MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah meresmikan yellow clinic perdana bagi Provinsi Sumatera Utara di Klinik Rizki Jalan Pimpinan Gang Perkauman, Medan, Rabu (28/7/2021).
BERBINCANG: Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah berbincang dengan masyarakat yang menjalani vaksinasi di Yellow Clinic, Klinik Rizki Jalan Pimpinan Gang Perkauman, Medan, Rabu (28/7/2021). (ist)
Dalam peresmian ini, ratusan warga juga ikut serta mengikuti vaksinasi Covid-19 yang difasilitasi oleh Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
Musa Rajekshah yang juga Wakil Gubernur Sumut ini mengatakan, Yellow Clinic ini merupakan salah satu program dari Partai Golkar yang dicetuskan langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto kepada seluruh DPD untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan.
“Karena kami ingin melayani masyarakat dengan Yellow Clinic, ini lah sumbangsih kami Partai Golkar kepada masyarakat,” ungkapnya.
Musa Rajekshah menjelaskan, selain di Klinik Rizki, Yellow Clinic serupa rencananya juga akan segera dilaunching di Klinik Romauli Marelan. Saat ini, pihaknya juga tengah mendata empat klinik di wilayah DPD Partai Golkar Sumut untuk menjadi Yellow Clinic.
“Kita berharap Yellow Clinic akan terus berlanjut, karena kita ingin kehadiran kita dibidang kesehatan untuk terus ada di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Musa Rajekshah juga menyampaikan, bahwasanya terdapat 600 warga yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di Yellow Clinic ini. Jumlah itu terdiri dari 400 orang pada Selasa (27/7/2021) dan 200 orang pada hari ini.
“Target kita sebetulnya ada 1000. Tapi karena vaksin terbatas baru kita lakukan 600. Karenanya bagi masyarakat yang sudah hadir di sini, kami harap juga dapat mengikuti untuk vaksin kedua,” jelasnya.
Ia menerangkan, vaksinasi ini merupakan hal penting untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Sebab, orang yang sudah divaksin meski bukan berarti kebal, tapi dapat mencegah memperparah kesehatan bila terpapar ketimbang yang belum divaksin.
“Makanya kita minta setelah vaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan, karena virus ini masih tetap ada disekitar kita,” terangnya.
Terkait perpanjangan PPKM, Ia menuturkan di Sumut pemberlakuan level IV hanya dilakukan di Kota Medan dan level III ada di 22 Kabupaten/Kota. Namun saat ini, pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian akan memberikan bantuan tambahan kepada masyarakat antara lain Rp200 ribu perorang, bagi pekerja Rp600 ribu perbulan dan juga beras 10 kg.
Musa Rajekshah berharap, penyaluran di Provinsi Sumut dapat tersampaikan dengan tepat sasaran kepada yang membutuhkan, sehingga bisa mengurangi kesusahan masyarakat.
“Kami juga dari Partai Golkar ingin hadir dalam suasana pandemi ini membantu masyarakat dengan turut bergerak untuk memberikan bansos ke seluruh Kabupaten/Kota,” tandasnya.
Sementara itu, pemilik Klinik Rizki yang juga merupakan pengelola Yellow Clinic DPD Partai Golkar Modesta Marpaung menambahkan, layanan yang diberikan di sini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Terutama untuk pemeriksaan kadar gula dan kolesterol termasuk donor darah. (rel/dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPW PAN Sumut mengajak Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut, terus bersinergi dalam memberdayakan umat dengan cara sama-sama menyukseskan program keumatan yang digulirkan Muhammadiyah. Ajakan itu disampaikan Ketua DPW PAN Sumut Ahmad Fauzan Daulay SE, saat memimpin audiensi pengurus PAN ke Kantor PW Muhammadiyah Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (28/7).
Kehadiran Ketua DPW PAN Sumut yang didampingi Sekretaris Hendra Cipta dan pengurus harian lainnya Ihsan Rambe, M Gandhi Faisal Siregar, Kuat Surbakti, Rudi Alfahri Rangkuti, Agus Salim Ujung, Ahmad Khairuddin, Mora Harahap, Suartono, Jahidin Daulay, diterima Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr Hasyimsyah Nasution, Sekretaris Irwan Syahputra MA, dan jajaran pengurus lainnya.
Terkait pentingnya sinergi tersebut, Fauzan selaku pimpinan partai telah meminta semua anggota Fraksi PAN DPRD Sumut agar selalu peduli dan berbuat optimal untuk membantu menyukseskan program program Muhammadiyah. “DPW PAN Sumut juga akan terus mendorong para pimpinan partai di kabupaten/ kota di Sumut untuk menjalin kerja sama dan bersinergi dengan Muhammadiyah di daerah masing-masing,” ujarnya.
