagi yang memakainya,” ujar Sekda Asahan.

Kemudian Sekda juga menyampaikan peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Lalu tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun dan/atau hand sanitizer, serta menghindari kerumunan. Untuk lebih jelasnya masyarakat luar bisa diakses pada portal halaman Pemerintah Kabupaten Asahan yakni : asahankab.go.id. (dat/han)

Kapolres Labuhanbatu Bantu Pengobatan Balita Hidrosefalus

SAMBANGI: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan saat mengunjungi kediaman balita Muhammad Rizky penyandang Hidrosefalus di Labuhanbatu Selatan.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan menyambangi balita penderita Hidrosefalus, Muhammad Rizky berusia 9 bulan di kediamannya di Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (2/9).

SAMBANGI: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan saat mengunjungi kediaman balita Muhammad Rizky penyandang Hidrosefalus di Labuhanbatu Selatan.

Di kediaman Sumijo, yang merupakan orangtua Rizky, Kapolres Labuhanbatu didampingi Camat Kampung Rakyat, Kapolsek Kampung Rakyat, Waka Polsek Kota Pinang dan Kapuskesmas Tanjung Medan.

Dalam sambutannya, Kapolres merasa iba dengan kondisi Rizky yang masih berusia 9 bulan. Pada kesempatan itu, Kapolres Labuhanbatu memberikan tali asih untuk meringankan pengobatan Rizky selama di rumah sakit.

Kepada Sumijo, Kapolres Labuhanbatu memberikan motivasi dan semangat, bahwa penyakit Rizky masih bisa disembuhkan asal di tangani dengan baik dan benar.

Sesuai informasi dan jadwal, Rizky direncanakan akan dibawa berobat ke RSU Adam Malik Medan pada Minggu(5/9)2021, dan pemberangkatannya akan dilepas dari Mapolsek Kampung Rakyat.

Kapolres Labuhanbatu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komunitas Patwal Ambulance dan BMC Labusel, yang telah ikut menyampaikan informasi tentang penyakit yang diderita Rizky. (fdh/han)

Sergai Tata Perangkat Daerah

BUKA: Sekdakab Sergai M Faisal Hasrimy (kanan) saat membuka acara Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (2/9).

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Pemkab Serdangbedagai (Sergai) melakukan penataan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah setempat.

BUKA: Sekdakab Sergai M Faisal Hasrimy (kanan) saat membuka acara Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (2/9).

Sekda Sergai, M Faisal Hasrimy mengatakan, penataan itu dapat berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan, maupun pengurangan jumlah perangkat daerah.

“Ini dilakukan untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,” ungkap Faisal, Kamis (2/9).

Perangkat daerah di Pemkab Sergai, lanjut Faisal, terdiri dari sekretariat daerah yang di dalamnya mencakup 12 bagian, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 dinas, 6 badan, serta 17 kecamatan, yang terdiri dari 243 desa/kelurahan.

“Pada 2019, Pemkab Sergai telah melakukan penilaian perangkat daerah secara mandiri. Kategori kematangan organisasi daerah adalah tingkat sedang, dengan nilai 32,19149,” tuturnya.

Dari penilaian tersebut, lanjutnya, tentu masih banyak perbaikan yang harus dioptimalkan terkait perbaikan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat yang Maju Terus, Mandiri, Sejahtera, dan Religius.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Faisal menyebutkan, telah dirumuskan ke dalam program pembangunan daerah Kabupaten Sergai 2021-2026, yang disebut dengan Sapta Dambaan (Sapda).

“Yakni sekolah mandiri, terampil, asri, dan berkualitas. Masyarakat sehat dan religius. Pertanian mandiri dan berkelanjutan, infrastruktur berkelanjutan, ekonomi berdaya saing, wisata maju terus, dan birokrasi dambaan,” pungkasnya. (ant/saz)

Dosen Unsam Gelar Pengabdian kepada Masyarakat, Bantu Pokdakan Tiara Jaya Produksi Pakan Ikan Mandiri

DIABADIKAN: Dosen Universitas Samudera diabadikan bersama Kelompok Pembudidaya Ikan Tiara Jaya, Senin (1/9). SAHRUL AKBAR/SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dosen Universitas Samudera (Unsam) yang terdiri dari Ketua Tim Rini Mastuti (Prodi Agribisnis), Muhammad Fuad dan Fauzan Isma, selaku anggota (Prodi Manajemen), menggelar Pengabdian kepada Masyarakat bersama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tiara Jaya, Senin (1/9) lalu.

