TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Tebingtinggi, Pemerintah Kota Tebingtinggi bersama Perum Bulog Kantor Cabang Medan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di ruang Kerja Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (28/7).

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengharapkan dengan penandatanganan MoU, segera terealisasi dan dibagikan pada bulan Agustus 2021, dengan harapan kualitas beras adalah kualitas baik.

“Hari ini kita tandatangani dengan Perum Bulog sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Tebingtinggi. Kami minta, awal Agustus sudah terealisasi dan bisa dibagikan. Kami sampaikan bahwa Bulog juga menjamin, kalau beras tak baik bisa dikembalikan,” bilang Umar Zunaidi.

Sementara Pimpinan Cabang (Pinca) Perum Bulog Kantor Cabang Medan, R Darma Wijaya mengungkapkan bahwa MoU adalah untuk penyediaan bahan pangan bagi Kota Tebingtinggi.

“Kami Bulog sebagai partner Pemko Tebingtinggi, mensupport penuh apa yang menjadi niat baik Kota Tebingtinggi. MoU lebih menitikberatkan semua paket produk pangan, manakala terjadi kebutuhan pangan buat Kota Tebingtinggi khususnya. Adapun rilis saat ini adalah beras sebanyak 13 ton, dalam kemasan 10 kilogram,” bilang Darma Wijaya.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono, Kadis Sosial Khairil Anwar, Plt Kadis Perdagangan Zahidin, serta Kabag Pemerintahan Syahdama Yanto. (ian)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan didampingi Ketua Yayasan Nurul Ikhwan H. Ihwan Bangun Rambe, Lc, MA, Ketua Imtaq Kab Asahan H. Ahmad Qosim Marpaung, Asisten Administrasi Umum Khaidir Afrin, SE, Kakan Kemenag, Camat Air Joman dan Unsur Forkopimcam melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pondik Pesantren Nurul Ikhwan, di Jalan Dahlia, Dusun III, Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Rabu (28/7).

Bupati Asahan H. Surya, BSc dalam sambutannya, menyampaikan peletakan batu pertama pembangunan Ponpes ini menjadi langkah awal untuk pembangunan Pondok Pesantren yang berbasis Teknologi Informasi yang diprakarsai yayasan Nurul Ikhwan, peristiwa hari ini akan menjadi sejarah bagi masyarakat Desa Subur tentunya dengan harapan nantinya lembaga ini akan dapat melahirkan generasi yang memiliki dedikasi yang tinggi bagi kemajuan Kabupaten Asahan.

Lebih lanjut H. Surya mengatakan, pembangunan pesantren ini merupakan langkah yang maju dan sangat penting untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan, mendidik para generasi muda yang memiliki pemahaman agama Islam kuat dan moderen.

“ Untuk membentuk dan mengembangkan nilai moral akhlak yang baik, serta untuk menjadi generasi yang mampu menjaga kemurnian Alquran, berbudi pekerti, dan cerdas dibutuhkan suatu tempat yang baik pula”, ungkap Bupati.

Ketua Yayasan Nurul Ikhwan H. Ihwan Bangun Rambe, Lc, MA, menyampaikan rasa Syukur kepada Allah SWT bahwa langkah Awal dari Niat besar dalam mewujudkan pembangunan Pesantren Nurul Ikhwan yang sudah dimulai pada hari ini.

Beliau juga mengatakan semoga dengan terwujudnya Pembangunan Pesantren ini nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi Pembangunan Generasi Muda Kabupaten Asahan yang berakhlakul Karimah. (mag-9)

NISEL, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka hari jadi ke-18 Kabupaten Nias Selatan, DPRD Kabupaten Nias Selatan menggelar sidang paripurna istimewa di Aula sidang DPRD, Jalan Saonigeho KM. 3 Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan, Rabu(28/7).

Sidang paripurna tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan anggota badan musyawarah perjuangan rakyat Nias Selatan (BAMUS PERNIS), dan Forkompinda Nisel.

Ketua DPRD Nias Selatan, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas segala rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas waktu yang diberikan-Nya, hingga saat ini Kabupaten Nisel telah mencapai usia ke-18 tahun.

Ia menambahkan, bukanlah perjalanan yang mudah, namun terdapat banyak perjuangan yang telah dilakukan untuk membangun wilayah Nias Selatan. “Kini, Kabupaten Nias Selatan tercinta telah memasuki usia yang ke 18 tahun, maka kita wajib mendeklarasikan perjuangan-perjuangan yang dirintis oleh para pejuang terdahulu, dan sekaligus untuk mempelopori berdirinya Kabupaten Nias Selatan,” imbuh Elisati Halawa.

