TERIMA: Karutan Kabanjahe, Sangapta Surbakti menerima kunjungan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat JendEral Kementerian Hukum dan HAM RI.
DERMAWAN/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI mengunjungi Rutan Kabanjahe. Kunjungan ini dalam Rangka Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara, Rabu (16/6).
TERIMA: Karutan Kabanjahe, Sangapta Surbakti menerima kunjungan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat JendEral Kementerian Hukum dan HAM RI.
DERMAWAN/SUMUT POS.
Kepala Rutan Kabanjahe, Sangapta Surbakti didampingi Kasubsi Pengelolaan, Jonson Bangun serta Operator BMN, Rospina Ginting, menyambut hangat kunjungan Tim Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) Kemenkumham RI.
Dalam Kunjungannya, Zulfikar selaku Ketua Tim memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Rutan Kabanjahe Kabupaten Karo, atas pencapaian penertiban tanah milik negara yang sempat dikuasai oleh masyarakat.
Pengelolaan Barang Milik Negara di Rutan Kabanjahe dinilai tertib karena tidak ditemukan barang berlebih dan barang yang tidak ditemukan. Tujuan utama dari kegiatan Penilaian Kembali BMN, yaitu terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Pengelolaan BMN yang bersih, transparan dan akuntabel. Harapannya, Rutan Kabanjahe mendapat perhatian penuh dalam pengadaan BMN, agar kegiatan di Rutan Kabanjahe dapat terlaksana dengan optimal. (deo)
AUDIENSI: Pengurus BKM Musola Haqqul Yakin saat audiensi dengan Bupati Asahan, H. Surya BSc.
istimewa/sumu tpos.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus BKM Musola Haqqul Yakin, Jalan Pembangunan Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur meminta menghibahkan aset Pemkab Asahan untuk perluasan musala.
AUDIENSI: Pengurus BKM Musola Haqqul Yakin saat audiensi dengan Bupati Asahan, H. Surya BSc.
istimewa/sumu tpos.
Hal itu disampaikan saat melakukan audiensi dengan Bupati Asahan, H. Surya, BSc di Ruang Kerja Bupati Asahan, Senin (21/6).
Ketua BKM Musola Haqqul Yakin, Cek Tran, menyampaikan tujuan kedatangan mereka untuk meminta kepada Pemerintah Kabupaten Asahan menghibahkan aset yang dimiliki berupa Rumah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan yang bersebelahan dengan Musola Haqqul Yakin.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Asahan menghibahkan aset yang dimiliki kepada kami BKM Musola Haqqul Yakin untuk perluasan Musala,”katanya.
Cek Tiran juga mengatakan, perluasan musala nantinya akan dijadikan tempat kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar. “Masyarakat juga berharap suatu saat nanti musala dapat berubah status menjadi masjid”, tutup beliau.
Menanggapi permintaan BKM Musola Haqqul Yakin, Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung permohonan tersebut, karena merupakan permintaan dari masyarakat dan untuk kepentingan umat. “Tetapi sebelum itu, saya akan meminta kepada Dinas terkait untuk mempelajari hibah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,”katanya. Bupati Surya juga meminta kepada BKM Musola Haqqul Yakin untuk membuat surat kepada Dinas terkait perihal permohonan pelepasan hibah aset tanah tersebut.
Tampak hadir Bupati Asahan, Kadis Kopdag, mewakili Kepala Keuangan, Kabbag Kesra Setdakab Asahan dan BKM Mushola Haqqul Yakin. (mag-9)
PULANG: Nenek Saomah Sipahutar, warga Jalan AMD, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu, jadi pemilih tertua di PSU Kedua Pilkada Labuhanbatu.FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.
RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang, mendukung rencana kegiatan Webinar Literasi Digital yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui PT Avantgarde Production sebagai penyelenggara.
PULANG: Nenek Saomah Sipahutar, warga Jalan AMD, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu, jadi pemilih tertua di PSU Kedua Pilkada Labuhanbatu.FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.
“Tentu sangat kita dukung, karena ini sangat penting untuk pengembangan SDM yang memiliki talenta digital,” ujar Mulyadi saat audensi dengan pihak PT Avantgarde Production di ruang kerja Bupati Labuhanbatu, Senin (21/6).
Ia mengatakan, kegiatan webinar sudah menjadi program Kemkominfo untuk mengembangkan literasi digital sampai ke tingkat masyarakat di daerah. Maka ia mengimbau kepada kalangan masyarakat Labuhanbatu untuk mengikutinya.
