MADINA, SUMUTPOS.CO – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Utara (Sumut) mengakui, operasional dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Madina IV di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), masih kurang optimal bagi masyarakat setempat.
Meski demikian, PLTMH Madina IV untuk penerangan sekitar 330 KK di Desa Ranto Panjang itu, bukan sama sekali tidak bisa beroperasi dari sisi teknis.
“Bukan juga berarti gagal konstruksi, melainkan sudah beroperasi,” ungkap Kepala Dinas ESDM Sumut Zubaidi, melalui Kepala Bidang Energi Neftiana Awalia Sitepu, didampingi Tim Teknis PLTMH Karlo Purba, dan jajaran, serta Alvon Sirait selaku Konsultan Pengawas kepada wartawan, Kamis (24/6) sore.
Adapun PLTMH Madina IV, sebut Neftiana, dibangun kontraktor pelaksana PT Dirga Sarana Indah dan konsultan pengawas PT Dexa Tama Consultan. Pengerjaan PLTMH berbiaya Rp3,697 miliar dari APBD Sumut 2020 itu, dimulai sejak 12 Maret 2020 dan rampung pada 5 Oktober 2020.
Hanya saja, imbuh Karlo, PLTMH Madina IV tersebut beroperasi kurang optimal untuk saat ini. Dari kapasitas terpasang 30 kVA, hanya sekitar 25 persen mampu mengeluarkan daya. Namun penyebabnya bukan dari sisi teknis, tapi lebih pada persoalan kurangnya pasokan air.
“Pasokan air yang menggerakkan turbin berkurang dari aliran air Sungai Sopo Soalagodang sebagai sumber bahan baku air. Menurunnya pasokan air tersebut, dikarenakan kurangnya debit air hujan dan perubahan fungsi lahan,” jelasnya.
Penyebab lain kurang optimalnya operasional pembangkit tersebut, adalah karena belum ada kesepakatan warga soal iuran, sehingga tidak ada biaya untuk operasional pembangkit, baik gaji petugas maupun biaya pemeliharaannya.
Guna mengatasi permasalahan itu, kata Karlo, sudah direncanakan pengalihan aliran salah satu sungai di bagian hulu ke Sungai Sopo. Kemudian PLTMH itu segera diserahterimakan (dihibahkan) ke Pemkab Madina agar nantinya jelas pengelolannya.
“Kita sedang siapkan memang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya berhubung juga masa pemeliharaan pembangkit enam bulan sudah berakhir. Harapan kita memang nantinya Pemkab Madina mendorong terbentuknya lembaga formal semacam BUMDes untuk mengoperasikan PLTMH itu nantinya,” katanya.
Alvon Sirait dari pihak konsultan pengawas, membenarkan, PLTMH Madina IV itu telah rampung dikerjakan. Bahkan telah terbit sertifikat laik operasi dari salah satu Lembaga Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan kompeten, yakni PT Andalan Mutu Energi.
Sebelumnya Kepala Desa Ranto Panjang, Hairal, menyurati Gubernur Sumut pada 10 Mei 2021 perihal manfaat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Madina IV yang belum dirasakan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga menyurati kepala Dinas ESDM Sumut pada 29 Mei 2021, yakni antara lain melaporkan, PLTMH itu dimatikan karena tidak adanya kesepakatan pembayaran iuran dari warga untuk operasional. (prn/saz)
SERAHKAN: Kepala Dinas Kopdag Kabupaten Asahan H Witoyo menyerahkan secara simbolis dana pinjaman bergulir di Aula Kantor Kopdag Kabupaten Asahan.darmawan/SUMUT POS.
KISARAN, SUMUTPOS.CO – Pemkab Asahan menyalurkan buku tabungan dana pinjaman bergulir untuk membangkitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran dana pinjaman bergulir tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan H Witoyo, kepada 77 pelaku UMKM yang telah melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh UPT pengelola dana pinjaman bergulir. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kopdag Kabupaten Asahan, Kamis (24/6).
