TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengungkapkan antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Dan saat ini sudah 50 persen masyarakat Kota Tebingtinggi sudah mendapat suntikan vaksin.

Hal itu disampaikan saat rapat tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro bersama LO (Liaison Officer) Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mayjen TNI Purn Dahlan Harahap, LO Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi Binsar Situmorang dan Kasatpol PP Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih di Ruang Mawar Lantai 3 Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu sore (7/7).

Disampaikan Umar Zunaidi, berdasarkan data dari Dinkes Kota Tebingtinggi, kasus Covid-19 sampai tanggal 6 Juli 2021 yaitu terkonfirmasi positif 35 orang, meninggal 54 orang, sembuh 710 orang dan selesai masa pantau tracing 2.411 orang.

Berdasarkan data tersebut, angka kematian sebesar 6,7 persen dan angka kesembuhan 88,9 persen. Sedangkan untuk penggunaan BOR (Bed occupancy rate) atau penggunaan tempat tidur di rumah sakit sebesar 38 persen atau sebanyak 49 tempat tidur dari ketersediaan 129 tempat tidur.

Dalam pelaksanaan PPKM, Pemko Tebingtinggi memberikan kesempatan waktu untuk melakukan kegiatan usaha sampai pukul 21.00 WIB.

“Kami khawatir masalah ekonomi. Kami agak memperlonggar orang yang berusaha. Karena warung kopi, cafe baru buka jam 5 sore. Jadi kita minta jam 9 malam tutup, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena bagaimana pun juga ekonomi harus hidup, harus bergeliat,” ucap Umar.

Untuk pelaksanaan vaksinasi, Pemko tetap melaksanakan vaksinasi di puskesmas puskesmas. Kegiatan vaksinasi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis dengan kuota 150 vaksin per hari untuk setiap puskesmas.

“Target saya akhir Juli, kalau bisa hampir 50 persen orang Tebingtinggi sudah divaksin,”tegas Umar.

Dalam masa PPKM, Pemko Tebingtinggi juga akan giat melakukan sosialisasi ke masyarakat hal protokol kesehatan dan rutin melaksanakan razia masker. Kegiatan razia masker dilakukan bersama dengan pihak Polres dan Kodim.

“Segala cara kita lakukan, termasuk dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama, nazir masjid kita lakukan. Mulai hari ini razia masker di 6 titik penyekatan, dukungan dari Polres dan Kodim. Alhamdulillah kerja sama dengan Polres dan Kodim cukup bagus,” tegas Umar.

Sementara itu, LO Satgas Covid-19 Provinsi Sumut Mayjen TNI Purn Dahlan Harahap, menyampaikan agar Satgas Covid-19 siap menghadapi varian baru Covid-19 dan bersinergi dan berkoordinasi kepada daerah dan Provinsi. Beliau juga menegaskan dengan PPKM yang diterapkan, kegiatan perekonomian harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.(ian/han)

LABURA, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) H. Samsul Tanjung, ST, MH menyerahkan bantuan benih padi secara simbolis kepada 15 Kelompok Tani (Koptan) di lima desa dari dua Kecamatan, Rabu(7/7) siang.

Bantuan benih padi Inbrida Varietas Mekongga ini diberikan oleh Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara alokasi APBD TA 2021. Plt. Kepala Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Ir. Bahruddin Siregar, MM, melalui Kabid Tanaman Pangan, M. Juwaini, SP, MM, menyampaikan bahwa kegiatan bantuan benih ini bertujuan agar ketersediaan benih terpenuhi, tepat waktu, dan tepat varietas, sehingga jadwal tanam tidak tertunda. Selain itu juga untuk peningkatan produksi karena menggunakan benih unggul yang bersertifikat.

Sementara itu, Manager PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Asahan Sumut, Eko Priyo Santoso, S.P, menyampaikan bahwa SHS siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan benih unggul, bermutu, bersertifikat baik untuk Governmet Market maupun Private Market, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan Wakil Bupati Labura, H. Samsul Tanjung, ST. MH pada saat menyerahan benih padi tersebut, menyampaikan atanas nama petani mengucapkan terimakasih atas program bantuan benih dari Dinas TPH Provsu. “Tugas kami di kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawalan agar hasil panen melimpah, produksi tinggi, dan kesejahteraan petani semakin meningkat,”kata Samsul Tanjung.

Hal senada disampaikan Plt. Kadis TPH Labura, Ibu drh. Sudarija, mengatakan pihaknya siap melakukan pendampingan, pengawalan, monitoring dan evaluasi. Dan berharap dengan adanya program ini, produksi dan pendapatan para petani di Kabupaten Labura mengalami peningkatan. “Semua ini tentunya harus didukung oleh semua stakeholder,”pungkasnya.

