29 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 32

Dishub Medan: Tarif Parkir Baru Sesuai Perda

RDP: Komisi IV DPRD Medan menggelar RDP bersama Dinas Perhubungan Medan, Selasa (3/3/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos).
RDP: Komisi IV DPRD Medan menggelar RDP bersama Dinas Perhubungan Medan, Selasa (3/3/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos).

SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, memastikan penurunan tarif parkir di Kota Medan menjadi Rp4.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp2.000 untuk kendaraan roda dua berdasarkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan No 9 tahun 2026 tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak melanggar aturan yang ada.

Dishub Medan menegaskan, Perwal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Penurunan tarif parkir ini sama sekali tidak melanggar aturan yang tertuang di Perda No.1 Tahun 2024,” ucap Plt Kadis Perhubungan Kota Medan, Suriono S.SiT MT didampingi Kabid Parkir Kesmedi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026).

Dijelaskan Suriono dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah Anggota Komisi seperti Edwin Sugesti Nasution, Jusup Ginting, Ahmad Afandi, dan Zulham Efendi itu, bahwa di dalam Perda No.1 Tahun 2024 Pasal 66 ayat 1 dijelaskan bahwa struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda tersebut.

“Di ayat 2 dijelaskan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 hari. Artinya, 1 hari setelah Perda itu diterbitkan pun tarif retribusi sudah dapat ditinjau kembali,” ujarnya.

Kemudian di ayat 3 disebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi seperti pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa memperhatikan tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.

“Jadi sepanjang besaran tarif yang kita lakukan tidak menambah objek pungutannya, ini bisa dilakukan. Kemudian diatur kembali di ayat 4 bahwa retribusi hasil peninjauan yang dimaksud pada ayat 3, ditetapkan dengan peraturan Wali Kota. Jadi dalam hal ini, kami berpedoman pada Pasal 66,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti, mempertanyakan dasar Pemko Medan dalam menetapkan penurunan tarif parkir dari Rp5.000 menjadi Rp4.000 untuk kendaraan roda empat dan dari Rp3.000 menjadi R2.000 untuk kendaraan roda dua melalui Perwal No.9 Tahun 2026.

“Kan di dalam Perda (No.1/2024) sudah tertera bahwa tarif parkir roda empat sebesar Rp5.000 dan roda dua sebesar Rp2.000. Kenapa bisa diubah hanya dengan Perwal,” tanyanya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Plt Kadishub Medan, Edwin Sugesti pun mengatakan bahwa seyogiyanya Pemko Medan tetap perlu berkoordinasi dengan DPRD Medan dalam menentukan besaran tarif parkir terbaru.

“Karena tarif parkir sebelumnya adalah kesepakatan antara Pemko Medan dengan DPRD Medan. Idealnya kalau ada perubahan, Pemko Medan berkoordinasi dengan DPRD Medan,” pungkasnya. (map/ila)

DPRD Medan Imbau Seluruh Perusahaan: THR Wajib Cair Tepat Waktu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan untuk memastikan seluruh perusahaan di Kota Medan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya secara tepat waktu.

Menurut politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut, pembayaran THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan, tidak boleh ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut.

“Kita minta kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Medan agar membayar kewajiban THR untuk para buruhnya tepat waktu. Disnaker harus memperhatikan ini. Tidak boleh diperlama-lama atau tidak dibayarkan, karena itu hak normatif pekerja,” tegas Binsar, Minggu (3/3/2026).

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Artinya, perusahaan memiliki tenggat waktu yang jelas dan harus mematuhi aturan tersebut.

“Perusahaan diberi waktu paling lambat tujuh hari sebelum lebaran untuk menyelesaikan pembayaran THR. Ini sudah diatur secara tegas dalam regulasi,” tuturnya.

Binsar juga meminta Disnaker Kota Medan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi pelanggaran. Pihaknya tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan perusahaan yang membandel.

“Kita tidak ingin ada THR yang terlambat, dicicil separuh-separuh, atau ada karyawan yang tidak mendapatkan haknya. Jika ada pelanggaran, tentu akan kita tindak,” tegasnya lagi.