“Saya pribadi juga siap mendukung, bahkan kalau tidak ada halangan, saya siap untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu, Rajid Yuliawan, yang turut dalam audensi tersebut juga menyatakan dukungannya. Pihaknya, kata Rajid, akan siap membantu penyelenggara demi sukses dan efektifnya kegiatan Literasi Digital di Kabupaten Labuhanbatu.
“Seperti mencari narasumber lokal yang berkompeten, kita akan bantu,” ucapnya.
Sementara Runner Daerah PT Avantgarde Production, A Rambe, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Bupati dan Diskominfo Labuhanbatu. Katanya, kegiatan Webinar Literasi Digital ini digagas Kemkominfo melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk meningkatkan infrastruktur digital dan pengembangan sumber daya manusia talenta digital.
“Dan secara nasional, kegiatan Literasi Digital ini sudah dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ucapnya.
Pihaknya pun, kata A Rambe, tengah mempersiapkan Webinar Literasi Digital di Kabupaten Labuhanbatu dengan target sebanyak 30 kali kegiatan, dimulai sejak Juni hingga Desember 2021 mendatang. “Maka kembali kita mengimbau kepada masyarakat Labuhanbatu agar nantinya mengikuti kegiatan webinar ini. Bagi peserta, tidak dipungut biaya dan akan mendapatkan e-sertifikat dari Kementrian Kominfo,” tandasnya. (fdh/han)
JABAT: Bupati Sergai, Darma Wijaya ketika menjabat sebagai Koordinator Apkasi periode 2021-2026.
SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya dikukuhkan sebagai Koordinator wilayah Sumatera Utara Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2021-2026 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pengukuhan sekaligus Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) ini dilaksanakan di Pecatu Ballroom, BNDCC, Nusa Dua Bali Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot MW/01, Nusa Dua Bali, Sabtu(19/6) lalu.
JABAT: Bupati Sergai, Darma Wijaya ketika menjabat sebagai Koordinator Apkasi periode 2021-2026.
“Ini merupakan suatu kehormatan karena saya dikukuhkan sebagai koordinator wilayah Sumut. Ke depannya saya tentu berharap Apkasi dapat memiliki peran untuk menjembatani aspirasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” terang Darma Wijaya, Senin (21/6).
Ungkap Darma, sesuai dengan pesan Mendagri Pak Tito Karnavian, menyebut, jika pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud ketika mampu mengendalikan pandemi Covid-19 yang merupakan pandemi global. Kemendagri sebagai pelayan pemerintah daerah akan terus memonitor dan memberikan evaluasi terhadap daerah-daerah.
Masih kata Darma, dalam penyampaian dari Luhut Panjaitan, bahwa kondisi ekonomi di indonesia terbilang masih dalam batas aman dan akan terus tumbuh. Kendati kasus aktif Covid-19 kembali meningkat, penularan masih dalam tahapan bisa dikendalikan dalam dua minggu ke depan agar pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan.
Sedangkan dipilihnya Bali sebagai lokasi kegiatan ini sesuai dengan arahan presiden sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi Pulau Dewata. Kita berharap, Indonesia secara umum dan terkhusus Kabupaten Sergai juga dapat segera menuntaskan berbagai tantangan yang ada dan lewat sinergitas, visi Sergai yang maju terus yaitu mandiri, sejahtera dan religius bisa terwujud. (ian)
TIMANG: Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus menimang anak angkatnya.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus mendapat anak angkat dari pasangan suami istri (Pasutri) Hubbal Khoir Hasibuan dan Tuti Alawiyah Pohan.
TIMANG: Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus menimang anak angkatnya.
Bayi cantik berasal dari kecamatan Kualuh Hilir itu bernama Abidah Mikayla Hasibuan. “Alhamdulillah saya dan istri bersyukur diberi kepercayaan untuk menjadi orangtua angkat dari putri Abidah Mikayla Hasibuan,” tulis Hendriyanto dalam akun facebooknya, Minggu (20/6).
Namun, dikarenakan bayi Mikayla masih menyusui, Hendriyanto menitipkannya kepada kedua orangtuanya untuk dirawat.
“Penuh rasa haru dan bangga saya diberi amanah untuk menjadi ayah angkatnya. Namun karena masih bayi dan menyusui, saya meminta kepada kedua orangtuanya untuk menjaga, merawat dan membesarkan Mikayla secara baik,” katanya.