Penyerahan benih padi ini turut dihadiri Tim Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara Jontar Gultom, SP, Plt Kadis TPH Labura drh. Sudarija, Wakil Penyedia Benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cab. Asahan Sumut Koko Suhendra dan Rudi Setiawan, PBT UPT SBTPH Dasmar dan segenap KCD, Koordinator PPL, PPL, Kepala Desa serta kelompok tani penerima bantuan.(rel/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak Kabupaten Asahan Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia secara virtual di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (7/7).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diwakili Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari, mengatakan bahwa kegiatan evaluasi menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi anak, dimana kita dapat melindungi dan menjamin bentuk pemenuhan hak anak, khususnya di Kabupaten Asahan.

Beliau juga meyakini Pemerintah Kabupaten Asahan dapat menjadikan Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021.

“Semoga semangat seluruh perangkat pemerintah yang terkait serta stakeholder di Kabupaten Asahan, dapat menguatkan dan bisa menyajikan beberapa hal yang berhubungan dengan penilaian Kabupaten Layak Anak”, harapnya.

Sementara itu, Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan siap untuk ditetapkan menjadi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021.

Dijelaskannya, setiap OPD saling bekerjasama untuk menjadikan Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021. Dan Kabupaten Asahan juga telah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

“Selain itu, Kabupaten Asahan juga memiliki KPAI yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Asahan serta memiliki Forum Anak yang bermanfaat sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, atau lembaga perwakilan kelompok kegiatan atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan,”terangnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Asahan Drs. Zainal Aripin Sinaga, MH yang didampingi oleh Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Asahan, Drs. Muhilli Lubis menyampaikan, tentang komitmen Kabupaten Asahan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun. (mag-9/han)

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Setelah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro periode 22 Juni hingga 5 Juli 2021 di berbagai wilayah di Sumatera Utara, Kabupaten Serdangbedagai berhasil keluar dari sebelumnya berada di zona orange menjadi zona kuning dari penyebaran Covid-19.

Hal itu terungkap dari pelaksanaan monotoring dan evaluasi Pemerintah Pusat, Provinsi Sumut dan Pemkab Sergai terhadap pelaksanaan PPKM berbasis Mikro di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (8/7).

Bupati Sergai Darma Wijaya, menyampaikan berhasilnya Sergai pulih dari sebelumnya zona orange ke zona kuning penyebaran Covid-19, berkat usaha dan kerja keras seluruh pihak. “Ini berkat kerja sama yang tak kenal lelah dari seluruh pihak. Selain itu, dukungan masyarakat juga jadi faktor penting, utamanya dalam pelaksanaan program vaksinasi. Sebelumnya di awal, masyarakat cenderung enggan ikut divaksin karena belum terliterasi dan kurang informasi. Namun lewat proses komunikasi dan sosialisasi yang intensif, akhirnya opini positif terbentuk dan kemudian melahirkan sikap proaktif masyarakat untuk ikut vaksinasi,”kata Darma.

Darma merinci, data terbaru yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, dari target vaksinasi yang dicanangkan di Sergai sebanyak 105.963 sasaran, sudah tercapai sebanyak 85.598 orang atau secara persentase ada di angka 80,78 persen.

“Target sasaran vaksinasi adalah para lansia dan tenaga pendidik. Lansia adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan terpapar, sedangkan untuk tenaga pendidik diharapkan dapat jadi faktor pendukung jika nantinya wacana belajar tatap muka bisa kembali dilaksanakan,” ucap Darma.

Darma berharap apapun hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, semoga dapat menjadi modal dan referensi penting bagi pembuatan kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan di Provinsi Sumatera Utara dan Sergai.

Sementara itu, Mayjen Purn Darlan Harahap yang merupakan Liason Officer (LO) BNPB Pusat Satgas Covid-19 Nasional, memuji progres penanganan Covid-19 di Kabupaten Sergai. “Dengan bergantinya status Kabupaten Sergai dari zona oranye ke zona kuning, membuktikan pelaksanaan PPKM berskala mikro berjalan dengan baik,” ucap Darlan.

Darlan melanjutkan saat ini tidak hanya di Indonesia, namun di banyak tempat di dunia, penanganan pandemi belum ada formula efektifnya. Namun dengan adanya mekanisme PPKM berbasis mikro, diharapkan mampu menekan angka sebaran pandemi di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara.