SERAHKAN: Kepala Dinas Kopdag Kabupaten Asahan H Witoyo menyerahkan secara simbolis dana pinjaman bergulir di Aula Kantor Kopdag Kabupaten Asahan.darmawan/SUMUT POS.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan H Witoyo, mengharapkan dana pinjaman bergulir tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerimanya, khususnya dalam pengembangan usaha.
“Dana pinjaman bergulir ditujukan untuk pengembangan usaha produktif, bukan untuk konsumtif, misalnya usaha kerajinan, usaha warung serba ada, usaha kuliner, produksi kue, bengkel, dan sebagainya. Apalagi di tengah pandemi ini, saya berharap dana pinjaman bergulir ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga UMKM bisa bangkit,” ungkap Witoyo.
Lebih lanjut, Witoyo berharap kepada seluruh pelaku UMKM, agar dapat mempergunakan dana pinjaman bergulir ini dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usahanya, dan mengembalikan dana pinjaman bergulir ini sesuai jadwal jatuh tempo pinjamannya. Karena dana tersebut akan digulirkan kembali kepada pelaku usaha mikro lain yang membutuhkannya, dan agar para pelaku bisa kembali mengajukan pinjaman bila sudah lunas pinjamannya.
“Dana pinjaman bergulir bukan merupakan dana bantuan atau hibah, melainkan dana pinjaman yang bersumber dari APBD Asahan. Tujuannya untuk membantu penguatan modal kepada pelaku usaha mikro dan koperasi, sehingga terwujudnya pengembangan dan kemandirian pelaku usaha mikro guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,” jelasnya.
Karena itu, dana pinjaman bergulir wajib dikembalikan agar koperasi dan pelaku usaha mikro yang lain bisa juga menikmati manfaat dari dana bergulir pinjaman bergulir tersebut.
Dalam acara penyerahan buku tabungan dana pinjaman bergulir kepada pelaku UMKM, Kepala UPT PDPB Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, Elvina Kartika Sari menyampaikan, dasar pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Asahan No 30 Tahun 2016, tertanggal 9 Desember 2016, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Serta Peraturan Bupati Asahan No 9 Tahun 2018, tertanggal 30 Januari 2018, tentang Data Cara Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro yang Bersumber dari APBD Kabupaten Asahan.
Sementara itu, dana pinjaman bergulir yang direalisasikan pada kegiatan ini, sebesar Rp620 juta, kepada 77 pelaku UMKM yang telah melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh UPT pengelola dana pinjaman bergulir. (mag-9/saz)
TERIMA: Wakil Bupati Deliserdang menerima pelakat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya, menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana di Ruang Tamu Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (22/6) lalu.
TERIMA: Wakil Bupati Deliserdang menerima pelakat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
DELISERDANG-Kabupaten Deliserdang memiliki garis pantai sepanjang 60 kilometer yang terdapat di 4 kecamatan pesisir, yakni Pantailabu, Percut Seituan, Labuhandeli, dan Hamparanperak, dengan nelayan tangkap berjumlah 13.154 jiwa.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, pada pembukaan rapat pemberian pemahaman kepada para nelayan untuk tidak melintasi batas saat menangkap ikan. Rapat ini digelar di Balairung Pemkab Deliserdang, Kamis (24/6).
Rapat ini turut dihadiri Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Nugroho Aji, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, Dicky Yunus, Ketua HNSI Kabupaten Deliserdang Kamaruzzaman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deliserdang Hj Syahrifah Alwiyah, serta para pimpinan OPD dan intansi terkait.
Pada kesempatan itu, Yusuf menjelaskan, berbagai permasalahan dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan laut tepi dengan kapasitas kapal di bawah 10 gt.
“Beroperasinya kapal-kapal pukat trawl atau pukat cewek maupun cakar di bawah 2 mil dari garis pantai, sangat berdampak berkurangnya hasil tangkapan nelayan kecil. Permasalahan lainnya adalah terjadinya penangkapan nelayan karena melanggar lintas batas negara tetangga. Ini merupakan satu permasalahan krusial yang harus diatasi oleh pemerintah,” ungkap Yusuf.
Yusuf juga mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya tetap melakukan langkah represif. Yakni dengan melakukan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang dibentuk oleh pemerintah pusat di 4 kecamatan pesisir.
