MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa pandemi Covid-19, nyatanya tak mengurangi semangat umat Muslim di seluruh tanah air untuk tetap menjalankan syariah.  Seperti prosesi penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah/tahun 2021 yang jatuh pada hari ini, Selasa (20/7). 

Pemandangan itu pula yang terlihat di lingkungan kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU).  Perayaaan Idul Adha di kantor milik BUMN itu tampak semarak dengan penyembelihan 6 ekor sapi, termasuk di antaranya 2 ekor sapi limosin.

Proses penyembelihan juga dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). 

GM PLN UIKSBU Ikram mengungkapkan, di tengah keterbatasan pihaknya tetap tak melupakan kewajiban untuk tetap melaksanakan qurban di hari raya Idul Adha ini. 

“Intinya, meski terbatas dengan keadaan akibat pandemi, kita tetap bisa berbagi kepada sesama di hari raya Idul Adha ini dan tentunya tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan prokes,” ucapnya. 

Sementara, SRM Komunikasi dan Umum, Dadang Hardiana yang mewakili manajemen menjelaskan, dalam Idul Adha kali ini, pihaknya menyembelih 6 ekor sapi, termasuk diantaranya 2 ekor sapi jenis limosin.  “Seluruh daging qurban hasil penyembelihan selanjutnya kita bagi ke masyarakat sekitar. Ada 400 kupon daging qurban yang kita sebar,” jelasnya. 

Untuk penerima, sambungnya, terfokus kepada masyarakat di Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.  “Selain itu, daging qurban juga kita salurkan kepada Pesantren Tahfidz Quran Abdurrahman bin Auf yang berada di sekitar kantor serta anak yatim piatu binaan Kelurahan Suka Maju,” pungkasnya. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Demi mencegah kerumunan dan klaster baru penyebaran Covid-19 pasca Hari Raya Idul Adha 1442 H di Kota Medan, Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur beserta tiga pilar memberikan daging kurban ke rumah-rumah warga, di wilayah hukum (Wilkum) nya, Selasa (20/7) sore.

Kapolsek Medan Timur, Kompol M Arifin mengatakan, pihaknya bersama Koramil 02/MT dan pihak kecamatan Medan Timur door to door (dari pintu ke pintu) menyambangi rumah-rumah warga memberikan daging kurba.

Dikatakannya, hal ini sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, sehingga personel Polsek Medan Timur dilibatkan. “Kota Medan masih dalam status PPKM Darurat. Jangan karena masyarakat berkerumun mengantre pembagian daging kurban malah menimbulkan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Timur bersama Babinsa Koramil 02/MT dan Kecamatan turut membantu mendistribusikan daging kurban tersebut. Selain mendistribusikan daging kurban, Arifin mengungkapkan personel juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) ketat. Menurutnya, Imbauan itu disampaikan agar masyarakat tidak terpapar pandami Covid-19.

“Alhamdulillah, pelaksanaan pemotongan hewan kurban hingga pendistribusiannya ke rumah-rumah warga berjalan lancar. Masyarakat sudah mematuhi aturan dari Pemerintah untuk tidak mengantri mendapatkan daging kurban,” pungkasnya. (mag-1/ila)

NB: Teks Foto: Sambangi: Personel Polsek Medan Timur bersama tiga pilar sambangi rumah warga di Kecamatan Medan Timur, berikan daging kurban, Kemarin. Sumut Pos/ ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah yang juga Ketua Yayasan Haji Anif menyerahkan penghargaan kepada pemenang sayembara desain pengembangan arsitektur Masjid Al-Musannif, Rabu (21/7). Penghargaan diberikan secara online dan offline yang digelar di Rumah Dinas Wagubsu Jalan Teuku Daud, Medan, Rabu (21/7).

Adapun para pemenang sayembara tersebut, juara 1 yaitu Septian Ivan Putra asal Madiun, Jawa Timur mendapatkan hadiah uang tunai Rp50 juta. Kemudian, juara 2 yakni Syandy Diantrisna Kusuma asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mendapatkan uang tunai Rp30 juta. Selanjutnya, juara 3 adalah Hari Hajaruddin Siregar asal Medan, Sumatera Utara, mendapatkan Rp20 juta. Terakhir, juara favorit ialah Feny Ida Pratiwi asal Bekasi mendapatkan Rp5 juta.

