LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus, bertekad membangun fasilitas umum (fasum) berupa panggung alun-alun terbuka.

“Demi memfasilitasi aktivitas sosial masyarakat dan melanjutkan program bupati terdahulu, saya pastikan pembangungan panggung terbuka alun-alun Kota Aek Kanopan segera dibangun,” ungkap Hendriyanto, Rabu (23/6).

Dalam akun Facebooknya, Hendriyanto menjelaskan, program itu meneruskan rencana pemimpin Pemkab Labura sebelumnya.

“Saya mengajak Wakil Bupati Labura, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Bappeda, untuk meminjau tata letak bangunan. Pembangunannya harus sesuai master plan yang telah ditetapkan. Nantinya bangunan yang luasnya 1368 meter persegi itu, akan menjadi pusat kegiatan masyarakat Labura,” jelasnya.

Proyek pembangunan dikerjakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan menggunakan APBD 2021.

“Insya Allah ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan,” imbuh Hendriyanto.

Hendriyanto pun mengharapkan dukungan moril masyarakat Kabupaten Labura, agar dapat terealisasi dan bermanfaat multiguna ke depannya.

“Doakan pembanguanannya lancar, sehingga panggung ini dapat mempermudah aktivitas kebudayaan, keagamaan, olahraga berskala besar, dan bersifat umum/masyarakat. Serta dapat memenuhi kebutuhan Pemkab Labura terkait peringatan hari besar nasional dan daerah,” pungkasnya. (fdh/saz)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, didampingi perwakilan beberapa OPD Pemkab Asahan, melakukan pembinaan di Desa Tamansari, Kecamatan Pulau Bandring. Diketahui, Desa Tamansari menjadi perwakilan TP PKK Kabupaten Asahan dalam lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut.

Pembinaan yang dilakukan di Aula Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Pulau Bandring ini, dihadiri Kepala Desa Tamansari dan Ketua TP PKK Desa Tamansari beserta pengurus, Selasa (22/6).

Kepala Desa Tamansari Arfian Simatupang, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Asahan dan TP PKK Kabupaten Asahan, yang telah mempercayakan desanya menjadi perwakilan TP PKK Kabupaten Asahan dalam lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut. Dia juga mengatakan, pihaknya akan mendukung TP PKK Desa Tamansari untuk mengikuti lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut, mewakili TP PKK Kabupaten Asahan.

“Maka dari itu, kami berharap dukungan dari )lintas sektor, untuk membina Desa Tamansari dalam lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut,” ungkap Arfian.

Sementara Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Asahan, Hj Sri Bulan mengatakan, pihaknya dan OPD Pemkab Asahan akan mendukung Desa Tamansari dalam mengikuti lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut.

“Dukungan yang diberikan nantinya, berupa bibit sayuran, bibit ikan, ternak, pembuatan kolam ikan menggunakan terpal, dan lain-lain, yang mendukung Desa Tamansari dalam lomba Hatinya PKK,” tuturnya.

Selanjutnya, dia berharap kepada Kepala Desa Tamansari, agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di wilayahnya, dalam mengikuti lomba Hatinya PKK Tingkat Sumut ini. Sri Bulan juga berharap kepada masyarakat Desa Tamansari, dapat berpartisipasi dalam lomba ini.

Pada kesempatan ini, Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus dan perwakilan OPD Pemkab Asahan, meninjau pekarangan masyarakat Desa Tamansari, didampingi oleh Kepala Desa Tamansari dan Ketua TP PKK Desa Tamansari. (mag-9/saz)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya, menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana di Ruang Tamu Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (22/6) lalu.

Dalam pertemuan itu, Darma menyampaikan, koordinasi Forkopimda penting sekali dampaknya bagi proses pembangunan daerah. Ketika seluruh unsur terkait bisa solid saling mendukung, maka apa-apa yang menjadi target, bisa lebih mudah terealisasikan.

“Contohnya potensi Pulau Berhala. Satu proses penting dalam memaksimalkan potensi Pulau Berhala adalah sertifikasi tanah yang berlangsung cepat. Ini semua berkat koordinasi antar lini Forkopimda di Sergai,” ungkap Darma.