Lebih jauh Fauzan mengatakan, sejak kelahirannya, kader-kader PAN sudah tidak asing lagi dengan Muhammadiyah. Antara PAN dengan Muhammadiyah tidak mungkin bisa dipisahkan, karena secara historis kelahiran PAN dibidani oleh tokoh Muhammadiyah. Terbukti, saat ini sekitar 50 persen pengurus DPW PAN Sumut merupakan kader Muhammadiyah. “Selain itu, banyak pimpinan PAN di daerah juga berasal dari keluarga besar Muhammadiyah,” ungkap Fauzan.
Sementara, Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Prof Hasyimsyah Nasution menyatakan, pihaknya merasa gembira sekaligus menyambut positif kunjungan pimpinan dan jajaran pengurus DPW PAN Sumut di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzan Daulay. Prof Hasyimsyah juga mengapresiasi ajakan DPW PAN Sumut untuk bersinergi dalam menyukseskan program Muhammadiyah. “Insya Allah kami akan segera mengundang anggota Fraksi PAN DPRD Sumut secara khusus untuk mendiskusikan hal-hal yang memungkinkan untuk disinergikan tersebut,” ujarnya.
Prof Hasyimsyah Nasution menambahkan dirinya secara pribadi juga sudah mengenal pimpinan DPW PAN Sumut dan sejak awal pembentukan PAN di Sumut, dirinya pernah diminta memimpin PAN, namun dirinya lebih memilih fokus di Muhammadiyah. “Jadi, secara emosional dan historis, Muhammadiyah dan saya pribadi juga memiliki kedekatan khusus dengan PAN,” kata Hasyimsyah seraya mengharapkan kedekatan PAN dengan Muhammadiyah tidak saja perlu dijaga, tapi harus ditingkatkan. (adz)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO — Tak bisa dipungkiri, penipuan dalam dunia digital sangat masif dewasa ini. Baik berbentuk belanja online, pinjaman online, maupun pencurian data pribadi pada akun sosial media sampai surat elektronik (e-Mail) pengguna layanan digital.
WEBINAR: Webinar Literasi Digital yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Senin, 19 Juli 2021. IST.
Guna mengantisipasi hal buruk itu terjadi, ada sejumlah tips yang disampaikan dalam Webinar Literasi Digital yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Asahan, Senin, 19 Juli 2021.
“Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penipuan digital antara lain, aktifkan 2FA di media sosial. 2FA merupakan kode rahasia pengaman ganda, missal login ke aplikasi dengan username dan password pertama, kemudian password kedua berupan PIN atau OTP,” kata Rusmanto selaku Wakil Ketua Komite Penyelaras TIK, saat menjadi pemateri dalam webinar sesi Keamanan Digital tersebut.
Mengangkat tema “Tips dan Trik Menghindari Penipuan Digital”, Rusmanto lalu menjelaskan, aktifkan 2FA di email dan google, aktifkan verifikasi dua langkah untuk login ke e-Mail, dengan mendaftarkan nomor HP. Rahasiakan password, PIN, dan OTP. Serta, teliti akun yang meminta sesuatu dan cek nama domain dengan google.com.
“Penipu memanfaatkan kebaikan, ketidaktahuan, dan ketidaktelitian pengguna teknologi yang terhubung ke internet. Penipu dapat mengaku sebagai teman untuk memanfaatkan kebaikan kita lewat aplikasi whatsapp menggunakan nomor whatsapp teman. Penipu terkadang memberikan rayuan atau hadiah secara cuma-cuma untuk menipu,” terangnya.
Menurutnya, adapun contoh aplikasi yang dapat digunakan menipu biasanya melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, intenet, e-Mail, SMS, dan telepon.
Chika Audhika, Co-Founder dan CMO Bicara Project, memaparkan materi bertema “Tren Pekerjaan dan Usaha di Dunia Digital dalam sesi Keamanan Digital. Chika menjelaskan beberapa tren pekerjaan yang paling dicari pada 2021 antaranya; copywriter atau content writer, web developer, UI/UX designer, social media strategist, SEO specialist, dan data research.
“Tingkatkan digital skill dengan 3M yaitu, mengetahui macam-macam produk digital, menguasai produk digital, serta memanfaatkan produk digital. Manfaatkan digital skill dengan menciptakan branding, memperluas koneksi, dan memperkuat bisnis,” ujarnya.
Kurnia Utama, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran, di Sesi Budaya Digital memberikan materi bertajuk “Memahami Batasan Dalam Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital”. Menurut dia, penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, tetapi jika digunakan secara belebihan akan mempunyai risiko negatif.
“Berekspesi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menunjang tinggi hak asasi manusia. Perkembang teknologi informasi diwarnai berbagai masalah. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas,” tuturnya.
Ia menyebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU ITE Nomor 19 tahun 2016. Dengan adanya UU ini diharapkan ruang digital dapat menjadi lebih bersih, sehat, beretika, dan produktif.
