SERAHKAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo saat menyerahkan hewan kurban kepada panitia.SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Polres Tanah Karo melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1442 Hijriah di Halaman Mapolres Tanah Karo, Selasa (20/7) lalu.
SERAHKAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo saat menyerahkan hewan kurban kepada panitia.SOLIDEO/SUMUT POS.
Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada Panitia Kurban Polres Tanah Karo sebanyak satu ekor sapi dan 5 ekor kambing.
“Ibadah kurban pada Idul Adha merupakan satu wujud meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan personel jajaran Polres Tanah Karo, yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Karena rela menyisihkan pendapatannya untuk dijadikan tabungan kurban,” ungkap Yustinus.
“Hewan kurban dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Semoga amal baik rekan-rekan sekalian, bisa mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala,” imbuhnya.
Kendati saat ini dalam masa sulit karena dampak pandemi Covid-19 dan mencegah berkumpulnya orang banyak, Yustinus pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan pemotongan hewan kurban, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes). Teknis pembagian daging kurban dilakukan dengan menukarkan kupon yang telah dibagikan kepada warga yang berhak menerima daging kurban. (deo/saz)
SAMBUTAN: Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, saat menyampaikan sambutan.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Vaksinasi masal dosis kedua digelar Polres Langkat di Alun-alun T Amir Hamzah, Stabat, baru-baru ini. Vaksin ini dipantau Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, didampingi jajarannya.
SAMBUTAN: Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, saat menyampaikan sambutan.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
Turut hadir memberikan dukungan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, diwakili Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Juliana, serta perwakilan Kodim 0203/Langkat dan Kejari Langkat.
Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, dalam kesempatan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Polres Langkat, serta masyarakat Kabupaten Langkat yang sudah mengikuti program vaksinasi hingga dosis kedua. Dia juga mengimbau, agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski sudah divaksin, untuk menjaga diri. Serta mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan diri untuk jadi peserta vaksinasi.
Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dr Juliana, menyampaikan laporan zonasi PPKM Mikro Kabupaten Langkat. Zona hijau ada di 5 kecamatan, 21 kelurahan, 260 lingkungan, 219 desa, dan 1.819 dusun. Selebihnya Zona kuning, ada di 18 kecamatan, 16 kelurahan, 20 lingkungan, 21 desa, dan 25 dusun.
“Saat ini untuk zona oranye dan merah tidak ada di Langkat,” bebernya, seraya menyampaikan, dari hasil laporan data Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, didapat data, jumlah target sasaran vaksinasi tahap pertama dan kedua sebanyak 170.941 jiwa.
“Jumlah vaksin yang sudah digunakan sampai 15 Juli 2021, sebanyak 82.290 dosis. Sedangkan jumlah sisa vaksin pada tanggal yang sama, ada sebanyak 16.870 dosis. Rencananya akan didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Langkat,” pungkas dr Juliana. (yas/saz)
SALAT IED: Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kabanjahe, saat mengikuti Salat Idul Adha 1442 Hijriah.
SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe, mengikuti Salat Idul Adha 1442 Hijriah di Lapangan Rutan Kabanjahe, Selasa (20/7) pagi. Pelaksanaan salat tersebut, dilakukan dengan sederhana dan tetap menerapkan standar protokol kesehatan (prokes), guna pencegahan penyebaran Covid-19.
SALAT IED: Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kabanjahe, saat mengikuti Salat Idul Adha 1442 Hijriah.
SOLIDEO/SUMUT POS.
Salat Idul Adha ini, berlangsung dengan hidmat, meskipun dilaksanakan di tengah keterbatasan. Kerukunan dan toleransi terasa kental saat pelaksanaan ibadah. Warga binaan yang beragama non-Muslim, ikut membantu kelancaran pelaksanaan salat Idul Adha. Mereka pun menjaga ketertiban dan keamanan jalannya salat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Rutan Kelas IIB Kabanjahe Sangapta Surbakti, yang didampingi beberapa pejabat struktural serta pegawai, mengatakan, pelaksanaan ibadah ini sebagai wadah pembinaan keagamaan bagi warga binaan, yang terus diperhatikan dan dipertahankan setiap momen hari besar keagamaan.