Dalam kesempatan ini, Darma juga menyampaikan kepada Kabinda Sumut, beberapa hal terkait Kabupaten Sergai, mulai dari sejarah, potensi wilayah, hingga kinerja Pemkab Sergai.

“Sejak Sergai dimekarkan dari Deliserdang, pelayanan publik menjadi fokus utamanya. Satu bukti nyata, tempat kita berkumpul sekarang ini dahulunya bukan kantor bupati, melainkan sebuah kantor camat yang disulap jadi kantor bupati. Itu karena bangunan pemerintahan diutamakan untuk pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kabinda Sumut, Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menyebutkan, kedatangannya ini bertujuan menjalin dialog terkait isu-isu strategis nasional, terkhusus di Sumut. Menurutnya, proteksi dan aksi preventif penting untuk menghadapi berbagai manufer pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas.

“Apalagi di tengah kondisi saat ini, seluruh pihak sedang mencurahkan fokusnya terhadap percepatan penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, dalam menjalankan tugas, pihaknya dituntut untuk siap sedia kapan saja dan di mana saja. Asep mencontohkan, ada kejadian di satu wilayah dan perlu mendapat perhatian pihaknya, maka mereka akan berkantor dan standby di sana, untuk memastikan semuanya tertangani dengan baik.

Asep juga sepakat dan mendukung komitmen Bupati Sergai dalam menjaga sinergitas Forkopimda.

“Kekompakan seluruh unsur yang ada dalam Forkopimda adalah satu bahan bakar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah,” pungkasnya. (ian/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Desa Sukamulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap II, kepada 83 warga penerima bantuan, dengan niali Rp300 ribu per keluarga. Penyaluran bantuan ini dilakukan di Aula Kantor Desa Sukamulia, Selasa (22/6) lalu.

Penyaluran BLT DD tersebut, dihadiri langsung oleh Sekretaris Desa Ajeng Retningjati, Bendahara Hariadi, dan Pendamping Desa dari Kecamatan Pagar Merbau, Nurdin Pijay Lubis, juga dihadiri Ketua BPD Heri Pondi, serta Babinsa Sertu Selamat Riadi, dan Babinkamtibmas Aiptu DP Malau.

Pendamping Desa dari Kecamatan Pagar Merbau, Nurdin Pijay Lubis mewakili Kepala Desa Wagino, mengatakan, jumlah penerima BLT DD Tahap II 2021 ini, ada sebanyak 83 orang yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM).

“Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak terkait, yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyaluran BLT DD Tahap II 2021 ini dengan lancar. Dengan adanya pemantauan oleh semua pihak, diharapkan penyaluran BLT DD ini benar-benar tepat sasaran”, ungkap Nurdin.

Nurdin mengakui, terkait jumlah dan nama-nama penerima bantuan ini, pihaknya telah melakukan pengecekan data berulang kali, diteliti, melakukan verifikasi data yang betul-betul tepat sasaran bagi yang berhak menerima, sehingga tidak tumpang tindih dengan penerima PKH, BPNT, BST, serta bantuan lainnya.

Bendahara Desa Sukamulia, Hariadi menjelaskan, hal itu ditetapkan melalui musyawarah bersama BPD. Dengan adanya BLT DD ini, lanjutnya, masyarakat bisa sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan di tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang sedang melanda Indonesia.

“Semoga bantuan BLT DD ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya bisa meringankan sedikit beban kebutuhan sehari-hari, khususnya yang terkena dampak pandemi ini,” ujarnya.

Pembagian BLT DD dari pantauan awak media, sangat memperhatikan protokol kesehatan (prokes), seperti disediakannya handsanitizer, kursi berjarak kurang lebih satu meter, dan wajib mengunakan masker. (mag-12/saz)

SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Simanjuntak mengungkapkan, pelaku dugaan pembunuhan wartawan online Mara Salem Harahap (Marsal) sudah ada yang diamankan.

Hal ini diketahui, usai Panca mendatangi Mako Brimob Kompi-2 Pematangsiantar menggunakan helikopter kepolisian, Rabu (23/6) siang.

Kurang lebih 3 jam berada di Mako Brimob, Panca mendatangi puluhan wartawan yang sudah menunggu di luar Mako Brimob.