Selain pengawasan, ia juga mendorong agar Disnaker membuka layanan pengaduan bagi para buruh yang tidak menerima THR. Menurutnya, momentum hari raya tidak boleh dijadikan alasan kesulitan pembayaran, karena THR merupakan kewajiban rutin tahunan yang seharusnya telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan perusahaan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menyatakan pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait teknis dan jadwal pembayaran THR tahun 2026.

“Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, batas paling lambat pembayaran THR adalah H-7 Hari Raya Idulfitri. Namun, kita tetap menunggu edaran resmi,” ujarnya.

Meski demikian, Ramaddan memastikan pengawasan tetap berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan akan dilaporkan ke Dewan Pengawas Provinsi Sumut untuk diteruskan ke Kemnaker guna penindakan lebih lanjut.

“Begitu edaran terbit, kami akan langsung membuka layanan pengaduan. Bagi pekerja yang merasa haknya tidak diberikan, segera melapor untuk kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (map/ila)

Brimob Poldasu Gelar Patroli Skala Besar

PATROLI: Satbrimob Polda Sumut saat melaksanakan patroli skala besar dalam rangka KRYD. Istimewa/Sumut Pos
PATROLI: Satbrimob Polda Sumut saat melaksanakan patroli skala besar dalam rangka KRYD. Istimewa/Sumut Pos

SUMUTPOS.Co – Personel Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Satbrimob Polda Sumut) melaksanakan patroli skala besar dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Medan, Belawan, dan Kabupaten Deliserdang, Minggu malam hingga Senin dini hari, 1-2 Maret 2026.

Patroli tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan pada malam hari, seperti aksi begal, premanisme, maupun aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat.

Kegiatan patroli melibatkan satu Satuan Setingkat Regu (SSR) yang terdiri dari 12 personel Batalyon A Pelopor dan bersinergi dengan satuan kewilayahan dalam operasi terpadu.

Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mengikuti apel gabungan di Mapolda Sumut, yang dipimpin Perwira Menengah Pengawas (Pamen Was) Polda Sumut AKBP M Syahrul Rambe guna memastikan kesiapan personel serta penyamaan pola bertindak di lapangan.

Patroli difokuskan pada sejumlah titik yang dinilai memiliki tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan berpotensi menjadi lokasi kerawanan kriminalitas pada malam hari.

Di kawasan Jalan Jamin Ginting, empat personel melaksanakan patroli mobile sekaligus siaga di sejumlah persimpangan vital. Kehadiran personel dengan patroli lampu rotator biru (blue light patrol) diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi tindak kriminal.

Sementara itu, di sektor Jalan Tritura, tim patroli melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Brigjen Zein Hamid hingga kawasan sekitar SMA Negeri 13 Medan. Dalam kegiatan tersebut, personel juga melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari serta menyampaikan imbauan kamtibmas agar tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan.

Patroli juga menyasar jalur strategis Batang Kuis-Tanjung Morawa, termasuk kawasan Citraland Tanjung Morawa hingga akses Jalan Tol Medan-Kualanamu. Jalur tersebut menjadi perhatian karena merupakan lintasan utama kendaraan logistik serta mobilitas masyarakat dari dan menuju kawasan industri maupun Bandara Internasional Kualanamu (KNO).

Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, Kompol R Siahaan mengatakan, kegiatan patroli skala besar tersebut merupakan bagian dari komitmen Brimob dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumut.

“Patroli skala besar ini merupakan upaya preventif yang kami lakukan secara rutin bersama jajaran kewilayahan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, khususnya pada jam-jam rawan malam hari,” ujarnya, Senin (2/3) malam.

Ia menambahkan, kehadiran personel di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak kriminal sejak dini.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan,” katanya.

Ia menjelaskan, dari hasil pelaksanaan patroli hingga dini hari, situasi di wilayah yang dipantau dilaporkan aman dan terkendali. Petugas tidak menemukan adanya tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), maupun gangguan keamanan lainnya.

