LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, Polsek Kualuh Hulu jajaran Polres Labuhanbatu bersama Satpol PP dan BPBD Labura melaksanakan operasi Jalak Prokes II.

Operasi Jalak Prokes II dengan menyasar sejumlah fasilitas publik, seperti di Pasar Tradisional Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura pada Rabu (14/7).

Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Sahrial Sirait, mengatakan bahwa Ops Jalak Prokes dilaksanakan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Target sasaran Operasi ini adalah masyarakat dan para pelaku pedagang Pasar Tradisional,” katanya, Kamis (15/7).

Selama dalam pelaksanaan Ops Jalak Prokes II, masih ada ditemukan masyarakat dan pedagang Pasar Tradisional tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dalam kegiatan Ops Jalak Prokes II ini, personel yang melaksanakan tugas terus mengimbau agar masyarakat dan pedagang pasar tradisional tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. (fdh/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Rumah adat melayu dan kerajinan tenun songket adalah bagian budaya yang sedari dulu sudah ada di Kota Tebingtinggi. Hanya saja dikarenakan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang cukup cepat membuat budaya tersebut terlupakan oleh masyarakat Kota Tebingtinggi.

Melalui kegiatan peresmian rumah adat Melayu dan pembukaan pelatihan tenun kain songket, Pemko Tebingtinggi menginginkan masyarakat Tebingtinggi agar tidak melupakan budaya yang pernah ada di Kota Tebingtinggi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Zunaidi Hasibuan pada persemian rumah adat Melayu, sekaligus pembukaan pelatihan menenun kain songket di Rumah Adat Melayu, Jalan Badak, Kelurahan Bandar Utama, Rabu (14/7).

“Kami teringat kalau yang kita kerjakan saat sekarang ini, meneruskan pekerjaan yang sudah ada, yang sempat hilang, yang harus kita bangkitkan untuk Kota Tebingtinggi. Sejalan ini kami nyatakan, kita ingin agar budaya tak kita tinggalkan,” jelas Umar Zunaidi.

Ditambahkan Umar, agar rumah adat Melayu dan kerajinan tenun songket dapat menjadi ikon baru Kota Tebingtinggi, dimana nantinya hal tersebut dapat menarik wisatawan.

“Kita tampilkan kebersihan, senyuman dan kekhasan kita, jadikan ini sebagai icon Kota Tebingtinggi dan salah satu tujuan kota wisata. Inovasi kreatifitas bisa tumbuh dan berlanjut. Terimakasih kepada warga sekitar, mudah-mudahan mendukung kegiatan budaya kita dan investasi lain akan terus tumbuh di Kota Tebingtinggi,” harap Umar.

Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Idham Khalid, selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan rangkaian hari jadi Kota Tebingtinggi ke 104 tahun, dimana hal tersebut menjelaskan kembali identitas Kota Tebingtinggi.

“Acara dalam rangka hari jadi Kota Tebingtinggi ke 104 yang berhubungan dengan kebudayaan, menjelaskan kembali identitas Kota Tebing Tinggi, bahwa Kerajaan Negeri Padang ada disini,” ujar Idham.

Habibi Mardika Putra selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimiah dan cucu pemilik rumah adat Melayu Ahli Waris, menyampaikan bahwa produk kain tenun yang dihasilkan memiliki corak dari Melayu Tebingtinggi, sehingga ada pembeda dengan songket lain. (ian)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerbitkan Instruksi Walikota Nomor 188.45/4931/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro sampai 20 Juli mendatang.

Dalam surat instruksi Wali Kota, diatur bagaimana penanganan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

Juru bicara Pemko Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Tebingtinggi, mengatakan PPKM Berbasis Mikro kembali dilanjutkan sampai tanggal 20 Juli 2021. Diharapkan seluruh masyarakat dan juga Tim Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi dapat menjalankan instruksi ini demi memutus penyebaran Covid-19 di Tebingtinggi.

“Wali Kota Tebingtinggi telah menginstruksikan, agar PPKM berbasis Mikro kembali dilanjutkan di Kota Tebingtinggi sampai dengan 20 Juli 2021, kita berharap melalui kebijakan ini dapat menahan laju penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.” kata Dedi, Rabu (15/7).

Dedi Siagian menjelaskan, instruksi Wali Kota juga mengatur tentang perayaan Idul Adha 1442 Hijriah seperti peniadaan takbir keliling, pelaksanaan ibadah Shalat Idul Adha di mesjid dengan prokes yang ketat serta mengatur pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

“Di dalam Instruksi Wali Kota ini, juga diatur tentang Perayaan Idul Adha 1442 hijriah. Kegiatan takbir keliling tidak diperkenankan, takbiran hanya boleh dilakukan di mesjid/mushola dengan tetap menjalankan prokes secara ketat.” Imbuhnya.

