MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak secara spontan turun langsung ke jalan mengatur arus lalu lintas, yang berlokasi di Jalan Juanda Medan, Selasa (27/7).

Hal ini disebabkan traffic light yang berada di lokasi tidak berfungsi, sehingga menyebabkan kemacetan parah, tepat di simpang jalan di antara Jalan Juanda dan Jalan Imam Bonjol Medan.

Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Saat dikonfirmasi Sumut Pos, dia mengungkapkan, Kapolda Sumut ikut terjun langsung mengatur arus lalu lintas tersebut bersama Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Mereka bersama-sama membantu petugas Satlantas agar keadaan arus lalu lintas kembali lancar dan kondusif.

“Pak Kapolda juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, agar segera memperbaiki traffic light yang tidak berfungsi tersebut. Mengingat situasi dan kondisi di pagi hari banyak Pengguna Jalan yang akan pergi ke kantor ataupun beraktivitas lainnya,” ungkapnya.

Dari amatan, Panca tampak sigap mengatur lalu lintas sambil memberikan imbauan protokol kesehatan (Prokes) kepada para Pengguna Jalan. Apalagi, saat ini masih diberlakukan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang, agar tak terjadi kerumunan. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PAN DPRD Medan melontarkan kritik tajam kepada Pemko Medan soal keterlambatan penyampaian atas Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ke DPRD Medan. Akibat keterlambatan itu, dipastikan tidak memberikan hasil maksimal terkait perencanaan pembangunan Kota Medan 5 Tahun ke depan.

Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Sudari ST, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, dalam sidang paripurna dewan di gedung DPRD Medan, Senin (26/7) sore.

Adapun tudingan keterlambatan itu, kata Sudari, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD menyebutkan penyampaian RPJMD paling lama 90 hari setelah kepala daerah dilantik. Sementara, Wali Kota Medan dilantik sejak 26 Pebruari 2021 lalu maka dinilai tidak tepat waktu.

Bahkan, kata Sudari lagi, setelah mencermati materi dan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Fraksi PAN banyak memberikan catatan yang patut menjadi perhatian Pemko Medan. Seperti pada BAB III sistematika RPJMD tentang kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan yakni daerah CBD Polonia sebagai pusat pemerintahan. Kawasan pelabuhan, perikanan dan industri listrik di Belawan, kawasan wisata di Medan Utara yang meliputi Thema park dan water front city.

Terkait hal itu, Sudari mempertanyakan apakah kawasan itu dan pengembangan kawasan sudah terdokumentasi dalam RPJMD, serta bagaimana dukungan anggaran di dalam pengembangan kawasan yang dimaksud. Begitu juga soal data penduduk miskin dalam Pasal 3 halaman II – 25, disebutkan dalam RPJMD bahwa setiap tahunnya penduduk miskin di Medan menurun. Mulai Tahun 2016 sebesar 9,30 persen menjadi 8,01 persen di Tahun 2020.

Menurut Sudari, angka itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Di mana dalam program pengentasan kemiskinan, Pemko terus menambah jumlah warga miskin. Jumlah peserta BPJS PBI APBD dari 253.735 peserta pada tahun 2015, bertambah menjadi 336.253 peserta pada tahun 2019. Untuk anggaran, Rp84,70 miliar tahun 2015, bertambah menjadi Rp112 miliar di Tahun 2019.

Hal itu menunjukkan, bahwa penduduk miskin di Kota Medan cenderung meningkat dan Pemko Medan tidak melakukan verifikasi dan validasi bagi warga miskin. Begitu juga terkait kawasan kumuh di Kota Medan yang disebut menurun, namun kenyataannya kawasan kumuh semakin meningkat dengan indikator sudah didokumentasikan dalam SK Wali Kota berjumlah 42 Kelurahan dengan 819 Ha. “Kebijakan strategis apa yang akan dilakukan Pemko Medan untuk mengurangi kawasan kumuh,” ujarnya.

Segera Alokasikan Anggaran Kegiatan Kepling

Fraksi PAN (F-PAN) DPRD Kota Medan juga mengusulkan sekaligus meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan Kepala Lingkungan (Kepling) pada tahun 2022. Mengingat, aktivitas Kepling saat ini sangat banyak dan padat. “Anggaran itu bisa dialokasikan pada pos anggaran kelurahan berdasarkan kebutuhan setiap lingkungan,” kata anggota F-PAN DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, Selasa (27/7).