“Pemerintah kabupaten dan desa juga memfasilitasi kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam rangka upaya penanganan nelayan yang tertangkap di negara tetangga,” tuturnya.
Dia juga berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, akan sangat membantu dalam upaya pencegahan permasalahan.
“Tentu saja, harapannya secara perlahan akan meminimalisir jumlah nelayan yang melakukan pelanggaran di laut dan pada akhirnya berhenti melakukan pelanggaran lintas batas tersebut. Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan dan diikuti dengan baik. Tanyakan apa yang belum bapak dan ibu para nelayan ketahui. Karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan lebih,” jelas Yusuf lagi.
Sebelumnya, Koordinator Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Afrizal menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini. Yakni untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi nelayan Indonesia, khususnya di Sumut, agar tidak melintasi batas dan tidak menangkap ikan di laut negara lain.
Dia juga mengatakan, peserta yang mengikuti rapat ini sebanyak 150 orang. Pada acara tersebut, dirangkai dengan penandatanganan dan pembacaan komitmen bersama oleh para nelayan peserta kegiatan, serta pemberian pelakat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Nugroho Aji, yang diterima Wakil Bupati Deliserdang. (mag-12/saz)
BERSAMA: Bupati Labura Hendriyanto Sitorus diabadikan bersama jajaran pada Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labura 2021-2026 di Aula Pendopo Kantor Bupati Labura, Kamis (24/6).FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama Dinas Perizinan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BERSAMA: Bupati Labura Hendriyanto Sitorus diabadikan bersama jajaran pada Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labura 2021-2026 di Aula Pendopo Kantor Bupati Labura, Kamis (24/6).FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.
Imbauan itu disampaikan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, kepada para kepala OPD jajaran Pemkab Labura pada Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labura 2021-2026 di Aula Pendopo Kantor Bupati Labura, Kamis (24/6).
“Saya berharap segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat, untuk dapat ditingkatkan. Agar masyarakat merasakan kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Hendriyanto.
Sebelumnya, Hendriyanto menyampaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Labura, serta paparan Panca Hebat, kepada perwakilan Pemprov Sumut, Kapolres, dan Ketua DPRD Labura.
“Satu visi misi kami pada Panca Hebat adalah mendirikan balai latihan kerja, dengan memberikan pelatihan dan modal usaha. Kami yakin ini akan berhasil mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Sebelumnya, RPJMD Kabupaten Labura 2021-2026, resmi dibuka oleh Gubernur Sumut diwakili Staf Ahli Kaiman Turnip, yang turut dihadiri Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung, Anggota DPRD Labura Popo Siregar, Kepala Bappeda Labura Ikhwan Lubis, Kepala BPS Labura, jajaran OPD, dan para camat se-Labura. (fdh/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Otoritas Kesehatan Hongkong yakni Centre for Health Protection (CHP) melarang sementara maskapai Garuda Indonesia membawa penumpang masuk ke Hong Kong. Meskipun begitu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan angkutan kargo tidak terganggu.
“Iya kita tetap terbangkan penerbangan kargo,” kata Irfan, Rabu (23/6).
Terkait larangan terbang ke Hong Kong, Irfan mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan terdapat penumpang yang diangkut positif Covid-19 dari Jakarta. Meskipun begitu, penumpang diperbolehkan naik saat di Jakarta karena dinyatakan negatif.
Otoritas Kesehatang Hong Kong menerapkan kebijakan tersebut sejak kemarin Selasa (22/6). Larangan penerbangan Garuda Indonesia ke Hong Kong untuk angkutan penumpang tersebut berlaku hingga 5 Juli 2021.
Sebelumnya, ditemukan empat penumpang positif Covid-19 pada penerbangan Garuda Indonesia GA876. Penerbangan tersebut beroperasi dari Jakarta ke Hong Kong pada 20 Juni 2021. (rol/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad perdana KPR subsidi bagi pegawai honorer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam kerja sama ini, perseroan membidik sekitar 2.000 KPR baru dari pegawai honorer yang bekerja di lingkungan PUPR.