Menurut Dedi, begitu juga dengan salat Idul Adha agar dilaksanakan di Masjid dan Musala dengan menjalankan prokes secara ketat.”BKM harus menyediakan pengecek suhu tubuh, tempat cuci tangan dan juga masker. Dan seluruh jamaah salat Id wajib menggunakan masker,”katanya.

Terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, harus memperhatikan hewan qurban agar sesuai dengan syariat agama, pendistribusian daging hewan kurban dilakukan langsung oleh panitia ke penerima.

“Panitia Qurban juga harus memastikan hewan kurban terjamin kesehatannya, cukup umur dan tentunya sesuai dengan syariat agama baik kelayakaan hewan qurban maupun proses penyembelihannya. Pada saat penyembelihan agar tidak terjadi pengumpulan massa, bagi masyarakat yang ingin melihat harus menjaga jarak dan memakai masker,” pinta Dedi.

Bilang Dedi, pendistribusian daging kurban harus dilakukan oleh panitia. Jangan si penerima yang menjemput daging kurban karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Jadi panitia harus mengantar langsung ke penerima daging kurban. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sinergitas antara TNI/POLRI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat terus ditingkatkan demi terjaganya kondusifitas di Kabupaten Asahan, apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Demikian disampaikan Bupati Asahan H. Surya, BSc dalam sambutannya saat menerima kunjungan Danrem 022 PT, Kolonel Inf. Parlindungan Hutagalung, SAP di Makodim 0208/AS, Kamis (15/7).

Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua DPRD Baharuddin Harahap, SH, MH, Dandim 0208/AS Letkol Inf. Sri Marantika Beruh, S.Sos, Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH.

Bupati Asahan juga menjelaskan kondisi Kamtibmas dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Asahan secara umum relatif aman dan kondusif, hal ini bisa terwujud berkat kerja sama dan koordinasi yang terbangun dengan Forkopimda. “Semoga kunjungan hari ini dapat meninggalkan kesan yang baik bagi Danrem 022/PT demi kemajuan Kabupaten Asahan ke depan,”ujar Surya.

Sementara Kolonel Inf. Parlindungan Hutagalung, SAP menyampaikan, kunjungannya menjadi suatu hal yang positif seperti yang disampaikan oleh Bupati Asahan. Hal ini memberikan kontribusi kepada wilayah-wilayah yang menjadi pembinaan teritorial Kodim Asahan.

“Ada empat hal yang menjadi atensi bagi kita saat ini yaitu, teknologi, pandemi, cuaca, dan kejahatan ilegal,” tegas Parlindungan.

Ia menjelaskan, terkait teknologi tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Pada bidang pertahanan dan keamanan sangat memudahkan dalam monitoring kejahatan di dunia cyber. Perkembangan situasi yang perlu diwaspadai, dan menjadi atensi selanjutnya yaitu terkait pandemi.”Tentunya pemerintah harus membuat antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus di wilayah ini. Untuk itu, kita harus menegakkan protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin, karena dapat berdampak pada ekonomi dan hal lainnya,”terang Parlindungan.

Kolonel Parlindungan menambahkan, akhir-akhir ini cuaca cukup ekstrim sehingga kita perlu mewaspadai bilamana terjadi bencana global yang bisa jadi disebabkan kerusakan manusia sendiri juga seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran.

Terkait kejahatan ilegal, sambungnya, harus mewaspadai terbukanya ketiga wilayah teritorial. “Untuk itu, seluruh pihak keamanan harus saling bersinergi dan bekerjasama untuk membuat wilayah kita ini tetap kondusif,”pintanya.(mag-9/han)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati SerdangBedagai (Sergai) Darma Wijaya, menyatakan bahwa pentingnya promosi atau pemasaran produk-produk kerajinan lokal. Hal tersebut dikatakan Bupati Darma Wijaya saat memberi sambutan dalam gelaran Rapat Kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di Aula Dekranasda Kecamatan Perbaungan, Kamis (15/7).

“Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk menumbuhkan UMKM di Kabupaten Sergai. Namun penting kiranya kita mengetahui dan menguasai proses pemasaran dan promosi barang kerajinan yang kita hasilkan,” ucap Darma.

Darma melihat, untuk aspek produktivitas, Sergai dikategorikan sangat baik. Ini dibuktikan dari banyaknya kelompok mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa yang aktif memproduksi berbagai kerajinan lokal.

“Namun produktivitas tersebut jadi tidak ada artinya kalau tidak diikuti dengan promosi dan pemasaran. Maka dari itu, para pengurus Dekranasda harus memperhatikan ini. Misalnya dengan mengajak OPD dan ASN bangga serta aktif menggunakan produk lokal,” ucap Darma Wijaya.