Edwin mengaku, permintaan itu juga disampaikan F-PAN dalam pemandangan umumnya terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 yang disampaikan Ketua FPAN, Sudari, pada sidang paripurna DPRD, kemarin.

Alasan permintaan dan pengusulan itu, kata Edwin, melihat tingginya intensitas kerja Kepling, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Bayangkan, kalau lingkungan membuat gapura, taman PKK atau mempercantik lingkungannya, dari mana dananya itu. Kan tidak mungkin dari kantong pribadi,” ujarnya.

Hal ini juga, kata Edwin, sejalan dengan Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedomaan Pembentukan Lingkungan. Pada Bab VIII Pasal 17 dan 18, sambung Edwin, disebutkan tugas dan fungsi Kepling adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

Di samping pendataan, lanjutnya,pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebersihan lingkungan serta gotong-royong, Kepling juga dituntut untuk dapat mengembangkan ide dan gagasan yang bersumber dari aspirasi masyarakat dalam pembangunan. “Tentunya ini jauh dari harapan dapat terealisasi kalau tidak disupport dengan anggaran,” paparnya.

Apalagi, lanjut Edwin, tugas Kepling di masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungannya, tetapi juga ikut mengurus urusan lainnya, seperti Bansos, PKH dan vaksinasi.

“Memang, Kepling itu bukan OPD, namun mereka (Kepling, Red) merupakan garda terdepan aparatur pemerintah dalam menghadapi segala urusan masyarakat. Jadi, kami kira wajar diberi anggaran kegiatan,” lanjut anggota Komisi IV itu.

Dikatakan Edwin, di dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026, termuat visi dan misi Wali Kota Medan perihal upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. “Makanya, perlu anggaran untuk aktivitas di setiap lingkungan. Jadi, setiap aktivitas di lingkungan, Kepling tidak pusing-pusing lagi memikirkan anggarannya,” ujarnya.

Persoalan regulasi, menurut Edwin, Wali Kota bisa mengeluarkan Perwal agar kegiatan Kepling dalam menata lingkungan menggunakan APBD memiliki payung hukum.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga yang bermukim di Asrama Widuri Simpang Marindal, Harjosari II, Medan Amplas, saat ini bahagia. Ini dikarenakan air bersih yang dulunya mampet, telah mengalir dengan lancar.

Demikian dituturkan Nek Ondo, mewakili warga Asrama Widuri, menjawab wartawan saat ditemui di kediamannya, Selasa (27/7). Menurutnya, kini tak perlu lagi menunggu terlalu lama agar bak mandinya terisi penuh. “Sudah lama airnya kecil kali. Ke wastafel aja air tak mengalir, sekarang alhamdulillah, airnya udah lancar dan deras,” katanya didampingi pihak PDAM Tirtanadi Cabang Amplas.

Wanita berusia 75 tahun ini juga mengaku senang, karena aktivitas yang berhubungan dengan air bersih seperti mandi, cuci, kakus atau MCK tak lagi terkendala. Sebab, dibanding keadaan sebelumnya, warga sangat kesulitan memeroleh air bersih. Tapi kini sudah dipermudah dengan cara hanya membuka keran.”Yang pasti senanglah, kini segalanya sangat mudah. Alhamdulillah sudah bagus ini. Semoga seterusnya bagus, lancar airnya, gak jorok, gak mati-mati lagi,” ungkapnya yang telah tinggal di pemukiman itu sejak 1971.

Kepala Cabang PDAM Medan Amplas, Perdinan Ginting melalui Kepala Bagian Jaringan dan PKA, Sofyan mengatakan, selama ini air bersih PDAM yang mengalir di Asrama Widuri didistribusikan dari pipa distribusi 4 inci sehingga kurang memadai dengan jumlah penduduknya.

“Jadi kemarin kami berinisiatif menapping (pencabangan pipa) langsung dari pipa 800 dengan tekanan 2 bar lebih. Jadi langsung kita tapingkan langsung dengan pipa 800 di depan Jalan Gereja, alhamdulillah berhasil, sehingga kita lihat tekanan air cukup bagus, kami ukur menggunakan pressure manometer sekitar 1,2 untuk saat ini,” terangnya.