Kurnia menambahkan, terdapat dua jenis permasalahan yang selalu terjadi karena kebebasan berpendapat. Antara lain, adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan hak kebebasan ini dan menjadikannya tameng untuk menyebarkan informasi-informasi tidak berdasar atau lebih sering disebut hoaks yang kemudian menggiring opini publik serta keberadaan kebebasan berpendapat yang terasa hanya ilusi belaka.
“Berbagai batasan yang mengatur jalannya penarapan hak ini justru terkesan membelenggu dan dalam praktiknya sering kali seperti salah sasaran,” pungkasnya.
Narasumber terakhir pada sesi Etika Digital, Drs Nirwan, selaku Sekretaris Dinas Informasi dan Komunikasi Asahan, mengusung materi bertema “Membangun Demokrasi Positif dan Semangat Toleransi Melalui Media Sosial”.
Nirwan membahas medsos sebagai kanal demokrasi, didasari fitur medsos sebagai sarana komunikasi. Fitur ini membawa pengguna medsos untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan respon balik secara terbuka, baik untuk membagi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang tepat.
“Dalam dunia demokrasi, medsos menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kontrol terhadap pemerintah utamanya dalam hal keterbukaan informasi dan pelayanan publik,” ujarnya.
Bertoleransi di medsos, lanjutnya, mempunyai pengaruh destruktif terhadap iklim toleransi di Indonesia apabila tidak diorganisir secara konstruktif oleh pemerintah dan juga masyarakat. pengaruh destruktif ini disebabkan oleh ketiadaan filter baku dalam menyunting kegiatan beropini di ruang digital. Kebebasan beropini di media sosial sering kali disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu.
“Dampaknya menimbulkan sentimen kesukuan, agama, hingga ras menjadi komoditas perdebatan di ruang digital. Membangun semangat positif dan bertoleransi di medsos dengan cara demokrasi yang sehat, masyarakat harus proaktif dalam mendukung upaya yang telah dicanangkan pemerintah, kolaborasi positif antara pemerintah dengan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk membuat konten-konten media sosial yang bernarasi persatuan, moderat, dan edukatif,” pungkasnya.
Webinar diakhiri Kevin Nguyen, Co-Founder Cetak Kreator dan Influencer dengan followers 55,6 ribu. Kevin menyimpulkan hasil webinar dari tema yang sudah diangkat para narasumber berupa, tingkatkan digital skill dengan 3M yaitu, mengetahui macam-macam produk digital, menguasai produk digital, serta memanfaatkan produk digital. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penipuan digital dengan mengaktifkan 2FA di media sosial.
Teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, tetapi jika digunakan secara belebihan akan mempunyai resiko negatif. Berekspesi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah Negara hukum yang demokratis dan menunjang tinggi hak asasi manusia. Perkembang teknologi informasi diwarnai berbagai masalah. Serta membangun semangat positif dan bertoleransi di medsos dengan cara demokrasi yang sehat, masyarakat harus proaktif dalam mendukung upaya yang telah dicanangkan pemerintah, dan kolaborasi positif antara pemerintah dengan masyarakat.
Sebagai pembicara kehormatan atau keynote speaker, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi literasi digital ini sangat penting agar masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital, bermanfaat dalam membangun daerahnya masing-masing oleh putra putri daerah melalui digital platform.
Diketahui, program ini bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan literasi digital lebih dalam dan menyikapi secara bijaksana dalam menggunakan digital platform di 77 kota/kabupaten area Sumatera II, mulai dari Aceh sampai Lampung dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang di setiap kegiatan yang ditujukan kepada PNS, TNI/Polri, orangtua, pelajar, penggiat usaha, pendakwah dan sebagainya.
Empat kerangka digital yang diberikan dalam kegiatan tersebut, antara lain Digital Skill, Digital Safety, Digital Ethic dan Digital Culture di mana masing-masing kerangka mempunyai beragam tema. (rel/dek)
SERAHKAN BANTUAN: Perwakilan dari keluarga Akidi Tio, Prof dr Hardi Darmawan, menyerahkan bantuan sebesar Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri. Bantuan itu untuk penanganan Covid-19.
PALEMBANG, SUMUTPOS.CO – Saling membantu merupakan kunci mengatasi kesulitan. Hal itulah yang ditunjukkan keluarga almarhum Akidi Tio dengan menghibahkan uang Rp2 triliun kepada Polda Sumatera Selatan. Hibah tersebut ditujukan untuk membantu penanganan Covid-19.
SERAHKAN BANTUAN: Perwakilan dari keluarga Akidi Tio, Prof dr Hardi Darmawan, menyerahkan bantuan sebesar Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri. Bantuan itu untuk penanganan Covid-19.
