MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih penghargaan TPID Award 2020. Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Pusat karena TPID Sumut dinilai sebagai yang terbaik dalam pengendalian infasi untuk wilayah Sumatera.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Rapat tersebut juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diperoleh TPID Sumut. “Alhamdulillah kita menjadi yang terbaik TPID-nya (2020),” sebut Gubernur Edy Rahmayadi usai mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (25/8).

Gubernur berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan ke depan, sehingga upaya mengendalikan inflasi di daerah ini dapat dilakukan secara maksimal. Untuk itu, sebagaimana arahan Presiden RI terkait pemanfaatan plafon digital dalam rangka memudahkan akses komunikasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini tengah melakukan hal itu.

“Untuk plafon digital, infrastruktur digital di Sumut ini sedang dalam perbaikan, karena sinyal (jaringan internet) itu sangat diperlukan, khususnya di daerah-daerah yang belum maksimal jangkauannya (jaringan),” sebut Edy Rahmayadi.

Dengan upaya itu, lanjut Edy, plafon digital yang tengah dimaksimalkan saat ini akan disampaikan kepada para pelaku UMKM dan petani, sekaligus memberikan edukasi terkait pemanfaatan teknologi informasi, meskipun berada jauh dari kawasan perkotaan atau ibukota.

Sementara dalam pidato pembukaan Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2021 ini, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali.

“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” ujarnya.

Pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07% (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Presiden menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3%. “Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat PPKM,” ujar Presiden mengingatkan.(prn/han)

Karena itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini.

“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya.(prn) FOTO

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Plt Kepala Dinas PUPR Kota Tebingtinggi Reza Aghista menerima kunjungan kerja Kasubbid Transportasi dan Perhubungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Ihsan Azhari di Kantor Dinas PUPR Kota Tebingtinggi, untuk meninjau empat jalan Provinsi Sumut yang sudah rusak di Kota Tebingtinggi, Rabu(25/8) sore.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka peninjauan konektifitas jalan Provinsi yang ada di wilayah Kota Tebingtinggi, untuk dilakukan perencanaan dan pengganggaran perbaikan ruas jalan yang rusak yang terdiri dari Jalan Ir H Juanda, Jalan Musyawarah, Jalan Setia Budi dan Jalan Letda. Sujono Kota Tebingtinggi.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk melihat langsung kondisi 4 ruas jalan provinsi yang rusak, untuk selanjutnya dilakukan perencanaan dan pengganggaran, baik untuk anggaran 2022 maupun yang bisa kita laksanakan di 2021 ini, juga untuk memastikan kondisi realitas jalan dilapangan,” ujar Ihsan Azhari.

Beliau juga menyoroti kondisi drainase yang berada diruas jalan rusak tersebut, yang juga akan difokuskan untuk dilakukan perbaikan dan untuk jangka pendek bagaimana memulihkan secara fungsional dari jalan rusak ini.

“Pastinya ini perbaikan jalan sudah masuk usulan Musrenbang Tahun 2022 dan semoga bisa kita realisasikan, Saya juga melihat salah satu yang terpenting adalah drainase. Kondisi drainase yang buruk akan berpengaruh pada pemantapan jalan, jadi ini juga perlu diperbaiki,” bilangnya.

Dijelaskannya, namun demikian penanganan yang akan dilakukan secara singkat adalah kita kembalikan dulu fungsi jalan ini secara fungsional, paling tidak jalan ini bisa dilewati secara normal, tidak ada jalan yang berlubang.

Sedangkan Plt Kadis PUPR Reza Aghista juga menjelaskan, permasalahan jalan rusak ini sudah dibahas dengan stakeholder seperti Bina Marga dan Hutama Marga Waskita selaku pelaksana pengembangan jalan tol.

“Terkait jalan rusak ini, kita juga sudah sering berkoordinasi dengan pihak Bina Marga dan pihak Hutama Marga Waskita selaku pelaksana pembangunan jalan tol, dan sudah dipastikan mereka bertanggung jawab untuk menangani jalan rusak akibat pembangunan jalan tol tetapi karena kondisi anggaran pembangunan jalan tol agak tertunda jadi agak terhambat melakukan pemeliharaan jalan di Kota Tebingtinggi,” jelas Reza Aghista.