“Selama ini pegawai honorer kesulitan mengakses pembiayaan perumahan, kami harap dengan kerja sama kali ini, BTN bisa membantu pegawai honorer memiliki rumah impian dengan skema Fasilitas Lunak Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” ujar Direktur Consumer & Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar saat konferensi pers virtual, Rabu (23/6).
Syarat yang dibutuhkan bagi pegawai honorer tersebut untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi, antara lain memiliki KTP, mendapat rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, menyertakan daftar gaji, dan lama bekerja sesuai ketentuan. “Untuk FLPP aturannya sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian PUPR, namun bagi yang tertarik skema BP2BT, BTN menjanjikan diskon provisi dan administrasi, selain fitur seperti suku bunga tetap yang lebih panjang selama 10 tahun,” ucapnya.
Menurut Hirwandi, membidik pegawai honorer ataupun kontrak merupakan salah satu strategi BTN menggenjot penyaluran KPR subsidi menjelang akhir semester I 2021. BTN pun membidik kerja sama dengan instansi lain, baik swasta maupun instansi pemerintah untuk memberikan fasilitas KPR subsidi kepada pegawai honorer ataupun kontrak. “Program ini bisa dimasukkan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai honorer yang berkinerja baik,” ucapnya.
Dengan adanya penambahan pegawai honorer sebagai sasaran KPR subsidi, kata Hirwandi, BTN berharap dapat menghabiskan kuota KPR subsidi yang digelontorkan pemerintah lewat BTN. Pada 2021, BTN yang mendapatkan kuota FLPP sebanyak 86 ribu unit telah merealisasikan KPR FLPP sebanyak 53 ribu unit per Mei 2021.
“Kami optimistis dapat menyerapnya dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR termasuk ketentuan terkait kualitas perumahan yang ditawarkan pengembang,” ucapnya. (rol/ram)
KESEJAHTERAAN: Pelindo 1 mendukung kegiatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan menyalurkan bantuan kepada ibu hamil dan balita yg terdampak HIV Aids, beberapa waktu yang lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelindo 1 berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan mengimplementasikan dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (d/h Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang sedang kesulitan atau terdampak pandemi, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
KESEJAHTERAAN: Pelindo 1 mendukung kegiatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan menyalurkan bantuan kepada ibu hamil dan balita yg terdampak HIV Aids, beberapa waktu yang lalu.
Hingga Mei 2021, Pelindo 1 berhasil menyalurkan total dana TJSL sebesar Rp 5,31 miliar. Dana Program TJSL tersebut termasuk didalamnya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (d/h Program Kemitraan) sebesar Rp. 3,31 miliar dan (d/h Program Bina Lingkungan) sebesar Rp 2 miliar.
“Dana Program Pendanaan UMK diharapkan dapat menjadi stimulus bagi usaha mikro kecil agar bisa mengembangkan usahanya, khususnya yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Kami berharap dana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar di wilayah kerja Pelindo 1,” kata SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Basuki Soleh.
Program Pendanaan UMK memiliki fokus dalam aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk UMK di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa.
VP PKBL Pelindo 1, Fatimah Zuhra menambahkan, dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pelindo 1 tidak hanya memberikan pinjaman dana semata, namun juga melakukan pembinaan berupa pelatihan, pemasaran dan pembinaan lainnya untuk mengoptimalkan kompetensi mitra binaan Pelindo 1 dalam menekuni bidang usahanya. “Pelindo 1 juga turut memberikan pelatihan kepada UMK, seperti tentang marketing digital untuk memperluas pangsa pasar secara online. Harapannya, program ini bisa membantu mengembangkan industri rumahan.
Adapun Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.
Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dilakukan di empat propinsi yang merupakan lingkup area operasional Pelindo 1 yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau melalui cabang-cabang Pelindo 1 di daerah bersangkutan.
Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Mei 2021, Pelindo 1 telah menyalurkan dana untuk program-program unggulan seperti bantuan bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, bantuan penanganan Covid-19 RSDC Wisma Atlet dan Nakes RSDC Simprug, bantuan bencana alam di NTT dan Magelang, bantuan sembako untuk ibu hamil dan balita terdampak HIV AIDS di Kota Medan, bantuan pembangunan sarana ibadah dan sarana pendidikan, dan lainnya. (rel/ram)
BERSAMA:
Guru Ong (duduk kanan) foto bersama dengan murid dan anggotanya di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ong Sinshe, memiliki sembilan murid sekaligus anggota yang membantunya bekerja melayani masyarakat dalam pengobatan berbagai penyakit dengan metode fisioterapi. Apa saja kata mereka tentang ‘Guru Ong’ ini ?
BERSAMA:
Guru Ong (duduk kanan) foto bersama dengan murid dan anggotanya di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
Kesembilan murid dan anggota Ong Sinshe, hari itu berkumpul di rumah sekaligus tempat praktik Ong Sinshe di Komplek Karya Sehati Residence Jalan Karya Sehati No 7 Karang Barombak, Medan Barat, Rabu (23/6).
Mereka adalah, Tommy, Ahok tua, Johan alias Ahan, Renal, Irsan Wijaya alias Aeng, Ahok muda, Mikel, Hiok Chai, dan Asun. “Guru Ong kami ini terbaik bagi kami, dia jujur dan ikhlas melayanin
masyarakat yang berobat, dia juga tegas, kalau dia bilang tidak bisa ya tidak, kalau bisa ya bisa,” katanya Tommy (36) warga Desa Percut Seituan Deliserdang.
Tommy sedikit menceritakan pengalamannya sebelum ikut bergabung menjadi murid Guru Ong. “Saya bekerja di perusahaan besar di Medan, selama 10 tahun bekerja di sana, saya akhirnya memutuskan ikut dengan Guru Ong,” ujarnya.
Awal perkenalannya dengan Guru Ong, ketika itu Tommy membawa orangtuanya berobat ke tempat praktik Ong Sinshe. “ Saya perhatikan Ong Sinshe, tak pilih-pilih pasien dalam mengobati pasien, kalau bisa ditangani dia bilang iya, kalau tidak ya tidak, selain itu Ong Sinshe tak mematok harga dalam pengobatannya, berapa dikasih dia terima,” kenang Tommy.
Orangtua saya yang sakit berlahan lahan sembuh. Itu membuat Tommy semakin simpatik kepada Guru Ong.
Di saat mereka mengobrol, Ong Sinhe meminta kepada Tommy untuk mencarikannya murid untuk membantunya mengobati masyarakat.”Saya berpikir, kenapa bukan saya saja yang menjadi muridnya,” ujarnya.
Tommy pun memberanikan diri, lalu menawarkan kepada Ong Sinshe untuk menjadi muridnya .”Guru Ong menerima saya, dan saya meninggalkan semua pekerjaan saya,” tutur Tommy
Memang melepas pekerjaan lamanya itu emang berat, tapi Yommy tetap bertekad untuk mengikuti
gurunya itu.”Semua itu hanya membutuhkan waktu, sekarang saya sudah setahun lebih ikut bersama guru Ong, syukurlah kami bekerja dan tidak ada kekurangan, karena guru kami tidak pelit ilmu selalau mengajari
kami dengan ikhlas,” ujar ayah dua anak ini dianggukki murid lainnya.
Beda dengan Ahok tua. Pria berusia 58 tahun ini awal perkenalannya dengan Ong Sinshe saat berdagang usaha obat-obatan herbal.”Saat itu Ong Sinshe masih membuka praktik berpindah-pindah, waktu di Sunggal kami bertemu, melihat saya menjual obat-obatan herbal kesehatan, dia mengajak saya membantunya bekerja melayani masyarakat yang berobat,” kata pria yang sudah 10 tahun ikut bersama Ong Sinshe.
Sekarang ini, Ahok bertugas mendata pasien yang berobat di Ong Sinshe.”Jadi semua pasien yang berobat di sini saya yang mendata,” terang pria yang menetap di Jalan Brigjen Hamid Titikuning Medan ini.
Begitu juga dengan murid lainnya, Johan alias Ahan. Pria 41 tahun ini mengaku sebelumnya mengurus vihara di Medan.”Saya sering bertemu dengan Guru Ong ini di Vihara. Di sana dia sering melakukan pengobatan juga,” ucapnya.