Akidi Tio merupakan pengusaha asal Kota Langsa, Provinsi Aceh. Hibah itu diberikan melalui dokter pribadi keluarga, Prof dr Hardi Darmawan, kepada Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri. Gubernur Sumsel Herman Deru turut menyaksikan penyerahan hibah tersebut.
Irjen Eko menuturkan, Akidi Tio merupakan keluarga yang dikenalnya saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam. “Perwakilan keluarga menyampaikan ke saya ada bantuan dana untuk masyarakat Sumsel yang terdampak Covid-19,” ujarnya.
Dengan bantuan bernilai fantastis itu, Eko mengaku cukup dibuat terkejut. “Mendengar saja kaget, apalagi melaksanakan (amanah) itu,” paparnya dalam keterangan tertulis yang dikirim Divhumas Polri kemarin (26/7).
Dia menuturkan bahwa amanah luar biasa itu sangat berat. Apalagi, jumlahnya begitu besar. “Pasti harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Gubernur Sumsel juga mengapresiasi bantuan itu. “Ini luar biasa. Ada yang memberikan bantuan penanganan Covid-19 sebesar Rp2 triliun,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengapresiasi keluarga pengusaha Akidi Tio yang memberikan hibah sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di wilayahnya.”Kita bangga ya, keluarga almarhum Akidi Tio ini ikut serta memberikan kepedulian terhadap penanganan Covid-19 di Sumsel,” kata Herman, , Selasa (27/7).
Dia menyadari besarnya nominal yang disumbangkan pengusaha asal Aceh tersebut. Sumbangan itu ditujukan ke Polda Sumsel untuk penanggulangan Covid-19.
Dia berharap sikap dermawan keluarga almarhum Akidi tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Sumsel agar turut serta memberikan sumbangsih dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, upaya melawan pandemi Covid-19 dilakukan bersama-sama sehingga aktivitas sosial kembali normal.
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Sumsel. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang besar. ”Tanggung jawab kita menyalurkan niat baik keluarga almarhum Akidi Tio ini agar bisa tersampaikan ke masyarakat. Tentu tetap mematuhi prosedur hukum yang ada,” ujar Irjen Eko.
Tak hanya itu, pihaknya turut membuat tim khusus, baik dari Polda Sumsel maupun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, agar proses penyaluran tetap sasaran dan sesuai dengan harapan dari pihak keluarga almarhum Akidi Tio.
Dokter keluarga almarhum Akidi Tio sekaligus sebagai perwakilan pihak keluarga, Prof dr Hardi Darmawan, mengatakan almarhum adalah seorang pengusaha di bidang pembangunan dan kontraktor asal Langsa, Aceh Timur.”Almarhum itu pengusaha di bidang perbesian dan kontainer. Bantuan tersebut merupakan amanah yang diberikan almarhum Akidi Tio dan direalisasi para anaknya.
“Dia (almarhumah) punya ada 7 orang. Semua anaknya sudah sukses. Mereka memberikan bantuan kepada Polda Sumsel, karena Pak Eko ini sudah kenal dekat dengan almarhum dan keluarga sejak lama,” ucap Hardi.
Dia berharap, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga Sumsel dalam penanganan Covid-19 yang saat ini masih terus mengalami peningkatan.
“Untuk realisasi sumbangan ini, sepenuhnya kita serahkan kepada pihak Polda Sumsel. Bisa saja untuk kebutuhan vaksinasi, perawatan pasien Covid-19, kebutuhan oksigen dan lain sebagainya,” tegasnya. (jpg/ila)
RAPAT: Direktur PGLI, Linda Sari (dua dari kanan) saat rapat memaparkan kinerja perusahaan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk fokus mengembangkan bisnis makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) pada tahun ini. Emiten dengan kode saham PGLI ini melihat bahwa potensi untuk mengembangkan sektor ini masih terbuka luas.
RAPAT: Direktur PGLI, Linda Sari (dua dari kanan) saat rapat memaparkan kinerja perusahaan.
Hal itu dikatakan Presiden Direktur PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk, Nicholas S Hutapea, dalam public expose PGLI usai mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Medan, Senin (26/7). RUPS tersebut dihadiri oleh Presiden Komisaris PGLI, Nelson Sihotang; Komisaris, Ir Tambak Onggo; Presiden Direktur Nicholas S Hutapea dan Wakil Presiden Direktur, Animan Hutapea yang hadir secara daring; Direktur, Ir Hendry Wigin dan Linda Sari; dan para pemegang saham. PGLI sendiri mengelola restoran Le Chic Parfait dan Bakehouse melalui anak usahanya PT Boga Abadi Prima.