“Di Kabupaten Sergai tidak ada lagi kecamatan yang berada di zona orange, dan hanya beberapa yang berada di zona kuning. Sergai termasuk 10 besar wilayah di Sumut dengan persentase sebaran Covid-19 terendah, yaitu di bawah 30 persen. Persentase vaksin di Sergai juga masuk dalam kategori yang baik karena ada di urutan 8 besar.”pungkasnya. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH, mengingatkan masyarakat yang telah divaksin terus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini bersifat wajib karena vaksin tidak menjamin seseorang tak bisa terpapar virus.

Hal ini ditegaskan Kapolres Karo saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal Bhakti Kesehatan Bhayangkara Untuk Negeri di Gerai Vaksin Presisi Polres Tanah Karo, Rabu (7/7) siang.

“Walaupun sudah divaksin, harus tetap taat Protokol Kesehatan,” himbaunya. Ia juga mengingatkan anggota Tim Vaksinator Urkes Polres Tanah Karo, untuk melaksanakan vaksinasi sesuai dengan aturan dan tertib Protokol Kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi, dilaksanakan dengan tahap pendaftaran peserta vaksin, screening /pemeriksaan kesehatan peserta, pemberian vaksin Covid-19 dosis ke-1 dengan cara disuntik. Selanjutnya pencatatan register serta pemberian sertifikat vaksin Covid-19 dan observasi pasca vaksin selama 30 menit.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Tanah Karo juga melaksanakan pembagian sarung tangan kepada personil Polres Tanah Karo. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Karo.

“Tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk masing-masing pribadi personil dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai kita yang melaksanakan tugas malah kita yang terpapar Covid-19”, terangnya. Hingga sore, sebanyak 52 orang warga telah menjalani vaksin tahap pertama di Gerai Vaksinasi Presisi Polres Tanah Karo. (deo/han)

BERASTAGI, SUMUTPOS.CO – Tanah Karo diyakini akan semakin menguning dengan panji-panji Golkar, menyusul masuknya Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting ke partai berlambang beringin.

Ketua Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah, secara resmi menyematkan pin Golkar pada Theopilus, di sela-sela bimbingan teknis Partai Golkar di Berastagi, Kamis (8/7).

Dalam penyematan itu, Musa Rajekshah berharap dengan masuknya Theopilus ke Golkar akan menambah kekuatan Partai Gokar di Tanah Karo.

“Saya berharap dengan masuknya Wakil Bupati Karo ini akan menambah kekuatan Golkar,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.

Sementara saat acara bimtek Fraksi Partai Golkar se-Sumut tersebut, Ijeck menekankan para anggota DPRD Sumut dan DPRD daerah harus loyal dan menunjukkan totalitas pengabdiannya ke partai.

“Jangan hanya memanfaatkan partai untuk menuju parlemen, setelah jadi dilupakan. Saya mengingatkan ini agar kita semua benar-benar bisa dicintai rakyat,” kata wakil gubernur Sumut tersebut.

Ia juga mengajak seluruh kader totalitas, perbaiki hati dan perbaiki niat, betul-betul harus kerja keras.

“Jangan hanya memanfaatkan, jangan. Kita ingin rakyat cinta dengan Partai Golkar. Maka, berbuatlah dari sekarang. Agar kita mudah. Harus bisa kita capai, tapi bekerjalah mulai hari ini. Mohon kita saling mendukung,” harapnya.

Agenda silaturahmi Golkar Sumut terus dilakukan Ijeck bersama jajaran pengurusnya. Seperti pada Rabu(7/7), Golkar Sumut bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumut, dan ke Kantor PW Muhammadiyah Sumut, Jalan SM Raja, Medan.

Menurut Ijeck, ‘safari’ ke kedua organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kunjungan silaturahmi. Sebagai pimpinan partai dan Wagubsu, ia mengaku perlu nasehat dan bimbingan ulama.

“Kami mengharapkan bimbingan para ulama, agar kami dan Partai Golkar Sumut dapat menjalankan roda organisasi dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat banyak,” katanya setelah memperkenalkan sejumlah pengurus Golkar Sumut.

Ijeck meminta para ulama untuk mengingatkannya bila melihat ada sesuatu yang kurang tepat, sehingga tidak salah melangkah. “Selain bimbingan, kami juga mohon diingatkan agar kami tak salah melangkah dalam setiap apa pun yang kami lakukan,” harapnya.

Wakil Rais PWNU Sumut, Abdul Hamid Ritonga yang menyambut kedatangan Ijeck dan rombongan, sangat mengapresiasi agenda silaturahmi tersebut. Diharapnya silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan siapapun demi kemaslahatan umat. “NU sendiri tak kemana-mana, tapi ada di mana-mana,” ujarnya.