“Kegiatan patroli serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumut,” pungkasnya. (dwi/ila)

Disdik Sumut Pastikan 96% RKAS Disahkan, Pencairan Dana BOS Lancar

Kantor Dinas Pendidikan Sumut.
Kantor Dinas Pendidikan Sumut.

SUMUTPOS.CO – Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Terang Dewi Susantri Ujung, memastikan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan lancar.

Hingga saat ini, sekitar 96% Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah disahkan oleh Disdik Sumut, sehingga satuan pendidikan dapat segera memanfaatkan dana BOS Tahap I.

Terang Dewi menjelaskan, pencairan dana BOS mengacu pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, yang mengatur enam tahapan perencanaan dan penganggaran. Tahapan tersebut meliputi perencanaan dana sebelum digunakan, penyusunan RKAS tahunan, penyesuaian dengan kebutuhan satuan pendidikan, rincian komponen pembiayaan, rapat melibatkan warga sekolah dan komite, serta input dokumen RKAS ke aplikasi resmi kementerian.

“Sampai saat ini sudah lebih kurang 96% RKAS yang telah disahkan. Selanjutnya, satuan pendidikan sudah dapat menggunakan dana BOS Tahap I sesuai kebutuhan RAK (Rencana Anggaran Kas) yang tersedia di RKAS,” ujar Terang Dewi, Selasa (3/3/2026).

Dana BOS akan digunakan untuk mendukung kegiatan belanja jasa, honor tenaga pendidik, serta bahan-bahan proses belajar mengajar. Bagi SMK, dana tersebut juga mencakup persiapan menghadapi Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

Terang Dewi menambahkan, pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya, dengan tujuan memastikan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan di seluruh provinsi.

Dengan pencairan dana BOS yang lancar, diharapkan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Sumut dapat berjalan lebih optimal dan mendukung capaian kualitas pendidikan di daerah. (san/ila)

DPRD Medan Soroti Kekosongan Pejabat Pemko

Ahmad Afandi Harahap.
Ahmad Afandi Harahap.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menyoroti pindahnya sejumlah pejabat struktural Pemerintah Kota (Pemko) Medan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan yang juga menjabat Kepala Bidang Drainase, resmi pindah ke Pemprov Sumut terhitung Senin (2/3/2026) kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, kondisi ini sudah menjadi pola yang patut diwaspadai karena berpotensi mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kota Medan. Terlebih, hingga saat ini tercatat sedikitnya 11 jabatan Eselon II di lingkungan Pemko Medan dalam kondisi kosong.

“Ini bukan sekadar mutasi biasa. Kalau pejabat kunci terus berpindah, Pemko Medan akan kehilangan stabilitas birokrasi. Kita bicara tentang jabatan strategis yang langsung berdampak ke pelayanan masyarakat, khususnya sektor infrastruktur dan drainase,” ucap Afandi, Selasa (3/3/2026).

Afandi menekankan, Dinas SDABMBK memegang peran vital dalam penanganan banjir, perbaikan jalan, dan pemeliharaan infrastruktur kota. Kekosongan jabatan pimpinan, meskipun diisi pelaksana tugas, dinilai tetap berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan strategis.

“Plt sifatnya sementara dan kewenangannya terbatas. Kalau terlalu lama mengandalkan Plt, organisasi tidak akan berjalan optimal. Ini bisa berdampak ke lambatnya penanganan persoalan di lapangan,” ujarnya.

Terkait penunjukan Kepala BAPPEDA Medan, Ferry Ichsan sebagai Plt Kadis SDABMBK Medan oleh Wali Kota Medan Rico Waas, Afandi meminta agar posisi rangkap jabatan tidak menurunkan kinerja dua perangkat daerah sekaligus.

“Kepala Bappeda memiliki beban kerja besar dalam perencanaan pembangunan. Kalau dirangkap dengan memimpin Dinas SDABMBK, saya khawatir fokus dan kinerja di dua sektor ini jadi tidak maksimal,” katanya.

Afandi pun mendorong Pemko Medan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sumber daya manusia aparatur, termasuk pola mutasi dan pembinaan karier. Menurutnya jika fenomena pindahnya pejabat terus berulang, ada indikasi persoalan sistemik di internal Pemko Medan yang perlu dibenahi.