Nicholas mengakui jika pada tahun 2020 pihaknya harus menutup dua restoran milik perusahaan yang berada di dua pusat perbelanjaan di Medan. “Seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang membuat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat itu, telah menyebabkan turunnya tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan, termasuk yang ada di Kota Medan. Awalnya kita mencoba bertahan. Namun akhirnya kami terpaksa menutup dua gerai restoran kami yang ada di dua pusat perbelanjaan di Medan,” ujarnya.
Namun sejak awal tahun 2021 ini, perseroan kembali mengembangkan bisnis F&B yang ada dengan merubah strategi bisnis. Perseroan melihat bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman ternyata cukup tinggi dan ini menjadi peluang untuk dikembangkan. “Kami merubah business model dengan mengoptimalkan transaksi secara daring atau online. Penggunaan transaksi model ini minim biaya namun omzet tetap bisa dijaga. Berbeda dengan jika kami harus membuka gerai di pusat perbelanjaan yang cukup membutuhkan biaya yang besar,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan potensi bisnis makanan dan minuman ini, pihaknya juga mengeluarkan aneka varian menu baru. Usaha ini ternyata memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan dari sektor F&B.
Nicholas juga mengatakan bahwa hingga akhir tahun ini, PGLI akan mengembangkan bisnis F&B ke luar Kota Medan. “Kami ingin melebarkan sayap untuk luar Kota Medan. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi food and beverage nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, bisnis hotel yang dikelola PGLI, yakni TravellerS SuiteS MedaN, masih mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 ini. “Untuk hotel, tantangannya luar biasa. Untuk bisa recovery (pulih), tidak banyak yang bisa kita lakukan karena kita harus mematuhi regulasi pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penjualan kamar akan tetap rendah untuk jangka pendek. Kami optimis akan tetap survive dengan menggenjot bisnis F&B, terutama dengan oprimalkan layanan online,” tuturnya.
Direktur PGLI, Linda Sari, menegaskan bahwa pihaknya terus bertahan dan berupaya mencari terobosan agar bisnis hotel yang dikelola perseroan tetap berjalan. Terlebih hotel yang dikelola menggunakan konsep apartemen hotel. “Untuk apartemen hotel ini memiliki pasar tersendiri. Kami sudah memiliki tamu-tamu yang sifatnya long stay. Memang tingkat okupansi belum normal. Namun kita terus maintenance tamu-tamu yang ada, agar tingkat okupansi tetap bertahan atau tidak turun,” jelasnya.
Hingga Juni 2021, PGLI mencatatkan pendapatan sebesar Rp6,591 miliar atau lebih rendah dibandingkan capai periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 7,255 miliar. Namun laba kotor perseroan tercatat sebesar Rp2,724 miliar atau lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,699 miliar. Sedangkan laba bersih tahun berjalan PGLI tercatat sebesar Rp3,029 miliar atau jauh lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu rugi sebesar Rp1,376 miliar.
Sedangkan pada tahun 2020 lalu, PGLI mencetak pendapatan sebesar Rp13,345 miliar atau turun 32,62% jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 yang mencapai Rp19,807 miliar. Perseroan mengalami rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5,051 miliar, dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh laba sebesar Rp5,830 miliar. (ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Medan, berdampak dengan menurunnya harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Medan. Selain karena stok banyak tersedia, permintaan dari pengusaha kuliner mengalami penurunan.
Pantauan Sumut Pos di Pasar Tradisional Pasar Limun, di Jalan SM Raja, Kota Medan, Selasa (27/7). Harga sayur mayur mengalami penurunan, seperti harga Brokoli yang biasanya Rp15.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram, Buncis Rp 18.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram.
“Ini saja, cabai merah ada yang Rp12.000 per kilogram dan ada yang Rp16.000 per kilogram. Bedanya hanya tingkat kesegarannya saja,”ungkap salah satu pedagang sayur Pasar Simpang Limun, Irma.
Begitu juga dengan harga tomat yang ikut turun. Sementara harga bawang putih juga kembali stabil dari Rp16.000 hingga Rp 20.000 per kilogram. Kondisi ini tidak terlepas menurunnya tingkat permintaan dari pembeli.
“Kemarin sempat Rp24.000 per kilogram. Cabai rawit juga mulai stabil Rp 32.000 per kilogram dan sempat Rp50.000 per kilogram,” jelas Irma.
Untuk harga ayam potong juga mengalami penurunan. Dimana sebelumnya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
Turunnya harga ayam potong juga disebabkan karena rendahnya permintaan dari usaha kuliner yang menutup usahanya karena kebijakan PPKM Darurat. Kondisi itu juga dipengarugi masih banyak masyarakat memiliki stok daging kurban.
“Kita juga baru selesai Hari Raya Idul Adha banyaknya masyarakat yang berkurban tentunya setiap keluarga masih mengkonsumsi daging kurban. Tapi harga turun ini juga gak bertahan lama,” katanya.
