MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan PPKM terpaksa dilakukan pemerintah walaupun berdampak serius pada aspek perekonomian. PPKM dan faktor ekonomi menjadi dua hal serius yang harus menjadi perhatian semua pihak. 

Tanpa PPKM, penyebaran Covid-19 diyakini akan semakin masif, tapi di sisi lain berdampak pada pemukulan ekonomi massal. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara, Ihsan Rambe SE MSi menegaskan, PPKM dipastikan sangat berdampak pada persoalan ekonomi, bahkan bila PPKM diperpanjang, bisa memicu terjadinya resesi ekonomi.

”Ini persoalan serius bagi Indonesia, termasuk warga Kota Medan yang menjadi bahagian dari PPKM Darurat,” tegas Ihsan Rambe, yang juga Ketua Harian DPW PAN Sumut menjawab wartawan, Minggu (18/7/2021).

Ihsan menjelaskan, PPKM Darurat kemungkinan besar efektif menurunkan mobilitas masyarakat. Namun, tidak ada yang bisa menjamin angka kasus positif Covid-19 akan mengalami penurunan.

Di lain pihak pembelakuan PPKM ini sudah pasti dampaknya secara nasional akan menekan pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan diperpanjangnya PPKM diperpanjang, dikhawatirkan menekan pertumbuhan ekonomi semakin tajam sampai pada tingkat resesi. “Pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi ini,” harap Ihsan, lulusan Magister Ekonomi dari USU itu.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara saat ini, Ihsan menyebutkan, kondisi ekonomi Sumut secara kumulatif, melambat dari tahun sebelumnya akibat penurunan permintaan konsumsi, seiring turunnya pendapatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Ketidakpastian ekonomi menyurutkan niat pelaku usaha untuk berinvestasi dan cenderung lebih bersikap menunggu,” jelas pria kelahiran Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu ini.

Menurut Ihsan, pelambatan juga terjadi pada investasi pemerintah, dengan relokasi belanja modal ke dana penanganan Covid-19. Walaupun pandemi ini berimbas terhadap ekonomi, tetapi di Provinsi Sumut relatif masih lebih baik dibandingkan secara nasional. “Di Sumut masih kelihatan terjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Pemberian Bansos
Sementara, terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak virus corona di Sumatera Utara, Ihsan menilai masih sangat kurang jumlahnya. Akibatnya, banyak warga miskin di Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya tercover. “Lihatlah angka pembanding ini, penerima bansos di Sumut kurang lebih 643.175 orang, sementara data orang miskin di Sumatera Utara 1.250.000,” bebernya.

Ihsan berharap, segera digulirkan penanganan Covid-19 yang lebih efektif, karena hal itu akan menjadi kunci munculnya akselerasi pemulihan ekonomi ke depan. Hal yang paling mendesak saat ini adalah penyediaan vaksin bagi kelompok rentan, sekaligus mempersiapkan sarana kesehatan yang lebih baik.

“Selanjutnya, memastikan ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat serta menjaga proses transisi pemulihan ekonomi, seperti sektor prioritas aman,” katanya.

Setelah itu, kata Ihsan, perlu diprioritaskan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, baru kemudian tahap selanjutnya jasa keuangan dan asuransi, industri makanan dan minuman, konstruksi, perdagangan, hortikultura, kehutanan.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua PW Al Washliyah Sumatera Utara DR. H. Dedi Iskandar Batubara menegaskan komposisi Kepengurusan PD Al Washliyah Kota Medan mengikuti konsep Assabiqun Alawwalun pada era Nabi Muhammad Saw.

“Kalau dilihat dari komposisi pengurus Al Washliyah Medan ini, mirip dengan apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad Saw”, kata Dedi Iskandar saat memberikan arahan pada pelantikan PD Al Washliyah Kota Medan, Sabtu, (17/7) di Kantor PD Al Washliyah Kota Medan Komplek Tasbi II Medan.

