MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam kategori level 3 situasi pandemi Covid-19. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta bupati dan wali kota di 12 daerah tersebut perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk menekan penyebaran Covid-19.

Daerah-daerah yang masuk level 3 per tanggal 15 Juli 2021 antara lain Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Pematangsiantar, Binjai, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, Tebingtinggi, Humbanghasundutan, Pakpak Bharat dan Nias. Melalui rapat secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, dengan ke-12 kepala daerah, Edy Rahmayadi meminta penanganan dilakukan ekstra untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19.

“Dengan segala hormat saya meminta penanganan penyebaran Covid-19 lebih ditingkatkan lagi, kita tidak ingin ada lagi daerah yang naik ke level 4. Bila ada kesulitan hubungi kami, sebisa mungkin akan kami bantu,” kata Edy, saat rapat virtual, Jumat (16/7).

Per tanggal 15 Juli 2021, ada penambahan kasus Covid-19 yang signifikan di 12 daerah tersebut. Di Deliserdang bertambah 182 kasus, Simalungun 50 kasus, Karo 25 kasus, Tapanuli Utara 47 kasus, Pematangsiantar 27 kasus, Binjai 21 kasus, Serdangbedagai 19 kasus, Humbanghasundutan 24 kasus, Pakpak Bharat 4 kasus dan Nias 2 kasus. Penambahan kasus ini terus terjadi dalam waktu dua minggu terakhir sehingga ke-12 daerah masuk dalam kriteria level 3.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15, daerah yang masuk ke level 3 perlu melakukan tindakan seperti pembatasan jam operasional bagi warung makan, kafe, restoran tidak diperbolehkan makan/minum di tempat, sedangkan untuk pusat perbelanjaan jam operasional dibatasi hingga pukul 20:00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

“Memang ini sulit, kita semua sedang sulit, tetapi bila kita disiplin bersama-sama maka ini akan kita lewati dan akan ada kelonggaran bagi masyarakat untuk berkegiatan kembali,” kata Edy Rahmayadi yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Menurut Restuti Handayani Saragih, anggota Penanganan Bidang Kesehatan Satgas Covid-19 Sumut di bidang kesehatan, ke-12 daerah perlu memperkuat testing, tracing dan treatment (3T). Kabupaten Deliserdang per hari perlu menargetkan 319 test per 1000 penduduk, Pematangsinatar 37 test, Binjai 40 test, Tebingtinggi 24 test, Padangsidimpuan 32 test, Kabupaten Karo 60 test, Tapanuli Utara 43 test, Nias 20 test, Pakpak Bharat 7 test, Serdangbidagai 88 test, Humbahas 27 test dan Simalungun 125.

“Targetnya itu adalah 15 orang kontak erat yang per kasus konfirmasi positif, ini dilakukan agar penyebaran bisa dihentikan sedini mungkin setelah ada kasus konfirmasi positif,” kata Restuti, saat rapat.

Selain itu, Bed Occupancy Rate (BOR) dan program vaksinasi juga menjadi perhatian dalam penurunan kasus di daerah level 3. Dari 12 kabupaten/kota yang masuk level 3 ada 4 daerah dengan status BOR hati-hati (50-75%). Sedangkan untuk vaksin, sampai saat ini Sumut sudah mencapai 14,93% vaksin dosis tahap pertama (1.705.477 orang) dan 6,21% yang sudah dosis kedua (708.661. orang)

“Kemarin penambahan kasus kita (Sumut) berada di angka tertinggi 1.227 kasus, rekor tertinggi selama pandemi, jadi daerah yang berada di level 3 perlu memperhatikan BOR-nya, apalagi yang sudah masuk ke kategori hati-hati. RS di masing-masing daerah perlu mengalokasikan 30% tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19,” tambah Astuti.

Rapat ini juga dihadiri langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis dan OPD terkait. Selain itu juga dihadiri akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama Sumut. (prn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat rencananya akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat ini hingga akhir Juli 2021.