Sementara itu, Sadrak Tamba salah satu pedagang di Pusat Pasar Medan menjelaskan, pembeli sepi lantaran kebijakan PPKM. Karena konsumen di pasar kebanyakan pelaku usaha kuliner. Sehingga seperti komoditas cabai hingga sayuran harganya turun drastis.
“Harga cabai merah, bawang merah, bawang putih juga tomat dan sayuran lainnya mulai menurun dan stabil. Tapi karena masih PPKM ini pembeli juga sepi. Di sini juga masih banyak toko yang tutup. Kita harapkan PPKM segera berakhirlah,” kata Tamba.(gus/han)
SEPI: Aktivitas di bandara KNIA terlihat sepi sejak PPKM Darurat.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Angkasa Pura (AP) I mencatat ada sebanyak 600.897 penumpang pesawat, yang dilayani di 15 bandara perseroan, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli lalu, hingga 25 Juli. Penumpang sejumlah itu terlayani melalui 11.461 pergerakan pesawat udara. Sedangkan untuk trafik kargo, sebanyak 23.128.328 kg barang tercatat telah terlayani di 15 bandara Angkasa Pura I.
SEPI: Aktivitas di bandara KNIA terlihat sepi sejak PPKM Darurat.
Dengan membandingkan catatan pada rentang waktu pelaksanaan PPKM Darurat pada 3-25 Juli (23 hari pencatatan) dengan periode rentang waktu yang sama pada masa sebelum implementasi PPKM Darurat pada 10 Juni hingga 2 Juli, tercatat terjadi penurunan trafik. Selama periode 10 Juni hingga 2 Juli, tercatat sebanyak 2.527.164 penumpang terlayani melalui 24.985 pergerakan pesawat udara di 15 bandara Angkasa Pura I. Pada periode yang sama, sebanyak 27.649.172 kg kargo tercatat telah terlayani.
“Pada masa implementasi PPKM Darurat ini, terdapat tren penurunan jumlah pergerakan penumpang, pesawat udara, serta kargo di bandara yang kami kelola. Untuk penumpang, terdapat penurunan yang sangat drastis, yaitu hingga 76%,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi.
Kemudian untuk pergerakan pesawat udara dan kargo, masing-masing mengalami penurunan sebesar 54 persen dan 16 persen. “Bisa dikatakan, penurunan ini menjadi pertanda bahwa kebijakan PPKM Darurat mampu menekan pergerakan warga masyarakat melalui transportasi udara,” lanjut Faik
Namun, meski lalu lintas angkutan udara mengalami penurunan yang cukup drastis, AP I menekankan hal ini tidak mengurangi komitmen perseroan untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa bandara.
“Kami selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan di 15 bandara. Khususnya untuk layanan kargo, termasuk untuk layanan ekspor dan impor, kami pastikan tetap beroperasi secara normal dan lancar. Di masa seperti ini, pergerakan barang melalui transportasi udara harus tetap berjalan lancar untuk mengatrol perekonomian yang terdampak pandemi,” kata Faik.(chi/jpnn)
TERAMPIL: Para tenaga terampil Axioo sedang mendesain berbagai macam produk Axioo.ISTIMEWA/SUMUT POS.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menjadi negara dengan industri-industri yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri merupakan impian yang sudah lama digaungkan. Namun langkah menuju ke sana, diperlukan komitmen tinggi untuk mencapainya.
TERAMPIL: Para tenaga terampil Axioo sedang mendesain berbagai macam produk Axioo.ISTIMEWA/SUMUT POS.
Axioo merupakan produk laptop yang lahir di Indonesia dan dengan berbekal pengalaman belasan tahun yang dimiliki, menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Bapak Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk memperkuat industri dalam negeri dimana salah satunya adalah produk laptop.
Axioo juga berkomitmen untuk mendukung inisiatif Kementrian Perindustrian RI dalam mewujudkan engineering center untuk laptop di Indonesia, yang diharapkan dapat memicu terbentuknya ekosistem laptop mulai dari intektual properti hingga komponen utama dan komponen pendukung produk laptop di dalam negeri, dimana ini akan membuka peluang besar bagi pengembangan industri di dalam negeri baik industri besar maupun kecil.
Selain itu, Axioo juga mengapresiasi setinggi-tinginya kepada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada Axioo Chromebook dalam rangka pemenuhan kebutuhan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun anggaran 2021.
Dengan berbekal pengalaman Axioo dalam mendesain produk yang sudah dimulai sejak tahun 2008 melalui produk Axioo Neon MNC, Neon MLC, dan Neon CLW yang menjadi desain eksklusif Axioo yang memanfaatkan kearifan lokal.
Design Axioo ini kemudian digunakan di mancanegara, seperti perusahaan HCL dari India, perusahaan DNS dari Rusia, perusahaan Casper dari Turki, dan perusahaan Positivo dari Brasil, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut adalah pemimpin pasar lokal untuk industri laptop di negara masing-masing.