Dijelaskan Dedi Iskandar, Pengurus Al Washliyah Medan ada yang bertipikal sahabat Abu Bakar As Shiddiq, orang tua yang selalu mengayomi dan tempat meminta nasehat. Ada yang seperti sahabat Usman bin Affan, seorang aghniya yang senantiasa memberikan hartanya untuk perjuangan dan kemajuan Al Washliyah Medan. Ada juga kelompok muda dan intelektual seperti sahabat Ali bin Abi Thalib.

Oleh karena itu, lanjut Dedi Iskandar, ada harapan besar dan sangat memungkinkan untuk dapat melanjutkan perjuangan dan cita-cita pendiri Al Washliyah.

“Saya sangat yakin bahwa amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus Al Washliyah Medan dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik”, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dedi Iskandar juga menyampaikan bahwa kepiawaian Ketua PD Al Washliyah Kota Medan meramu dan mengoptimalkan potensi yang ada, sangat tepat dan patut diapresiasi.

“Kebaikan yang sudah diciptakan pengurus Al Washliyah Medan, harus kita dukung dengan harapan Al Washliyah di Kota Medan mampu memenuhi harapan umat Islam dan memenuhi tuntutan zaman. Dan itu sudah dibuktikan dengan pelantikan pengurus secara hybird”, ungkap Dedi Iskandar.

Sebelumnya Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus Al Washliyah Kota Medan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Al Washliyah Medan yang dilantik hari ini, semoga amanah menjalankan tanggungjawab membina ummat di Kota Medan”, ucapnya.

Walikota juga menyampaikan harapannya kepada pengurus Al Washliyah Kota Medan untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan.

“Kolaborasi Al Washliyah dan Pemerintah Kota Medan akan menjadi kekuatan baru dalam membangun masyarakat yang religius dan barokah. Termasuk dalam mengedukasi, masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan PPKM untuk memutuskan penyebaran dan penanganan covid-19”, ucap Walikota.

Sebelumnya Ketua PD Al Washliyah Medan Abdul Hafiz Harahap dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelantikan ini. Terkhusus kepada Ayahanda Ketua PW Al Washliyah Sumut dan seluruh jajaran, Ketua MUI Kota Medan, Walikota Medan dan seluruh yang telah berpartisipasi.

Hafiz Harahap juga menyampaikan bahwa PD Al Washliyah Kota Medan sudah merancang berbagai program yang akan dilaksanakan ke depan.

“Kita sudah merancang program untuk pembangunan Gedung Dakwah PD Al Washliyah Medan, Klinik, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadakah dan Wakaf. Termasuk beberapa program yang bersentuhan dengan pendidikan, dakwah dan amal sosial lainnya”, jelasnya.

Sekaitan dengan itu, Hafiz Harahap mengatakan momentum pelantikan mengambil tema “Terdidik, Humanis dan Mandiri”.

Terdidik harapannya Al Washliyah Kota Medan mampu berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat, humanis bahwa seluruh pelaksanaan program menggunakan pendekatan kemanusiaan, sehingga dengan keilmuan dan humanisme akan lahir kemandirian dalam mengelola Al Washliyah Kota Medan.

Hadir pada pelantikan PD Al Washliyah Kota Medan Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Alim Nur Nasution, Sekretaris PD Al Washliyah Medan Hasanul Jihadi, Bendahara Fachreol Rozi, para pengurus yang hadir secara fisik maupun virtual. Pengurus Majelis, Organisasi Bagian, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan para Kepala sekolah dan madrasah di lingkungan PD Al Washliyah Medan. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan mendapat dukungan dan perhatian khusus dari DPD PDI Perjuangan Sumut. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk membuka dapur umum untuk memberikan bantuan makan-makanan bergizi khusus kepada keluarga yang sedang melakukan Isolasi Mandiri di Kota Medan akibat positif terpapar Covid-19.

“PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Medan sebagai upaya serius pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. PDI Perjuangan juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman) dengan memberikan bantuan makanan bergizi langsung di antar ke rumah masing-masing yang dinilai layak dan pantas untuk dibantu” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Djarot Saiful Hidayat didampingi Sekretaris Sutarto dan beberapa Wakil Ketua melalui siaran pers, Sabtu (17/7/2021). Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Kordinasi DPD PDI Perjuangan yang dihadiri Kepalan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Sumut Baskami Ginting yang juga Ketua DPRD Sumut, Hasyim,SE selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan juga Ketua DPRD Kota Medan, Kepala Baguna DPC Kota Medan Edward Hutabarat serta seluruh fungsionaris DPD dan Baguna Sumut.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumut III dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, untuk merealisasikan bantuan makanan bergizi ini maka PDI Perjuangan melalui Baguna akan memimpin untuk membuka dapur-dapur umum di Kota Medan selama satu minggu ke depan, dimulai 18 Juli 2021. Segala kebutuhan dapur umum ini dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai elemen partai, seperti DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sumatera Utara yang dipimpin Berlian Muchtar, menyumbang 700 Kg beras, sementara kader-kader PDI Perjuangan lainnya menyumbang berbagai kebutuhan seperti telur, daging lembu dan ayam, vitamin, pisang, jeruk maupun dalam bentuk dana.

“Gerakan gotong royong ini merupakan jiwa dan semangat kader partai untuk membantu pasien Covid-19 yang sedang menjalani Isoman. Para pasien yang lagi Isoman adalah saudara dan keluarga kita juga yang harus dibantu secara konkrit dengan penuh kasih saying,” imbuh Djarot.

Untuk mengirimkan bantuan makan-makanan bergizi kepada anggota masyarakat yang sedang melakuka Isoman, DPD PDI Perjuangan hingga saat ini terus melakukan pendataan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan petugas yang akan mengantar dilengkapi dengan alat perlindungan kesehatan yang sesuai dengan standart medis. “Bantuan makanan bergizi ini dilakukan selama satu minggu penuh dan 2 kali dalam sehari, dilengkapi dengan bantuan vitamin maupun obat-obatan yang diperlukan. Partai juga akan terus memonitor dan berkomunikasi terhadap perkembangan anggota masyarakat yang Isoman agar Partai bisa segera melakukan pendataan lebih lanjut dan juga tindakan lebih lanjut bila masyarakat yang Isoman membutuhkan bantuan medis darurat atau segera,” beber Djarot.

Menurutnya, PDI Perjuangan tidak ingin ada anggota masyarakat yang sedang melakukan Isoman kemudian luput dari perhatian kita bersama yang berakibat penyakitnya semakin memburuk karena kekurangan makanan dan vitamin. Hal ini bisa kerakibat fatal, seperti yang terjadi di daerah lain, ada anggota masyarakat yang Isoman meninggal tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar.

“Biasanya, anggota masyarakat lain cenderung menghindar bahkan menjauhi anggota masyarakat yang sedang melakukan Isoman, hal ini tidak boleh terjadi di Kota Medan. Kita harus membantu mereka dan memberikan semangat agar imunitasnya terus menguat untuk kemudian sembuh, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar yang sehat tidak tertular,” tambah Djarot.

PDI Perjuangan berharap dan mengajak seluruh masyarakat agar senantiasa disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan mengikuti serta mematuhi segala peraturan PPKM Darurat untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga kita bisa beraktivitas sosial lagi seperti sediakala.

“Covid-19 benar-benar ada, korban sudah banyak berjatuhan, jangan sampai kita dan keluarga terkena Covid-19. Mari kita tingkatkan imunitas tubuh dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Sekali lagi, kita semua harus disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan 5M  (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilisasi dan interaksi) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap sehat,” pungkas Djarot. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu menekankan angka penularan Covid-19. Namun penerapan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa humanis, mengingat dampak dari PPKM darurat sangat meluas ke berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) Alwi Hasbi Silalahi.

Hasbi mengatakan, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menerapkan PPKM namun masyarakat juga memiliki alasan yang manusiawi agar tetap bisa beraktivitas, terlebih masyarakat kalangan menengah ke bawah yang merasakan dampak langsung dari pembatasan segala bentuk aktivitas.

“Di saat pemerintah bertindak, masyarakat juga galau, karena menyangkut masalah isi perut. Tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa mereka cukup menerima bantuan. Memperbaiki kerusakan ekonomi yang terjadi berhari-hari butuh waktu berbulan-bulan. Jadi petugas yang mengambil tindakan di lapangan harus mengedepankan sisi humanis, serta langkah-langkah yang terukur,” ucap Hasbi.