DIABADIKAN: Dosen Universitas Samudera diabadikan bersama Kelompok Pembudidaya Ikan Tiara Jaya, Senin (1/9). SAHRUL AKBAR/SUMUT POS.

Pada kegiatan yang berfokus membantu proses produksi pakan ikan, serta persoalan lain yang kerap dialami pembudidaya ini, turut dihadiri Kordinator Hanifah.

Kegiatan ini, pun merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan iptek produksi pakan ikan serta proses pembesaran bibit ikan lele serta pemasarannya di Desa Bayuen, Kabupaten Aceh Timur.

Menurut Ketua Pokdakan Tiara Jaya, Mahyudanil, selama ini yang kerap menjadi masalah pihaknya adalah pakan ikan lele yang bertambah mahal, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat.

“Namun sayangnya, itu tidak selaras dengan harga jual ikan lele di pasar yang stagnan, sehingga dapat menurunkan pendapatan,” ungkap Mahyudanil.

Karena itu, lanjut Mahyudanil, dengan adanya program dari dosen Unsam yang mendorong produksi pakan ikan secara mandiri ini, jadi jawaban dari segala persoalan selama ini.

“Tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, karena dengan memproduksi pakan ikan secara mandiri, dapat mengurangi biaya produksi selama ini. Serta membantu kami dalam menghadapi ekonomi sulit selama pandemi ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Rini Mastuti bersama tim, selama ini sudah mempelajari apa saja yang kerap menjadi masalah bagi Pokpadan Tiara Jaya, yang satu di antaranya pakan ikan.

“Karena itu, kami berupaya membantu memberikan solusi melalui transfer teknologi dan ilmu untuk memproduksi pelet ikan menggunakan bahan ekonomis. Seperti bungkil kedelai, tepung jagung, tepung ikan, dedak, tapioka, minyak ikan, mineral, vitamin, serta bungkil kelapa sawit. Pakan ini diproduksi menggunakan mesin diesel sederhana, yang dapat menghemat 30 persen biaya produksi, sehingga bisa bermaanfaat bagi pembudidaya,” jelasnya.

Selain permasalahan pakan ikan, para dosen Unsam ini, juga memberikan inovasi tentang pencatatan pendapatan dan pengeluaran dengan teratur.

“Dengan harapan nantinya mereka dapat mengelola keuangan secara sistematis dan efisien. Dengan begitu, kami berharap, mereka dapat bertahan di situasi ekonomi sulit selama pandemi Covid-19 ini,” pungkas Rini, didampingi Muhammad Fuad dan Fauzan Isma. (mag-6/saz)

Bus Samsat Kelilingi Padangsidimpuan

KUNJUNGAN: Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, saat mengunjungi Bus Samsat yang akan berkeliling di seputaran Kota Padangsidimpuan.

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan, Bus Samsat UPT Padangsidimpuan bakal mengelilingi segala penjuru Kota Padangsidimpuan.

KUNJUNGAN: Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, saat mengunjungi Bus Samsat yang akan berkeliling di seputaran Kota Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, menyampaikan selamat datang atas kehadiran Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (Sumut) beserta rombongan, dalam rangka Launching Bus Samsat Keliling UPT PPD Padangsidimpuan, Kamis (2/9).

Irsan pun menyampaikan terima kasih serta apresiasi, atas pengalokasian satu unit Bus Samsat Keliling di wilayah Kota Padangsidimpuan.

“Dengan launching bus ini, diharapkan bisa menjadi pendekatan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, kesadaran terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Padangsidimpuan dapat terus meningkat,” ungkap Irsan.

Irsan juga mengatakan, pihaknya siap untuk bekerja sama sampai di tingkat jajaran paling bawah.

“Kalau ada wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor, butuh koordinasi sampai di tingkat kepala lingkungan, nanti Pak Sekda akan membuatkan surat edarannya. Karena pendapatan pajak kendaraan bermotor ini, tentu akan berdampak terhadap PAD bagi hasil yang diterima dari Pemprov Sumut,” tuturnya.

Kaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut, Ahmad Fadli menyampaikan, inovasi pelayanan nantinya bukan hanya pada Bus Samsat Keliling, dalam waktu dekat bersama Ditlantas Polda Sumut juga akan dilaunching layanan e-Samsat Sumut Bermartabat yang tersedia di platform Android dan iOS.

“Artinya, bagi masyarakat yang punya smartphone, dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi itu (e-Samsat), sehingga tak perlu datang ke kantor. Ini akan sangat memudahkan masyarakat,” tutur Fadli.

Sementara itu Kepala UPT PPD Padangsidimpuan, Afifuddin menyampaikan, Bus Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, yang dioperasikan di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yakni mendatangi wajib pajak.

Dia juga menjelaskan, layanan Busa Samsat Keliling ini, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja UPT PPD Padangsidimpuan.

“Bus Samsat Keliling ini, memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, mendekatkan pelayanan sehingga mengurangi biaya operasional wajib pajak,” jelas Afifuddin.

Afifuddin melaporkan, Target Penerimaan UPT PPD Padangsidimpuan hingga 31 Agustus 2021 telah tercapai 63,2 persen.

“Kami menyadari, pencapaian target kami masih kurang 3,8 persen dari target yang ditetapkan. Potensi UPT PPD Padangsidimpuan sebanyak 67.358 kendaraan yang terbagi dalam 6 kecamatan di wilayah Padangsidimpuan,” bebernya.

Bus Samsat Keliling ini terdiri dari satu orang koordinator dari UPT PPD Padangsidimpuan, satu admin polisi, satu admin PT Jasa Raharja, dan satu pengemudi, yang punya tugas dan fungsi masing-masing.

Hadir dalam launching Busa Samsat Keliling tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Kaban PPRD Sumut Ahmad Fadli, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini, Sekretaris Daerah Letnan Dalimunthe, para asisten, pimpinan OPD, dan Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja.

Jadwal Operasi Bus Samsat Keliling Padangsidimpuan
Senin 08.00-14.30 WIB Alaman Bolak
Selasa 08.00-14.30 WIB Poken Jior
Rabu 08.00-14.30 WIB Terminal Hutaimbaru
Kamis 08.00-14.30 WIB Terminal Batunadua
Jumat 08.00-12.00 WIB Polsek Sidakkal
Sabtu 08.00-13.00 WIB Pulo Bauk

(ant/saz)

SKD CASN Gunakan Metode CAT, Soal 110, Waktu 100 Menit

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi kompetensi dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) dimulai kemarin, Rabu (2/9). Namun, belum semua instansi menggelar tes SKD-nya di hari pertama ujian.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengungkapkan, pada hari pertama, tes SKD akan dilaksanakan 48 instansi pusat dan daerah. Di antaranya Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Pemerintah Kota Depok, Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ujian dilakukan di 35 titik lokasi BKN. “Sementara ini untuk di hari pertama besok (hari ini, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Diakuinya, pada awal September 2021, SKD memang digelar khusus untuk titik lokasi ujian yang dimiliki BKN. Baik itu BKN pusat, kantor regional, maupun UPT BKN di daerah. Sementara untuk titik lokasi yang dimiliki instansi akan dimulai pada 14 September 2021n

Satya mengimbau calon peserta ujian memperhatikan apa saja yang menjadi syarat ikut ujian. Mulai hasil negatif tes swab PCR dengan kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau tes antigen dengan hasil nonreaktif maksimal 1 x 24 jam.

Kemudian kartu peserta, kartu tanda penduduk (KTP), kartu vaksinasi Covid-19, pensil, hingga surat deklarasi sehat. “Kami sudah membuat panduan di medsos BKN tentang apa saja syarat yang harus dibawa. Tapi, pada prinsipnya, jangan datang terlambat,” tuturnya.

Selain itu, calon peserta harus mematuhi protokol kesehatan. Peserta wajib menggunakan masker dua lapis, yang terdiri atas masker medis dan masker kain. Kemudian, peserta akan diukur suhu tubuhnya sebelum masuk ruangan. Bagi yang memiliki suhu di atas 37,3 derajat, bakal dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak dua kali dengan jarak lima menit.

