MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam dua pekan terakhir, stok vaksin Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kian menipis. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menyurati Pemerintah Pusat agar segera mengirim vaksin ke Sumut.

Permintaan tersebut langsung ditangapi pemerintah pusat. Sayangnya, dari 2 juta dosis yang diminta Pemprov Sumut, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya mengirimkan 3 koli dengan isi 14.500 dosis.

Vaksin tersebut telah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Selasa (27/7) sore. Dengan pengawalan ketat personel Brimob Polda Sumut bersenjara lengkap vaksin Astra Zeneca langsung dibawa menuju gudang Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Sumut, Jalan Prof M Yamin Medan.

“Vaksin tiba di Terminal Kargo pada pukul 16.00 WIB. Vaksin dibawa dengan menggunakan pesawat Garuda GA-118 dan langsung bergerak menuju Gudang Farmasi Dinkes Pemprovsu dengan pengawalan ketat oleh personel Brimob,” kata Kabag Ops Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Heriyono.

Dikatakannya, pengawalan tersebut dipimpin Wakasubden Jibom Detasemen Gegana Iptu Budi Setiawan dan dalam pengawalan vaksin, kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. “Vaksin tiba di Gudang Farmasi Dinkes Pemprov Sumut pada pukul 17.10 WIB, dan diterima Ibu Hotma Naibaho dan Bapak Reza selaku pembantu pengurus barang Gudang Farmasi Dinkes Pemprovsu,” ungkap Kompol Heriyono.

Vaksin ini, lanjutnya, akan di data oleh Dinkes dan selanjutnya akan didistribusikan ke daerah-daerah yang akan menerima vaksinasi. “Nantinya akan dibagi sesuai dengan instruksi oleh Pemerintah pusat agar masyarakat mendapatkan vaksinasi sebagai antibodi pencegahan Covid-19,” pungkasnya.

Tepisah, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah ketika dikonfirmasi terkait stok vaksin corona di Sumut yang menipis, mengakui memang ada keterlambatan dalam distribusi vaksin tetapi tetap berlanjut terus. “Masalah vaksin bukan karena stok minim. Vaksin inikan datangnya bergulir terus, karena dari pemerintah pusat akan dibagi ke seluruh provinsi. Jadi, bukan stok yang minim, tetapi setiap masuk langsung didistribusikan. Kita memang tidak stok, kita habiskan sesuai dengan kebutuhan yang akan divaksin,” ungkapnya ketika diwawancarai saat menghadiri kegiatan vaksinasi Covid-19 di kawasan Medan Perjuangan, Rabu (28/7).

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk segera mendapat kiriman vaksin Covid-19 tambahan. Agar program vaksinasi tetap bisa berjalan. Edy mengaku, vaksin Covid-19 dari Kemenkes dalam proses pengiriman dari Jakarta. “Vaksin nanti dikirim dari Jakarta. Lagi proses pengiriman. Vaksin belum tahu saya jumlahnya. Rencana sebanyak banyaknya,” ucap Edy, Senin (26/7).

Saat itu Edy menyebut, realisasi vaksinasi di Sumut baru mencapai 13 persen. Sehingga Sumut masih membutuhkan banyak vaksin Covid-19, agar semua warga Sumut bisa tervaksinasi. Semakin banyak banyak masyarakat yang disuntikkan vaksin maka besar kemungkinan tercapai kekebalan imunitas kelompok (herd immunity). “Kita kan sekarang baru 13 persen. Berarti masih butuh banyak lagi,” kata Edy.

Masih 30 Persen

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia baru terpenuhi sebanyak 30 persen dari total yang dibutuhkan. Kebutuhan vaksin Covid-19 Indonesia itu sendiri adalah 426,5 juta dosis. “Yang baru kita terima dari produsen vaksin 150 juta dosis. Baru 30 persen dari kebutuhan kita,” kata Nadia, Rabu (28/7).