Dia berpesan, setiap anak kita lahir ke dunia dalam keadaan belum mempunyai ilmu apapun, belum mengetahui sesuatu apa pun. Karena itu, sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita.
“Mari kita rawat dan didik anak kita sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dia lemah pemikiran, lemah agamanya dan lemah akhlaknya,” ulasnya.
Dia berpesan kepada kedua orangtua Mikayla, agar menghubungi mereka jika membutuhkan hal penting dalam kebutuhan putri tersebut.
“Sebelum pamit, saya sampaikan kepada orangtua Mikayla, Jika ada hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya, jangan ragu atau sungkan hubungi kami. Kami siap untuk ikut serta dalam membesarkannya,” tandasnya.
Di akun facebooknya Hendriyanto mengupload poto putri cantik tersebut. Status itu mendapat perhatian netizen.(fdh)
LAPORAN: Dedi Suheri SH selaku kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menunjukkan surat bukti laporan ke Polrestabes Medan, Senin (21/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merasa nama baiknya dicemarkan, Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan melalui kuasa hukumnya Dedi Suheri SH, melaporkan dua ketua LSM berinisial RS dan ASL ke Mapolrestabes Medan dengan Nomor STTLP/B/1222/VI/Yan 2.5/2021/SPKT Polrestabes Medan.
LAPORAN: Dedi Suheri SH selaku kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menunjukkan surat bukti laporan ke Polrestabes Medan, Senin (21/6).
“Saya mewakili Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menyikapi berita yang terbit di media online maupun cetak, yang menuding klien kami menyalahi wewenang atau memalsukan stempel Ketua DPRD Deliserdang untuk kepentingan pribadi atau kelompok terhadap beberapa perusahaan pabrik. Maka dari itu, kami yang dikuasakan telah melaporkan kasus ini ke Mapolrestabes Medan,” kata Dedi Suheri SH dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6).
Menurut Dedi, laporan tersebut dilakukan di Polrestabes Medan karena lokasi foto di mana konfrensi pers tersebut, dilakukan di Kota Medan. “Yang perlu kita jelaskan adalah, foto dalam konfrensi pers yang kita maksud menuduh langsung nama H Nusantara Tarigan, bukan jabatannya. Bahwa di situ juga menyebutkan pemalsuan stempel. Jika ada palsu, pasti ada yang asli. Harusnya ada pembanding, namun aslinya stempel dipegang oleh Sekretariat Dewan, di mana surat-surat melalui prosedur,” jelasnya.
Dedi juga mengungkapkan, sesuai tata tertib Pimpinan DPRD Deliserdang Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas peraturan DPRD Deliserdang No 1 Tahun 2018 dimana tugas dan fungsi Wakil DPRD Deliserdang bisa menggantikan tugas Ketua DPRD Deliserdang. “Namun konfrensi pers, background berupa spanduk yang menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan menyalahgunakan wewenang harus dibuktikan mereka. Kedua, memalsukan stempel Ketua DPRD Deliserdang, mana stempel yang dipalsukan dan mana stempel yang palsu? Dalam pasal 263, stempel itu harus dibuktikan ‘identik dan nonidentik’. Dan kami sudah melaporkan dua orang Ketua LSM berinisial RS dan ASL,” ungkapnya.
Dedi juga mengingatkan, tindakannya ini bukan untuk membungkam suara aktivis, namun untuk menegakkan kebenaran, jangan membuat opini yang belum pasti. “Cara memasang spanduk sebagai background konfrensi pers jelas berusaha menjatuhkan nama baik H Nusantara Tarigan selaku Wakil Ketua DPRD Deliserdang,” tegasnya.
Dia pun berharap laporan ini cepat ditindak lanjuti pihak Polrestabes Medan, agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. “Mari sama-sama kita memerangi berita-berita hoaks dan berita bohong,” tandasnya.
Ketika dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing mengaku belum menerima laporan tersebut. Namun dia berjanji akan mengecek laporan itu. “Akan kita cek laporan tersebut,” singkatnya. (rel/adz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah menunda mengumumkan hasil lelang jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Binjai, dengan alasan Tim Panitia Seleksi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ilustrasi
Terlebih, Tim Pansel juga masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dilakukan sekaligus pelantikan Sekda dan Kepala Bappeda Binjai.
“Kita tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri untuk melantik Sekda dan Kepala Bappeda,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Binjai, Rahmad Fauzi Salim, Senin (21/6).