Bila suhu tidak juga turun, keputusan dapat mengikuti tes bakal diserahkan ke tim kesehatan. Jika dinyatakan bisa, peserta akan ditempatkan di ruangan khusus untuk tetap melanjutkan mengikuti ujian. “Intinya, pada dasarnya kami akan selalu mengakomodasi peserta untuk tetap bisa mengikuti ujian. Termasuk soal ketentuan vaksinasi,” jelas Satya. Terkait kewajiban vaksinasi, kata dia, diserahkan sepenuhnya kepada satgas Covid-19 dan panitia di lokasi.

SKD tahun ini masih menggunakan metode computer assisted test (CAT) BKN. Peserta diberi waktu 100 menit untuk menjawab 110 soal yang terdiri atas tiga jenis materi. Meliputi 30 jenis soal tes wawasan kebangsaan (TWK), 35 materi tes inteligensi umum (TIU), dan 45 soal tes karakteristik pribadi (TKP). Namun, bagi pelamar dengan kriteria tertentu seperti pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, diberikan tambahan durasi menjawab soal SKD selama 30 menit.

Sebagai informasi, materi soal TWK diberikan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan peserta dalam aspek nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia.

Materi soal TIU akan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan dalam aspek kemampuan verbal, numerik, dan figural. Sedangkan materi soal TKP untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan peserta dalam aspek pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta antiradikalisme.

Mengenai pembobotan nilai, untuk materi soal TWK dan TIU, jika menjawab benar bernilai 5 dan salah/tidak menjawab bernilai 0. Sementara bobot nilai pada materi TKP bernilai paling rendah 1, paling tinggi 5, dan tidak menjawab bernilai 0.

18 Oktober, SKD CPNS Binjai

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Binjai akan menggelar ujian seleksi kompetensi dasar pada pekan ketiga Oktober mendatang. Ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Rahmad Fauzi ketika dikonfirmasi di kantornya, Jalan Monginsidi, Binjai Kota, Kamis (2/9). “Pelaksanaan Ujian SKD dijadwalkan pada 18 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021 mendatang,” ujar dia.

Pria yang akrab disapa Fauzi ini bilang, 1.277 calon pegawai negeri sipil akan mengikuti ujian SKD di Perguruan Al-Azhar, Medan. “Lokasi ujian itu kami dapat setelah berkoordinasi dengan BKN,” tambah dia.

Dua hari jadwal ujian SKD akan dilewati peserta CPNS dalam enam sesi. Artinya, sehari peserta akan mengikuti tiga sesi. “Satu hari itu ada tiga sesi ujiannya,” jelas dia.

“Untuk di Sumut, Pemko Binjai ujian yang terakhir. Kami juga akan mengumumkan ke website, kemungkinan dalam waktu dua hari ke depan,” tambah dia.

Fauzi melanjutkan, nantinya untuk persiapan ruangan dan alat ujian peserta CPNS akan dilaksanakan oleh BKN. “Untuk persiapan ruangan dan alat ujian berupa komputer, nantinya akan disiapkan langsung oleh BKN,” jelasnya.

Jelang ujian SKD, BKB Binjai mengimbau kepada seluruh masyarakat, terkhusus peserta jangan percaya dengan siapapun yang bisa meluluskan menjadi pegawai negeri sipil. Sebab, ujian yang dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta yang mengikuti jangan percaya kepada siapapun yang mencoba untuk jadi calo memasukan menjadi PNS. Sekarang hasil ujian dapat langsung dilihat oleh peserta melalui akun resmi,” ungkapnya.

Sementara untuk PPPK tenaga pendidik atau guru, Fauzi belum dapat memberitahukan jadwal ujian. Sebab, Dinas Pendidikan Kota Binjai yang secara langsung mengurusi PPPK. “Kalau untuk PPPK itu nantinya akan diberitahukan oleh Dinas Pendidikan,” tandasnya.

Jumlah soal SKD CPNS 2021 sebanyak 110 soal dengan rincian TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU sebanyak 35 butir soal, dan TKP mencapai 45 butir soal. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai lima dan salah atau tidak menjawab bernilai nol. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah satu dan nilai paling tinggi lima serta tidak menjawab bernilai nol.