Wagubsu Musa Rajekshah menyampaikan, sayembara ini diselenggarakan dengan harapan membangkitkan semangat kreativitas arsitektur muda di tengah kondisi pandemi Covid-19. “Bangsa kita ini memiliki banyak arsitek muda, karena itu melalui sayembara ini kita ingin membangkitkan semangat kreativitas mereka. Sebab, pandemi bukan berarti menghentikan segala kreativitas anak muda,” ujar Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck.

Disebutkan Ijeck, kompetisi tersebut bukan hanya diikuti peserta dari wilayah Sumut. Melainkan, juga dari berbagai daerah Indonesia. “Antusiasme yang mengikuti sayembara tersebut cukup tinggi, ada 92 orang/kelompok mendaftar jadi peserta,” ujarnya.

Ijeck mengungkapkan, sayembara itu baru kali pertamanya digelar Yayasan Haji Anif. Ide ini muncul karena setiap tahun pada tanggal 23 Maret bertepatan dengan hari ulang tahun Haji Anif dan biasanya menggelar MTQ. Namun, lantaran masih masa pandemi Covid-19 sehingga diputuskan ditunda dan menggelar sayembara desain pembangunan masjid. “Karena kita ingin kompetisi berlangsung secara independen, maka bekerja sama dengan USU. Oleh karena itu, panitia dan juri sayembara dari Departemen Arsitektur USU,” ungkapnya.

Dikatakan Ijeck, desain pengembangan masjid yang dirancang oleh juara pertama nantinya digunakan dalam pembangunan Masjid Al-Musannif. Sedangkan desain yang dibuat juara kedua, ketiga dan favorit, dijadikan sebagai inventaris data yang akan digunakan untuk pembangunan masjid-masjid lain. “Masjid Al-Musannif dibangun pada tahun 1997, kini bangunannya akan direnovasi. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan untuk kepentingan umat,” katanya.

Sementara, Rektor USU Dr Muryanto Amin yang turut hadir pada penyerahan hadiah mengatakan, para peserta yang menjadi pemenang telah melalui tahapan penilaian oleh ahlinya dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik USU. “Tapi, yang pasti dalam sayembara tersebut kita ingin menggalakkan kreativitas dan inisiatif arsitek muda. Karena, sejauh ini bisa dibilang masih minim kompetisi yang terkait dengan itu,” kata Muryanto.

Muryanto menambahkan, kegiatan ini tentunya diharapkan memberikan manfaat dan akan memperkaya talenta arsitektur masjid khususnya. “Arsitektur sangat berkaitan dengan peradaban. Dengan sayembara ini, tentunya memperkaya peradaban khususnya bagi bangunan masjid di Sumut. Ide dari arsitek yang handal sangat dibutuhkan, apalagi masih banyak bangunan yang perlu disesuaikan dengan kearifan lokal seiring perkembangan zaman yang terus berkembang,” pungkasnya. (ris/ila)

Teks foto : Wagubsu Musa Rajekshah didampingi Rektor USU Dr Muryanto Amin menyerahkan hadiah kepada pemenang sayembara desain pengembangan arsitektur Masjid Al-Musannif, yang digelar di rumah dinas Jalan Teuku Daud, Medan, Rabu (21/7). (M IDRIS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar satu pleton personil Satpol PP melakukan eksekusi pengosongan dan pemagaran atas aset milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut di Jalan Krakatau Ujung, Medan yang selama ini dijadikan bengkel, Rabu (21/7). Pengosongan paksa dilakukan karena selama ini yang menguasai aset itu enggan mengosongkan lahan tersebut, meski sudah berulangkali diimbau.

Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP Sumut Chairin Simanjuntak mengatakan, pemagaran dilakukan setelah pengelola bengkel las telah memberikan pernyataan untuk mengosongkan lahan. “Kami menindaklanjuti permintaan Dinas Tenaga Kerja Sumut untuk melakukan pemagaran atas aset Pemerintah Provinsi Sumut ini,” katanya menjawab wartawan di lokasi.

Menurutnya, penertiban ini dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, di mana Disnaker telah memberikan surat teguran I, II dan selanjutnya meminta Satpol PP untuk melakukan pengamanan atas aset pemerintah tersebut. “Setelah kegiatan ini kami serahkan ke Dinas Tenaga Kerja,” terangnya.

Kasubbag Umum Disnaker Sumut, Tumanjur Sianipar mengatakan, aset ini lebih kurang selama lima tahun terakhir dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain setelah beberapa waktu kosong. Dulunya lahan ini adalah rumah dinas Kakanwil Disnakertrans sebelum era otonomi daerah.

Diakuinya, ada rencana lahan ini akan dibangun balai latihan bagi calon pekerja magang ke Jepang. “Kemungkinan di tahun 2022, mungkin akan dibangun tempat pelatihan pekerja magang ke Jepang,” kata Tumanjur.

Lamanya waktu eksekusi menurut dia dikarenakan upaya persuasif yang mereka tempuh selama ini. “Makanya kita kasih waktu untuk pengosongan. Akan tetapi karena tidak ada reaksi maka kita koordinasi dengan satpol PP untuk pengosongan,” pungkasnya. (prn/ila)

Teks foto

EKSEKUSI: Personil Satpol PP Sumut eksekusi aset milik Disnaker Sumut di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Rabu (21/7). IST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan meminta pihak Kepolisian, dalam hal ini Polres Belawan untuk segera mengatasi peristiwa kerusuhan tawuran yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Polres Belawan diminta menindak tegas para pelaku kerusuhan di Kelurahan Pekan Labuhan, dan Kelurahan Belawan Bahari di Kecamatan Medan Belawan.

Pasalnya, kerusuhan yang terjadi bukan hanya memberikan keresahan kepada masyarakat, tetapi peristiwa tawuran tersebut justru berujung pada tindakan-tindakan penjarahan yang tidak bisa ditolelir.

“Kejadian tersebut sudah sering terjadi dan terkesan ada pembiaran. Kita minta Polisi bersama Pemko Medan harus tegas memberi efek jera kepada para pelaku tawuran,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Margaret MS saat meninjau para korban kerusuhan di lokasi kejadian, Rabu (21/7).

Dikatakan politisi PDIP ini, kejadian kerusuhan tawuran memang sudah sering terjadi di kawasan tersebut, namun kejadian pada Selasa malam hingga Rabu dini hari kemarin dinilai sebagai kerusuhan yang paling parah.

Menurut Margaret, kejadian dimulai sekitar pukul 23.00 WIB hingga subuh pukul 04.00 WIB. Saat itu suasana di dua kelurahan itu sangat mencekam karena terjadi penjarahan dan ancaman pembunuhan hingga menjatuhkan korban jiwa karena para pelaku tampak menggunakan senjata tajam saat tawuran.

“Menurut laporan warga, ada 6 Kios hancur dan 1 rumah ibadah Gereja Pentakosta di lingkungan 13 Belawan Bahari, Kecamatan Belawan ikut dibom molotov oleh massa. Bahkan ada warga boru Tampubolon kupingnya nyaris putus,” ujarnya.

Untuk itu, kata Margaret, pihak polisi dan aparat terkait diminta bekerjasama dengan Pemko Medan untuk mendirikan Posko keamanan di lokasi tersebut. “Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, PPKM Darurat juga, pemerintah harus hadir memberikan kenyamanan terhadap warga,” katanya.