“Harus ada evaluasi jujur, apakah soal jenjang karier, iklim kerja, atau sistem promosi jabatan. Jangan sampai Pemko Medan terus kehilangan pejabat-potensialnya,” tegasnya.

Ia juga meminta agar kekosongan jabatan strategis segera diisi pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Masyarakat Medan tidak boleh jadi korban tarik-menarik birokrasi. Urusan banjir, jalan rusak, dan drainase tersumbat adalah persoalan harian warga. Jangan sampai karena kursi pejabat kosong, penanganannya makin lambat,” pungkasnya. (map/ila)

Dukung SE Penataan Perdagangan Daging Nonhalal, Ratusan Warga Gelar Aksi Damai dan Buka Puasa Bersama

AKSI DAMAI: Ratusan warga Kota Medan menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (3/3/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
AKSI DAMAI: Ratusan warga Kota Medan menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (3/3/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Kota Medan menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (3/3/2026) sore. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Perdagangan Daging Nonhalal.

Pantauan di lokasi, peserta mulai berdatangan usai Salat Ashar. Dengan membawa sejumlah spanduk berisi pesan dukungan terhadap kebijakan penataan tersebut, massa tampak duduk tertib di atas terpal yang dibentangkan di sisi jalan. Kegiatan berlangsung dengan suasana kondusif dan penuh kekhidmatan.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan tausiah serta penyampaian aspirasi secara bergantian oleh sejumlah perwakilan massa. Menjelang waktu berbuka, peserta juga melaksanakan doa bersama sebelum akhirnya berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang telah dibawa masing-masing.

Koordinator lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Ia menegaskan, dukungan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan tersebut dilandasi harapan agar tata kelola perdagangan di Kota Medan semakin tertib dan teratur.

“Kegiatan ini murni inisiatif masyarakat. Kami hadir untuk mendukung kebijakan penataan perdagangan agar lebih rapi, tertib, dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan pemerintah kota bukanlah bentuk pelarangan terhadap aktivitas usaha tertentu, melainkan penataan teknis agar sistem perdagangan berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir juga mengajak seluruh elemen warga untuk tetap menjaga persatuan serta menghormati keberagaman yang telah lama menjadi kekuatan Kota Medan. Mereka menekankan pentingnya menyikapi kebijakan pemerintah dengan kepala dingin dan mengedepankan dialog.

Salah satu penceramah, Ustad Heriansyah, dalam tausiahnya menyampaikan bahwa dukungan terhadap kebijakan penataan hendaknya dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban bersama.

Ia menekankan bahwa kehidupan masyarakat yang majemuk membutuhkan aturan yang jelas agar semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan saling menghormati.

“Kita ingin suasana kota tetap harmonis. Penataan ini tujuannya agar perdagangan berjalan tertib dan tidak menimbulkan polemik. Hanya mau mengatur dan menata agar lebih tertib. Mari kita jaga kebersamaan dan saling menghargai,” imbaunya.

Sementara itu, hingga kegiatan berlangsung, aparat keamanan dan unsur pemerintah terlihat melakukan pengawasan guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Tidak terlihat adanya insiden selama aksi berlangsung.

Memasuki waktu magrib, peserta aksi membatalkan puasa bersama di lokasi, kemudian melaksanakan Salat Magrib berjamaah. Usai ibadah, massa membubarkan diri secara tertib. (map/ila)

Pada Sidang Lanjutan, Lima Saksi DMKR Paparkan Skema Pengembangan Lahan Eks PTPN

MEDAN, SumutPos.co– Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (2/3/2026). Sidang lanjutan menghadirkan lima saksi dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residential (DMKR), anak perusahaan Ciputra Land.

Kelima saksi tersebut yakni General Manager (GM) PT Citraland Helvetia dan Tanjungmorawa Taufik Hidayat, GM Citraland Sampali Irawan, unsur Direksi PT DMKR, perwakilan PTPN II Julius Sitorus, serta dua staf lainnya, Marketing PT Citraland Sampali Vivi dan Finance PT Citraland Lili.