Johan tertarik cara pengobatan yang dilakukan Ong Sinshe yang begitu sederhana tapi bisa cepat menyembuhkan pasien.”Saya melihat Guru Ong ini beda dengan sinshe lainnya yang saya kenal dalam penanganan pasien, ya begitu sederhana dan terbuka, lalu saya menawarkan diri untuk ikut bersamanya, dan Guru Ong dengan senang hati menerima saya,” terang Johan.
Murid lainnya, Renal dan Irsan Wijaya alias Aeng mengaku mengenal Guru Ong saat membawa keluarganya berobat.”Saya tertarik melihat Guru Ong, dia begitu terbuka kepada pasien, walau pasien ramai dia tetap tenang dalam mengobati masyarakat, bekerja dengan ikhlas dengan sekuat tenaga, “ terang Renal yang baru enam bulan bekerja di Ong Sinshe ini.
“Selain guru, dia juga sebagai teman bagi kami, sering bersenda gurau dengan kami,” timpal Aeng yang sudah sembilan bulan ikut bersama Guru Ong.
Sementara, Ahok muda mengaku tertarik dengan Ong Sinshe saat bertemu di resotan makan. Dalam percakapan mereka, Guru Ong mengajak Ahok untuk belajar ilmu pengobatan alternatif dengannya. “Guru kami ini mudah bergaul dengan masyarakat, dan dia tidak pelit ilmu, saya datang kepadanya untuk bergabung dan diterima Guru Ong,” ungkap Ahok muda ini.
Sedangkan Asun mengaku baru ikut dan membantu Guru Ong dalam membuka pengobatan alternatif. “Awalnya perkenalan kami, waktu itu saya membawa anak berobat ke Ong Sinshe ini,” ujar Asun.
Saat itu Asun sudah dibilang hampir frustrasi membawa anaknya berobat ke sana kemari. Termasuk sinshe lain yang ada di Kota Medan.”Saya sudah habis duit Rp40 juta untuk membawa berobat ke sinshe lain, tapi anak saya gak sembuh juga,” sebutnya.
Mengetahui praktik Ong Sinshe bagus dan tidak mematokkan harga, Asun kemudian membawanya ke Guru Ong.” Ternyata benar, beberapa hari dalam penanganan Ong Sinshe anak saya sembuh,” tuturnya.
Asun kemudian berpikir, begitu banyak masyarakat tertipu dengan praktik sinshe yang hanya mencari keuntungan materi saja. “Saya termasuk korbannya,” tambahnya.
Asun pun merasa terpanggil hatinya untuk membantu masyarakat yang membutuh pertolongan kesehatan namun terkendala materi dengan cara bergabung dengan Ong Sinshe. “Saya tak ingin ada masyarakat yang mengalami seperti saya, menjadi korban praktik sinshe yang mengutamakan materi, makanya saya sekarang ikut membantu dan belajar dengan Guru Ong,” katanya.
Beda dengan Mikel (28). Warga Pulo Brayan Lorong 2 ini awalnya seorang pengangguran.”Saya sebelumnya, pengangguran karena orangtua saya kenal dengan Guru Ong makanya saya bekerja di sini, ternyata ikut dengan Guru Ong ini banyak manfaat, selain belajar saya bekerja dengannya,” kata Mikel.
Sementara, Hiok Chai (39) tertarik bekerja dengan Guru Ong baru beberapa bulan ini. “Guru Ong ini sebenarnya abang ipar saya, tapi saya baru tertarik dan belajar dengan ini baru beberapa bulan ini, saat ini saya ingin meneruskan niat baik Guru Ong ini, karena Guru Ong ini guru terbaik bagi kami,” sebut Hiok Chai.
Sementara, Guru Ong menasihati murid dan anggotanya, agar bekerja dan membantu masyarakat dengan ikhlas. Gunakan ilmu yang didapat dengan sebaik-baiknya. “Jika semua dilakukan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas rezeki akan datang dengan tak disangka-sangka,” tutur Guru Ong yang memiliki nama lengkap Nixon Johanes ini. (azw)
WAWANCARA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, tidak bisa serta merta dana bagi hasil (DBH) pajak disalurkan tepat bulan ke pemerintah kabupaten/kota. Sebab ada proses pengawasan dari instansi terkait seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan penyaluran DBH pajak tidak tepat waktu di akhir tahun.