Didampingi Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, Panca mengaku datang ke Pematangsiantar untuk memastikan kesiapan personel yang menangani kasus dugaan pembunuhan jurnalis tersebut.

“Yang jelas, progres sampai hari ini (kemarin, red) cukup baik. Saya akan sampaikan hasilnya besok (hari ini) atau lusa (besok). Anggota saya masih bekerja,” ungkap Panca. Panca belum berkenan membeberkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukannya itu. Namun dia memastikan, mereka telah mengamankan seorang pelaku.

“Yang jelas hasilnya cukup memuaskan sampai hari ini. Pelaku sudah ada yang diamankan,” jelasnya.

Dia pun berjanji, akan menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu dekat.

Sementara itu, puluhan wartawan yang berasal dari berbagai media melakukan aksi solidaritas di depan pintu gerbang Mapolda Sumut, Rabu (23/6). Mereka menuntut pihak Polda Sumut mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan Marsal yang ditembak di Kabupaten Simalungun. Dengan membawa berbagai spanduk kecaman aksi barbar yang dialami wartawan, para wartawan meminta perlindungan hukum dan menegakkan keadilan keluarga almarhum Marsal.

Koordinator aksi, Hermansjah dalam orasinya menilai, aksi dugaan pembunuhan terhadap Marsal, merupakan bentuk teror kepada wartawan.

“Kami datang ke Polda ini sebagai bentuk dorongan buat Kapolda, untuk semangat melakukan penyelidikan,” jelasnya.

Setelah beberapa saat melakukan orasi di depan Mapolda Sumut, sebanyak 5 perwakilan pengunjuk rasa diterima Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas AKBP MP Nainggolan.

Pada kesempatan itu, Hadi mengatakan, tim Polda Sumut dan Polres Simalungun yang sudah dibentuk, masih bekerja di lapangan melakukan penyelidikan. Sebanyak 43 saksi sudah dimintai keterangan, termasuk mengamankan barang bukti berupa mobil, pakaian korban, dan lainnya. Mayat korban juga sudah dibawa ke RS Bhayangkara untuk keperluan autopsi.

“Semua diamankan sebagai bahan penyelidikan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Sumut dalam mengungkap kasus ini, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB, sudah turun ke lokasi.

Bahkan, lanjut Hadi, penyidikan langsung dipimpin Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, bersama Kasubdit III/Jahtanras Ditreskrimum AKBP Taryono Raharja.

“Doakan teman-teman agar kasus ini segera terungkap, dan bilamana ada perkembangan akan disampaikan kepada teman-teman media,” katanya.

Dukungan serupa juga digelar di Kabupaten Dairi. Puluhan wartawan daerah tersebut, menggelar aksi solidaritas di Mapolres Dairi, Rabu (23/6).

Aksi solidaritas itu juga sebagai ungkapan duka yang mendalam atas meninggalnya wartawan media online di Pematangsiantar, Marsal, baru-baru ini, yang diduga menajdi korban pembunuhan dengan menggunakan sejata api oleh orang tidak kenal (OTK).

Massa aksi, mengenakan baju hitam dan pita warna merah di lengan, bergerak dari titik kumpul samping Gedung Balai Budaya Sidikalang, degan berjalan kaki sepanjang 200 meter menuju Mapolres Dairi. Aksi damai wartawan terhenti sejenak di Tugu Perjuangan, dekat Kantor Bupati Dairi Jalan Sisingamangaraja. Di sana, massa aksi membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk solidaritas untuk diserahkan ke pihak kepolisian, sebagai bentuk dukungan untuk segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan dimaksud.

Setelah selesai membubuhkan tandatangan, aksi berlanjut ke depan Mapolres Dairi. Di depan Mapolres, saat berorasi, Rudianto Sinaga, Yustin Sianipar, Natar Manalu, serta Tulus Tarihoran, menyampaikan aspirasi, sekaligus menuntut Polri khususnya Polda Sumut, agar mengusut dan mengungkap kasus dugaan pembunuhan itu. Wartawan mengutuk keras kasus dugaan pembunuhan terhadap korban, dan memohon agar pelakunya ditangkap, serta mengungkap siapa dalang dugaan pembunuhan itu.