Dalam keterangannya, Irawan menjelaskan, DMKR menjalin Kerja Sama Operasional dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP), anak usaha. PTPN. Skema kerja sama tersebut berbentuk inbreng atas aset eks PTPN II seluas 2.514 hektare. “PT DMKR membangun residensial. Smeentara, lahannya disiapkan oleh PT NDP,” kata Irawan.

Menurut Irawan, lahan tersebut merupakan lahan PTPN yang sudah tidak produktif dan dikuasai warga, serta telah mengalami perubahan Rencana Tata Ruang (RTR). Berdasarkan keputusan pemegang saham, lahan tersebut kemudian diimbrengkan ke NDP untuk selanjutnya dikembangkan dan dipasarkan oleh DMKR.

Taufik Hidayat turut menegaskan, DMKR bukan pemilik lahan eks HGU PTPN, melainkan investor yang terlibat dalam pengembangan kawasan. “PT DMKR tidak memiliki tanah, kami hanya investor yang membantu PTPN untuk mengelola lahan yang bermasalah sehingga bisa optimal asetnya. Tanah itu tidak dijual oleh DMKR, tapi dioptimalkan bersama oleh PT NDP. Lahan itu bukan kita beli, tapi dikelola bersama. 80 persen lahan itu tidak produktif dan ditempati warga,” ujar Taufik.

Ia menyebutkan, dari total 2.514 hektare lahan yang diubah peruntukannya, sebanyak 93 hektare telah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Sekitar 88 hektare di antaranya telah dibangun menjadi kawasan perumahan dengan total kurang lebih 1.300 unit rumah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para terdakwa melakukan persetujuan penerbitan sertifikat HGB tanpa penyerahan paling sedikit 20 persen lahan yang diubah untuk kepentingan komersial pada periode 2022 hingga 2024. Menanggapi dakwaan tersebut, Kuasa Hukum PT NDP, Julisman menyatakan, pada prinsipnya kewajiban penyerahan 20 persen lahan tidak pernah ditolak dan hanya menunggu aturan teknis pelaksanaan.

“Bahwa siapa pun itu, baik PTPN dan NDP yang akan mempunyai kewajiban sudah bersedia menyerahkan lahan 20 persen itu, namun tinggal juklak dan juknis saja yang belum ada,” kata Julisman, kuasa hukum Iman Subakti selaku Direktur PT NDP.

Ia menambahkan, karena aset tersebut merupakan aktiva BUMN, diperlukan mekanisme dan penyempurnaan regulasi sebelum kewajiban tersebut dapat.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Irwan Peranginangin, Ahmad Firdaus.menegaskan, berdasarkan fakta persidangan, DMKR hanya melakukan pengembangan atas lahan milik NDP dan tidak pernah memiliki tanah tersebut. Ia kembali menekankan, lahan tersebut adalah lahan PTPN yang tidak produktif dan dikuasai oleh warga serta telah berubah juga RTR-nya. Berdasarkan keputusan pemegang saham, lahan tersebut diimbrengkan ke NDP dan dikembangkan serta dipasarkan oleh DMKR.

Menurutnya, dari total sekitar 2.514 hektare, yang telah dikerjakan hingga kini baru sekitar 88 hektare. “Untuk lahan yang sudah ditransaksikan, baru berada di wilayah Helvetia. Sementara yang saat ini dibangun untuk rumah komersial hanya setengahnya, dan setengah lainnya diperuntukkan bagi fasos dan fasum,” ujarnya.

Firdaus menambahkan, hingga saat ini belum terdapat peralihan hak atas keseluruhan lahan tersebut, dan pengembangan masih berlangsung secara bertahap sesuai skema kerja sama. (adz)

Separo Desa di Kepulauan Batu Nisel Masih “Gelap Gulita”, Penrad: Kemerdekaan Belum Sepenuhnya Menyentuh Mereka

NIAS SELATAN, SumutPos.co– Klaim pemerintah soal tingginya rasio elektrifikasi nasional seolah berbenturan dengan realita pahit di ujung barat Indonesia. Senator asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, menemukan fakta mengejutkan bahwa hampir separo desa di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, hingga kini belum tersentuh akses listrik negara yang layak.