Nadia mengatakan, saat ini sebanyak 64 juta dosis vaksin sudah diberikan kepada masyarakat. Kemudian, terdapat 5 juta dosis vaksin yang sudah terdistribusi untuk disuntikkan. “Sementara sisanya masih dalam proses untuk menjadi vaksin jadi dan mengalami proses quality control sebelum didistribusikan,” ujar Nadia.

lanjut Nadia menjelaskan, sisa dosis vaksin yang dibeli akan dikirimkan secara bertahap hingga Desember 2021 nanti. Diharapkan pada waktu itu, total kebutuhan dosis vaksin bisa terpenuhi seluruhnya.

Adapun untuk vaksin-vaksin di daerah yang mengalami kekurangan, pihaknya sudah mulai mendistribusikannya. Pasalnya saat ini di beberapa daerah banyak masyarakat yang sudah disuntik dosis pertama, tetapi belum mendapat suntikan dosis kedua karena ketersediaan vaksin yang tidak ada. “Nanti segera kita sudah mulai distribusi untuk penyuntikan dosis kedua,” ucap Nadia. Sebelumnya, pemerintah menargetkan agar vaksinasi Covid-19 dapat rampung pada Agustus 2021. Baca juga: Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta Pemerintah juga menargetkan vaksinasi Covid-19 dilakukan kepada 181,5 juta penduduk atau 70 persen dari populasi penduduk Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas dalam menghadapi pandemi Covid-19. (mag-1/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, masih belum terkendali hingga saat ini. Bahkan Sumut masuk dalam 5 besar di luar Pulau Jawa dan Bali. Mengantisipasi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate(BOR), Pemprov Sumut mempersiapkan 1.000 tempat tidur di Asrama Haji dan Wisma Atlet sebagai lokasi menampung pasien Covid-19.

MENURUT Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) untuk penanganan pasien Covid-19 di Sumut saat ini mencapai 65 persen. Kemudian tingkat keterisian kamar ICU penanganan Covid sebesar 59 persen. Karena itu, Wakil Gubernur Musa Rajekshah mengatakan, Pemprov Sumut akan menyiapkan rumah sakit darurat untuk penanganan Covidn

“Sedang mempersiapkan rumah sakit darurat isolasi Covid terpusat untuk 1.000 tempat tidur tahap pertama,” kata Musa Rajekshah kepada wartawan usai Rapat Koordinasi PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali secara virtual, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (28/7).

Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini menargetkan, persiapan Asrama Haji dan Wisma Atlet di Jalan Wiliem Iskandar/Jalan Pancing Medan, rampung dalam dua pekan ini. “Target kita paling lama mudah-mudahan dua minggu ini sudah selesai. Asrama Haji dan Wisma Atlet,” kata Ijeck.

Menurutnya, persiapan ini sebagai langkah antisipasi saja. Penekanannya, seluruh lapisan masyarakat mesti disiplin dan taat dengan protokol kesehatan (prokes). “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kesadaran masyarakat untuk menjaga prokes. Harus ada kesadaran masyarakat menjaga kesehatan imun dia juga, serta vaksin. Kita paham kondisi ini sulit, banyak masyarakat kita yang mencari nafkah untuk makan hari ini,” katanya.

Karenanya dalam rakor yang turut diikuti lima provinsi di luar Jawa dan Bali, lanjut Ijeck, pemerintah saat ini sedang menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. “Kami juga imbau kepada masyarakat berpenghasilan lebih, untuk membuat kegiatan sosial di lingkungannya masing-masing. Bagi pengusaha-pengusaha, organisasi-organisasi, bantulah masyarakat kita yang masih banyak kekurangan baik bantuan sembako, nasi bungkus gratis dan bentuk lainnya. Supaya juga pemerintah terbantu karena kami ada keterbatasan,” ajaknya.

Mengenai jaring pengaman sosial (JPS), Ijeck menyebut sesuai arahan pihak Kejagung bahwa seluruh kepala daerah jangan ragu untuk segera menyalurkannya.

“Selama tidak ada niat tertentu, Kejagung melalui Jamintel dalam rakor tadi bilang tak usah ragu-ragu bagi kepala daerah, salurkan saja selama tidak ada niat tertentu. Dan sekarang (sembako beras) itu sudah berjalan,” ujarnya.