Hasbi menuturkan, saat ini dampak pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya persoalan hilangnya pendapatan satu hari, khususnya bagi mereka yang mengais rezeki dari upah harian atau penghasilan harian. Akan tetapi, keberlangsungan dan keberlanjutan sumber kehidupan yang menjadi korban utama dari pemberlakuan tersebut.

“Banyak hal yang terjadi, bagi sebagian pengusaha bisa saja tunduk pada aturan PPKM, karena ketercukupan biaya hidup. Namun bagi masyarakat kecil, hal yang sangat sulit adalah mengikuti ketentuan PPKM, apalagi mereka yang hidup dari penghasilan harian,” ujarnya.

Secara umum, pemberlakuan PPKM darurat memang harus diterima sebagai tindakan sulit di saat gawat. Namun secara khusus, tindakan PPKM juga harus dinilai sebagai penghalang ruang gerak perekonomian warga.

Selain itu juga, lanjut Hasbi, aparat negara dalam mengeluarkan pernyataan publik terkait PPKM tidak boleh menambah keresahan warga. Sebab tujuan PPKM untuk menekan akan penularan Covid 19, bukan untuk menunjukkan kekuasaan.

“Kita HMI tegas mendukung penerapan PPKM di daerah yang penularannya tinggi dan tingkat BOR nya juga dengan persentase yang besar. Namun kita juga berharap, petugas memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Membangun komunikasi dua arah, bukan hanya mengalihkan arah kendaraan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengambil kebijakan untuk meniadakan kegiatan Salat Jumat berjamaah di Masjid Al Musabiqin yang berada di dalam komplek gedung kantor Wali Kota Medan, tepatnya di halaman belakang gedung yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 tersebut, Jumat (16/7).

Diketahui, Salat Jumat (16/7) kemarin memang merupakan Salat Jumat pertama saat Kota Medan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yakni sejak 12 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

“Iya, tadi memang tidak ada Salat Jumat. Kalau Jumat lalu masih ada Salat Jumat di Masjid (Al Musabiqin) kantor kota, karena Jumat lalu masih PPKM Mikro. Kalau hari ini kan kita sudah PPKM Darurat, sejak tanggal 12 (Juli) lalu,” ucap Plt Kabag Agama Setdako Medan, Khoiruddin kepada Sumut Pos, Jumat (16/7).

Dikatakan Khoir, kebijakan tersebut diambil, murni karena instruksi Wali Kota Medan sesuai dengan surat edaran tentang penerapan PPKM Darurat. Tak cuma Salat Jumat, Pemko Medan juga meniadakan Salat lima waktu secara berjamaah di Masjid Al Musabiqin kantor Wali Kota Medan untuk sementara waktu.

“Yang sifatnya (salat) berjamaah kita tiadakan dulu, sampai tanggal 20 Juli ini lah, atau sampai masa PPKM Darurat ini berlalu. Kalau nanti tidak PPKM Darurat lagi, maka kita lihat bagaimana nanti arahannya,” ujarnya.

Begitupun, kata Khoir, Pemko Medan tidak menutup Masjid Al Musabiqin. Setiap jamaah yang ingin salat, tetap dipersilakan. Hanya saja, salat tidak dilakukan secara berjamaah dan diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.”Masjid gak ditutup kok, yang mau salat tidak ada masalah, Masjid tetap dibuka, boleh salat di dalam ataupun di teras Masjid, silakan saja. Tapi wajib harus prokes,” ungkapnya.

Tidak adanya Salat Jumat di Masjid Al Musabiqin kantor Wali Kota Medan juga dibenarkan Kabag Protokol dan Pimpinan Daerah (Prokopim) Setdako Medan, Arrahman Pane.

Arrahman mengatakan, hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan yang justru harus ditingkatkan semaksimal mungkin selama PPKM Darurat berlangsung.