Dengan peninjauan ini diharapkan pemeliharaan rutin yang direncanakan di Tahun 2021 dapat segera dimulai dan di Tahun 2022 nanti perbaikan secara total dan menyeluruh dapat dikerjakan di 4 ruas jalan ini yaitu Jalan Ir H Juanda, Jalan Musyawarah, Jalan Setia Budi dan Jalan Letda Sujono.(ian/han)

Keterangan Foto:

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021. Pemberlakuan ini sesuai dengam Instruksi Bupati Karo Cory S Sebayang Nomor: 360/1673/BPBD/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Ada beberapa kelonggaran dari PPKM kali ini, diantaranya pelaksanaan kegiatan di area publik sudah diperbolehkan 50 persen dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini juga mengatur tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Instruksi Mendagri meminta untuk mengaktifkan posko di tingkat desa dan kelurahan agar data bisa lengkap dan aktif, sehingga bisa di update di tingkat kabupaten untuk menindaklanjuti hal tersebut, ungkapnya. Dalam instruksi ini, warga Kabupaten Karo dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Seperti pakai masker yang benar yakni, menutup hidung, mulut dan dagu, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer.

Kutipan dari Instruksi Bupati Karo, diantaranya, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, dan swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pada sektor industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.

Selanjutnya, pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut/salon, warung internet, laundry, pedagang asongan, pasar loak, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, faceshield, mencuci tangan, handsanitizer, dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Terutama kepada para pedagang dan penyedia jasa wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jika abai akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 2019. (deo/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Divisi Humas Mabes Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanggulangan Teroris di Kabupaten Deliserdang, Kamis (26/8). Kegiatan ini dipimpin langsung Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Dr Ahmad Ramadhan di Mapolresta Deliserdang.

Turut hadir pada acara itu, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Pengurus Harian Badan Penanggulanan Extrimisme dan Terorisme MUI Pusat Muhammad Makmun Rasyid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Deliserdang.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadhan mengatakan, diskusi yang digelar ini bertujuan untuk mencegah aksi terorisme dan faham-faham radikalisme.

“Kegiatan ini juga sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan ketahanan mengantisipasi paham-paham radikal,” ungkap Ahmad.

Ahmad juga mengatakan, Polri berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap terorisme dengan melakukan upaya ‘preventif straight’ dalam menghadapi serta mewaspadai ancaman terorisme di Tanah Air.

“Tim Densus 88 Antiteror tidak melihat waktu tertentu, tapi terus bertugas dan berupaya optimal agar dapat menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya lagi.

Menurutnya, preventif straight atau penindakan untuk pencegahan merupakan tindakan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

“Polri bisa menangkap orang yang telah memenuhi kategori seorang teroris. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, Polri tidak bisa melakukan penangkapan, sebelum para orang tersebut melakukan tindakan terorisme,” jelas perwira dengan pangkat 3 melati emas di pundaknya tersebut.

Dari hasil penyelidikan di lapangan, Ahmad menjelaskan, Polri berhasil mengungkap aliran dana yang digunakan jaringan teroris di Indonesia. Para teroris itu, bisa memiliki dana operasional dengan menyebar kotak amal di tengah-tengah masyarakat.

“Hal itu bisa dibuktikan dengan pengungkapan ribuan kotak amal di Sumut beberapa bulan lalu, yang digunakan sebagai pembiayaan kegiatan jaringan teroris,” beber Ahmad.

Ahmad pun menyebutkan, Polri tidak melarang masyarakat untuk beramal dengan menyisihkan rezeki yang dimiliki. Tapi perlu dingat dan dipahami, masyarakat harus mengetahui nantinya uang yang disumbangkan digunakan untuk apa.

“Jangan sampai uang yang diberikan untuk beramal, malah disalahgunakan untuk pendanaan jaringan teroris. Sebaiknya, sumbangan itu disalurkan kepada kelompok atau yayasan yang jelas dan sudah terdaftar di pemerintah,” pungkas Ahmad. (dwi/saz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersama Sekdako Muhammad Dimiyathi, mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 dan pemberian TPID Award 2020 secara virtual di Aula Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (25/8) lalu.

Rakornas dengan tema ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’ itu, dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, diikuti oleh Forkopimda, kepala daerah serta jajaran, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Indonesia.