Diakui Ijeck, mengenai penyaluran dana bansos ini memang menjadi penekanan pemerintah pusat. Lalu soal ketersediaan tempat tidur sebagai upaya persiapan lonjakan pasien Covid. Yakni untuk Sumut, sebutnya, tingkat BOR sudah mencapai 60 persen dan ruang ICU sudah 59 persen. “Lalu tindaklanjut dari PPKM di daerah kita, yakni Kota Medan (masih) level IV, 22 kabupaten/kota level III, dan sisanya di level II,” katanya.

Selain Sumut, ada Kaltim, Sumbar, NTT, dan Papua sebagai peserta rakor virtual, mengingat lima provinsi tersebut kini menjadi perhatian pemerintah pusat atas lonjakan kasus Corona yang terjadi belakangan ini, diluar Pulau Jawa dan Bali. “Namun inikan fluktuatif ya, setiap hari perkembangannya dinamis, selain lima provinsi tersebut ada juga sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Maka dari itu kita imbau agar masyarakat selalu disiplin prokes 5M,” sebutnya.

Adapun tindaklanjut PPKM ini, imbuh Ijeck, akan ada sejumlah bantuan dari Kemenko Perekonomian. Yakni program kartu sembako, subsidi internet, diskon listrik, kartu prakerja, bantuan beras, dan bantuan UMKM. “Kita berterimakasih kepada bapak presiden melalui Kemenko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartanto, karena memang selama ini kita tau bagaimana sulitnya masyarakat selama PPKM ini,” katanya.

Melalui bantuan itu, menurutnya, menjadi satu solusi dan harapan masyarakat atas kehadiran pemerintah di masa sulit seperti ini. Kepada bupati dan wali kota di Sumut, Ijeck ingatkan sesuai instruksi Gubsu Edy Rahmayadi dua hari yang lalu, untuk segera menyalurkan bantuan melalui APBD-nya masing-masing.

“Data benar-benar supaya dalam pendataannya tidak salah sehingga tepat sasaran. Kita pastikan Insyaallah Sumut siap untuk pembagian itu dan kita serahkan (datanya) ke pusat untuk mendapat bantuan itu. Semua tergantung kita, berapa data yang masuk. Berbeda bantuan untuk (masyarakat terdampak) di level IV dengan level III. Memang yang paling besar untuk daerah yang level IV. Harapannya selain bantuan pusat, ada juga penyerapan dana bansos di kabupaten dan kota,” pungkasnya.

5 Daerah Masih Zona Merah

Hingga saat ini, lima daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum mampu keluar dari zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Kelima kabupaten kota itu adalah Medan, Deliserdang, Karo, Dairi, dan Padangsidimpuan. Status zona merah lima wilayah tersebut, berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan pada website https://covid19.go.id/peta-risiko. Data ini diperbaharui per 25 Juli.

Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Dari zonasi itu juga, tercatat 23 kabupaten/kota di Sumut masuk dalam zona oranye (risiko sedang). Jumlah ini sedikit menurun dibanding dengan hasil zonasi pada minggu sebelumnya. Adapun 23 daerah zona oranye itu, Pakpak Bharat, Samosir, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Tapanuli Tengah, Toba, Sibolga, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Binjai, Tapanuli Utara, Langkat, Asahan, dan Pematangsiantar.

Untuk zona kuning (risiko rendah) berjumlah 5 daerah, yaitu Nias Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Nias Selatan. Jumlah zona kuning ini meningkat 2 daerah dari minggu sebelumnya sebanyak 3 kabupaten. Sedangkan zona hijau (tidak ada kasus) di Sumut, jumlahnya tetap bertahan seperti minggu lalu yaitu nol.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan BNPB, penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus mengalami kenaikan signifikan. Sumut tercatat memperoleh 1.588 kasus baru positif, pada Rabu (28/7). Dengan penambahan tersebut, membuat total kasus Covid-19 Sumut naik dari 54.499 menjadi 56.087 orang. Sumut juga menjadi provinsi terbanyak kedelapan dalam menyumbangkan 47.791 kasus baru nasional.