Dia mengatakan, seleksi terhadap dua jabatan tersebut sudah dilakukan. “Ujian dan wawancara sudah dilakukan,” tukasnya.
Satu nama kuat yang mengisi jabatan Sekda Kota Binjai. Disinyalir, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah telah jatuh hati kepada Irwansyah Nasuiton, untuk mengisi jabatan tersebut.
Sebab beberapa waktu lalu, beredar isu bahwa Amir Hamzah meminta Irwansyah Nasuiton, untuk ikut seleksi lelang jabatan. Selain Sekda, Pemko Binjai juga membuka lelang jabatan Kepala Bappeda.
Informasi sementara, Kepala Bappeda akan diisi oleh Majid Ginting yang saat ini sebagai Sekretaris Bappeda sekaligus Plt Kepala Bappeda. Diketahui, kekosongan pejabat terjadi pada sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemerintah Kota Binjai.
Karenanya, Pemko Binjai melakukan lelang jabatan. Informasi dirangkum, tujuh jabatan kepala dinas dan satu jabatan sekretaris daerah masih diisi oleh pelaksana maupun penjabat.
Adalah, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekda. (ted/han)
LAUNCHING: Bupati Karo Corry S Sebayang melaunching call center Karo Siaga 112.
KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menangani keadaan gawat darurat. Pemerintah Kabupaten Karo melaunching layanan call center Karo Siaga 112.
LAUNCHING: Bupati Karo Corry S Sebayang melaunching call center Karo Siaga 112.
Launching layanan call center Karo Siaga 112 ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Karo Cory S Sebayang di Jambur Pemkab Karo, Senin (21/6).
Dengan adanya nomor 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan. Nomor 112 ditetapkan sebagai nomor tunggal panggilan darurat, agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengingat dan menghubungi layanan darurat. Akan ada petugas yang menerima laporan, lalu meneruskannya pada pihak-pihak yang dapat menangani kondisi gawat darurat dan layanan ini bebas pulsa.
Bupati Karo Cory S Sebayang menyebutkan, layanan panggilan darurat 112 di Kabupaten Karo disebut merupakan bentuk dan upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk menangani keadaan gawat darurat.
Karo Siaga 112 di Kabupaten Karo merupakan inovasi dan terobosan pemerintah Kabupaten Karo dalam memberikan pelayanan atas pengaduan dari masyarakat yang bersifat darurat, untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi resiko terhadap gangguan dan dampak bahaya yang timbul dari keadaan darurat,” ungkap Bupati Karo.
Selain itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Karo untuk menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.Kegiatan launching Karo Siaga 112 ini dilaksanakan dengan tetapa mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan/ hand sanitizer, serta menjaga jarak. (deo/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Danbrigif 7 Rimbaraya Kolonel Inf. Muhammad Faizal Nasution, SIP memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Danyonif Simbisa di Aula Markas Yonif 125 Simbisa, Kabupaten Karo, Kamis (17/6).
Danyonif Simbisa, Letkol Inf. Ajuanda Pardosi digantikan oleh Letkol Inf. Budianto Hamdani Damanik. Danyonif 125 Simbisa yang baru, Letkol Inf Budianto Hamdani Damanik sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Pam Sinteldam I/BB.
Sedangka Letkol Inf. Ajuanda Pardosi akan menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 1705/ Nabire. Dalam amanatnya, Komandan Brigade mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Inf. Ajuanda Pardosi, atas dedikasi dan pengabdian serta kerja kerasnya selama menjabat sebagai Danyonif 125 Simbisa, sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.
“Selamat kepada Letkol Inf. Ajuanda Pardosi bawa terus semangat dan totalitas dedikasi dalam mengemban amanah yang baru dan selamat kepada Danyonif 125 Simbisa Letkol Inf Budianto Hamdani Damanik dapat meneruskan semangat juang Yonif 125 Simbisa,” tambah Danbrigif.
Sertijab yang dilaksanakan masih dalam pandemi, mewajibkan seluruh tamu undangan dan peserta acara mengikuti protokol kesehatan. Semua yang hadir diwajibkan menggunakan masker dan harus melewati pengecekan suhu tubuh serta mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah Markas Yonif 125 Simbisa. (deo/han)
TINJAU SIMULASI PTM: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution Afif Nasution didampingi Kadis Pendidikan Medan Adlan meninjau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – KASUS penyebaran Covid-19 di Sumut, termasuk Kota Medan, masih terus mengalami peningkatan. Namun begitu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution optimis sekolah tatap muka dapat digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022, Juli mendatang.