Kondisi ironis ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Penrad Siagian yang berlangsung sejak 21 Februari hingga Senin (2/3/2026). Berdasarkan data lapangan di tujuh kecamatan yang membawahi 86 desa dan satu kelurahan, distribusi energi di wilayah tersebut dinilai jauh dari kata merdeka.

“Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Delapan dekade berlalu, namun sebagian masyarakat di Kepulauan Batu masih hidup dalam gelap. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi seolah belum menyentuh mereka,” ujar Penrad dengan nada kritis saat menyerap aspirasi warga.

Genset Jadi Napas Terbatas
Bagi desa-desa yang beruntung, listrik hanya bersumber dari generator set (genset) swadaya dengan waktu operasional sangat terbatas—biasanya hanya menyala beberapa jam saat malam hari. Namun, bagi separuh desa lainnya, jaringan listrik PLN sama sekali belum menapakkan tiangnya.

Ketiadaan pasokan energi ini memicu efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Seperti sektor pendidikan, di mana aktivitas belajar anak-anak terhenti total saat matahari terbenam. Di sektor kesehatan, layanan medis di pelosok tidak dapat berjalan optimal tanpa alat pendukung listrik.
Kemudian sektor ekonomi, di mana para pelaku UMKM dan nelayan terjepit karena tidak adanya stabilitas daya untuk produksi maupun pendinginan hasil laut.

Energi Mahal
Penderitaan warga kian lengkap dengan meroketnya harga energi akibat buruknya rantai distribusi. Penrad menerima laporan bahwa harga BBM jenis Pertalite menembus Rp25.000 per liter, sementara elpiji 3 kg bersubsidi mencekik kantong warga di harga Rp55.000 per tabung.

“Di mana intervensi negara? Masyarakat tidak butuh angka statistik atau klaim administratif. Mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka,” tegas anggota DPD RI tersebut.

Menyikapi temuan ini, Penrad Siagian mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di Kepulauan Nias. Ia meminta adanya pemetaan ulang dan evaluasi anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terpencil.

“Kita berbicara tentang keadilan distribusi anggaran. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Kepulauan Batu terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya setelah berkoordinasi dengan kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat. (adz)

Lantik Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, Rektor USU Ingatkan Pentingnya Kerja Keras dan Integritas

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., resmi melantik jajaran wakil rektor dan sekretaris universitas di Gedung Digital Learning Center, Senin (2/3/2026). Prosesi pelantikan sekaligus menandai keberlanjutan USU pada periode kedua Rektor Prof. Mury menjabat.

Adapun para wakil rektor yang dilantik di antaranya Prof. Dr. Poppy Anjelisa Z. Hasibuan, SSi, MSi, Apt sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian; Dr. Arifin Nasution, S.Sos, M.S.P., sebagai Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng., Himsar Ambarita, S.T., M.T., sebagai Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama; dan Dr. Muhammad Anggia Muchtar, S.T., MM.IT., yang dilantik sebagai Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Infrastruktur dan Bisnis. Selain para wakil rektor, yang juga turut dilantik adalah Sekretaris Universitas yang dijabat Ir. Ikhsan Siregar, S.T., M.Eng., Ph.D.

Rektor USU dalam sambutannya menegaskan, wakil rektor dan sekretaris yang dilantik harus senantiasa bekerja keras dalam mewujudkan Tri Dharma Pendidikan. “Pertama kita harus mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat untuk industri dan masyarakat. Kedua kita harus mampu mendesiminasi ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban kemanusiaan serta juga harus bisa menjadi role model dalam menjaga integritas, adab, moral serta etika ,” ujarnya.

Prof Mury menjelaskan, sebagai seorang pejabat, para wakil rektor dan sekretaris sebaiknya mampu meningkatkan kolaborasi serta mampu bekerja secara kolektif serta tidak berpuas diri atas capaian yang diraih. “Mencapai itu semua, kita harus segera meletakkan fondasi tata kelola yang adaptif dan agile, merespons perubahan dengan cepat serta mampu memberikan keputusan yang tepat. Sebagai seorang pimpinan, saya juga berharap saudara meningkatkan kemampuan managerial khususnya keterampilan teknis sehingga mampu memahami persoalan dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin,” tegasnya.