Adapun Rakornas tersebut, bertujuan mendorong kepala daerah dan jajaran, serta TPID, agar menyinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Termasuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan, perekonomian negara semakin membaik walaupun berada pada masa pandemi.

“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian. Perekonomian negara kita semakin membaik. Tapi kita harus tetap waspada,” ungkap Jokowi.

Pada kuartal pertama 2021, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen dari tahun ke tahun, dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52 persen. Jokowi pun menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yakni sebesar 3 persen.

Sementara itu, dalam pemberian penghargaan TPID Award 2020, Pemko Tebingtinggi merupakan satu pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan terima kasih atas kerja keras TPID Kota Tebingtinggi, sehingga bisa masuk nominasi TPID Award 2020. Dia juga mengingatkan, agar TPID Kota Tebingtinggi selalu bekerja dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras TPID Kota Tebingtinggi, hari ini (Rabu) kita masuk nominasi. Sebenarnya, ini bukanlah akhir kita untuk berprestasi, tapi setidaknya itu menunjukkan hasil kinerja kita dalam mengendalikan inflasi di daerah,” jelasnya.

Umar juga mengimbau, agar jajarannya tak berhenti di penghargaan saja, tapi harus bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien. Serta berharap, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam track yang benar dan tentunya Pemerintah Pusat akan melihat dan menilainya. (ian/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 100 centimeter, mengancam keselamatan pengendara yang melintas di Jalan Umar Baki, Lingkungan 2, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Kamis (26/8). Akibatnya, warga setempat bersama kepala lingkungan, bahu-membahu memperbaikinya dengan cara menimbunnya dengan tanah serta batu, dan ditanami pohon pisang. Tujuannya, agar masyarakat yang jarang melintas di Jalan Umar Baki, dapat mengetahui adanya kerusakan pada badan jalan.

Pantauan wartawan, dam truk bermuatan material yang diduga melebihi tonase, hilir-mudik di jalan alternatif penghubung Binjai Barat dengan Binjai Utara itu. Disinyalir, hal ini yang menjadi penyebab ruas jalan di kawasan tersebut rusak serta berlubang. Atau boleh jadi diduga karena kualitas aspal yang tidak kokoh menopang tonase dam truk.

Meski sudah ditanam pohon pisang, laju dan jumlah dam truk yang melintas tetap seperti biasa. Warga menilai, Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, hanya umbar janji politik sebelum terpilih. Buktinya, kerusakan badan jalan tersebut tak mendapat perhatian dan berujung perbaikan sendiri oleh masyarakat.

Candra, seorang di antara sejumlah warga yang gotong-royong menimbun lubang pada badan jalan tersebut, mengaku kesal kepada Pemko Binjai. Karena itu, mereka pun akhirnya menanamkan pohon pisang.

“Sudah lama tak diperbaiki. Terakhir diperbaiki sekitar 3 atau 4 tahun lalu,” ungkap Candra di lokasi.

Tak ayal, kondisi ini boleh jadi berdampak kepada masalah kesehatan, lantaran debu berterbangan dan dihirup oleh masyarakat.

“Petugas sepertinya belum ada yang datang. Cuma, yang foto-foto sudah banyak. Begitu juga dengan yang kecelakaan, banyak. Tanyalah orang Polsek (Binjai Barat),” imbau Candra.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Ridho Indah Purnama, sudah mengetahui hal tersebut.

“Ya sudah tahu. Tahun depan akan dilakukan perbaikan pada ruas jalan itu,” tutur wanita berhijab, yang rangkap jabatan sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Binjai ini, melalui sambungan telepon selular.

Masyarakat diminta bersabar dengan kondisi ruas jalan yang berlubang itu. Sebab, menurut Indah, Pemko Binjai tidak memiliki anggaran untuk perbaikan pada tahun ini.

“Tahun depan dilakukan perbaikan secara jumping-jumping (lompat) dan multiyears (anggaran). Sekarang belum ada anggarannya,” bebernya lagi.

Dia pun menjelaskan, perbaikan pada ruas Jalan Umar Baki, persisinya di Simpang Jalan Ismail, dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Binjai pada 2017, dengan beton rigid.