TINJAU SIMULASI PTM: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution Afif Nasution didampingi Kadis Pendidikan Medan Adlan meninjau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
Menurut Bobby, PTM sangat diperlukan meskipun saat ini Kota Medan masih dilanda Pandemi Covid-19. Sebab Bobby menilai, berdasarkan keluhan yang didapati dari para orangtua siswa, belajar jarak jauh ataupun daring membuat para siswa jenuh, tak cuma itu, para siswa yang tidak mengenal teman-teman sekolahnya akan mempengaruhi siswa secara psikis.
“Ini tentunya psikologis anak yang perlu kita perhatikan. Artinya, selain melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan Covid-19, tapi permasalahan pendidikan anak bukan hanya materi pelajaran, melainkan bagaimana mengembangkan bagaimana cara dia berkomunikasi, bersosialisasi ini yang penting. Namun Pemko Medan tidak akan memaksa seluruh siswa harus mengikuti sekolah tatap muka di tengah pandemi. Artinya, pilihan untuk ikut belajar tatap muka di sekolah ada pada orang tua siswa,” kata Bobby usai meninjau simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
Dijelaskan Bobby, selain memastikan Prokes di sekolah, ke depannya Pemko Medan juga bakal memastikan prokes pada angkutan umum agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan untuk para siswa yang akan mengikuti PTM di Sekolah. “Angkutan umum untuk siswa juga akan kita simulasikan. Artinya, kita juga akan menyiapkan angkutan umum agar benar-benar mengikuti prokes. Apalagi kita juga sudah zonasi, ini jarak maksimal (rumah siswa) hanya 3,7 km dari sekolah. Nanti akan kita lihat bagaimana kegiatan angkutan umum di sekitar sekolah,” jelasnya.
Menurut Bobby, setelah dirinya melihat langsung pelaksanaan simulasi PTM, SMPN 1 Medan telah menerapkan prokes standar, mulai dari seluruh siswa mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah, melewati pengecekan suhu tubuh dan selama jam belajar dan saat berada di lingkungan sekolah, guru dan siswa serta para pegawai di sekolah diwajibkan memakai masker dan faceshiled.
“Saya sudah melihat simulasi mulai dari siswa diwajibkan mencuci tangan, di depan sebelum masuk ke area sekolah. Setelah masuk ke area sekolah masuk ke dalam kelas, para siswa sebelum mulai belajar mengajar diputarkan video bagaimana tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya.
Kemudian Bobby menambahkan, sesuai petunjuk pemerintah pusat, dalam 1 hari, siswa hanya mengikuti 2 jam pelajaran tatap muka dan hanya berlaku 2 kali dalam seminggu. Dipaparkannya sebagai contoh, di SMPN 1 Medan, jumlah siswa kelas VII 352 siswa. Oleh karena itu, dirinya meminta agar jumlah itu bisa dibagi lagi dalam 2 gelombang.
“Saya minta ke Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dibuat dua shift PTM, yakni jam 08.00 WIB sampai jam 10.00 WIB, kemudian nanti jam 11.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Ini agar semua siswa yang diizinkan dapat mengikuti PTM,” paparnya.
Terkait dengan persiapan lainnya dalam rencana dibukanya PTM pada Juli mendatang, Pemko Medan mengaku akan terus meningkatkan jumlah guru yang di vaksinasi. Hingga saat ini dari total guru yang mencapai hampir 20 ribu orang di Kota Medan, vaksinasi para guru telah mencapai 84 persen. “Kedepannya jumlah ini akan kita tingkatkan dengan meminta Dinas Pendidikan untuk mengirimkan tenaga pendidik ke Vaksinasi massal yang digelar di Ex Bandara Polonia Medan,” pungkasnya.
Sementara itu, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan mengatakan, pihaknya siap menggelar PTM pada Bulan Juli mendatang. “Seperti intruksi presiden melalui Menteri Pendidikan dam Kebudayaan, kita akan menggelar PTM dengan batasan-batasan yang ada. Tadi teknisnya sudah dijelaskan, dan kita akan ikuti,” kata Adlan.
Adlan juga menuturkan, PTM dengan batasan tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri di Kota Medan, melainkan juga berlaku untuk sekolah-sekolah swasta. “Untuk swasta juga berlaku, untuk semua sekolah, dan akan terus kita sosialisasikan,” tandasnya.