“Memang gak ada Salat Jumat dulu (di Masjid Al Musabiqin), murni karena PPKM Darurat ini. Kita tidak mau nanti ada kerumunan kan karena Salat Jumat di kantor kota, apalagi yang Salat Jumat di Masjid kita ini kan biasanya bukan cuma pegawai yang kerja di kantor kota saja, tapi juga pekerja disekitarnya,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Arrahman, Pemko Medan justru sedang menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 75 persen pegawai di Pemko Medan.”Itu kan dilakukan untuk mengurangi jumlah orang, jangan pula nantinya kerumunan malah terjadi saat Salat Jumat. Jadi imbauannya, untuk sementara ditiadakan dulu, berikutnya kita lihat perkembangan,” tutupnya.

Pantauan Sumut Pos, Jumat (16/7), sekitar Pukul 12.25 WIB, sejumlah pegawai yang bekerja di gedung DPRD Medan kembali dari gedung kantor Wali Kota Medan. Tadinya, para pegawai tersebut ingin melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Musabiqin kantor Wali Kota Medan.

Namun, mereka tidak tahu bahwa kemarin Masjid Al Musabiqin tidak menggelar Salat Jumat. “Gak ada salat Jumat katanya bang di Masjid Pemko,” ucap salah satu petugas security di DPRD Medan.

Setiap orang yang kembali dari Masjid Al Musabiqin pun tampak pergi dengan berjalan kaki ke komplek gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Kota Medan, atau tepat berada di sebelah gedung DPRD Medan untuk melakukan Salat Jumat di sana. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 51 pelamar dinyatakan lulus dalam tahapan ujian tertulis dan penulisan makalah pada lima seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut. Mereka lulus tersebut, berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Hal itu tertuang dalam Pengumuman Nomor: 036/SJPTP/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021, tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah Peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sumut.

Para peserta yang lulus, akan mengikuti seleksi tahap ketiga yakni assesment test yang dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juli 2021, mulai pukul 07.00 WIB di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Jalan TB Simatupang/Pinang Baris, Medan.”Peserta diwajibkan mengikuti swab antigen pukul 07.00 WIB sebelum ujian dimulai,” tulis Ketua Pansel JPTP Pemprov Sumut, Afifi Lubis, dalam pengumuman yang dilihat Sumut Pos tersebut, Jumat (16/7).

Sebelumnya ada 61 peserta yang mengikuti ujian tertulis dan penulisan makalah lima jabatan eselon II Pemprov Sumut, sehingga ada 10 orang yang dinyatakan tidak lulus dalam tahapan tersebut.

Adapun lima jabatan yang dilelang dalam seleksi JPTP/eselon II Pemprov Sumut 2021 ini yakni, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan assesment tes yakni, Jabatan Kepala Biro Hukum; Dwi Aries Sudarto, Eddy Banurea, Ridesman, dan Syaiful Azmi. Jabatan Kepala Biro Perekonomian; Abner Tarigan, Agustinus, Anas Yulfan, Erwin Hotmansah Harahap, Hamdan Sukri Siregar, Hendri Susanto Lumbantobing, Jonni Akim Purba, Jutawan Sinaga, Malik Assalih Harahap, Maksum Syahri Lubis, Naslindo Sirait, Rais Kari, Rinaldi, Rustam Efendi Hasibuan, Sevline Rosdiana Butet, Sri Suriani Purnamawati, Syahruddin, Toman Nababan, dan Zulkifli Annoor Hasibuan.

Selanjutnya Jabatan Kepala Biro Umum; Achmad Harsyansyah Siregar, Fahri Azhari, Hardiyanto, M Mahfullah Pratama Daulay, Tomy Harahap, dan Zuhri. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan; dr Ade Budi Krista, dr Aris Yudhariansyah, drg Ismail Lubis, dr Nanang Fitra Aulia, dan Tinur Bulan SKM MKes. Terakhir Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Alpian Hutahuruk, Elidawati, Eric Aruan, Ervan Gani Parlindungan Siahaan, Indra Sakti Harahap, Josua Sinurat, Maike Moganai Ritonga, Parlindungan Pane, Poppy Marulita Hutagalung, Ridha Haykal Amal, Rismawati, Robert Hendra Ginting, Rumerahwaty Berutu, Sujatmiko, Sylvia Rosita Armayanti Lubis, Yanuarlin Lubis, dan Zumri Sulthony. (prn/ila)