10 Daerah di Sumut tak Rekrut CPNS

Sementara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) VI Medan mengungkapkan, sedikitnya ada 10 kabupaten dan kota di Sumatera Utara (sumut) yang tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

“Yang tidak ada (rekrutmen) CPNS antara lain Pemko Gunung Sitoli, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Dairi, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemko Sibolga, Pemko Tanjungbalai, Pemkab Simalungun, Pemkab Serdang Bedagai, dan Pemko Padangsidimpuan,” kata Kakanreg BKN VI Medan, Aidu Tauhid menjawab Sumut Pos, Kamis (2/9).

Pihaknya mengaku belum bisa merilis jadwal pelaksanaan ujian CPNS tahun ini oleh pemda-pemda yang membuka rekrutmen. Ini dikarenakan pihaknya masih menunggu jadwal final dari pemda-pemda tersebut. “Karena masih ada beberapa perubahan jadwal dan juga terkait sapras (sarana prasarana) oleh masing-masing instansi yang menyelenggarakan ujian namun belum fix. Biasanya masing-masing instansi juga merilisnya,” ujar dia.

Begitupun dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian tersebut, pihaknya belum dapat melakukannya. “Terkait monev juga belum bisa kami laksanakan mengingat ini masih hari pertama. Insyaallah kalau sudah ada kepastian lokasi dan lainnya akan diinfokan. Kalau yang tanggal 2-13 September sudah ada untuk instansi dari luar wilker kami,” pungkas Aidu.

Diketahui, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tentang pengadaan calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional (jafung) serta PPPK untuk tenaga guru tahun anggaran 2021, sudah diedarkan ke seluruh daerah yang membuka rekrutmen tersebut.

Adapun salah satu syaratnya, yakni mengenai umur maksimal pelamar pada tiga skema rekrutmen tersebut. Untuk CASN, maksimal usia pelamar dibatasi hingga 35 tahun. PPPK untuk guru maksimal 59 tahun dan paling rendah 20 tahun saat pendaftaran. Sedangkan pelamar PPPK jafung maksimal usia 21 tahun pada saat pendaftaran.

Masing-masing persyaratan itu, tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional; Permen PANRB RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021; dan Permen PANRB RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. (prn/ted/jpc)

Hasil Panen Food Estet Humbahas Melimpah, Tahun Depan, Lahan Ditambah 2 Ribu Hektare

Diskominfo Provinsi Sumut For Sumut Pos PANEN KENTANG: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memanen kentang saat mendampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meninjau kawasan food estate di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan, Rabu (1/9).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Program lumbung pangan nasional atau Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengalami perkembangan positif. Produksi hasil panen Food Estate Humbahas mengalami peningkatan signifikan.

PANEN KENTANG: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memanen kentang saat mendampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meninjau kawasan food estate di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan, Rabu (1/9).Diskominfo Provinsi Sumut For Sumut Pos.

Misalnya tanaman kentang, dari percobaan yang dilakukan PT Indofood selaku off-taker (investor), mampu menghasilkan 24 ton/hektare dengan asumsi minimal 1 hektare ditanami 24 ribu tanaman. Sedangkan untuk bawang putih, diprediksikan mampu mengahasilkan 8 ton/hektare, angka ini di atas rata-rata nasional yakni 6,3 ton/hektare.

“Inilah bukti Humbahas memiliki alam yang subur. Tuhan menciptakan ini untuk menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk Sumut, tetapi Indonesia juga. Seperti kata Pak Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi), bila ini sudah mantap kita lanjut ke tahap kedua dengan target lahan 2 ribu hektare,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi usai mendampingi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan meninjau irigasi tetes dan panen kentang di food estate Desa Riaria, Humbahas, Rabu (1/9).