Untuk angka kesembuhan, Sumut bertambah 535 kasus baru, sehingga akumulasinya naik dari 38.784 menjadi 39.319 orang. Namun Sumut hanya menjadi daerah ke-14 terbanyak yang menyumbangkan 43.856 kasus sembuh di Indonesia. Lalu untuk kasus kematian, Sumut kembali menambah 23 kasus baru, sehingga membuat akumulasinya naik menjadi 1.427 orang sekaligus menjadi provinsi terbanyak ke-11 yang menyumbangkan 1.824 angka kematian di tanah air. Karena itu, melalui data tersebut maka saat ini kasus aktif Covid-19 Sumut juga kembali melonjak dari 14.311 menjadi 15.341 orang. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik secara darurat maupun dengan tingkatan level yang diterapkan pemerintah, berdampak signifikan terhadap usaha perhotelan dan restoran di Sumut, khususnya Kota Medan. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, sejak diberlakukannya PPKM hunian kamar hotel di Kota Medan, turun drastis.

“Kondisi (kamar hotel) kita saat ini, di bawah 10 persenlah. Untuk restoran kondisinya, tidak menutupi operasional, karena tidak boleh makan di tempat,” kata Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sumut, Denny S Wardhana saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (28/7).

Meski usaha hotel dan restoran terpuruk di tengah pelaksanaan PPKM, Denny ,mengatakan pihak nya tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 di Sumut, khususnya di Kota Medan. “Kita mengikuti apa penetapan dari Pemerintah, kita berhadapan tetap bisa berusaha lah,” jelas Denny.

Denny meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menekan dan menuntaskan penyebaran COVID-19. Agar ekonomi masyarakat dan usaha kembali berjalan dengan normal. “Untuk menekan penyebaran COVID-19 diikuti oleh semua lapisan masyarakat, untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Denny menjelaskan, kondisi usaha hotel dan restoran sudah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2020 lalu. Dengan begitu, banyak karyawan yang harus dirumahkan tanpa menerima gaji setiap bulannya. “Kita harapkan ada bantuan diberikan pemerintah seperti memberikan pengurangan biaya beban listrik oleh PLN. Begitu juga, bantuan yang lain dari pemerintah,” tuturnya.

Denny berharap dengan berakhirnya PPKM Level IV di Kota Medan pada 2 Agustus 2021, dapat memberikan peningkatan hunian kamar hotel dan menambah penjualan makanan dan minuman di restoran. “Kita berharap tanggal 2 Agustus 2021 ini, berkahirnya PPKM Level IV ini diberikan kelonggaran bagi kita, dibukalah. Bukan berarti sekarang tidak bisa berusaha. Kita masih buka, tapi tamunya tidak ada. Orang meeting, nikah dan membuat pertemuan sudah tidak ada di Hotel. Tamu tidak banyak, terlihat dari kamar terisi. Tamu ada, paling orang melakukan perjalanan dinas saja,” jelasnya.

Denny menambahkan, pihak juga mengikuti arahan pemerintah agar seluruh karyawan yang masih menjalani tugas dan bekerja di hotel dan restoran dilakukan vaksin Covid-19. “Karyawan kita sudah divaksin, begitu juga kita di Hotel dan Restoran untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tinggal dari masyarakatnya sekarang sama melakukan hal yang sama,” tandasnya.

Pemerintah Disebut Tak Adil

Bukan Cuma usaha hotel dan restoran yang merasakan dampak PPKM di Kota Medan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, mengaku para sopir angkot di Kota Medan juga sangat terdampak, bahkan hingga terpuruk akibat diterapkannya PPKM Darurat yang diperpanjang dengan PPKM Level IV. Tak tanggung-tanggung, penghasilan para sopir angkot menurun hingga 70 persen. Akibatnya, para sopir sangat kesulitan dalam memenuhi berbagai kewajibannya.

“Sekarang jangankan untuk setoran kredit (mobil) angkot, untuk kebutuhan makan keluarganya saja banyak sopir angkot yang tak mampu lagi. PPKM ini bukan lagi membuat sopir angkot terdampak, tapi juga terpuruk. Hancur-hancuranlah penghasilan sopir-sopir angkot ini, anjlok penghasilan mereka antara 60 sampai 70 persen, entah mau makan apa lagi anak istri sopir-sopir ini,” ucap Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Rabu (28/7).