“Itu ada pipa PDAM di bawahnya pecah, makanya banjir di situ. Kita juga koordinasi dengan PDAM,” pungkas Indah. (ted/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai, belakangan gencar menagih pajak restoran dan rumah makan. Bahkan, mereka menggandeng Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai, melalui surat kuasa khusus, untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penagihan pajak di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Binjai ini, pun menyasar pedagang kaki lima (PKL). Tak ayal, mereka dibuat resah dengan hal ini. Keresahan-keresahan para PKL Kota Binjai ini, beredar di media sosial Facebook.

Seorang PKL yang mengeluhkan dan resah dengan penagihan pajak tersebut, yakni Handoko. Dia merupakan pedagang bakso yang berjualan di Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat. Handoko menjajakan dagangannya dengan gerobak digandeng sepeda motor. Akibat tagihan pajak yang dilakukan Pemko Binjai ini, dia pun mengaku tak bisa tidur nyenyak, lantaran harus memikirkan surat tagihan pajak yang diberikan oleh BPKAD Kota Binjai itu. Dia terkejut, lantaran selama berjualan tak pernah menerima surat tagihan pajak. Handoko harus bayar pajak Rp200 ribu per hari, artinya, selama sebulan dia harus membayar Rp6 juta.

“Saya terkejut sampai tidak bisa tidur,” ungkap Handoko. Ironisnya, lanjut Handoko, tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan terkait setoran pajak yang disampaikan oleh Pemko Binjai itu. Namun mendadak, surat tagihan pajak diperoleh Handoko saat sedang berjualan.

“Pendataan tidak ada. Tapi tiba-tiba dapat surat yang diharuskan untuk membayar pajak,” tuturnya.

Handoko yang berjualan di pinggir jalan, tak merasa masuk dalam kategori restoran dan rumah makan. Karena itu, dia heran terhadap kebijakan Pemko Binjai tersebut.

“Selama ini, saya merupakan pedagang kaki lima, berjualan pakai becak yang parkir di pinggir jalan,” katanya lagi.

Terlebih lagi, sambungnya, dia mengaku tidak pernah tahu kalau PKL juga harus menyetor pajak.

“Kami orang kecil. Dari dulu enggak ada sosialisasi soal ini. Maunya dari dulu, kenapa baru sekarang?” ujar Handoko kesal.

Belum lagi berjualan karena takut dibubar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, omzet juga menurun di tengah pandemi dan penerapan PPKM Level 3 di Kota Binjai.

“Kami jadi takut jualan saat ini, karena pandemi. Terlalu lama jualan ada Satpol-PP, yang meminta kami bubar berjualan. Saat ini, jualan hanya dapat Rp100 ribu sudah hebat. Bagaimana mau bayar pajak Rp200 ribu?” beber Handoko.

Handoko berharap, Pemko Binjai tidak melakukan pengutipan pajak di tengah pandemi.

“Saya harap, pajak ini nanti dulu, setelah pandemi selesai. Setidaknya, jualan jangan menutup warung. Nanti kalau sudah normal, saya juga tidak keberatan membayar pajak, asalkan ada timbal baliknya kepada pedagang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Binjai, Affan Siregar menjelaskan, pengutipan pajak merupakan perintah Undang-Undang.

“Tidak ada ditetapkan dalam Undang-Undang, kalau PKL tidak dikutip pajak,” jelasnya saat dikonfirmasi di Balai Kota Binjai, Kamis (26/8).

Muncul dugaan, pengutipan pajak restoran dan rumah makan kepada PKL saat pandemi ini, disebut-sebut karena adanya kebocoran pajak. Ditambah lagi, pengusaha restoran dan rumah makan diketahui menunggak pajak sebesar Rp317 juta pada 2021 ini.

“Di mana? Pajak restoran mana? Saya tidak tahu, jangan pancing dari saya. Data pajak enggak boleh disampaikan,” beber Affan, ketika disoal tunggakan pajak pengusaha restoran dan rumah makan.

Bahkan, Affan mengancam PKL yang ogah membayar pajak, akan disanksi pencabutan izin usaha, jika memang membandel. Namun demikian, juga diawali lebih dulu menyerahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dimediasi.

“Kalau tidak membayar, sanksi pencabutan izin akan dilakukan kepada para pengusaha. Kalau ada tunggakan, saya minta untuk dibayar. Kalau tidak dibayar, saya serahkan ke JPN untuk dimediasi, bukan untuk ditangkap,” pungkasnya. (ted/saz)