Melalui kerja sama yang kuat antarpetani, pemerintah dan juga off-taker, Edy optimis food estate Humbahasn

akan terus berkembang. “Ini tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, kita harus bersama-sama, ada ahli pertanian, ahli infrastruktur, petani, pemerintah semua harus bergandengan tangan,” tambah Edy.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, food estate sangat menguntungkan petani. Selain mendapatkan pengolahan lahan modern petani juga mendapatkan pembersihan lahan, pembangunan jalan dan irigasi tanpa dipungut biaya plus sertifikat tanah. Karena itu, Luhut tidak ingin petani melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. “Dua tahun kita mengerjakan ini dan sudah terlihat perkembangannya secara signifikan. Ini sangat menguntungkan petani kita, mereka belajar dari ahlinya langsung, diajari pertanian modern dengan hasil yang jauh lebih besar. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini,” kata Luhut.

Luhut bersama Gubsu Edy Rahmayadi, Wamen LHK Alue Dohong, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor sempat memanen kentang hasil demplot PT Indofood. Hasilnya cukup memuaskan dengan berat rata-rata 1-2 kg/tanaman.

“Rakyat akan menikmati ini, hasil panen bila kita disiplin mengikuti arahan food estate hasilnya akan sangat memuaskan. Ini juga akan membebaskan petani dari tengkulak karena hasil tani akan diambil food estate dengan harga terbaik dan bapak/ibu sudah punya sertifikat sendiri, tak ada yang bisa ganggu asal tanahnya tidak digunakan selain pertanian,” kata Luhut.

Sementara itu, Manajer Lapangan Food Estate Humbahas Van Basten Panjaitan menjelaskan, hasil panen kentang petani akan meningkat di masa tanam ke dua dan ketiga di food estate. Hal ini dikarenakan kesuburan tanah semakin meningkat di masa tanam kedua dan tiga.

Off-taker Food Eestate Humbahas PT Indofood melakukan uji coba dengan benih kentang lokal di Desa Lintong Nihuta dengan di Food Estate lahan bukaan baru dengan luas 1 hektare. Kedua lahan ini ditanami 24.000 batang benih kentang. Ternyata benih kentang di Lintong Nihuta menghasilkan 32,3 ton, sedangkan di demplot food estate masa tanam pertama hanya menghasilkan 20,9 ton.

Dari percobaan ini, ternyata lahan yang sudah beberapa kali ditanami dengan pengolahan yang tepat akan memberikan hasil panen lebih besar. Jadi, petani akan mendapat keuntungan lebih besar di panen kedua dan ketiga. “Dengan treatment yang tepat hasil panen akan lebih besar di kedua dan ketiga. Tanahnya semakin subur di masa tanam kedua dan ketiga dengan treatment yang kita lakukan di FE,” kata Van Basten.

Salah satu petani, Haposan Lumbangaol mengaku mendapat banyak ilmu dari food estate ini. Selain itu, hasil pertaniannya juga meningkat dengan harga jual yang tinggi. “Selama ini tanah dari nenek moyang kami ini tidak terawat dengan baik, sekarang menjadi pertanian modern. Saya juga sangat bersyukur belajar ilmu baru bertani. Itu, kentang saya nolak ke FE dengan harga Rp6750 per kg. Saya harap ini tidak menurun, terus berjalan dengan baik,” kata Haposan.

Sementara, untuk menunjang distribusi pertanian di food estate Humbahas yang seluas 1.000 hektare, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan 8,9 Km jalan efektif. Jalan tersebut ditargetkan selesai Desember 2021. “Tinggal sedikit yang belum terhubung karen ada sedikit kendala, sebagain besar aspal, ada sertu dan pengerasan tanah. Mudah-mudahan akhir tahun selesai,” kata Direktur Jendral Bina Marga Hedy Rahadian.

Sentra Tanaman Herbal

Selain meninjau lokasi food estate, Meko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong didampingi Gubsu Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, Kasdam I/BB Didied Pramudito, dan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, juga meninjau pembangunan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) di Desa Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan (Humbahas). Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi mengaku mendukung pengembangan tanaman herbal ada di Sumut.

Menurutnya, tanaman herbal sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain manfaat kesehatan, manfaat ekonomi juga akan didapatkan masyarakat, apabila pengembangan herbal tersebut berhasil. “Menurut saya, tanaman herbal ini cocok dikembangkan di Sumut, mengingat Sumut juga memiliki potensi besar dalam pengembangan bermacam tanaman, “ kata Edy Rahmayadi.