Diterangkan Margaret, saat menemui para korban, dirinya menerima laporan adanya korban aksi tawuran di Lingkungan XIII Kelurahan Belawan Bahari. Adapun di antaranya keluarga alm Tobing (tempat usaha sebagian terbakar), keluarga Ibu L Pardede (teras rumah hancur dan seng rumah bocor), keluarga A Damanik/Br Simarmata (pintu rumah dibongkar paksa dan kaca depot air minum pecah), keluarga Ibu L Simatupang (tempat usaha dirusak dan dijarah), keluarga Bapak Sibarani (barang yang dijarah berupa uang Sekitar Rp5 juta, gelang emas 15 gram, loudspeaker, tabung gas 20 buah @3kg, TV, dan satu buah sepeda motor dibakar, keluarga Situmorang (rumah dilempari dengan bom molotov), gereja Pentakosta dilempari bom molotov), keluarga M Siahaan/br Pasaribu (tempat usaha dihancurkan dan dibakar, kompresor dibakar, satu unit sepeda motor dibakar).

Seperti diketahui, perang antar kampung terjadi di Jalan Medan Belawan Km 20,5 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (20/7) malam. Dalam bentrokan ini, gereja nyaris dibakar oleh sekelompok massa. Dari video yang beredar di media sosial, disebutkan aksi bentrokan terjadi Selasa (20/7) malam hingga Rabu (21/7) dinihari.

Saat bentrokan terjadi, ratusan pengendara motor saling lempar batu dan menembakkan petasan roket. Terlihat warga yang berperang sempat membakar usaha tambal ban milik warga setempat.

Ketika kericuhan pecah, warga yang terlibat bentrok tidak menghiraukan kehadiran Kapolsek Belawan, Kompol Daniel Naibaho. Menurut saksi mata yang minta identitasnya dirahasiakan, para pemuda yang terlibat bentrokan sudah berusaha membakar gereja. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) meminta kepada Gubernur Sumut untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan.

Sebagaimana diketahui PPKM Darurat di Medan rencananya diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang, sesuai dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, rencana Wali Kota Medan untuk memperpanjang PPKM Darurat berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat umum, khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sejak pandemi Covid-19 mewabah.

“Sejak Covid-19 buruh sudah banyak di PHK, apalagi kalau ada pembatasan begini, pengusaha juga akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh, mereka pasti dirumahkan, bahkan di PHK tanpa hak yang seharusnya diterima sesuai UU Ketenagakerjaan,” katanya, Rabu (21/7).

Dia mengungkapkan, pihaknya bukan berarti tidak mendukung niat pemerintah mencegah wabah Covid-19 menyebar luas di masyarakat. Namun, pemerintah diminta juga memikirkan dampak bagi masyarakat akibat adanya penyekatan di sejumlah titik di Kota Medan yang menjadi pusat arus bisnis dan transportasi masyarakat Sumut dalam mencari rezekinya. “Kita dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berikan juga solusi bagi masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini. Contoh perusahaan yang tutup, buruhnya haruslah dipertanggungjawabkan upahnya selama tidak bekerja,” bebernya.

Hingga saat ini, lanjutnya, data PHK akibat alasan Covid-19 yang dilakukan perusahaan dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah diangka dua puluh ribuan, belum lagi buruh yang dirumahkan tanpa dibayar upahnya. Pasca PPKM Darurat di Medan, para pekerja di sektor Perhotelan, Retail, Pekerja di Mal, Swalayan, Restoran dan Perkantoran terancam di PHK massal.

“Yang kami advokasi PHK pasca pandemi Covid-19, sudah di angka 2.000 an, PPKM Darurat ini sudah banyak perusahaan di Medan melakukan buruh yang dirumahkan. Maka jika diperpanjang PHK pasti akan terjadi. Sebab hasil produksi perusahaan akan terhenti dan tidak bisa di distribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM Darurat,” terang Willy.

Untuk itu, dia meminta Pemko Medan dan Gubernur Sumut untuk bepikir ulang memperpanjang PPKM Darurat di Medan yang justru dianggap mematikan ekonomi masyarakat. “Cukup petugas PPKM Darurat saja yang memperketat dan terus mengimbau agar warga masyarakat Sumut patuhi protokol kesehatan (Prokes) setiap melakukan aktivitasnya, dengan cara memberi sanksi kepada pelanggar Prokes. Tetapi janganlah menutup atau menyekat jalan rezeki masyarakat yang makin hari ekonominya sudah semakin anjlok saat ini karena Covid-19,” pintanya.