Disdik Binjai Simulasi PTM
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Binjai juga mengaku siap menjalani proses pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, Disdik Binjai menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 15 Kota Binjai.
Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting mengatakan, seluruh siswa menerapkan prtokol kesehatan saat menjalani uji coba tersebut. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, wajib dilakukan. “Dua minggu yang lalu kita telah melakukan uji coba belajar-mengajar di sekolah,” ujar dia, Senin (21/6).
Dia menjelaskan, uji coba belajar tatap muka dilakukan untuk mengetahui apakah murid-murid dan para tenaga pendidik sudah siap jika pemerintah mengizinkan sekolah dibuka pada Juli 2021 mendatang. “Kita ingin tahu, apakah murid sudah dan guru juga siap, bila sekolah bulan Juli dibuka,” kata wanita yang akrab disapa Lina ini.
Kata dia, uji coba yang dilakukan dengan meminta izin kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Dalam uji coba, kata dia, setiap siswa menjaga jarak antara sesama, dan jam pelajaran dikurangin. “Hanya dua jam belajar dan masuk pada tahap kedua,” bebernya.
Untuk saat ini, Dinas Pendidikan Kota Binjai masih menunggu petunjuk dan teknis dari pemerintah pusat. Itu terkait bagaimana nantinya sekolah akan dibuka pada Juli mendatang. “Kita Menunggu imbauan dari pemerintah mengenai teknis, berapa jumlah dalam satu kelas,” jelasnya.
Dia menambahkan, seluruh pengelola sekolah yang ada di Kota Binjai menyatukan suara agar mempercepat proses belajar mengajar secara tatap muka. “Pengelola sekolah sudah siap, saya menyarankan setiap depan kelas ada tempat pencuci tangan,” ungkapnya.
Dirinya menyarankan kepada seluruh pengelola sekolah di Kota Binjai, bila sekolah buka Juli, agar meniadakan kegiatan luar mengajar, seperti ekstrakurikuler. Selain itu, ia juga meminta agar tidak ada pun datu kantin buka, sebelum instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi. “Kemudian, kegiatan luar belajar ditiadakan dulu. Juga kantin jangan dibuka dulu, sebelum Pemerintah pusat memberikan izin,” tukasnya.
Kemenag Sumut Siapkan PTM Terbatas
Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara, juga tengah mempersiapkan kemungkinan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di masa pandemi. Kabid Penmad Kemenagsu, H Erwin Pinayungan Dasopang mengatakan, akan segera melakukan urun rembuk kepada kepala sekolah madrasah se Sumut khususnya terkait persiapan yang harus diprioritaskan guna kelancaran PTM andaikan jadi dilaksanakan Juli 2021 mendatang.
“Musyawarah tersebut juga akan melibatkan segenap stakeholder terkait sehingga persiapan akan lebih komprehensif,” kata Dasopang, Sabtu (19/6).
Dia menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menggelar PTM tersebut, akan tetapi untuk kepastian pelaksanaannya masih menunggu izin resmi dari Tim Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Sumatera Utara, yaitu Gubsu Edy Rahmayadi. “Tentunya kami berharap Gubsu dapat segera menerbitkan izin untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dimaksud,” ujarnya.
Mengenai standard prosedur apa yang dibutuhkan seperti kesiapan mematuhi protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) telah dirancang dan akan segera disosialisasikan ke sekolah madrasah negeri dan swasta. Kesiapan itu, ungkap Erwin juga didukung tenaga pendidik dan guru yang sudah hampir seluruhnya divaksin corona.
Disebutkannya, sampai saat ini sudah lebih 80 persen guru dan tendik di madrasah yang telah selesai divaksin. Dengan demikian, ungkap dia kesiapan madrasah untuk dilaksanakannya kegiatan PTM sudah hampir rampun, karena itu akan dilaksanakan musyawarah dan urun rembuk guna lebih memantapkan persiapan. “Mekanismenya tentu akan sejalan dengan penekanan yang diberikan Mendikbud beberapa waktu yang lalu, yakni 25 persen jumlah siswa,” imbuhnya.
Sedangkan teknis pelaksanaannya, sebut Dasopang akan dimatangkan pada urun rembuk yang akan segera dilaksanakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kepatuhan madrasah terhadap SOP dan protokol kesehatan yang ditetapkan bisa terlaksana maksimal. Dengan begitu, kata Erwin diharapkan proses pembelajaran dapat tetap berlangsung dan diharapkan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. (map/ted/man)