Selanjutnya, Ketua Bamus Pernis Nisel Hadirat Manao dalam pembacaan tahapan dan usaha pembentukan Kabupaten Nisel, menjelaskan bahwa pemekaran Kabupaten Nias Selatan, bukanlah hadiah dari pemerintah, akan tetapi karena perjuangan dan kegigihan murni seluruh elemen masyarakat, melalui wadah Bamus Pernis yang lahir dari aspirasi masyarakat, bekerja dan berjuang untuk masyarakat.

“Tidak dapat dipungkiri dalam proses atau perjalanan perjuangan Kabupaten Nias Selatan ini, namun terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, bahkan terjadi kesalahpahaman antara bersaudara karena begitu derasnya pengaruh dari oknum-oknum yang tidak menghendaki lahirnya Kabupaten Nias Selatan ini,” ungkap Hadirat Manao.

Lanjutnya, Ia mengatakan bahwa pembentukan panitia pemekaran Kabupaten Nias Selatan yang digagas oleh Panitia Sembilan Pemekaran Kabupaten Nias menjadi 2 (dua) Kabupaten, namun oleh karena tidak dilanjutkan, maka diteruskan oleh BPP – Bamus Pernis.

“Akhirnya melalui paripurna DPR RI pada tanggal 25/2/2003 dan serta Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan dan beberapa Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi akhirnya ditetapkan dan disahkan, dan kemudian dilanjutkan peresmian pada tanggal 28/7/2003,” ucapnya.

Kemudian dalam sambutan Bupati Nias Selatan, menyampaikan bahwa moment kali ini sangatlah tepat, kiranya semua bisa mengingat kembali akan sejarah para pejuang Kabupaten Nias Selatan.

“Kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa kita, untuk mendorong dan memotivasi kita semua bekerja sama dan sama-sama bekerja serta bahu membahu, dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat sesuai kapasitas, kewenangan dan kemampuan yang kita miliki,” ujar Bupati Nisel, Hilarius Duha. (mag-10/han)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan hadir dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (28/7).

Adlin Tambunan menyampaikan, Pemkab Sergai mewacanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfokus pada penyerapan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok yang bersumber dari para petani di Sergai.

“Hal ini merupakan bagian penting sebagai salah satu aspek pendukung penguatan program pengendalian inflasi di Sumatera Utara yang terangkum ke dalam 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif,” papar Adlin.

Adlin menjelaskan, TPID sendiri memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam mengendalikan inflasi dan sekaligus ikut mendorong pergerakan roda ekonomi daerah.

“Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap para petani penghasil gabah. Pemerintah akan membentuk peraturan daerah tentang harga eceran gabah yang tertuang dalam Ranperda Harga Eceran Gabah. Tujuan utama yang jadi dasar pembentukannya adalah mekanisme pembentukan yang tidak hanya membangun ketahanan pangan masyarakat, namun juga menjamin keberlanjutan ekosistem pertanian pangan di Kabupaten Sergai,” papar Adlin Tambunan.

Ditambahkan Adlin, hasil dari pantauan, ketersediaan kebutuhan obat dan produk medis lainnya di Sergai terbilang cukup. Kalaupun ada kenaikan, harga yang ditawarkan masih ada di taraf wajar. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Dairi, Bona Tindaon mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Dairi, melakukan audit atau uji klinis puluhan Plasma Decontamination Station Portabel atau bilik sterilisasi yang dipajang di setiap perkantoran Pemkab Dairi, termasuk di Kantor Sekretariat DPRD.

Desakan disampaikan, Bona Tindaon kepada wartawan di gedung DPRD Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (28/7). Bona menerangkan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dairi, telah merekomendasikan agar Dinkes Dairi, melakukan uji klinis terhadap penggunaan bilik sterilisasi yang diklaim memiliki unsur ion dapat mendeteksi virus corona disiase 2019 (Covid-19).

Bona memaparkan, rekomendasi Pansus sudah disampaikan ke Dinkes, namun sampai sekarang belum ada penjelasan hasil uji klinis terkait pemanfaatan bilik sterilisasi dimaksud. Menurut Bona, rekomendasi Pansus merupakan representasi semua anggota dewan.