Rektor mengatakan kerja keras tim juga sangat dibutuhkan dalam mempercepat akselerasi pemeringkatan universitas baik dalam skala nasional maupun global. Prof. Mury menjelaskan bahwa saat ini Universitas Sumatera Utara (USU) berada di Klaster III dan target yang telah dicanangkan adalah menuju Klaster I.

“Dengan ikhtiar yang telah disusun saya berharap kita semua memberikan effort yang luar biasa sehingga mampu menelurkan inovasi-inovasi. Ikhtiarkan bahwa kita harus memberikan yang terbaik, jangan banyak mengeluh berikan kontribusi secara nyata,” tegasnya.

Prof Mury juga meminta pejabat yang dilantik senantiasa menjaga amanah. Bahwa janji yang telah diucapkan memiliki konsekuensi bukan hanya untuk orang lain, namun juga untuk diri sendiri dan khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Saya mengucapkan selamat, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dalam menjalankan amanah yang diemban, perbaiki diri selalu serta senantiasa berpikir positif agar kita mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang,” pungkasnya. (adz)

Kebaikan Lebaran Dimulai dari Rumah, #mulaidariINFORMA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lebaran selalu menjadi momen istimewa ketika rumah kembali menjadi pusat kebersamaan. Di hari yang fitri, kebaikan dapat dimulai dari hal-hal sederhana di dalam rumah, mulai dari menyiapkan ruang yang nyaman untuk berkumpul,
menata meja makan untuk menyambut hidangan spesial, menghadirkan kamar yang hangat bagi keluarga yang menginap, hingga berbagi bingkisan sebagai wujud perhatian dan mempererat silaturahmi.

Untuk itu, INFORMA LIVING PLAZA MEDAN, inspirasi furnitur dan gaya hidup terlengkap untuk hunian dan bisnis di bawah PT Home Center Indonesia, menghadirkan rangkaian
penawaran menarik yang siap menjadi inspirasi bagi Sobat INFORMA dalam menghadirkan kebaikan di setiap sudut rumah. Program ini berlangsung hingga Kamis, 16 April 2026.

Bertha Hapsari, Vice President of Marketing Communication INFORMA, mengungkapkan, “Lebaran adalah momen ketika rumah menjadi awal dari setiap kebaikan dan kebersamaan. Dari rumah, kita belajar berbagi, menyambut, dan menguatkan silaturahmi. Kami memahami bahwa banyak keluarga ingin menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan hangat, namun sering kali belum tahu harus memulai dari mana. Melalui kampanye #mulaidariINFORMA, kami ingin mengajak masyarakat memulai langkah
sederhana dalam menata dan mempersiapkan rumah, karena kebaikan yang bermakna selalu dimulai dari ruang terdekat dengan kita, yaitu rumah.”

Tata Ulang Ruang Keluarga Agar Silaturahmi Lebih Nyaman

Lebaran identik dengan obrolan panjang dan kebersamaan hingga larut. Penataan sofa yang lebih dekat dengan area suguhan dapat menciptakan suasana yang lebih santai dan
akrab.

*Relax Sofa Raya* dapat menjadi pilihan untuk menghadirkan area duduk yang fleksibel.
Dengan material velvet lembut dalam warna hijau elegan dan fitur sandaran yang dapat
direbahkan, sofa ini juga dapat difungsikan sebagai tempat beristirahat tambahan saat
keluarga berkumpul lebih lama. Untuk melengkapi suguhan, *Set 3-pc Toples Gretta*
terbaru dengan aksen emas, membantu menata aneka kue Lebaran dengan tampilan yang
lebih rapi dan elegan.