Namun, kata Edy, untuk mewujudkan itu, perlu dukungan semua pihak mulai dari pusat hingga daerah. “Untuk mewujudkan ini, tentu memerlukan dukungan penuh dari setiap pihak, “ kata Edy.

TSTH berfungsi sebagai tempat budidaya dan pengembangan tanaman herbal. Selain itu, TSTH juga menyediakan bibit unggul hingga pemberdayaan petani lokal. Saat ini persiapan pembangunan TSTH sudah memasuki proses land clearing atau pembersihan lahan seluas 200 hektare.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, TSTH dilaksanakan berbagai universitas ternama mulai dari Institut Teknologi Del, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). “Kita lihat tadi sudah (proses) masuk land clearing, persiapannya sudah kita lihat bagus, “ kata Luhut.

Luhut menargetkan, akhir Oktober atau November sudah memasuki proses groundbreaking pembangunan TSTH. Apabila program TSTH berhasil, Sumut akan menjadi percontohan tempat pengembangan tanaman herbal. “Semua sudah bagus, kalau pertanian ini nanti jalan, akan di-copy tempat lain, “ ungkap Luhut. (prn/dwi/rel)

Tidak Semua Sekolah di Daerah Penuhi Kriteria, PTM di Sumut Masih Simulasi

KETERANGAN: Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar memberi keterangan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas di sejumlah daerah di Sumut mulai Rabu (1/9), kemarin, ternyata masih tahap simulasi bagi daerah-daerah nonzona merah maupun non-PPKM Level IV. Simulasi ini akan diterapkan selama sepekan ke depan.

KETERANGAN: Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar memberi keterangan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, beberapa waktu lalu.

“Daerah-daerah yang bukan level IV dan bukan zona merah saat ini sedang melakukan uji coba atau simulasi di sekolah-sekolah untuk PTM terbatas,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (2/9).

Informasi yang diperolehnya, hampir seluruh daerah berkategori PPKM level III dan level II serta di luarn

zona merah di Sumut, sudah melakukan uji coba PTM terbatas di beberapa sekolah. Menurutnya, simulasi itu bagian dari tindak lanjut keputusan Gubsu Edy Rahmayadi melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 188.54/39/INST/2021 tentang PTM Terbatas di Masa Pandemi Covid-19 di Sumut, tertanggal 30 Agustus 2021.

Irman mengatakan sekolah-sekolah yang melakukan uji coba tersebut, terkhusus untuk tingkatan SMA/SMK sederajat akan dimonitoring oleh Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut bersama satgas kabupaten dan kota, demi memastikan kesiapan sekolah bisa menerapkan PTM terbatas.

Apalagi, sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara virtual tentang syarat dan ketentuan bagi daerah yang diperbolehkan untuk melaksanakan PTM terbatas. Di antaranya, vaksinasi terhadap guru atau tenaga pendidik, kantin tidak diperbolehkan buka, serta jarang antar siswa ketika belajar di ruang kelas. Begitu juga dengan ketersediaan tempat cuci tangan, thermogun dan lainnya sesuai protokol kesehatan.

“Sekolah-sekolah, khususnya SMA/SMK yang sedang uji coba, dilaporkan ke Pemprovsu. Kemudian Pemprovsu melakukan monitoring ke daerah. Kemarin itu Disdik ke Langkat. Kemudian ke daerah lain juga,” ujar mantan Kepala Balitbang dan Bappeda Sumut itu.

Lebih lanjut ia menyebut, tidak semua sekolah di daerah yang memenuhi kriteria melakukan uji coba PTM terbatas. Uji coba hanya masih di kabupaten dan kota tertentu, serta di beberapa satuan pendidikan saja. “Jadi belum semua kabupaten/kota, membuka semua sekolah. Dia masih memilah-milah mana sekolah-sekolah yang dilakukan uji coba selama satu minggu ini. Simulasi dulu,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kegiatan uji coba PTM terbatas ini berjalan lancar. Sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa segera terealisasi di daerah. “Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar. Tidak ada kejadian. Karena kalau ada kejadian langsung ditutup sekolahnya. Langsung PTM dihentikan selama tiga hari, lalu akan dipersiapakan lagi. Bupati/wali kota tentu punya andil untuk membuat kebijakan soal PTM terbatas ini,” pungkasnya.