WAWANCARA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
“Penyalurannya itu per triwulan. Triwulan I oke, triwulan II oke, triwulan III oke, dan triwulan IV. Masuk triwulan IV lantaran dia sudah perubahan tahun, pekerjaan-pekerjaan di dalam perpajakan tidak bisa langsung (dibayarkan),” katanya menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/6).
Menurutnya, ada proses-proses pelaksanaan pengawasan dalam perpajakan. Selain instansi pajak, ada audit BPK yang menyebabkan penyaluran DBH pajak tidak tepat waktu di akhir tahun.
“Di tahun 2021, masih dalam proses. Sebab kalau tak hati-hati membayarnya karena ini menyangkut dengan urusan pajak, nanti ribut. Yang pasti bukan karena belum dibayar lantas dana itu dipakai oleh pemprov, ini proses,” ujar Edy menjawab pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang menyebut DBH TA. 2020 baru dibayarkan pada TA. 2021.
Gubernur mengungkapkan, sejak dirinya diberi amanah memimpin Sumut, punya komitmen untuk penyaluran kurang salur DBH pajak ke kabupaten dan kota yang selama ini terjadi.
“Bahkan sejak saya gubernur ada hampir Rp2 triliun utang DBH (tidak dibayarkan). Tapi tak ribut orang, karena saya ingin itu dibayarkan. Saya lalu tanya BPKAD, mereka bilang sudah disetor namun masalah di akhir tahun tidak serta merta bisa dibayarkan. Keterlambatannya seperti yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setdaprovsu, Ismael Sinaga.
Ismael Sinaga menambahkan, mekanisme pembayaran DBH pajak ini dilakukan secara bertahap. “Kalau bahasa akuntansinya itu berdasarkan anggaran kasnya berapa. Yang namanya penyaluran pembayaran DBH itu per triwulan,” ujarnya.
Ia meminta jangan dibenturkan antara Gubsu dengan wali Kota Medan dalam hal ini. “Makanya kalian itu harus sayang dengan wali kota. Artinya jangan di laga-laga (dibenturkan, Red) kita dengan wali kota. Harapan dia boleh seperti itu. Namanya harapan boleh saja, tapi dalam prinsip penyaluran tentu sesuai dengan kesanggupan kas dan berapa besarannya. Kita lihat situasinya jika bisa ditambah kita tambah. Namanya harapan ya sah-sah aja,” pungkasnya.
Wali Kota Bobby Nasution sebelumnya mempersoalkan DBH dari Pemprov Sumut TA.2020 sebesar Rp433 miliar yang disebutnya belum dibayar. Dia kemudian meluruskan ucapannya. Dia mengatakan DBH itu sudah disalurkan, namun baru selesai pada Mei 2021.
Bobby kemudian mengatakan DBH yang belum dibayar itu untuk 2021 sebesar Rp407 miliar. Menurutnya, DBH itu seharusnya dibayar setiap bulan berjalan.
“Harusnya tahun 2020 bulan berjalan. Karena ini kan ya semakin cepat uangnya masuk ke kami, tentunya kami bisa menganggarkan, uang itu kan sudah dianggarkan, kita kan proyeksinya uang kita kayak tahun 2021 ada Rp407 miliar. Nah kan Rp407 miliar sudah kami posting-kan anggarannya untuk apa-apa saja kegiatannya. Nah kalau dibayarkannya nanti di tahun 2022 contohnya, tapi jangan sampai, kan ada kegiatan kita yang terakomodir karena anggarannya tidak disalurkan ke kami,” paparnya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional (Harganas) ke-28, yang jatuh pada 29 Juni mendatang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor.