Selain itu puncak prestasi yang membanggakan Axioo sebagai produk anak bangsa selaku perwakilan Indonesia adalah menjadi salah satu merek laptop pertama di dunia yang mengusung laptop berteknologi Intel Core i7 2nd Gen pada acara Intel launching event di CES – Las Vegas, Amerika Serikat pada tahun 2011. Pencapaian tersebut membuat Axioo semakin diakui sebagai produsen kelas dunia.
Axioo juga berkontribusi aktif untuk berinvestasi dalam intelektual properti lokal Indonesia. Dengan ini semua, Axioo mampu menunjukkan komitmen dan kapabilitas untuk mendukung transfer ilmu dibidang Teknologi Ilmu Komputer baik berupa Industrial Design (ID), Mechanical Engineering (ME), Electrical Engineering (EE), Prototyping, dan juga pengembangan Sumber Daya Manusia yang mumpuni serta mendorong lokalisasi produksi komponen.
Langkah nyata sebagai bukti bahwa Axioo bisa menjadi produk karya anak bangsa yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, adalah ketika mampu mewujudkan pencapaian kandungan lokal yang telah mencapai nilai 43%.
“Kami menyambut dengan baik segala bentuk dukungan pemerintah terhadap produk buatan Indonesia dan kami akan terus mengupayakan seluruh produk Axioo memiliki nilai TKDN diatas 40% sebagai upaya kami mendukung program pemerintah untuk membangkitkan industri dalam negeri,” ujar Michael Sugiarto, Direktur Utama PT Tera Data Indonusa, pemilik merek Axioo.
Pencapaian terbaru dari Axioo adalah meraih lisensi Chromebook untuk merilis laptop berbasis sistem operasi bikinan Google dengan kualitas yang setara merek-merek laptop global. Untuk prosesornya, Axioo melanjutkan kerjasama dengan Intel untuk memasok chip komputasi pada Chromebook buatannya. Kehadiran Chromebook ini sebagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air Indonesia.
“Komitmen kami menciptakan produk berkualitas telah mendapat kepercayaan serta dukungan penuh dari Google sehingga Kami dapat memiliki lisensi resmi untuk menghadirkan Chromebook dengan kualitas terbaik di Indonesia. Kami mengapresiasi Kemendikbud Ristek atas kepercayaan dalam pengadaan Chromebook di Indonesia,” jelas Michael. (rel)
Mengatur Lalulintas: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat mengatur arus lalu lintas, di Jalan Juanda Medan, Selasa (27/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak secara spontan turun langsung ke jalan mengatur arus lalu lintas, yang berlokasi di Jalan Juanda Medan, Selasa (27/7).
Mengatur Lalulintas: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat mengatur arus lalu lintas, di Jalan Juanda Medan, Selasa (27/7).
Hal ini disebabkan traffic light yang berada di lokasi tidak berfungsi, sehingga menyebabkan kemacetan parah, tepat di simpang jalan di antara Jalan Juanda dan Jalan Imam Bonjol Medan.
Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Saat dikonfirmasi Sumut Pos, dia mengungkapkan, Kapolda Sumut ikut terjun langsung mengatur arus lalu lintas tersebut bersama Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Mereka bersama-sama membantu petugas Satlantas agar keadaan arus lalu lintas kembali lancar dan kondusif.
“Pak Kapolda juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, agar segera memperbaiki traffic light yang tidak berfungsi tersebut. Mengingat situasi dan kondisi di pagi hari banyak Pengguna Jalan yang akan pergi ke kantor ataupun beraktivitas lainnya,” ungkapnya.
Dari amatan, Panca tampak sigap mengatur lalu lintas sambil memberikan imbauan protokol kesehatan (Prokes) kepada para Pengguna Jalan. Apalagi, saat ini masih diberlakukan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang, agar tak terjadi kerumunan. (mag-1/ila)
BERJALAN: Wali Kota Medan bersama pimpinan OPD, berjalan memasuki ruangan rapat paripurna DPRD Kota Medan.markus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PAN DPRD Medan melontarkan kritik tajam kepada Pemko Medan soal keterlambatan penyampaian atas Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ke DPRD Medan. Akibat keterlambatan itu, dipastikan tidak memberikan hasil maksimal terkait perencanaan pembangunan Kota Medan 5 Tahun ke depan.
BERJALAN: Wali Kota Medan bersama pimpinan OPD, berjalan memasuki ruangan rapat paripurna DPRD Kota Medan.markus/sumutpos.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Sudari ST, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, dalam sidang paripurna dewan di gedung DPRD Medan, Senin (26/7) sore.