Perusahaan Harus Bantu Masyarakat

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Medan untuk menyisihkan laba dari yang diperolehnya sebagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Medan. Pasalnya dengan bantuan tersebut, secara tidak langsung mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pekerja sektor informal. Sebab, sejak diterapkannya PPKM darurat, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. “Perusahaan-perusahaan itu bisa berkoordinasi dengan Pemko Medan. Kita harapkan bukti konkrit kehadiran perusahaan-perusahaan itu, sekaligus memberi dampak positif terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penerapan PPKM darurat itu,” ucap Sudari.

Sudari menyarankan, bantuan yang disalurkan nantinya lebih baik diberikan dalam bentuk sembilan bahan pokok (sembako). Sebab jika dalam bentuk uang rupiah, dikhawatirkan akan disalahgunakan.”Perusahaan yang akan membantu itu kan bisa menggunakan dana CSR mereka. Dan biasanya membantu sesuai kebutuhan yang ada di daerah wilayah kerja perusahaan tersebut. Contohnya, saat ini masyarakat benar-benar butuh sembako seperti beras, minyak dan gula, ya silakan pak CSR mereka, sekarang lah saatnya.” ujarnya.

Kepada Pemko Medan, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini juga menyarankan agar tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada masyrakat. Pasalnya, bantuan uang dinilai rentan untuk disalahgunakan. “Dana yang ada di Pemko Medan itu kan terbatas. Paling yang bisa digunakan untuk membantu masyrakat terdampak PPKM darurat itu dari dana tak terduga. Makanya kehadiran perusahaan-perusahaan multi nasional yang ada di Kota Medan sangat membantu Pemko Medan,” pungkasnya. (mag-1/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua DPP sekaligus Ketua DPD PDI  Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat MS memimpin langsung pemotongan beberapa ekor lembu di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Kamis (22/7/202. Proses penyembelihan hewan kurban ini tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Saat memimpin penyembilan, Djarot didampingi Sekertaris DPD Sutarto dan beberapa Wakil Ketua seperti Mangapul Purba, Aswan Jaya, Jumiran Abdi, Syahrul Siregar, Meinarty br Bangun, Syarifah Alatas, Penyabar Nakhe, Ahmad Bima Nusa dan disaksikan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Ustad H Muchtar Djaya memimpin doa penyembelihan. “Sejumlah lembu yang kita sembelih hari ini sebagai bagian dari pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha sebagai perwujudan ketundukan dan ketaqwaan kader-kader PDI Perjuangan kepada Allah swt Tuhan yang Maha Esa” kata Djarot.

Anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil III Sumut ini menyatakan, nantinya daging-daging kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar lingkungan kantor DPD PDI Perjuangan dan beberapa duafa serta jiran tetangga dari pengurus dan anggota DPRD Sumut. “Sebagian besar hewan kurban ini untuk masyarakat kurang mampu yang akan didistribusikan melalui pengurus partai,” tambahnya.

Djarot juga mengatakan, momentum kurban yang dimulai dari peristiwa ketaqwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail harus menjadi jiwa seluruh umat manusia yang senantiasa memberikan pengorbanan dari apa yang ia miliki untuk membantu saudara-saudaranya yang kurang mampu. Bila hal ini terus dilakukan oleh setiap orang yang mampu tentunya umat manusia akan terbebas dari kesusahan.

“Semangat berkurban ini penting kita jiwai dalam kehidupan sehari-hari, karena hal ini bagian dari gotong royong kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini, dipastikan setiap potong hewan kurban dapat meringankan beban masyatakat terdampak pandemi” pungkasnya.

Diketahui, DPD PDI Perjuangan memotong beberapa ekor hewan lembu yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al Wasliyah masing-masing 1 ekor lembu dan 6 ekor ke DPC-DPC Partai. Sejumlah hewan kurban tersebut merupakan dana gotong royong pengurus partai, anggota DPRD Sumut dan DPR RI. (adz)