LOGO BKKBN
Koordinator KB Kecamatan Medan Area, Jermidawati Hasibuan SKM mengatakan, di Kota Medan, BKKBN Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), melaksanakan pelayanan KB tersebut di 21 Kecamatan, di antaranya di Kecamatan Medan Kota, yakni di Klinik Pratama Sari, PKM Teladan, PKM Simpang Limun, dan PKM lainnya, Kecamatan Medan Area, yakni Puskesmas Medan Area, Puskesmas Kota Maksum, dan lainnya dan di Kecamatan Medan Denai, yakni di PKM Bromo, PKM Denai, dan lainnya.
Sedikitnya, lanjut dia, 205 Puskesmas dan klinik di 21 Kecamatan di Kora Medan melaksanakan KB Serentak ini. Sementara itu, di Kecamatan Medan Area, sebanyak 513 pasangan usia subur (PUS) ditargetkan dapat tercapai dalam pelayanan KB secara serentak tahun 2021 ini. Hal itu dikatakan Koordinator KB Kecamatan Medan Area, Jermidawati Hasibuan SKM.
Dia menjelaskan, 513 akseptor tersebut, terdiri dari 16 pengguna IUD, 36 implant, 15 MOW, 134 suntik, 300 pil, dan 12 kondom. “Hingga saat ini, yakni di Puskesmas Kotamatsum, kita sudah melayani peserta dengan alat kontrasepsi yang dilayani yakni 73 pil, 2 IUD, 3 implant, dan 11 suntik. Kita targetkan pelayanan tersebut dibuka hingga pukul 18.00 WIB,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Kamis (24/6).
Jermidawati mengakui, partisipasi masyarakat akan ber-KB sudah cukup baik dan mereka pun mengerti akan manfaat menjadi seorang akseptor. “Dengan memakai KB ini, seorang akseptor dapat membuat keluarganya sejahtera, supaya dia bisa merencanakan kehidupan keluarganya, mengatur jarak kehamilan, untuk kesehatannya juga dan menurunkan angka stunting. Karena kalau ada jarak anaknya dengan anak berikutnya, seorang orangtua bisa fokus untuk memenuhi gizi anaknya dan merencanakan pendidikannya juga,” terangnya.
Dia menambahkan, di Kecamatan Medan Area, khususnya di empat wilayah binaan Puskesmas Kotamatsum, sejauh ini partisipasi masyarakat untuk ber KB cukup baik, yakni sekitar 69 persen. “Rata-rata keinginan mereka yakni ingin membatasi jumlah anak dan juga mengatur jarak kehamilan,” sebutnya.
Di wilayah kerja Puskesmas Kotamatsum tersebut, lanjutnya, seperti Kelurahan Sei Rengas Permata, Kotamatsum 1, Kotamatsum 2, dan Kotamatsum 4, sekitar 69 persen masyarakatnya sudah ber-KB. “Mereka ingin membatasi jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan. Untuk jarak kehamilan yang paling idel itu sekitar 3 atau 5 tahun, agar tumbuh kembang anak bisa dikontrol orangtua,” jelasnya.
Di sisi lain, Jermidawati menyampaikan, Puskesmas Medan, Puskesmas Sukarame dan Puskesmas Kotamatsum, masig masing melayani 2 IUD, 4 implant, 20 suntik dan 100 pil. “Untuk MOW itu dilayani di rumah sakit seperti RS Madani, RS Methodist, dan RSIA Badrul Aini,” katanya.
Jermidawati juga mengakui, baik pencapaian di Kecamatan Medan Area, tak lepas dari peran serta PLKB, tokoh masyarakat, Tim Pengggerak PKK yang turut andil untuk mendukung kegiatan ini dan diharapkan bisa sukses.
Sementara itu, Nilamsari (33), salah seorang akseptor yang berdomisili di Jalan Utama, Gang Sadi, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area mengaku, sudah 3 kali bongkar pasang implant. “Sekarang bongkar pasang yang ke empat. Ada saya sudah 2, yang pertama SMP kelas 2 dan yang paling kecil SD kelas 4,” sebut Nilam.
Nilam menyampaikan, ber KB ini memang sudah lama dia ikuti. Sebab, dia ingin memiliki keluarga bahagia sejahtera, dan anak dapat menjadi orang yang berkualitas. “Pastinya juga agar anak-anak bisa sekolah yang lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (mag-1/ila)