Khutbah Idul Adha dan imam Salat Ied dipimpin Ustad Benyamin Siregar, dengan tema ceramah ‘Keutamaan Berkurban’.
“Ibadah kurban ini berisi tentang ketegaran, ketabahan, kesabaran, dan kesyukuran yang merupakan wujud dari keimanan, ketaatan, keikhlasan, serta bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala,” ujar Benyamin.
Lebih lanjut, Benyamin juga mengajak semua warga binaan mempertebal rasa peduli terhadap sesama, serta menjadikan Idul Adha sebagai penggugah hati untuk menjadi tegar, sabar, dan tabah, dalam menjalani kehidupan di dunia, serta selalu bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Taala berikan.
Terlihat beberapa petugas Rutan Kelas IIB Kabanjahe ikut hadir bersama mengikuti pelaksanaan Salat Ied berjamaah bersama warga binaan di Lapangan Rutan Kelas IIB Kabanjahe. Perayaan Idul Adha di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, pun berjalan tertib dan kondusif. Seluruh warga binaan tampak bersuka cita, meskipun harus memperingati Idul Adha di balik jeruji besi, dan di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan Salat Ied tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan prokes, guna pencegahan dan penyebaran Covid-19. (deo/saz)
WAWANCARA: Kepala Disdik Kota Binjai Sri Ulina Ginting, saat diwawancarai, Rabu (21/7).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat atau guru untuk melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Binjai cukup baik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, Rabu (21/7).
WAWANCARA: Kepala Disdik Kota Binjai Sri Ulina Ginting, saat diwawancarai, Rabu (21/7).TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
“Sejauh ini antusiasnya cukup baik untuk pelamar PPPK. Lebih kurang sudah 300-an pelamar yang masuk,” ungkap Sri Ulina.
Sri Ulina juga menjelaskan, peserta yang boleh melamar PPPK adalah tenaga pendidik honorer eks Kategori II, sesuai database dari Badan Kepegawaian Negara.
“Guru honorer yang mengajar pada sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah, dan terdaftar dalam Dapodik Kemendikbudristek. Begitu juga dengan guru di sekolah swasta yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbudristek,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru, namun terdaftar dalam database, juga boleh mendaftarkan dirinya melamar PPPK. Sejumlah syarat ditetapkan untuk melamar PPPK.
“Tentu yang paling utama warga negara Indonesia, dengan usia paling rendah 20 tahun, dan maksimal 59 tahun. Tidak pernah dipidana, tidak terlibat dalam pengurus partai politik dan lainnya,” urai Sri Ulina.
Lebih lanjut Sri Ulina mengatakan, masa hubungan perjanjian kerja PPPK minimal setahun, dan maksimal 5 tahun.
“Ya, pendaftaran PPPK juga diperpanjang sampai 26 Juli 2021 mendatang,” imbuhnya. Seperti diketahui, ada 382 formasi untuk menjadi guru di SD dan SMP negeri di Kota Binjai. (ted/saz)
BERSAMA: Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, diabadikan bersama Wakil Wali Kota Binjai yang baru terpilih, H Rizky Yunanda Sitepu, serta Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra dan 2 Wakil DPRD Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Wakil Wali Kota Binjai yang dilaksanakan di Lantai 2 Gedung DPRD Binjai, Rabu (21/7), menghasilkan kemenangan mutlak untuk H Rizky Yunanda Sitepu, yang merupakan putra dari H Ngogesa Sitepu, Bupati Langkat Periode 2009-2019.
BERSAMA: Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, diabadikan bersama Wakil Wali Kota Binjai yang baru terpilih, H Rizky Yunanda Sitepu, serta Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra dan 2 Wakil DPRD Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Pemilihan Wakil Wali Kota Binjai ini, dihadiri 2 calon, yang kedua-duanya merupakan kader Partai Golkar, yakni Rizky Sitepu dan H Hamdani Syahputra.
Sebelumnya, sebanyak 30 anggota DPRD Binjai melaksanakan Pemilihan Penetapan Wakil Wali Kota Binjai masa jabatan 2021-2024. Dalam pemilihan ini, Rizky Sitepu memperoleh nomor urut 1, sedangkan Hamdani dengan nomor urut 2.
Dalam pemilihan ini, Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra, yang juga dari Fraksi Partai Golkar, dipercaya menjadi pemilih pertama.
Usai Noor, dilanjutkan Wakil Ketua Ahmad Azra’i dari Fraksi Partai Gerindra, disusul H Syarief Sitepu dari Fraksi PDI Perjuangan, dan dilanjutkan anggota DPRD Binjai lainnya.
Penghitungan suara pemilihan dimulai tepat pada pukul 16.05 WIB. Dan akhirnya, dari total jumlah suara yang ada, kandidat dengan nomor urut 1, Rizky Sitepu, sah menjadi pemenang, dengan memperoleh 26 suara, dari total 29 suara. Sedangkan nomor urut 2, Hamdani hanya memperoleh 2 suara.
Satu suara dinyatakan tidak sah, dan satu lagi tidak hadir. Jadi yang memilih 29 orang. Dengan jumlah tersebut, Rizky Sitepu menjadi sah dan menang mutlak sebagai pemenang dalam pemilihan Wakil Wali Kota Binjai masa jabatan 2021-2024. Kemenangan Rizky Sitepu sudah diprediksi berbagai pihak, karena selain mantan siswa SMA Negeri 3 Binjai, juga sudah mengetahui seluk beluk Kota Binjai.
Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, dalam sambutannya mengatakan, pemilihan dan penetapan calon Wakil Wali Kota Binjai berlangsung secara demokratis oleh anggota DPRD Binjai.
“Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Rizky Sitepu. Semoga Wakil Wali Kota Binjai terpilih dapat sejalan, seirama, sejalan dengan visi misi, menuju Binjai lebih maju, berbudaya, dan religius,” harap Amir.
Sedangkan Ketua DPRD Binjai, Noor meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota nantinya besinergi untuk membangun Kota Binjai ke depannya yang lebih baik.
“Dan dengan perolehan suara yang dimenangkan oleh Rizky Sitepu, menandakan pemilihan berlangsung terbuka untuk umum, jujur, dan rahasia,” tuturnya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Binjai terpilih, Rizky Sitepu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Binjai, yang bekerja keras dalam mempersiapkan pemilihan tersebut.
“Saya berjanji untuk menjalin kerja sama dengan pihak DPRD bersama Wali Kota. Dan visi misi saya tidak berbeda jauh dengan Wali Kota, serta almarhum Juliadi, Wali Kota terpilih yang tidak sempat dilantik, karena meninggal,” katanya.
Rapat paripurna ini, turut dihadiri Dandim Langkat Letkol Inf Wisnu Joko Saputro, Sekda Binjai H Irwansyah Nasution, Ketua Bawaslu Ari, Kepala BNN, serta para OPD, camat dan lurah se-Kota Binjai. (ila/ted/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPC PKS Medan Amplas kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman sekretariat mereka, Jalan Garu I, Rabu (21/7/21). Ada satu ekor lembu dan enam ekor kambing yang disembelih pada Idul Adha 1442 Hijriah ini.
Hanafi, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ikut berkurban. Bahkan, Hanafi menyembelih hewan kurbannya sendiri. “Alhamdulillah, saya memang terbiasa menyembelih sendiri hewan kurban,” kata mantan Ketua.DPC PKS Medan Amplas ini.
Menrutnya, kurban adalah bentuk cinta kita kepada Allah SWT dan juga kepada sesama manusia. “Apalagi di zaman pendemi seperti sekarang ini, kurban setidaknya membuat para penerima daging tersenyum dan kembali bersemangat menghadapi masa masa sulit ini,” beber Hanafi
Dia pun berharap, semangat saling berbagi dan gotong-royong dalam ritual penyembelihan hewan kurban semoga terus dapat dijalankan oleh semua kader PKS Medan Amplas terlebih di massa pendemi seperti sekarang ini. “Mari kita semua berdoa agar wabah ini dapat segera berakhir,” ujarnya.
Pada ibadah kurban kali ini, sebanyak 125 paket daging kurban disalurkan. “Alhamdulillah semua paket daging kurban telah kami bagikan kepada kader, simpatisan, dan masyarakat di sekitaran lingkungan kantor PKS Medan Amplas,” kata Hariadi, selaku ketua panitia pelaksana kurban kali ini.
Hariadi juga menyebutkan, penyembelihan hewan kurban kali ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni; mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak.(adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak PPKM, segera terealisasi dan tepat sasaran. Edy turut mengajak agar seluruh elemen bersama-sama mengawal program tersebut.
Demikian disampaikan Gubsu Edy saat menerima audiensi Kepala Perum Bulog Divre Sumut Arif Mandu, Kepala PT Pos Regional Sumut-Aceh, Dino Ariyadi, dan pihak BPKP Sumut di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (21/7).
Pertemuan ini menindaklanjuti instruksi presiden terkait penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Menteri Sosial dan kepala Bulog. Tujuannya agar penyaluran bantuan beras tersebut sukses dan tepat sasaran sekaligus dapat mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat karena dampak dari PPKM di masa pandemi Covid-19 ini.
Kegiatan ini juga diinisiasi pemerintah pusat dan yang bertanggungjawab atas ketersediaan berasnya yakni Perum Bulog. Sedangkan untuk penyalurannya, di bawah kewenangan PT Pos sebagai transpoter. Sedangkan untuk data penerima bantuan beras menggunakan data yang dimiliki Kementerian Sosial. “Di Sumut ada 952.000-an KPM, 10 kg beras,” kata Arif menjawab wartawan usai pertemuan dengan Gubsu.
Diakuinya, dalam hal ini Bulog bertugas menyiapkan beras bantuan. Sementara penyalurannya dibantu oleh PT Pos Indonesia. “Datanya bersumber dari Kementerian Sosial. Arahan dan masukan pak gubernur supaya kita betul berjalan dan dikawal supaya lancar dan aman di lapangan,” katanya.
Adapun Dino Ariadi mengatakan, penyaluran ini ditargetkan selesai dalam waktu paling lama 30 hari. Penyalurannya akan dilakukan mulai Kamis (22/7) dan rencananya akan di-launching oleh Gubsu Edy dengan melepas satu mobil penyalur bantuan. “Dalam beberapa hari ini kami akan menyusun jadwal (penyaluran). Kami dikasih waktu 30 hari tapi kami harapkan sebelum 30 hari bisa selesai,” kata Dino.
PT Pos tidak memiliki kendala berarti meski di saat bersamaan, pihaknya juga tengah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat. Meski begitu, PT Pos akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Sosial untuk penyaluran ini. “Sebenarnya secara teknis tidak terlalu bermasalah. Tinggal teknisnya saja nanti kami coba tata ulang. Sehingga tujuan dari bantuan ini untuk tidak menimbulkan gejolak makanya kami akan selalu berkoordinasi dengan kepala Bulog. Untuk melakukan percepatan sehingga bantuan ini nantinya bisa menjadi salah satu solusi mengantisipasi terjadinya gejolak,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah mulai menyalurkan beras Perum Bulog kepada warga miskin saat masa PPKM Darurat yang masih berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, syarat penerima beras Bulog ini adalah warga miskin dan terdaftar dalam program Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kita juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga, itu keluarga (yang terdaftar dalam program) Kartu sembako dan penerima bansos tunai (kepada) 10 juta keluarga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers PPKM Darurat, Senin, (19/7).
Dia bilang, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran Rp3,58 triliun untuk pengadaan beras tersebut. “Ini sekitar hampir 250.000 ton yang dikeluarkan dari gudang Bulog dan dibagikan kepada seluruh keluarga BST dan Kartu Sembako,” beber Sri Mulyani.
Adapun penyaluran beras mulai dilakukan pada Minggu (19/7), ditandai dengan pemberangkatan perdana truk pengangkut Bantuan Beras PPKM tersebut dari Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara.
Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, penyaluran bantuan serupa dilakukan serentak di seluruh gudang-gudang Bulog di Indonesia. “Masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kg,” kata Budi Waseso dalam keterangannya.
Pria yang akrab disapa Buwas ini mengungkap, Perum Bulog menyiapkan beras sebanyak 200.000 ton untuk tambahan Bantuan Beras PPKM, sesuai hasil Rapat Internal bersama Presiden dan sejumlah Menteri terkait pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Mantan Kepala BNN itu menyampaikan, selain tambahan beras 10 kilogram/KPM, pemerintah juga menyalurkan BST, diskon tarif listrik, Kartu Sembako, PKH, dan bantuan usaha mikro Rp1,2 juta. “Dengan adanya tambahan Bantuan Beras PPKM 2021 ini, tidak hanya masyarakat penerima saja yang merasakan manfaatnya, namun juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, karena beras Bulog berasal dari beras petani yang dibeli,” pungkas Buwas.
Bantuan Pemko Sudah Tersalurkan
Sementara, Pemko Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) masih terus membagikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat. “Ini hari ketiga pembagian paket dan masih kita bagikan terus, dari 51 ribu paket, sampai saat ini sudah tersalurkan sekitar 4 ribu paket lebih,” kata Kadis Sosial Medan, Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Rabu (21/7).
Dikatakan Endar, pihaknya akan terus mempercepat proses pembagian paket bansos PPKM Darurat kepada masyarakat Kota Medan yang telah di data sebelumnya melalui Kecamatan dan Kelurahan hingga lingkungan. “Targetnya kan 10 hari semua sudah harus tersalurkan. Kemarin kan karena Hari Raya Idul Adha, jadi proses penyaluran bansos tidak berjalan kemarin, hari ini baru jalan lagi. Masih ada waktu 7 hari kedepan, kita kejar supaya tersalurkan dalam 7 hari ini,” ujarnya.
Endar mengatakan, hingga saat ini tidak ada kendala dalam pembagian bansos, termasuk masalah prokes dengan menghindari terjadinya kerumunan saat pembagian paket bantuan pangan berupa Beras 20kg, Minyak Goreng 1 liter dan Gula Pasir 2 kg per paketnya tersebut. “Itu teknisnya di Kelurahan dan Lingkungan. Ada yang mengantar ke rumah masing-masing, dan ada juga masyarakat yang mengambil ke rumah kepling dengan diatur jam pengambilannya. Intinya tidak ada kerumunan dalam pembagiannya, kita harapkan terus berjalan lancar sampai semua bantuan selesai disalurkan,” katanya.
Endar juga menjelaskan, pihaknya tidak menutup pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengusulkan para warganya yang berhak, namun belum terdata sebagai penerima bantuan bansos PPKM Darurat tersebut. “Masih kita buka kesempatan untuk kelurahan ataupun kecamatan untuk mengusulkan warganya yang berhak tapi belum mendapatkan bantuan ini, kita beri waktu sampai Jumat ini (besok). Nanti akan diverifikasi, dan bila berhak maka akan kita berikan bantuan yang sama,” jelasnya.
Selain menyalurkan bansos dari Pemko Medan berupa paket bahan pangan, lanjut Endar, saat ini Pemko Medan juga sedang menyalurkan bansos dari pemerintah pusat atau kementerian sosial kepada masyarakat Kota Medan yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa 10 kg beras. “Kita juga fokus dalam mengawasi penyaluran bansos kepada masyarakat penerima PKH berupa 10kg beras dari Kemensos. Itu yang menyalurkan Bulog melalui PT Pos,” lanjutnya.
Diterangkan Endar, penyaluran beras untuk warga penerima PKH tersebut tidak dengan cara mengambilnya ke kantor Pos. “Jadi tidak ada warga yang datang ke kantor pos untuk mengambil beras nya, tapi diantar oleh petugas Pos ke rumah masing-masing penerima beras. Jadi dengan begitu tidak ada kerumunan dan prokes tetap bisa dijaga,” terangnya.
Terakhir, Endar menyebutkan jika bansos untuk warga penerima PKH ini juga harus difokuskan pembagiannya, sebab masyarakat penerima PKH bukan lah masyarakat yang berhak menerima bansos PPKM Darurat dari Pemko Medan berupa 20 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir tersebut.
“Yang menerima Bansos PPKM Darurat dari Pemko Medan ini bukan lah masyarakat penerima PKH, jadi keduanya harus difokuskan, supaya semua masyarakat Kota Medan yang berhak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemko Medan bisa mendapatkan bantuan yang merupakan hak nya masing-masing dengan tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya. (prn/map)
UJIAN BERAT: Richarlison dkk bakal mendapat ujian berat dari Nadiem Amiri di laga perdana Olimpiade Tokyo 2020, Kamis (22/7) sore ini WIB.
SUMUTPOS.CO – CABANG sepakbola Olimpiade Tokyo 2020, mulai digelar Kamis (22/7). Laga pembuka di Grup D, langsung menyajikan big match, Brazil U23 kontra Jerman U23 di Stadion Internasional Yokohama, pukul 18.30 WIB.
UJIAN BERAT: Richarlison dkk bakal mendapat ujian berat dari Nadiem Amiri di laga perdana Olimpiade Tokyo 2020, Kamis (22/7) sore ini WIB.
Sebagai juara bertahan, Selecao harus menghadapi lawan tangguh dalam laga pembuka. Pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Brasil meraih medali emasn
saat tampil sebagai tuan rumah. Menariknya, lawan yang dikalahkan di laga final ketika itu adalah Jerman.
Kini, Brasil yang dilatih Andre Jardine bakal kembali diuji kekuatannya oleh Jerman. Soal kedalaman skuad, Brasil turut menyertakan Dani Alves sebagai salah satu dari 3 penggawa senior.
Eks pemain Barcelona dan PSG itupun diyakini bakal menjadi mentor bagi Richarlison dan kolega yang mengusung misi mempertahankan medali emas. “Kami adalah sekumpulan pemain yang akan bermain di Olimpiade untuk pertama kalinya dan itu menakjubkan. Namun kami tetap fokus pada misi, yakni menggapai emas lagi untuk negara,” ucap Dani Alves, dikutip laman resmi FIFA.
Sedangkan Jerman diprediksi akan melakukan revans dalam penampilan pertama ini. Kekalahan atas Brasil di final Olimpiade 2016 merupakan memori buruk bagi Die Mannschaft. Di sisi lain, skuad besutan Stefan Kuntz tidak dihuni nama-nama tenar.
Jatah 3 pemain di atas usia 23 tahun pun diisi oleh Nadiem Amiri (24 tahun), Maximilian Arnold (27 tahun), dan Max Kruse (33 tahun). Ketajaman Max Kruse dengan 11 gol untuk Union Berlin pada Bundesliga 2020/2021 merupakan senjata rahasia bagi Stefan Kuntz dalam meracik strategi saat meladeni Selecao. (trt)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dan Labuhanbatu Selatan hasil Pilkada Serentak 2020, akhirnya dilantik, Kamis (22/7) pagi ini. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi secara langsung akan melantik kedua pasangan kepala daerah tersebut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Rumah Dinas Gubsu.
Ilustrasi
Adapun Bupati dan Wakil Bupati Labusel yang akan dilantik yakni, Edimin dan Ahmad Padly Tanjung. Sedangkan Bupati dan Wakil Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi. “Iya benar, Bupati Labusel dan Madina dilantik Kamis,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Rabu (21/7).
Menurutnya, pelantikan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Selain gubernur, ruang pelantikan hanya dihadiri bupati, wakil bupati, dan istri, serta unsur Forkopimda di dua kabupaten tersebut. “Mohon maaf di luar itu tidak bisa masuk ke ruangan. Ini karena pandemi Covid-19, apalagi Kota Medan masih menerapkan PPKM Darurat. Terkait hal ini agar dimaklumi bersama. Untuk gladi resiknya akan dilakukan sore ini,” kata Rasyid.
Sebagaimana diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Labusel terpilih, Edimin-Ahmad Padli Tanjung, dan Bupati dan Wakil Bupati Madina terpilih, Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi, adalah sama-sama pemenang Pilkada Serentak 2020 yang berakhir dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 April 2021.
Adapun hasilnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU di dua kabupaten itu agar melaksanakan PSU. PSU Pilkada Labusel dilakukan di 16 tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan PSU Pilkada Madina digelar di tiga TPS. PSU berlangsung pada Sabtu 24 April 2021.
Hasil PSU Pilkada Labusel dimenangi oleh pasangan Edimin-Ahmad Padly Tanjung. Hasil PSU tersebut kembali digugat ke MK oleh pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap. Namun, kali ini MK menolak gugatan tersebut. MK berpendapat bahwa dalil permohonan yang diajukan pemohon soal adanya pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat dibuktikan, sehingga dinilai tidak beralasan demi hukum.
Sementara PSU Pilkada Madina, pasangan Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi unggul dari pasangan Dahlan Hasan Nasution-Azwin. Hasil perolehan suara di 3 TPS yang melaksanakan PSU dan 1.005 TPS lainnya, pasangan Jakfar-Atika memeroleh 79.156 suara, dan pasangan Dahlan-Aswin mendapat 79.002 suara. Hasil PSU Pilkada Madina ini pun kembali digugat ke MK. Tetapi pada 3 Juni lalu, MK memutuskan menolak permohonan pasangan Dahlan-Aswin.
Prosesi seluruh tahapan PSU Pilkada 2020 di Madina dan Labusel telah rampung dilakukan. Untuk Labusel, sampai kini dipimpin seorang penjabat bupati dari eselon II Pemprov Sumut, yakni Alfi Syahriza, mengingat akhir masa jabatan kepala daerahnya telah selesai pada 17 Februari 2021. Sedangkan jabatan bupati dan wakil bupati Madina periode 2016-2021 berakhir pada 30 Juni 2021. Guna menjalankan roda pemerintahan di Madina, Pemprovsu menunjuk sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas bupati. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) meningkat signifikan. Sebelumnya zona merah di Sumut nihil, kini menjadi lima daerah. Kelima daerah tersebut yaitu Kota Medan, Deliserdang, Karo, Dairi, dan Padangsidimpuan. Sedangkan zona hijau di Sumut nihil.
STATUS zonasi penyebaran Covid-19 ini, berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan pada website https://covid19.go.id/peta-risiko. Data tersebut diperbaharui per 18 Juli. Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.
Dari zonasi tersebut, di Sumut tercatat juga 25 daerah zona oranye (risiko sedang). Antara lain, Pakpak Bharat, Samosir, Tanjungbalai, Tebingtinggi, Tapanuli Tengah, Nias, Toba, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Sibolga, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Binjai, Tapanuli Utara, Langkat, Asahan, dan Pematangsiantar. Kemudian, 3 wilayah zona kuning (risiko rendah) yakni Nias Barat, Mandailing Natal, dan Nias Selatan. Sedangkan zona hijau (tidak ada kasus) tidak ada.
Berdasarkan data dari https://infosumut.id/update-covid-19-sumut pada 20 Juli tercatat, di Medan terdapat 22.349 positif Covid-19, 18.180 sembuh, dan 614 meninggal. Kemudian, Deli Serdang 7.326 positif, 5.737 sembuh, dan 212 meninggal. Selanjutnya, Karo 1.190 positif, 877 sembuh, dan 34 meninggal. Berikutnya, Dairi 869 positif, 564 sembuh, dan 45 meninggal. Terakhir, Padangsidimpuan 614 positif, 344 sembuh, dan 27 meninggal.
Sementara, data laporan harian milik Kemenkes RI yang disampaikan oleh BNPB menyebutkan, angka terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 951 kasus baru, setelah pada hari sebelumnya diperoleh penambahan 903 orang. Dengan penambahan tersebut, maka akumulasi positif Covid-19 Sumut naik dari 46.049 menjadi 47.000 orang. Selain itu, Sumut juga mencatatkan sebagai daerah penyumbang kesembilan terbanyak dari total 33.772 kasus nasional.
Untuk angka kesembuhan, Sumut bertambah sebanyak 200 orang, sehingga akumulasi naik dari 35.752 menjadi 35.952 orang. Dari jumlah itu, maka Sumut menjadi daerah penyumbang terbanyak ke-20 dari total 32.887 kasus sembuh di Indonesia. Sedangkan untuk kasus kematian, menyumbangkan 4 kasus, sehingga totalnya naik dari 1.346 menjadi 1.350 orang dan menjadi penyumbang ke-20 bersama tiga Provinsi lainnya dari total 1.383 kasus baru kematian di tanah air. Dengan demikian, melalui data tersebut maka kasus aktif Covid-19 di Sumut kembali melonjak dari 8.951 orang menjadi 9.698 orang.
Terpisah, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengakui angka penularan Covid-19 di Sumut masih meningkat. Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat. “Kita akan evaluasi lagi (PPKM Darurat), karena kebijakan ini menyangkut 33 kabupaten/kota. Artinya, tidak semua wilayah di Sumut sama,” kata Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck saat diwawancarai di rumah dinas.
Diakui Ijeck, PPKM Darurat memang masih menjadi dilema di masyarakat. “Dilema juga, di satu sisi ada masyarakat yang berpenghasilan harian. Dia bekerja hari ini, untuk makan hari ini. Sisi lain, ada juga berpikiran kesehatan ini penting dimana tidak mau terpapar Covid-19 karena jika banyak terpapar maka akan menambah kesusahan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, penerapan PPKM Darurat nantinya diganti dengan istilah ‘PPKM Level 1-4’. “Tidak ada lagi istilah darurat tetapi level, mudah-mudahan tidak ada daerah yang level 4. Selain itu, mudah-mudahan juga tidak lagi membatasi seluruh kegiatan masyarakat,” ujarnya.
Ijeck menambahkan, masyarakat harus memahami bahwa pandemi Covid-19 masih ada dan malah lebih mudah menyebar penularannya dengan varian virus yang baru. Karena itu, mau tidak mau masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan, terkhusus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. “Di samping itu, harus mengikuti vaksinasi karena hal ini sangat berdampak baik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Apabila tertular virus tersebut, maka dampak yang dialami tidak terlalu parah. Namun, jika belum divaksin maka kemungkinan bisa parah,” pungkasnya.
Minta Tambahan 2 Juta Dosis
Sementara itu, Pemprov Sumut sudah menyurati Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta tambahan 2 (dua) juta dosis vaksin Covid-19 ke wilayah ini. Sebab saat ini, ketersediaan vaksin tersebut sudah sangat menipis dan membuat masyarakat menjadi resah. “Ya, gubernur kita telah menyurati Menteri Kesehatan untuk meminta 2 juta dosis (vaksin) dikirim ke Sumut. Dan sekarang lagi diproses,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah menjawab wartawan, Rabu (21/7).
Pihaknya berharap vaksin Covid-19 tersebut segera didistribusikan lagi ke Sumut. Mengingat dari target 11 juta warga yang harus tervaksinasi di Sumut, baru terealisasi sekitar 16%. Itu pun masih vaksin tahap pertama. Sedangkan yang sudah vaksin tahap kedua, baru sekitar 5%.
Kondisi ini mengakibatkan vaksinasi bagi masyarakat tidak bisa maksimal dilakukan.
Sejatinya target vaksinasi sebanyak 120.000 per hari. Namun realisasinya rendah karena minimnya ketersediaan vaksin. Adapun ketersediaan vaksin di Sumut tergantung dari kiriman pemerintah pusat. “Distribusi vaksin dari Jakarta ke Sumut sangat minim sekali,” kata mantan Kadis Kesehatan Asahan itu.
Karena minimnya stok, sehingga harus dipilah-pilah daerah-daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi. Misalnya Kota Medan yang melaksanakan PPKM Darurat, diikuti daerah lainnya di level 3. “Kita baru kemarin dapat kiriman vaksin sekitar 12.000 vial, yang peruntukannya dibagi kepada TNI, Polri dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (ris)