Kadisdik Sumut, Prof Syaifuddin sebelumnya mengatakan, kegiatan PTM terbatas di daerah level 3 dan level 2 di Sumut, dengan menerapkan kurikulum darurat. Adapun pelaksanaan PTM terbatas menjadi tanggungjawab unsur pemkab/pemko, forkopimda dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. “Pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan, PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. PTM ini mulai berlaku 1 September 2021, bagi yang memenuhi syarat,” katanya, Senin (30/8). (prn)

Tarif Test Antigen Maksimal Rp109 Ribu, Pemko Medan akan Awasi Seluruh RS dan Faskes

ANTIGEN: Petugas medis melakukan test Antigen kepada seorang pelajar. Pemerintah saat ini telah menurunkan tarif test antigen maksimal Rp109 ribu untuk luar Pulau Jawa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Tarif rapid test antigen kini semakin murah. Pemerintah menetapkan harga batas atas Rp99 ribu untuk daerah Jawa dan Bali. Sedangkan di luar daerah tersebut tarif maksimalnya Rp109 ribu.

ANTIGEN: Petugas medis melakukan test Antigen kepada seorang pelajar. Pemerintah saat ini telah menurunkan tarif test antigen maksimal Rp109 ribu untuk luar Pulau Jawa.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antigen Rp250.000 untuk Pulau Jawa, dan Rp275.000 untuk di luar Pulau Jawa. Menanggapi turunnya kembali harga rapid test itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan akan segera melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Kota Medan, khususnya bagi yang menyediakan pelayanan Rapid Tes Antigen tersebut.

“Tentunya kami akan melihat dan memonitoring, apakah (penetepan harga Rapid Tes Antigen) sudah diikuti oleh faskes, klinik dan rumah sakit di Kota Medan, sudah diikuti atau belum,” kata Bobby, Kamis (2/9).

Untuk itu, Bobby pun menginstruksikan agar seluruh rumah sakit, klinik dan faskes di Kota Medan untuk wajib mengikuti penetapan harga baru rapid test Antigen yang sudah ditetapkan Kemenkes RI. “Wajib kita ikuti yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Tentunya angka tersebut bukan tanpa kajian, pasti ada kajiannya,” ujarnya.

Diungkapkan Bobby, berdasarkan data yang ada, tercatat perharinya, ada sekitar 5 ribu warga Kota Medan yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport. “Seperti saya bilang kemarin, untuk perjalanan saja per hari beda setiap hari. Tapi, rata-rata ada 5 ribu menggunakan pesawat terbang. Itu masyarakat Kota Medan saja. Rata-rata 5 ribu tes per hari, belum lagi dilakukan pemerintah testing dan tracing itu, gratis,” ungkapnya.

Diterangkan Bobby, 5 ribu orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat itu, pastinya melakukan tes Covid-19 secara mandiri ataupun membayarnya. Oleh karena itu, lanjut Bobby, pengawasan yang dilakukan Pemko Medan, nantinya bertujuan untuk melihat harga Rapid test disetiap penyedia layanan tersebut, apakah sudah sesuai atau mengikuti harga yang ditetapkan Kemenkes. “Yang melakukan tes mandiri, akan kita monitoring soal harganya,” tutupnya.

Sebelumnya, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir menerangkan, kebijakan penurunan tarif diambil karena komponen harga barang atau jasa juga mengalami penurunan. Misalnya jasa pelayanan, reagen, dan biaya administrasi. “Sekarang begitu banyak antigen yang diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.

Dia meminta fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan rapid test antigen segera menyesuaikan dengan tarif baru itu. Kadir juga meminta dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Direktur Hankam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Faisal menjelaskan, penyesuaian tarif batas atas itu sudah sepengetahuan lembaganya. Bahkan, BPKP juga telah mengaudit komponen yang memengaruhi harga rapid test antigen tersebut. Dia menjamin bahwa penurunan harga itu tidak berpengaruh pada validitas hasil tes. “Antigen dalam negeri produksi murah, tapi kualitasnya sama dengan luar negeri,” ungkapnya. Kemenkes, menurut dia, telah melakukan penelitian kualitas antigen sebelum memberikan izin edar. (map/jpc)