Masih lanjut Bona, Dinkes harus bisa menunjukkan rekomendasi atau sertifikat penggunaan bilik sterilisasi itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan POM, apakah layak kita gunakan atau tidak. “Mana kita tahu apa kegunaan alat itu?”, ujar Bona.

Selain tidak kita ketahui apa fungsinya, sekarang kita lihat bilik strilisasi tersebut tidak berfungsi. Padahal, dana pengadaan bilik sterilisasi sangat besar yakni Rp1,4 miliar. Legislator dari Partai Demokrat itu mengatakan, anggaran sebesar Rp1,4 miliar, jadi sia-sia karena alat tersebut tidak berfungsi.

Padahal kata Bona, sudah lebih baik anggaran pengadaan bilik sterilisasi digunakan untuk membeli alat PCR, dan sudah bisa dapat dua unit. Sehingga, masyarakat/pasien terkonfirmasi Covid-19, kalau mau tes PCR, tidak harus ke Siantar atau ke Medan dengan begitu sangat membantu masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dairi, dr Ruspal Simarmata dikonfirmasi mengatakan, jumlah bilik sterilisasi sebanyak 70 unit. Dan pengadaan bilik itu bersumber dari DAK penugasan dari Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,4 miliar. Ruspal mengatakan, jika ada alat/bilik sterilisasi yang tidak berfungsi akan segera diperbaiki, ujarnya. (rud)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paripurna DPRD Samosir beragendakan pergantian Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba sudah tiga kali diskors dengan alasan tidak korum. Hal ini dinilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bentuk pelecehan. PDIP pun mengingatkan, jangan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalang-halangi atau berupaya menggagalkan paripurna itu.

“Jangan ada pihak tertentu yang sengaja melakukan itu. PDIP tidak akan tinggal diam,” kata Arteria Dahlan, politisi PDIP yang juga anggota DPR RI saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD PDIP Jalan Djamin Ginting, Medan, Rabu (28/7). Turut mendampingi Arteria, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, Wakil Ketua Sarma Hutajulu dan Aswan Jaya, serta Bendahara DPD PDIP Sumut Meriahta Sitepu.

Arteria mengingatkan, keputusan DPP PDIP yang memecat 6 kadernya di DPRD Samosir, termasuk Saut Tamba, adalah konsekuensi atas sikap mereka yang membangkang keputusan partai terkait Pilkada Samosir beberapa waktu lalu. “Kami sampaikan, mereka bukan lagi kader PDIP per tanggal dikeluarkannya surat pemecatan. Jadi mereka tidak berhak menerima fasilitas apapun yang ada kaitannya dengan atribut PDIP,” tegas Arteria.

PDIP, sambung Arteria, saat ini sedang menyelidiki, apakah skorsing paripurna itu dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu. Bila itu kesengajaan, tegas Arteria, maka PDIP akan membawanya ke ranah hukum.

Sebelumnya, Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba yang dipecat DPP PDIP sekitar April lalu, memilih tetap bekerja menjalankan konstitusi sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih pada 2019. “Saya tetap bekerja untuk rakyat Samosir dan tidak akan terpengaruh tentang paripurna pergantian itu, sebab yang memilih saya rakyat Samosir dan saya harus terus berkarya untuk masyarakat yang memberikan pilihannya kepada saya,” kata Saut Tamba, Rabu (21/7/2021).

Sementara itu, DPRD Samosir menggelar rapat paripurna pemberhentian Saut Tamba sebagai Ketua DPRD Samosir periode 2019-2024. Namun, hingga jadwal yang disepakati, rapat tidak kunjung korum walau sudah diskors 3 kali. Informasi yang dihimpun, sidang paripurna sendiri dihadiri 15 orang dari 25 anggota dewan.

“Belum memenuhi korum, sebab pada Tatib DPRD Samosir pasal 106 ayat 1B, kehadiran untuk korum adalah dua pertiga, persisnya harus hadir 17 orang dari 25 anggota dewannya,” kata Sekwan DPRD Samosir, Marshinta Sitanggang yang membacakan kehadiran wakil rakyat tersebut di sidang dewan di ruang rapat dewan itu di Parbaba, Rabu (21/7/2021).

Pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD, Pantas Maroha Sinaga didampingi Nasib Simbolon menutup sidang dan mengembalikan rencana paripurnanya ke Badan Musyawarah yang diketuai pimpinan dewan termasuk ketua yang akan diberhentikan, Saut Martua Tamba. (adz)