Keputusan in disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7). “Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng), sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjirn

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.

“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga harus gotong royong masyarakat, membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.

Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian, mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal. Ia menuturkan, apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil. “Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” ujarnya.

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya. Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. “Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka  yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini,” katanya.

Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan. “Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat. Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes,” pungkasnya.

Terpisah, Peneliti INDEF, Media Wahyudi Askar menyoroti tentang penambahan masa PPKM Darurat yang menurutnya tidak sesederhana yang dibayangkan pemerintah. Dia menyarankan, kalau evaluasi pergerakan masyarakat selama PPKM Darurat di breakdown lebih lanjut akan mendapatkan data yang lebih konkret.

PPKM Darurat berdampak pada ekonomi, kendati pada tiap provinsi dan sektor memiliki dampak dan tren yang berbeda. Namun, dia mengatakan itu semua saling berkaitan. Dari lima sektor yakni retail dan rekreasi, toko dan farmasi, taman, stasiun transportasi, tempat kerja, serta pemukiman ada perolehan yang berbeda di beberapa provinsi. Dalam data yang dibagikan mencakup tujuh provinsi, yakni Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.

“Penurunan aktivitas ekonomi terjadi di semua sektor. Namun demikian, skalanya berbeda setiap provinsi, misalnya retail di Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak menurun signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Di Jawa Tengah tempat kerja hanya menurun 0,57 persen selama PPKM Darurat,” tuturnya dalam diskusi yang digelar oleh INDEF secara virtual, Jumat (16/7).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri meminta, pemerintah lebih serius dalam menghadapi kondisi darurat saat ini. Dia menilai, dalam kondisi saat ini, perlu totalitas dari segala lini termasuk dalam pembuatan kebijakan yang tidak membingungkan.

Adanya PPKM Darurat saat ini yang membatasi berbagai sektor termasuk UMKM dan pekerja harian di banyak wilayah perlu ada peran pemerintah yang lebih totalitas. Dia menilai, tidak bisa menggunakan cara biasa ketika menghadapi kondisi darurat.

Misalnya, pembayaran dana dari pemerintah terhadap rumah sakit yang menangai pasien Covid-19 yang tersendat karena menggunakan mekanisme sebelum terjadi pandemi. “Misalnya harus lewat audit dulu, banyak step dulu, atau nakes yang belum dibayar insentifnya berbulan-bulan karena lewat berbagai pihak. Ini harusnya bisa lebih serius, harus lebih cepat,” katanya.

Dengan asumsi menghadapi keadaan darurat ‘perang’, otoritas sepenuhnya dipegang di tangan komandan perang. Dia menilai telalu banyak langkah yang dilakukan pemerintah, jadi kebijakan yang dikeluarkan tidak jelas. “Misal komando diambil alih Menkes, Menkes minta uang untuk vaksin, Menkeu kasih uang langsung. Tidak bisa mengatasi keadaan darurat dengan birokrasi seperti keadaan normal,” tegasnya.

Sebagai rekomendasi, dia menyarankan presiden untuk membentuk ‘organisasi darurat’, dengan peraturan yang jelas dan tegas yang sesuai dengan kapasitas penentu kebijakannya. Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah perlu melihat sektor pekerja informal. Dia menyoroti data yang dimiliki Badan Pusat Statistik tentang standar pengangguran.

Menurutnya, perpindahan pekerja formal ke sektor informal perlu lebih diperhatikan, dan dihitung sebagai pengangguran. Sebab, orang-orang yang melakukan perpindahan ini sebagai pihak yang paling terdampak. “Paling terdampak itu menengah kebawah, jumlah pengangguran ini jauh lebih membengkak dari data yang ada, informalisasi pekerjaan ini yang perlu diantisipasi,” tuturnya.