Menjawab itu, Ijeck menyampaikan pihaknya memahami prinsip yang telah digariskan NU. Dia menyatakan, kunjungannya murni untuk silaturahmi dan meminta bimbingan. (prn/deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Meski sudah 96 persen tenaga didik mendapat suntikan vaksin Covid-19, Dinas Pendidikan Kota Binjai tetap mengikuti instruksi Gubernur Sumut, H Edy Rahmayadi untuk menunda pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting menegaskan, pihaknya akan menggelar belajar tatap muka secara virtual. “Tahun ajaran baru memang akan dimulai pada bulan Juli ini. Kita tetap melaksanakannya secara virtual, tidak secara tatap muka,” kata dia, saat ditemui di Balai Kota, Jalan Sudirman, Kamis (8/7).

Kata dia, belajar secara virtual ini dilakukan, sebagaimana instruksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebab, Pemprov Sumut masih melihat tingginya angka penularan wabah Covid-19 di beberapa daerah.

Nantinya, sambung wanita yang akrab disapa Lina ini, setiap siswa SD dan SMP akan belajar seperti biasa. Pelajar tetap menggunakan seragam saat berada di depan layar.

Dia menambahkan, belajar secara virtual ini sudah dilakukan setahun lebih. Tentunya para murid sudah memahami bagaimana caranya untuk belajar secara daring, termasuk guru.

“Sehubungan dengan mewabahnya pandemi Covid-19, kita belum tatap muka tapi pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap mengenakan pakaian seragam saat belajar virtual dilakukan,” ujar dia seraya bilang, pembelajaran daring selama ini sudah dilakukan oleh Disdik Binjai.

“Kita tinggal melanjutkan saja,” bebernya. Sementara, Lina menjelaskan, hampir seluruh guru SMA/K, SMP dan SD sudah divaksin oleh pemerintah. Artinya, tidak ada lagi tenaga pengajar yang belum tervaksin, terkecuali memiliki riwayat penyakit.

“Sudah melakukan vaksinasi lebih kurang 96 persen. Dan vaksin kedua berjalan dengan lancar,” tukasnya. (ted/han)

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Penyampaian mosi tidak percaya yang dilayangkan 28 anggota DPRD Kabupaten Serdangbedagai terhadap Riski Ramadhan Hasibuan dinilai akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan. Pasalnya, mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sergai ini mencakup 7 Fraksi.

Dan, hingga kini masih terus bergejolak dalam setiap pelaksanaan sidang rapat paripurna di DPRD Sergai. Terbaru, ketika rapat paripurna tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2021-2026 di ruang Paripurna DPRD Sergai, Kamis (8/7), dihujani interupsi.

Di hadapan Bupati Sergai Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, sejumlah Anggota Dewan meminta agar pimpinan sidang diganti. Hujan interupsi dimulai dari fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta pimpinan sidang diganti.

“Interupsi pimpinan, sebelum rapat Paripurna ini kita mulai, kami dari fraksi PAN meminta agar pimpinan sidang digantikan oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, karena masalah mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD masih bergulir,” ungkap Junaidi dari Fraksi PAN.

Hal yang sama juga diungkapkan Khaidir dari PKB yang juga meminta agar pimpinan sidang diganti sebab masalah Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Serdang Bedagai masih belum selesai. “Kami juga meminta agar pimpinan sidang diganti,” ungkap Khaidir.

Bahkan anggota DPRD ini juga mengancam akan melajukan Walk Out atau keluar dari persidangan jika paripurna ini tetap dipimpin oleh dr. Rizky Ramadhan Hasibuan. “Jika paripurna ini masih dipimpin oleh saudara Rizky, maka kami akan Walk Out,”tegasnya.

Selanjutnya interupsi dilakukan anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDIP Zuhri Akhyar dan dari Partai Hanura Depriaty Tamba. Untuk menenangkan suasana, rapat sempat ditunda selama 15 menit dan kembali dibuka pukul 12.00 WIB dan masih dipimpin oleh Ketua DPRD Sergai dr Rizki. Akhirnya sejumlah anggota DPRD Sergai Walk Out atau keluar dari paripurna. Anggota DPRD yang keluar antara lain Zuhri Akhyar (PDIP), Depriaty Tamba (Hanura), Khaidir (PKB), Junaidi (PAN), Hariananda (PPP).