Adapun tudingan keterlambatan itu, kata Sudari, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD menyebutkan penyampaian RPJMD paling lama 90 hari setelah kepala daerah dilantik. Sementara, Wali Kota Medan dilantik sejak 26 Pebruari 2021 lalu maka dinilai tidak tepat waktu.
Bahkan, kata Sudari lagi, setelah mencermati materi dan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Fraksi PAN banyak memberikan catatan yang patut menjadi perhatian Pemko Medan. Seperti pada BAB III sistematika RPJMD tentang kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan yakni daerah CBD Polonia sebagai pusat pemerintahan. Kawasan pelabuhan, perikanan dan industri listrik di Belawan, kawasan wisata di Medan Utara yang meliputi Thema park dan water front city.
Terkait hal itu, Sudari mempertanyakan apakah kawasan itu dan pengembangan kawasan sudah terdokumentasi dalam RPJMD, serta bagaimana dukungan anggaran di dalam pengembangan kawasan yang dimaksud. Begitu juga soal data penduduk miskin dalam Pasal 3 halaman II – 25, disebutkan dalam RPJMD bahwa setiap tahunnya penduduk miskin di Medan menurun. Mulai Tahun 2016 sebesar 9,30 persen menjadi 8,01 persen di Tahun 2020.
Menurut Sudari, angka itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Di mana dalam program pengentasan kemiskinan, Pemko terus menambah jumlah warga miskin. Jumlah peserta BPJS PBI APBD dari 253.735 peserta pada tahun 2015, bertambah menjadi 336.253 peserta pada tahun 2019. Untuk anggaran, Rp84,70 miliar tahun 2015, bertambah menjadi Rp112 miliar di Tahun 2019.
Hal itu menunjukkan, bahwa penduduk miskin di Kota Medan cenderung meningkat dan Pemko Medan tidak melakukan verifikasi dan validasi bagi warga miskin. Begitu juga terkait kawasan kumuh di Kota Medan yang disebut menurun, namun kenyataannya kawasan kumuh semakin meningkat dengan indikator sudah didokumentasikan dalam SK Wali Kota berjumlah 42 Kelurahan dengan 819 Ha. “Kebijakan strategis apa yang akan dilakukan Pemko Medan untuk mengurangi kawasan kumuh,” ujarnya.
Segera Alokasikan Anggaran Kegiatan Kepling
Fraksi PAN (F-PAN) DPRD Kota Medan juga mengusulkan sekaligus meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan Kepala Lingkungan (Kepling) pada tahun 2022. Mengingat, aktivitas Kepling saat ini sangat banyak dan padat. “Anggaran itu bisa dialokasikan pada pos anggaran kelurahan berdasarkan kebutuhan setiap lingkungan,” kata anggota F-PAN DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, Selasa (27/7).
Edwin mengaku, permintaan itu juga disampaikan F-PAN dalam pemandangan umumnya terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 yang disampaikan Ketua FPAN, Sudari, pada sidang paripurna DPRD, kemarin.
Alasan permintaan dan pengusulan itu, kata Edwin, melihat tingginya intensitas kerja Kepling, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Bayangkan, kalau lingkungan membuat gapura, taman PKK atau mempercantik lingkungannya, dari mana dananya itu. Kan tidak mungkin dari kantong pribadi,” ujarnya.
Hal ini juga, kata Edwin, sejalan dengan Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedomaan Pembentukan Lingkungan. Pada Bab VIII Pasal 17 dan 18, sambung Edwin, disebutkan tugas dan fungsi Kepling adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.
Di samping pendataan, lanjutnya,pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebersihan lingkungan serta gotong-royong, Kepling juga dituntut untuk dapat mengembangkan ide dan gagasan yang bersumber dari aspirasi masyarakat dalam pembangunan. “Tentunya ini jauh dari harapan dapat terealisasi kalau tidak disupport dengan anggaran,” paparnya.
Apalagi, lanjut Edwin, tugas Kepling di masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungannya, tetapi juga ikut mengurus urusan lainnya, seperti Bansos, PKH dan vaksinasi.
“Memang, Kepling itu bukan OPD, namun mereka (Kepling, Red) merupakan garda terdepan aparatur pemerintah dalam menghadapi segala urusan masyarakat. Jadi, kami kira wajar diberi anggaran kegiatan,” lanjut anggota Komisi IV itu.
Dikatakan Edwin, di dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026, termuat visi dan misi Wali Kota Medan perihal upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. “Makanya, perlu anggaran untuk aktivitas di setiap lingkungan. Jadi, setiap aktivitas di lingkungan, Kepling tidak pusing-pusing lagi memikirkan anggarannya,” ujarnya.
Persoalan regulasi, menurut Edwin, Wali Kota bisa mengeluarkan Perwal agar kegiatan Kepling dalam menata lingkungan menggunakan APBD memiliki payung hukum.(map/ila)