Beberapa saat kemudian, aksi wartawan ini diterima Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting, didampingi Dandim 0206 Dairi Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, serta sejumlah pejabat utama Polres Dairi.

Sebelum menyampaikan statement, untuk menghormati arwah almarhum Marsal, Ferio memimpin mengheningkan cipta sejenak bersama wartawan. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Polri, untuk melakukan pengusutan kasus dugaan pembunuhan wartawan tersebut.

“Terkait kasus itu, dapat saya sampaikan, Kapolda Sumut sudah membentuk tim penyidik untuk serius mengusut kasus ini. Dukungan rekan media menjadi bantuan bagi penyidik, untuk segera menangkap dan menindak sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.

“Polres Dairi turut berkabung, atas musibah yang dialami wartawan Marsal dan semoga keluarga diberi ketabahan,” imbuhnya.

Ferio pun mengajak segenap wartawan di Kabupaten Dairi, jika dalam melakukan pekerjaan jurnalistik mendapat intimidasi dan ancaman, jangan ragu untuk melaporkannya ke Polres Dairi, seraya mengajak untuk tetap waspada dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Di akhir aksi, wartawan memberikan spanduk berisikan tanda tangan puluhan wartawan Kabupaten Dairi, untuk mendukung Polri segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan wartawan itu. Selama menggelar aksi solidaritas, wartawan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Seperti diketahui, wartawan media online Mara Salem Harahap (Marsal), tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) tak jauh dari kediamannya di Nagori Karang Anyer, Kabupaten Simalungun, Sabtu (19/6) dini hari. Korban diduga keras dihabisi karena kerap membuat pemberitaan terkait peredaran narkotika di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. (mag-1/rud/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Pusat, Imatul Hasana, berkunjung ke Pemkab Langkat, Selasa (22/6) lalu.

Kedatangan Staf Ahli tersebut, disambut Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, melalui Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, didampingi Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin di Kantor Bupati Langkat, Stabat. Sementara Staf Ahli Apkasi, didampingi Sekertaris Staf Ahli Apkasi Umi Hasnah, dan 2mitra Apkasi, Tollal Badru dan Aditiya Surya.

Dalam kesempatan itu, Imatul mengatakan, pihaknya menawarkan program pendidikan pembelajaran bahasa Inggris tercepat, yakni hanya 3 hari. Program ini, pertama kali akan diselenggarakan di Sumut.

“Kami menawarkan program ini kepada banyak mitra, belajar bahasa Inggris hanya 3 hari. Biasanya, orang harus belajar bertahun-tahun di sekolah untuk mampu berbahasa Inggris,” ungkap Imatul.

Mengetahui hal itu, Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, mengaku kagum, dia mendoakan Apkasi terus maju untuk berperan dan berkontribusi mencerdaskan generasi bangsa.

Dia juga menyampaikan, Pemkab Langkat sangat mendukung setiap program yang memajukan pendidikan. Sebab visi misi Pemkab Langkat, ingin mewujudkan pemerataan pendidikan di Bumi Bertuah.

Turut hadir Kepala Dinas BPKAD Iskandar, Kepala Dinas Pendidikan Saiful Abdi, Kabag Tapem Surianto, Sekertaris Dinas Kominfo Trio P Sembiring, mewakili Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabid P2P dr Azhar Zulkifli. (yas/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO -Puluhan wartawan di Kota Binjai menggelar aksi solidaritas untuk mengecam tindak kekerasan terhadap jurnalis di Bundaran Simpang Traffic Light Balai Kota Binjai, Rabu (23/6) pagi. Aksi ini digagas, karena dalam beberapa pekan terakhir, banyak terjadi kekerasan terhadap pewarta di sejumlah daerah Sumatera Utara (Sumut).

Aksi solidaritas ini, pun digelar dengan berorasi, sembari membentangkan sejumlah poster bertuliskan kata-kata kecaman.

“Hentikan aksi premanisme dan tindak kekerasan terhadap wartawan. Tangkap segera pelakunya,” seru Koordinator Aksi, Syahzara Sopian.

Syahzara sempat beberapa kali menjadi objek intimidasi dan kekerasan. Dia sangat mengecam tindakan premanisme dan kekerasan terhadap jurnalis. Menurutnya, sikap tersebut merupakan sebuah tindakan pengecut. Di sisi lain, dia juga meminta Polri segera menuntaskan sejumlah kasus kekerasan terhadap pewarta. “Jangan setengah hati dalam melakukan penyelidikan, sehingga tidak ada kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegasnya.

“Kami tidak terima, jika ada wartawan yang mengalami tindak kekerasan. Apalagi sampai meninggal dunia. Ingat wahai pelaku, seorang saja wartawan anda lukai, maka 1.000 jurnalis akan bereaksi,” imbuh Syahzara.

Seorang wartawan senior di Kota Binjai, Muslim Ginting menyatakan, tindak kekerasan terhadap jurnalis tidak seharusnya terjadi, jika masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers. Sebab dalam regulasi tersebut, jelas diatur tentang tugas, hak, dan kewajiban seorang wartawan, selaku pekerja pers yang memang telah dijamin dan dilindungi oleh negara.

“Hari ini kami mengunggah hati rekan-rekan wartawan di seluruh daerah untuk bersatu melawan pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Kami juga mendukung Polri menuntaskan sejumlah kasus kekerasan yang dialami wartawan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan H Burhan Sinulingga. Menurut dia, terjadinya tindak kekerasan terhadap pewarta menunjukkan pemerintah gagal menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, terutama dalam menjamin perlindungan dan keselamatan pekerja pers. “Ingat, melukai wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, berarti melanggar Undang-Undang. Dan kekerasan terhadap wartawan jelas bertentangan dengan semangat kebebasan pers,” jelasnya.

Di sela-sela orasi, para wartawan kemudian melakukan aksi meletakan spanduk berisi kata-kata kecaman dan juga masing-masing kartu persnya di ruas jalan, sebagai bentuk protes dan matinya kebebasan pers. Usai bergantian berorasi, para wartawan kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Diketahui, dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis terjadi secara betuntun di 3 daerah Sumut. Pada 31 Mei 2021 lalu, di Kabupaten Serdangbedagai, Selanjutnya di Kota Binjai pada 13 Juni. Teranyar, kasus dugaan pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap, seorang wartawan online, yang terjadi di Kabupaten Simalungun pada 19 Juni lalu. (ted/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sejumlah penyapu jalan yang bekerja di Kantor Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, mengaku gajinya ‘disunat’ oknum bendahara di kecamatan tersebut. Kondisi ini diketahui sudah berlangsung bertahun-tahun.

Teranyar pada Mei 2021, mereka hanya menerima gaji senilai Rp1.315.000 per orang. Padahal bulan-bulan sebelumnya, nilai gaji yang mereka terima bervariasi, antara Rp1,5 juta sampai Rp1,6 juta.

“Alasan bendahara karena Lebaran (Mei) itu kan banyak libur (hari besar keagamaan). Itu belum lagi dipotong BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ungkap seorang penyapu jalan, yang minta namanya tidak dipublikasi, baru-baru ini.

Anehnya lagi, ungkap sumber, sesama tenaga kebersihan di kecamatan itu, justru menerima gaji penuh pada Mei lalu. Kemudian, Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka selaku petugas kebersihan di kantor itu, tidak memiliki nomor surat, atau terkesan seperti SK bodong.

“Seperti tukang babat (rumput), kernet mobil sampah, enggak dipotong. Termasuk juga cleaning service dan tenaga honorer di kantor, tak dipotong. Orang itu sudah terdaftar di kantor sana, tapi tak tau kantor mana. Alasan lain bendahara, gaji kami bukan dari Pemda (APBD),” tuturnya, menirukan ucapan Bendahara Kecamatan Patumbak, Erna br Cibro, kala itu.

Penyapu jalan lainnya mengaku janggal, saat melihat informasi gaji mereka pada struk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara online. Yakni senilai Rp3.188.593.

“Kami juga pertanyakan ini, kenapa jauh sekali nilai gaji yang kami terima dengan informasi di BPJS Ketenagakerjaan itu,” ujar sumber tersebut.