Menanggapi masalah ini, Pengamat Politik USU, Dr Warjio menyampaikan, mosi tidak percaya merupakan hak anggota DPRD, dalam konteks Sergai tentu saja mosi tidak percaya di DPRD terhadap ketuanya, Risky ini akan menggangu proses Ranperda RPJMD “Otomatis akan menggangu pembangunan di Sergai,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya hal ini harus diselesaikan di tingkat pimpinan elit partai. “Dalam masalah ini adalah Partai Gerindra. Secara sistematik Ketua DPRD simbol kekuatan partai, jadi partai Gerindra sebenarnya yang akan banyak menentukan nantinya,” ujarnya. (rel/dek)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – WALI Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution mengklaim, Kota Medan masih cukup aman dari peyebaran Covid-19. Karenanya, Pemko Medan masih memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk tetap menjalankan kegiatan ibadah di rumah-rumah ibadah, termasuk salat wajib secara berjamaah di masjid.

“Kegiatan ibadah ditiadakan kalau daerahnya dinyatakan tidak aman, ada bahasa seperti itu. Hari ini Kota Medan kita percaya masih aman, kegiatan ibadah tidak kita jabarkan secara terinci untuk pembatasan kegiatan,” kata Bobby kepada wartawan di Balai Kota Medan, kemarin.

Namun, kata Bobby, untuk kegiatan-kegiatan besar seperti Salat Idul Adha, agar tidak dilakukan halaman masjid dan lapangan-lapangan terbuka. “Namun yang saya dapatkan dari zoom dengan Kementerian Agama, untuk kegiatan-kegiatan besar seperti Hari Raya Idul Adha, agar tidak dilakukan di lingkungan masjid ataupun di lapangan-lapangan terbuka,” ujarnya.

Namun Bobby menuturkan, meskipun kegiatan salat berjamaah sehari-hari masih diizinkan untuk dilakukan di masjid serta ibadah agama lain di tempat ibadah lainnya, setiap rumah ibadah wajib menerapkan pembatasan peserta ibadah sebanyak 50 persen dari kapasitas tempat ibadah. “Salat berjamaah masih boleh asalkan ada pembatasan tidak lebih dari 50 persen jamaahnya dan menjaga jarak. Ini yang terus kita informasikan, karena masjid di Medan kan ada ribuan, oleh karena itu peran kewilayahan sangat penting di sini, seperti camat, lurah, bahkan kepling kita berdayakan,” katanya.

Namun, Bobby mengaku jika pihaknya masih belum dapat memastikan, apakah seluruh masjid di Kota Medan sudah menerapkan protokol kesehatan seperti yang diinstruksikan atau belum. “Memang ada beberapa masjid yang sudah menerapkan, ada juga yang belum. Makanya saya bilang, peran kewilayahan itu penting. Karena kita ada 1.115 masjid (di Medan),” tuturnya.

Ia pun mengimbau, agar saat pelaksanaan Salat Jumat, seluruh jamaah diharapkan mau menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan BKM, agar membagikan masker secara gratis kepada jamaah yang tidak menggunakan masker. “Misalnya kalau untuk Salat Jumat, itu peran kewilayahan kita minta lebih aktif lagi. Salat Jumat kita biasanya keliling, harus adalah pembagian masker dan jaraknya harus diingatkan betul-betul kepada BKM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, kegiatan keagamaan dan ibadah rutin di tempat/rumah ibadah masih tetap diperbolehkan selama pelaksanaannya menerapkan prokes ketat. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Sumut No 188.54/26/INS/2021, untuk wilayah yang berada di level 4, disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan dan ibadah rutin di rumah ibadah untuk sementara ditiadakan.

Namun penerapannya tergantung dengan kondisi di daerah, jika pemda menyatakan penyebaran Covid-19 masih dinilai aman dan terkendali, maka kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan di rumah ibadah dengan persyaratan dan prokes yang ketat. “Pelaksanaan ibadah di tempat ibadah

diperbolehkan sepanjang menerapkan prokes yang ketat. Jika harus ditutup, merupakan hasil evaluasi Satgas kabupaten/kota masing-masing,” katanya.

Disamping itu, penyebaran Covid-19 di Sumut disebut masih relatif terkendali. Memang ada peningkatan kasus Covid-19 di Sumut, tetapi belum mengarahkan untuk penutupan tempat-tempat ibadah. “Masih terkendali, kita belum harus menutup tempat-tempat ibadah untuk ibadah rutin, tetapi harus menerapkan prokes dengan ketat. Bila mana dalam perkembangan kemudian Satgas kabupaten/kota setelah evaluasi merasa perlu menutup tempat ibadah sementara waktu, itu dilakukan untuk melindungi masyarakat,” terangnya.

Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, Edy mengimbau masyarakat agar tetap di rumah dan disiplin prokes 5M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas diri. Selain itu, masyarakat harus bersedia disuntik vaksin Covid-19 dan mengikuti vaksinasi gratis yang dilaksanakan pemerintah. (map)