Ditambahkan Darma, selain jadi konsumen produk kerajinan lokal, OPD, Kecamatan dan Desa juga secara langsung ikut mempromosikan kerajinan tersebut ke publik. Terakhir, Darma berharap para pengrajin lokal menjaga kemauan yang tinggi serta tidak lelah menciptakan berbagai inovasi.

“Fungsi UMKM ini banyak sekali. Selain sektor ekonomi, ini juga mendukung pelestarian budaya lokal serta memberdayakan SDM lewat tersedianya lapangan kerja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sergai Rosmaida Saragih Darma Wijaya dalam laporannya, menyebut kepengurusan Dekranasda Kabupaten Sergai telah disahkan melalui Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara tentang pengesahan perubahan kepengurusan Dekranasda Kabupaten Sergai.

“Dalam kepengurusan Dekranasda Kabupaten Sergai kita sudah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang diamanahkan. Untuk itu diharapkan masing-masing bidang dalam kepengurusan Dekranasda ini bisa menyusun program kegiatan yang disinergikan dengan program Dekranasda Pusat, Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Sergai,” ucapnya. (ian)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Ini dilakukan Korps Adhyaksa tersebutm, dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-61.

Pembagian paket sembako ini dipimpin langsung oleh Kajari Kota Binjai Muhamad Husein Admaja, Selasa (13/7) lalu. “Bakti sosial yang kami lakukan dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tahun,” ungkap Husein, Kamis (15/7).

Husein juga mengatakan, ada 133 paket sembako yang disalurkan Kejari Binjai kepada masyarakat. “Pembagian sembako dilakukan di 5 kecamatan Binjai,” tuturnya lagi.

Menurut dia, pembagian sembako dilakukan sebagai kesempatan Kejari Kota Binjai untuk dapat lebih banyak lagi mengabdi kepada masyarakat. Husein berharap, sembako yang dibagikan dapat mengurangi dan meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Semoga sembako yang diberikan bermanfaat kepada penerimanya,” pungkasnya. (ted/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Bendungan Lau Simeme, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deliserdang, masih mengalami kendala terkait penyediaan lahan. Sebab, lokasi proyek bersinggungan dengan lahan yang masuk dalam kawasan hutan berstatus hutan produksi tetap (HPT).

“Untuk melanjutkan pengerjaan, kawasan hutan itu akan dilepaskan, pelepasannya melalui Kementerian Kehutanan. Syarat-syaratnya, sudah dipenuhi dan berkasnya sudah di Jakarta,” ungkap Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Setdaprov Sumut, Agus Tripriyono, Kamis (15/7).

Agus menjelaskan, luas lahan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut mencapai 437 hektare. Persoalan lain yang menjadi kendala, menurutnya, karena pada areal tersebut juga sudah terdapat 5 desa yang sudah eksis. “Nah, kalau mau bayar ganti rugi, itu kawasan, bisa salah. Makanya dikonsultasikan ke Jakarta. Mudah-mudahan bisa cepat selesai,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bendungan yang dibangun tersebut memiliki daya tampung hingga 21,7 juta kubik. Dan 7 juta kubik dapat dipakai secara efektif, seperti untuk air baku PDAM Tirtanadi, pembangkit listrik mini hydro, dan berbagai kebutuhan lain, termasuk kontrol banjir di Kota Medan. “Dari keseluruhan progres yang ada, bendungan ini bisa beroperasi di 2023 mendatang,” kata Agus.

Manajer Proyek dari PT Wijaya Karya, untuk Bendungan Lau Simeme, Untung Tri Uripto mengatakan, saat ini pengerjaan fisik masih terus berjalan. Pengerjaan ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni paket 1 untuk pembangunan bendungan, sedangkan paket 2 untuk pembangunan terowongan.

“Kalau paket 1 itu sudah 18 persen. Sedangkan pengerjaan paket 2 sudah 40 persen,” bebernya.

Medio Juni 2021 lalu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Lau Simeme yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, mengatakan, akan banyak manfaat yang diperoleh dari Bendungan Lau Simeme tersebut. Antara lain, sebagai alternatif mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan, dan bermanfaat sebagai pembangkit tenaga listrik. “Kemudian debit airnya juga bisa dimanfaatkan jadi sumber air baru bagi PDAM Tirtanadi ataupun Tirta Deli. Selain itu, di area-area tertentu tempat ini, juga dapat dimanfaatkan sebagai satu tempat wisata,” jelasnya.