Media menambahkan jika ditinjau dari sektor mana yang terdampak secara langsung, jawabannya adalah UMKM dan sektor kecil yang berhadapan langsung dengan konsumen. Terkait risiko, dia menilai bahwa pekerja dan orang yang tinggal di kota yang memiliki risiko tinggi, karena ada penurunan pendapatan bahkan tidak bekerja. (jpc/bbs)

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – WARGA Pematangsiantar mengeluhkan ketersediaan vaksin Covid-19. Keterbatasan jumlah vaksin, membuat warga gagal mendapatkan vaksin dosis kedua. Seperti yang dialami sejumlah warga yang gagal mengikuti vaksin dosis kedua pada Rabu (14/7), dan Kamis (15/7).

Mereka kecewa karena terpaksa harus pulang, padahal sudah tiba di lokasi vaksinasi. “Kata petugas stok vaksin tidak ada. Kami terpaksa pulang,” ujar Br Panjaitan yang datang untuk mengikuti vaksin di Puskesmas Raya, Jalan Rata bersama puluhan teman sekantornya.

Keterbatasan jumlah vaksin  membuat rentang dosis yang diterima warga melebihi anjuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni 28 hari. Br Panjaitan mengkhawatirkan, bagaimana efektivitas vaksin pertama yang ia terima sebelumnya jika rentang antara vaksin pertama dan kedua lebih dari 28 hari. ‘’Kita khawatir apa dampaknya kalau tidak sesuai jadwal,” ujarnya.

Pengakuan yang sama disampaikan Br Purba. Ia seharusnya mengikuti vaksis dosis kedua di Puskesmas Bah Kapul, Jalan Viyata Yudha, Kamis (15/7). Kasusnya sama, ia terpaksa harus pulang karena stok vaksin habis.

Esok harinya, Jumat (16/7), ia kembali ke Puskesmas dengan harapan bisa mendapat layanan vaksinasi. Tetapi kembali tidak dapat dilayani. “Hari ini (kemarin) ada vaksin. Tapi khusus diberikan kepada orang-orang yang vaksin kedua hari ini. Saya coba tadi datang, tidak dilayani karena saya terjadwal vaksin kedua kemarin,” keluhnya.

Dia juga menyesalkan tidak adanya informasi tentang kepastian kepada mereka kapan mesti datang kembali untuk medapatkan vaksin. “Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga kita tidak harus bolak-balik,” sebutnya. Intinya warga meminta kepastian kapan mereka bisa mendapat vaksin dosis kedua.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Ronald Saragih ketika dikonfirmasi Sumut Pos membenarkan adanya keterbatasan stok vaksin tersebut di Pematangsiantar. “Memang benar. Stok terbatas. Saya rasa tidak hanya di Siantar, tapi di daerah lain juga,” ujarnya.

Dikatakannya, stok yang tersedia kemarin (16/7), dikhususkan untuk warga yang mendapat jadwal vaksin kemarin. “Yang tiba kemarin untuk warga yang terjadwal vaksin kemarin. Yang tertuda sebelumnya, menunggu pasokan stok berikutnya,” jelasnya.

Alasannya, agar terstruktur. “Sehingga datanya nanti tidak kacau. Jadi memang kita berlakukan seperti itu,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sumut sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah mengatakan, kebutuhan vaksin tergantung dari alokasi yang didistribusikan Kementerian Kesehatan. “Yang menetapkan target itukan pusat. Satu hari itu umpamanya kita (daerah) ditarget vaksinasi 65 ribu, tapi yang dikirim cuma 1.000, tentu kan kurang,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (15/7).

Menurutnya, yang penting dilakukan saat ini oleh seluruh pemda di Sumut, jangan panik yang berlebihan atas persoalan dimaksud. Pihaknya juga senantiasa berkomunikasi dengan Kemenkes dalam hal kebutuhan dosis vaksin untuk seluruh wilayah di Sumut. “Secara teori, harusnya bisa untuk dua kali suntik (vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus ada). Namun persoalan yang begini ini, tidak hanya terjadi di Siantar. Di semua daerah tidak hanya Sumut juga sama masalahnya. Karena kita tergantung alokasi dari pusat,” kata mantan Kadinkes Asahan tersebut.