Kondisi ini terjadi, menurut mereka, sejak masa Camat Patumbak dipimpin Danang Purnama Yuda, yang kini sudah menjadi Camat Lubukpakam. Sumber juga mengaku, baru pada Mei lalu, gaji mereka dibayarkan secara tunai, bukan melalui transfer bank.

Erna br Cibro saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kantor Kecamatan Patumbak, Jalan Pertahanan Patumbak, Rabu (23/6) siang, membantah semua tudingan yang dialamatkan oleh petugas penyapu jalan tersebut kepadanya. “Mengenai gaji, kami tak ada memotong. Kami bayarkan sesuai dengan DPA (Daftar Penggunaan Anggaran). Mengenai tidak ada nomor dalam SK, bisa saja saya silap. Itu tiap tahun diperbarui. Karena saya yang ngetik sendiri,” jelasnya didampingi staf, Widya.

Dia juga menyebutkan, gaji penyapu jalan harian, berbeda dengan petugas kebersihan lain, yakni bulanan. Itu lantaran mereka berstatus buruh harian lepas (BHL).

“Per hari gaji mereka Rp65 ribu, dibayarkan sesuai kehadiran mereka kerja. Kalau mereka tidak kerja, tentu tidak dibayarkan dan itu pula yang saya ajukan ke keuangan, sesuai absensi yang mereka tanda tangani. Maksimal kerja 26 hari kalau full. Kalau mereka sudah izin ke Kasi Kebersihan, misalnya, gaji mereka tetap dibayarkan. Saya kan cuma membayarkan saja,” beber Erna.

Erna juga menjelaskan, pada Mei kenapa mereka tidak menerima gaji secara utuh, lantaran dipotong dengan banyaknya hari libur Lebaran.

“Di Mei itu mereka kena libur 10 hari, makanya tidak penuh menerima gaji. Dan gaji Mei lalu, kenapa dibayarkan tunai? Karena mereka mendesak untuk segera dibayarkan. Jadi kami penuhi,” jelasnya.

Bahkan mereka pada Juni 2021 ini, sambungnya, sudah meminta gajinya dipenuhkan dengan menandatangani absensi sampai akhir bulan ini.

“Padahal bulan ini belum lagi habis, tapi absen sudah mereka tanda tangani semua. Mereka minta tolong dan kami kasih toleransi. Karena mereka mengeluh gajinya sedikit sekali. Ya mau bagaimana, memang begitu kemampuan keuangan kami sekarang,” ujarnya.

Seyogianya, total gaji mereka per orang dan per bulan berkisar Rp1.690.000. Itu pun belum dengan potongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Sebenarnya saya tidak bisa memberi keterangan ini, karena masih ada atasan saya. Nanti abang jumpai saja Pak Sekcam. Tapi itulah gambarannya. Saya tak pernah bilang seperti itu sama mereka. Tidak ada untuk (kebutuhan) camat, dan lainnya,” jelas Erna lagi.

Terkait BPJS Ketenagakerjaan, oleh Widya selaku staf atau operator Erna, menjelaskan, itu sudah dari pihak BPJS-nya. “Itu memang dari pusatnya. Mereka memberi kami rekap (tiap bulan). Awalnya mereka punya yang PBI. Setelah mereka masuk dan bekerja di sini, misalkan istrinya, kami sarankan jika ikut ke suaminya, ketika suaminya berhenti, maka sekeluarga terdaftar berstatus BPJS Kesehatan mandiri. Potongan untuk iuran BPJS Rp50 ribuan yang mereka bayar tiap bulan,” bebernya.

Masih untuk BPJS, pihaknya mendapat subsidi dari pemerintah. Untuk iuran petugas itu, hanya membayar JKK dan JKM-nya. “Sebulan itu mereka mengeluarkan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan satu persen, tak sampai Rp51 ribu (untuk Kelas II) . Sebab yang 4 persen sudah ditanggung pemerintah. Sehingga yang diterima mereka kisaran Rp1,5 juta sekian. Walaupun mereka satu KK itu ada 5 orang, maka cuma segitu saja yang dibayarkan tiap bulan, karena bantuan subsidi pemerintah,” pungkas Widya. (prn/saz)