Ditutupnya mal di masa PPKM, kata Gomery, juga sangat berdampak kepada merosotnya penghasilan para sopir. Dengan ditutupnya mal, maka ribuan karyawan terpaksa dirumahkan sehingga tidak melakukan perjalanan kerja dari rumah menuju mall yang biasanya menggunakan jasa angkot. “Belum lagi sudah lama anak sekolah juga tak belajar tatap muka di sekolah, mereka daring dari rumah, jadi siapa lagi yang naik angkot? Tapi kan tak mungkin juga sopir-sopir ini tak beroperasi, memangnya siapa yang mau ngasih makan anak-istri mereka? Makanya saya bilang, sangat terdampak sopir-sopir angkot ini,” ujarnya.

Dikatakan Gomery, tak cuma membuat sopir angkot merosot penghasilannya, PPKM dengan berbagai aturannya juga membuat para sopir angkot merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini sejumlah jalan dilakukan penyekatan, para angkot pun terpaksa harus mengikuti penyekatan itu. Tetapi di lapangan, khusus untuk Bus Trans Metro Deli atau yang merupakan Bus BTS (Buy The Service), para petugas di lokasi penyekatan mengizinkannya untuk lewat.

“Sudah banyak di depan mata kami terjadi, kalau Bus Trans Metro Deli yang lewat, langsung sibuk petugas buka penyekatan itu. Tapi kalau angkot yang lewat, ya kami harus ikut penyekatan itu. Dimana keadilan untuk kami? Apa bedanya angkot sama Bus BTS? Sama-sama melayani masyarakat nya,” katanya.

Gomery pun terus memprotes langkah pemerintah yang masih menggratiskan tarif Bus BTS ke 5 koridor Bus BTS di Kota Medan. Padahal gratisnya tarif Bus BTS, akan sangat berdampak kepada volume penumpang angkot. “Bus BTS gratis, angkot bayar, tujuannya sama. Siapapun ditanya pasti pilih Bus BTS, namanya juga gratis. Makin terpuruk lah angkot-angkot ini, tapi gak ada juga perhatian pemerintah untuk kami. Maka kami tanya lagi, dimana keadilan untuk kami?” tanya Gomery.

Untuk itu, Gomery meminta agar pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Medan agar berkenan untuk lebih serius dalam memperhatikan nasib para sopir angkot di Kota Medan. Sebab saat ini, setidaknya ada lebih dari 5.000 sopir angkot di Kota Medan yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan sekadar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

“Artinya ada 5.000 lebih keluarga yang terancam tak makan, anak-anak tak sekolah, karena tak ada perhatian dari pemerintah kepada sopir-sopir angkot ini. Mohon lah, ada keadilan dan perhatian lebih untuk sopir-sopir angkot di Kota Medan ini,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Pimpinan DPRD Medan H.Rajuddin Sagala, meminta kepada pemerintah untuk bisa bersikap adil kepada para sopir angkot di Kota Medan. “Saya rasa kalau di penyekatan itu perlu saya cari tahu dulu, betul gak Bus BTS boleh lewat tapi angkot tidak? Kalau betul, maka benar bahwa pemerintah tidak adil, dan ini harus diluruskan oleh pemerintah,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Rabu (28/7).

Diterangkan Wakil Ketua DPRD Medan asal Fraksi PKS itu, pemerintah juga harus mulai memberi perhatian lebih kepada nasib para sopir angkot yang tidak terpuruk dalam masa PPKM Level IV ini. Sebab dirumahkannya ribuan pegawai mal, anak sekolah belajar daring, dan berbagai faktor lainnya, dinilai sangat berpengaruh dalam merosotkan penghasilan para sopir angkot

Rajuddin menegaskan, sudah saatnya setiap sopir angkot di Kota Medan wajib masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didata oleh Dinas Sosial Kota Medan, supaya nantinya mmpara sopir angkot bisa mendapatkan berbagai bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemko Medan. “Stimulus dalam bentuk apapun saat ini sangat penting, kita berharap mereka termasuk dalam golongan masyarakat yang berhak mendapatkan berbagai jenis bantuan itu,” pungkasnya. (gus/map)