Walau telat memulai pengerjaanya, dia berharap, Bendungan Lau Simeme bisa selesai tepat waktu. Sehingga dapat segera difungsikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ada keterlambatan dalam memulai pembangunan bendungan ini, seharusnya akan selesai 2022. Keterlambatan tersebut karena permasalahan pembebasan lahan. Saat ini, laporan yang saya terima, proses pembebasan lahan sudah mencapai 60 persen. Semoga saja dapat selesai tidak terlalu lama dari waktu yang telah ditentukan,” harap Ijeck.

Seperti diketahui, Bendungan Serbaguna Lau Simeme merupakan satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan, yang disebabkan besarnya debit air Sungai Percut dan Sungai Deli. Bendungan ini juga diketahui mampu menyediakan air baku sebanyak 3.000 liter per detik. (prn/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menggelar focus group discussion (FGD) eksternal, tentang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Langkat Periode 2021-2041 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (14/7) lalu.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, diwakili Asisten II Ekbang H Hermansyah, berharap, para peserta dapat lebih serius dalam mengikuti FGD tersebut. Sebab, menurutnya, hasil pertemuan ini akan dijadikan acuan dan pedoman merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal, sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Industri Kabupaten Langkat.

Hermansyah juga menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan UU No 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 10 dan 11 ayat 1, yang menyebutkan, bupati/wali kota wajib menyusun dan membuat Dokumen RPIK.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Langkat, H Sukyar Muliamin menjelaskan, tujuan dibuatnya RPIK, guna mewujudkan pengembangan industri di daerah. Sehingga Kabupaten Langkat mampu menjadi bagian pembangunan industri provinsi dan nasional.

“Juga agar Langkat dapat mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan memiliki paradigma industri hijau yang ramah lingkungan,” tuturnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal sebagai dasar bagi penyusunan Ranperda tentang rencana pembangunan industri daerah. Serta dapat menyatukan peresepsi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Langkat di dalam rencana pembangunan industri Kabupaten Langkat di masa mendatang.

Kegiatan ini juga dihadiri Kasi IKM Pemprov Sumut M Zain Ma’ruf, Bapemperda DPRD Langkat Sadarita Ginting, Anggota DPRD Langkat Pimanta Ginting, Konsultan PT Qims Intrasindo Tirmizi Hutasuhut, serta seluruh perangkat daerah jajaran Pemkab Langkat. (yas/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kopi Nande adalah satu proyek yang diinisiasi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Pelaksanaan proyek ini didukung oleh Lutheran World Relief (LWR) dan didanai oleh Starbucks Foundation.

Proyek Kopi Nande telah dimulai sejak 2018 hingga 2021 ini. Ini dilaksanakan di 5 desa dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam peran kepemimpinan, meningkatkan akses untuk mendapatkan infrastruktur sanitasi yang lebih baik, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Di tahun ke 5 dan tahun terakhir proyek ini, Kopi Nande menginisiasi sebuah lokakarya untuk menghimpun cerita perubahan dan pembelajaran. Yang dihasilkan oleh program pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dalam mengakses kebersihan dan sanitasi. Lokakarya ini dilangsungkan secara hibrid (onsite dan online) selama 2 hari, dengan menggandeng berbagai stakeholder, di antaranya perwakilan dinas Kabupaten Karo, pengurus bank sampah desa, dan perwakilan perusahaan. Kegiatan onsite dilakukan di Aula Kantor Bupati Karo pada 14-15 Juli 2021.

Lokakarya ini dibuka oleh Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, mewakili Bupati Karo Cory S Sebayang pada Rabu (14/7). Dalam sambutannya, Theopilus menyampaikan, program Kopi Nande telah banyak membantu pembangunan desa, dan Pemkab Karo akan selalu mendukung upaya Kopi Nande dalam mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan.

“Terima kasih kepada PKPA dan LWR yang secara nyata telah mendukung pembangunan di Karo, melalui program Kopi Nande, yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Karo, khususnya di desa binaan. Dengan program pembinaan kaum perempuan dan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian serta menjaga kelestarian lingkungan dengan program bank sampah,” ungkap Theopilus.

Proyek Kopi Nande ini nyatanya telah memberi banyak perubahan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Kamar mandi dan toilet yang dibangun di 5 desa (Bulanjulu, Bulanjahe, Lingga, Simpang Empat, dan Penampen) telah memudahkan masyarakat dalam mengakses air bersih, dan melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Masyarakat juga mengaku, kegiatan rutin gotong-royong membersihkan desa dan mengelola sampah, telah meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat.

Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi menyampaikan, pengalaman dan masukan masyarakat selama mengikuti program Kopi Nande berperan penting bagi PKPA, untuk mengembangkan program ini setiap tahunnya.

Hal senada disampaikan Ade Sudiarno, Country Director LWR. Dia menyatakan, lokakarya ini bertujuan menghimpun pemebelajaran baik, yang harapannya dapat terus ditingkatkan dan direplikasi di desa-desa lain. (deo/saz)