Aris mengimbau agar warga jangan panik. ‘’Jadi jangan panik kita,’’sebutnya.

Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan, masalah kekosongan stok vaksin di Kota Siantar harus menjadi atensi pihak terkait yaitu pemerintah daerah dan pusat. “Jangan sampai ketika pemerintah mengimbau seluruh masyarakat melakukan vaksin malah ketersediannya saat ini susah didapat,” katanya.

Apalagi imbuh dia, pemerintah pusat menganjurkan agar vaksin pertama dan kedua harus dari mereka yang sama. Sebab dikhawatirkan akan terjadi masalah pada si pengguna. “Karenanya kita meminta agar satgas setempat proaktif dalam ketersedian vaksin dan obat-obat medis untuk Covid-19 ini. Bagaimana bisa Covid dapat dikendalikan sementara ketersedian akan obat-obatan Covid-19 tidak bisa diakses masyarakat,” pungkasnya.

Lantaran penerima vaksin diberikan dua dosis vaksin dengan rentang waktu yang berbeda, bagaimana jika ada penerima vaksin yang melakukan vaksinasi dosis kedua tidak sesuai jadwal? Juru Bicara Vaksinasi Penanganan Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, waktu toleransi kepada penerima vaksin yakni 7-10 hari. Namun, ia menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sesuai jadwal yang telah diberikan petugas vaksin. (Waktu toleransinya) bisa sampai 7-10 hari, tetapi seharusnya tetap sesuai jadwal karena kan respons orang berbeda-beda,” ujar Nadia.

Menurutnya, respons yang terjadi jika seseorang terlambat atau mendahului dari jadwal vaksinasi bisa menyebabkan vaksin menjadi tidak optimal. “Kan titer antibodi yang terbentuk jadi tidak optimal. Akibatnya perlindungannya tidak sampai 95 persen,” lanjut dia.

Nadia juga menambahkan, menurut hasil uji klinis, sudah ditentukan bahwa pada hari ke-28 adalah angka titer antibodi tertinggi yang nantinya akan menurun setelah 7-10 hari kemudian. Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto mengatakan, tubuh akan melakukan pengenalan setelah suntikan dosis pertama vaksin. Kemudian, sel plasma dan sel-B memori akan terbentuk dengan cepat. “Sel plasma ini yang dengan cepat membentuk antibodi. Tapi, karena baru pengenalan awal, sel plasma yang terbentuk ini bekerja singkat,” kata Tonang.

Pada hari-7, sel plasma mulai ada dan hari ke-10 sampai hari ke-12 mulai terbentuk antibodi. Setelah itu, antibodi akan turun. Oleh karena itu, kondisi sebelum dan sementara waktu setelah divaksin sama saja. “Sampai nanti saatnya tercapai titer antibodi optimal, baru ada beda kondisi. Maka risiko terinfeksi sebelum dan sementara waktu setelah divaksin, pada dasarnya sama saja,” kata dia.

Selanjutnya, saat antibodi sudah turun dan hampir habis, itu merupakan waktu yang tepat untuk pemberian vaksin dosis kedua. Sebab, suntikan dosis kedua vaksin saat antibodi masih tinggi justru akan berdampak pada efektivitas vaksin yang berkurang. Tonang menjelaskan, sel-B memori sudah terbentuk dari suntikan pertama, dengan cepat berproliferasi menjadi sel plasma dalam jumlah besar “Kemampuan sel plasma hasil dari sel-B memori ini besar sehingga dengan cepat membentuk antibodi dalam jumlah besar,” jelas dia.

Pola itu yang diharapkan terjadi pada pemberian suntikan vaksin dengan 2 dosis berjeda waktu tertentu,” lanjut Tonang. Ia menambahkan, besaran dosis dan jeda pemberian ini ditentukan dari hasil uji klinis untuk mencari kombinasi yang optimal. Pengujian juga diperlukan dalam mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titer antibodi optimal setelah pemberian dosis kedua. (prn/sih/kpc)