Pastikan Kamar Tetap Rapi dan Fungsional untuk Menyambut Kerabat yang Menginap

Saat Lebaran, kamar yang digunakan sehari-hari kerap dialihfungsikan menjadi ruang
istirahat bagi keluarga yang menginap. Meski demikian, tentu kita ingin memastikan tamu yang datang tetap dapat beristirahat dengan nyaman.Untuk itu, *Kabinet Poland* hadir sebagai tempat penyimpanan yang estetis, menyediakan ruang tambahan untuk merapikan berbagai barang seperti buku, mainan, hingga aksesori agar kamar tetap tertata rapi. Selain itu, kabinet ini juga ideal untuk menyimpan bantal, sprei, dan selimut tambahan bagi tamu, sehingga kebutuhan menginap dapat dipersiapkan dengan lebih praktis dan tetap terorganisir. Keluarga yang datang menginap pun biasanya
membawa cukup banyak barang pribadi selama masa liburan.

 

Tempat *Tidur Livy* dapat menjadi pilihan tepat dengan fitur penyimpanan luas dan tersembunyi, sehingga barang
bawaan dapat tersimpan rapi tanpa membuat ruangan terasa sempit.
Selain itu, INFORMA juga menyediakan beragam kebutuhan pendukung untuk menyambut
tamu yang menginap, mulai dari *Portable Mattress* dari INFORMA Sleep yang dapat dilipat dan praktis digunakan sebagai tempat tidur tambahan dengan harga istimewa selama program berlangsung, hingga *Bed Cover Zip Nap* yang dapat digunakan untuk menjaga kehangatan selama tidur.

Hadir dengan tekstur halus dan lembut di kulit, bed cover ini juga dapat diubah menjadi tas beritsleting sehingga mudah disimpan maupun dibawa saat bepergian. Pilihan seprai yang nyaman dengan beragam motif pun tersedia untuk melengkapi suasana kamar, membantu menghadirkan pengalaman istirahat yang lebih
optimal bagi keluarga dan tamu tercinta selama momen Lebaran.

Siapkan Bingkisan Lebaran yang Penuh Makna

Lebaran juga identik dengan tradisi berbagi, INFORMA menghadirkan pilihan hampers Lebaran mulai dari Rp489.000/set yang dikurasi untuk sampaikan salam hangat silaturahmi bagi penerimanya. Set Habbahan memadukan toples kaca seri Gold Moon, sarung bantal
dekoratif, serta set taplak meja yang cocok diberikan kepada sahabat maupun keluarga untuk pelengkap dekorasi estetik di hari kemenangan. Sementara itu, Set Fustiq yang terdiri dari koleksi peralatan masak seri Hector, peralatan dapur, serta keranjang anyaman menjadi pilihan istimewa untuk Ibu tercinta maupun kerabat yang gemar memasak, menghadirkan bingkisan yang tidak hanya indah namun juga bermanfaat.

Bagi Sobat INFORMA yang ingin memberikan sentuhan lebih personal, tersedia layanan Bikin Bingkisan ala Kamu #mulaidariINFORMA di mana isi bingkisan dapat dipilih sesuai preferensi, menjadikan setiap bingkisan terasa lebih eksklusif dan penuh makna.

Sobat INFORMA juga dapat menikmati beragam keuntungan selama persiapan menyambut Lebaran melalui program Belanja Gratis Pakai Poin INFORMA Rewards untuk
mendapatkan beragam produk pilihan dengan menukarkan poin rewards member, memberikan nilai lebih melalui penawaran yang lebih hemat dan menguntungkan bagi Sobat INFORMA. Tambah keuntungan dengan gratis kirim dan pasang spesial INFORMA Rewards, serta cicilan 0% hingga 24 bulan yang berlaku selama periode program ini.

Bagi yang belum bergabung menjadi Member INFORMA Rewards, nikmati berbagai keuntungan spesial dengan daftar sekarang melalui link: bit.ly REGISTRASIINFORMA dan melalui INFORMA Mobile App. INFORMA juga memberi kemudahan bagi Sobat INFORMA untuk mengakses produk dengan praktis & kapan saja melalui website informa.co.id, Mobile AppINFORMA atau di ruparupa selaku platform omnichannel Kawan Lama Group.

Layanan
pelanggan 24 jam juga dihadirkan melalui Whatsapp IVI Assistant (INFORMA Virtual Intelligence) di nomor 081511002000. (Rel)

1...313233...15,673Page 32 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor