MEDAN, SUMUTPOS.CO – WALI Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan, dari total pasien Covid-19 di Kota Medan yang berstatus dalam perawatan, tidak semuanya dirawat di rumah sakit. Menurutnya, dari total 10.833 orang yang terpapar Covid-19 aktif di Medan, hanya sekitar 20 persen atau berkisar 2.166 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang di-update pada 15 Agustus 2021, terjadi peningkatan kasus konfirmasi sebanyak 556 kasus dalam satu hari. Dengan penambahan itu, totalnya kasus Covid-19 di Kota Medan bertambah menjadi 36.699 kasus. Dari total itu, 25.119 orang dinyatakan sembuh, 747 jiwa meninggal dunia, dan 10.833 orang dalam perawatan.

“Di rumah sakit kalau saya tidak salah, datanya hanya 20 persen dari total 10 ribu lebih kasus yang ada di Kota Medan. Nah ini kenapa? Jadi yang 8 ribuan ini bukan tidak tertampung di rumah sakit karena BOR kita penuh, tapi karena memang gejalanya itu masuk ke gejala ringan dan OTG (orang tanpa gejala),” kata Bobby kepada wartawan, kemarin.

Bobby menuturkan, dari total 10.833 orang tersebut, sekitar 8.000-an kasus OTG justru menjadi perhatian serius bagi Pemko Medan. Pasalnya, para OTG justru sangat berpotensi besar dalam menyebarkan penularan virus. “Hari ini kalau tidak salah 8 ribu lebih itu ada sektor yang bisa menyebarkan Covid-19 di Kota Medan,” ujarnya.

Dijelaskan Bobby, untuk menanggulangi besarnya jumlah masyarakat yang terpapar dengan kategori OTG hingga gejala sedang yang tidak dirawat di RS tersebut, Pemko Medan semakin intens dalam menyiapkan lokasi-lokasi Isoter. Harapannya, masyarakat yang dengan kategori OTG dan gejala ringan tersebut dapat segera diisolasi di tempat-tempat Isoter tersebut. “Ini kita tanggulangi mulai dari membuka isoter. Karena total 8 ribu potensi penyebar Covid-19 di Kota Medan itu bisa dilihat dari angka yang belum tertampung ataupun yang tidak ada di Rumah Sakit,” katanya.

Selain lokasi isoter, kata Bobby, pihaknya juga memberlakukan isolasi lingkungan bagi pasien bergejala ringan dan tanpa gejala. “Ini yang berpotensi untuk menyebarkan, 8 ribu inilah yang kita masukkan ke isoter, ataupun isolasi lingkungan yang memiliki standar yang ketat,” tuturnya.

Ditegaskan Bobby, pihaknya saat ini fokus untuk meningkatkan standar isolasi lingkungan di Kota Medan. Saat ini, kata Bobby, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan menjadi salah satu lokasi yang layak dijadikan lokasi percontohan penerapan isolasi lingkungan yang ketat. “Kami sudah sampaikan pada Senin yang lalu, di Kelurahan Mangga Kecamatan Tuntungan, sudah kami jadikan lokasi percontohan untuk menerapkan isolasi di tingkat lingkungan. Bagaimana keterlibatan masyarakat, organisasi-organisasi kepemudaan, peran ibu-ibu di tingkat lingkungan di kelurahan, bahkan dari setiap rumah yang terpapar ini bisa dipantau dari CCTV atau bisa berkomunikasi dari CCTV tersebut karena bisa connect ke handphone masing-masing,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST meminta setiap Kepala Lingkungan di Kota Medan untuk mendata secara rinci setiap warganya yang telah terpapar Covid-19. Bila memang terdapat lebih dari 5 rumah dalam lingkungan tersebut yang terpapar Covid-19, maka kepala lingkungan harus segara melaporkan hal ini kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan agar segara dilakukan isolasi lingkungan.

“Dan seperti arahan Pak Wali Kota, harus ada pengawasan yang ketat setiap melakukan isolasi lingkungan, mulai dari penyediaan makanan dan obat-obatan untuk pasien, mengawasi yang bersangkutan agar tidak keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain dengan adanya CCTV, dan banyak hal lainnya,” kata Sudari kepada Sumut Pos, Selasa (17/8).

Tak cuma itu, Sudari juga meminta kepada masyarakat Kota Medan yamg terpapar Covid-19 untuk meningkatkan kesadarannya dengan bersedia melakukan isolasi di tempat-tempat Isoter yang telah disiapkan Pemko Medan, mulai dari Eks Hotel Soechi, Gedung P4TK, dan nantinya KM Bukit Raya yang akan beroperasi. Tak cuma itu, juga tersedia lokasi isoter dari Pemerintah Provinsi Sumut di gedung Asrama Haji.

“Jadi kalau kita sudah tahu kita ini positif, jangan karena kita rasa kita sehat-sehat saja lantas kita tidak mau menjalani isolasi. Sayangi keluarga kita, tetangga, dan orang-orang di sekeliling kita dengan tidak menularkan virus ini kepada orang lain, salah satunya dengan menjalani isolasi di tempat Isoter yang disediakan,” pungkasnya.

Bobby Berkantor di Zona Merah

Mulai hari ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, akan berkantor di kantor-kantor Camat pada kecamatan yang berstatus zona merah di Kota Medan. Hal ini ditegaskan langsung Bobby Nasution, sebagai upaya untuk memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dan penerapan isolasi lingkungan pada kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kawasan zona merah.

“Kemarin saya minta, saya dan pak Sekda nanti mulai hari Rabu, kami berdua berkantor di kecamatan yang zona merah. Benar-benar camat itu harus mengerti bagaimana penerapan PPKM mikro, lurahnya, kepala lingkungan dan semuanya juga,” ucap Bobby, Senin (16/8).

Dikatakan Bobby, sejak beberapa hari lalu, saat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto berdiskusi dengan Lurah Mangga, sempat direncanakan agar setiap Lurah harus dapat menjadi koordinator dalam penerapan PPKM di tingkat kelurahan. “Bapak Panglima TNI sempat berdiskusi dan berdialog dengan bapak Lurah di Kelurahan Mangga. Beliau bilang, lurah itu harus menjadi komandonya, pimpinannya. Ada Babinsa, Babinkamtibmas ini harus dikoordinir,” ujarnya.

Bobby pun menekankan, berkantornya dirinya dan Sekda Kota Medan pada kantor-kantor Kecamatan yang masuk dalam zona merah, sekaligus untuk memantau penerapan empat aspek penanganan Covid-19 yang disampaikan Presiden Jokowi. “Ini nanti Hari Rabu sama pak Sekda saya berkantor di Kecamatan. Untuk bisa benar-benar memantau penerapan PPKM mikro dari empat yang disampaikan bapak Presiden, yaitu pembatasan mobilitas, tracing, testing yang mencapai target, isolasi terpadu dan yang terakhir vaksinasi yang optimal,” katanya.

Bobby juga menegaskan kepada seluruh warga Kota Medan, Pemko Medan menjamin kebutuhan makan pasien Covid-19 yang menjalani isolasi meskipun orang tersebut masuk dalam kategori tanpa gejala. “Saya sudah sampaikan ke seluruh masyarakat Kota Medan, dan ini saya informasikan bagi masyarakat yang belum tahu. Kami Pemerintah Kota Medan dari awal berkomitmen, siapapun masyarakat Kota Medan yang terpapar Covid-19 kami biayai makannya yang bergizi,” tegasnya.

Untuk itu, Bobby meminta agar setiap kecamatan dan kelurahan dapat mendata seluruh pasien OTG di wilayahnya. Sebab, proses pendataan terkait siapa saja yang terpapar dan jumlah rumah yang terpapar sangat penting untuk menjadi langkah awal dalam mengambil tindakan penanganan di wilayah tersebut. “Walaupun lingkungan tersebut tidak masuk zona merah, tidak masuk zona orange, tapi apabila ada warganya yang terpapar, biar dia tetap di rumah, kita kasih makan tiga kali sehari,” terangnya.

Bobby pun menuturkan, seharusnya ada 8 ribuan warga Kota Medan yang makannya ditanggung oleh Pemko Medan karena terpapar Covid-19. “Ini komitmen kami biar isolasi mandiri di rumah itu bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, saat dihubungi via seluler, Plt Camat Medan Tuntungan Harry Tarigan, mengaku belum mendapatkan kabar mengenai Wali Kota dan Sekda Kota Medan yang berencana akan berkantor di kecamatan yang berstatus zona merah, salah satunya Kecamatan Medan Tuntungan. Namun Harry mengatakan, terdapat penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di wilayahnya.

“Belum ada dapat kabar mengenai itu, tapi mungkin nanti akan dikabari. Ada penurunan kasus aktif per hari, kemarin Lurah Mangga sampaikan ke saya isolasi lingkungan jumlah yang positif mulai berkurang,” jawab Harry, Senin (15/8).

Seperti diketahui, adapun lima kecamatan penyumbang kasus Covid-19 tertinggi di Kota Medan dan masuk dalam kawasan Zona Merah, yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Helvetia, dan Medan Johor.

Tambah 1.172 Kasus Positif

Sesuai data Kemenkes Provinsi Sumut yang disampaikan BNPB, Sumut kembali tercatat bertambah 1.172 kasus baru terkonfirmasi positif. Dengan penambahan tersebut, kini total kasus positif naik dari 82.226 menjadi 83.398 orang dan sekaligus menjadikan Sumut provinsi tertinggi keempat dalam menyumbangkan 20.741 kasus baru Covid-19 di Indonesia.

Untuk kasus sembuh, Sumut memperoleh penambahan 1.076 orang, sehingga totalnya naik dari 52.059 menjadi 53.135 orang. Dengan jumlah ini, Sumut juga menjadi provinsi terbanyak kedelapan dalam menyumbangkan 32.225 kasus sembuh di Indonesia.

Kemudian, untuk kasus kematian, Sumut memperoleh penambahan 11 orang, sehingga membuat totalnya naik dari 1.937 menjadi 1.948 orang. Melalui jumlah ini, Sumut berada di posisi ke-20 untuk daerah terbanyak dalam menyumbangkan 1.180 kasus kematian di Tanah Air. Dari data-data tersebut, maka Sumut kembali memperoleh penambahan 85 poin untuk kasus aktif Covid-19, setelah didapatkan peningkatan dari 28.230 menjadi 28.315 orang. (map/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menurunkan harga tes swab PCR di Jawa-Bali menjadi Rp495 ribu, dan di luar Jawa-Bali menjadi Rp525 ribu. Hal ini tertuang dalam surat edaran Kemenkes tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada 16 Agustus 2021, yang ditandatangani Direktur Jenderal Layanan  Kesehatan, Abdul Kadir. Namun begitu, harga PCR di sejumlah rumah sakit di Sumut, khususnya Kota Medan, belum turun.

Sub Koordinator Hukormas Rumah Sakit Umum Pusat Haji (RSUPH) Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan proses penyesuaian terhadap tarif baru untuk swab PCR ini. Diakui dia, saat ini memang tarif yang berlaku masih di harga Rp750.000. “Secepatnya tarif baru akan kita sesuaikan. Soalnya, SE itukan dikeluarkan tanggal 16 Agustus, dan hari ini (kemarin, red) juga hari libur. Jadi, kami harus buat dulu SK penyesuaiannya,” kata Rosa melalui sambungan seluler, Selasa (17/8).

Rosa juga mengaku, bisa saja nanti tarif swab PCR di RSUPH Adam Malik lebih murah dari batas maksimum yang telah ditentukan Kemenkes. “Makanya, kita lihat dulu dan lakukan kajian, baru bisa menetapkan tarifnya berapa,” ujarnya.

Sementara, Kasubbag Hukum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Edison Peranginan-angin juga mengatakan akan melakukan penyesuaian terkait SE tarif swab PCR tersebut. Namun, pihaknya masih menetapkan tarif di harga Rp900.000. “Kita sedang proses pembuatan SK tarifnya. Kita memang sudah dengar kabar tersebut, dan direktur juga sudah menginstruksikan agar dibuat SK baru, menyusul batas tarif swab PCR yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR diturunkan. Penurunan harga tes PCR bisa memperbanyak tes pemeriksaan Covid-19. “Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. saya sudah berbicara dengan Menkes mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp450 ribu sampai Rp550 ribu,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (15/8).

Tak hanya menurunkan harga tes PCR, Jokowi juga meminta Menkes untuk mengatur agar hasil tes PCR bisa keluar dalam waktu 1 hari. “Saya juga minta agar tes PCR, bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1×24 jam, kita butuh kecepatan,” tegas Jokowi. Menurut Presiden, tes PCR menjadi sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan testing. Testing sendiri merupakan bagian dari penanganan pandemi Covid-19.

Gubsu Mau Gratis

Merespon pernyataan presiden Jokowi itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi justru lebih sepakat apabila swab PCR bebas biaya alias gratis. “Saya malah maunya gratis,” katanya menjawab wartawan, Selasa (17/8).

Kendati demikian, harapan agar swab PCR dapat dilakukan gratis perlu dikaji dari aspek perdagangan. Diakui Edy, hal tersebut bukan keahliannya dan menunggu kajian dari para ahli. “Jadi harus tunggu ahlinya itu, karena masalah perdagangan, yang saya kurang paham,” ujarnya.

Pada prinsipnya, Pemprov Sumut tetap akan berupaya maksimal melakukan penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya. Sebab, lanjut Edy, hal yang paling penting adalah bagaimana penyebaran Covid-19 di Sumut dapat diminimalisir bahkan hilang sehingga kehidupan menjadi normal kembali. “Apa pun keputusannya (soal harga PCR), saya berharap virus Covid-19 ini berakhir bagaimanapun caranya,” tegas mantan Pangkostrad itu.

Karenanya, Gubsu mengajak masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menangani dan memutus penyebaran Covid-19 di Sumut dengan tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan. “Menjaga diri sendiri yang utama itu dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” ajaknya.

Di sisi lain, Edy mengaku terus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan memaksimalkan penjagaan pagi hingga malam, yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Pembatasan mobilitas tersebut akan terus dievaluasi setiap harinya. Termasuk kebijakan perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat hingga 23 Agustus mendatang, pihaknya akan menyesuaikan aturan dimaksud seperti sebelumnya. “Kami akan melaksanakan semaksimal mungkin, baik itu pembatasan mobilitas, 3T (testing , tracing dan treatment) dan isolasi terpusat (isoter),” katanya.

Saat ini di Sumut, total keseluruhan 860 tempat tidur dan baru 12 persen pasien yang dipindahkan menjalani isoter. Seperti di Kota Medan, isoter ini dipimpin langsung wali kota. Soal percepatan vaksinasi, juga terus dilakukan di Kota Medan dan kabupaten/kota lain. “Namun yang sudah kami laporkan bahwa ketersedian obat-obatan seperti remdesivir, actemra dan lainnya sudah tidak tersedia di beberapa RS, dan kami minta (pusat) percepat mengenai obat-obatan ini,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan sosial, Pemprovsu hanya memberikan bantuan pada sektor produktif seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Mengingat sektor konsumtif telah dilakukan pemerintah pusat dari APBN. (ris/prn)