Proses tapping dari pipa 800 tersebut dilakukan, setelah mendapat laporan dari warga. “Usai mendapat laporan dari warga, kita berkoordinasi dengan bapak kepala cabang, dan langsung melakukan survey lapangan serta melihat kondisi untuk mengetahui dari mana kita menambah debit air. Dari situlah kita ketahui untuk mendapatkan air melui tapping pipa 800,” ungkapnya.

Usai mendapatkan debit air dari pipa 800 tersebut, pihaknya juga memeroleh izin dari pihak zona satu. “Kemudian kita mendapat izin prinsip dari Pak Dirut PDAM Kabir Bedi. Artinya, Pak Dirut Kabir Bedi juga mengizinkan agar debit ke rumah warga yang ada di sini ditambah, sehingga bisa melayani masyarakat,” tuturnya.

Adapun jumlah pelanggan PDAM wilayah 02 Cabang Medan Amplas mencapai 427 NPA. “Asrama ini cukup besar. Insyaallah setelah dilakukan penappingan pipa ini tidak terjadi lagi air kecil, macet dan sebagainya. Kita terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Pihaknya komitmen terus memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirtanadi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Dirut Kabir Bedi, agar badan usaha yang ia pimpin menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah serius dan memberi solusi permanen dalam penyelesaian seringnya terjadi tawuran para remaja di Kecamatan Medan Belawan. Sebab jika persoalan tersebut tidak cepat diselesaikan, dikhawatirkan dapat menjadi persoalan baru di Kota Medan.

“Kami mohon agar ada solusi permanen dari Pemko Medan dengan membentuk tim penyelesaian atas sering terjadinya tawuran anak-anak dan remaja di Belawan,” ucap Anggota DPRD Medan dari Dapil Medan Utara, Sudari ST, Selasa (27/7).

Dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu, persoalan tawuran di Belawan diharapkan segera difasilitasi karena sudah terlalu sering terjadi dan berulang-ulang. Salah satu caranya, adalah dengan menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Belawann

“Kami meminta kepada Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution agar dapat menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat serta bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mencari solusi permanen,” ujarnya.

Karena dengan kejadian tersebut, sambung Sudari, para orang tua disana merasa sangat khawatir dan merasa tidak nyaman saat beraktifitas. Karena hal itu, masyarakat merasa sangat dirugikan, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, perisitiwa tawuran antar warga di Kecamatan Medan Belawan akhirnya ditanggapi Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Pasalnya tawuran tersebut bukan lah hal baru, bahkan tawuran tersebut kerap terjadi setiap tahunnya.

Atas kejadian itu, Bobby Nasution pun berharap agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi di masa akan datang, baik di kawasan Belawan maupun Kota Medan pada umumnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bobby pun berjanji berupaya untuk mencari akar permasalahannya.

“Ini akar permasalahannya apa, siapa yang melakukannya. Ini harus betul-betul bisa kita telaah. Apakah benar karena narkoba, apakah benar masalah pendidikan. Itu yang harus diselesaikan, kalau memang itu permasalahannya. Jangan permasalahannya bukan itu, kita selesaikannya permasalahan yang itu,” kata Bobby, Senin (26/7).

Dikatakan Bobby, Pemko Medan akan tetap mencari solusi atas peristiwa kerusuhan di Belawan dengan menelusuri sumber permasalahannya. Sebab, pihaknya tidak ingin gegabah dalam menyelesaikan persoalan dengan cara seremoni belaka. “Kalau narkoba, diberantas narkobanya. Kalau pendidikan, kita beri stimulus-stimulus bagaimana pendidikan di Medan bagian Utara ini harus benar-benar bisa merubah sikap dan pola,” ujarnya.

Menurut Bobby, salah satu penyebab terjadinya tawuran di Belawan adalah karena minimnya ruang berekspresi. Oleh karena itu, Pemko Medan akan memberikan ruang kreasi bagi seluruh masyarakat Kota Medan. “Agar mereka bisa menyalurkan bakatnya ke hal positif sehingga terhindar dari masalah tawuran antar warga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tawuran terakhir terjadi pada Selasa (27/7) malam hingga Rabu, (28/7) dinihari di Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Tindakan tawuran, berujung pada penjarahan dan pengerusakan rumah penduduk.

Kejadian kerusuhan tawuran sudah sering terjadi, namun yang terjadi pada Rabu (28/7) dinihari tersebut merupakan kejadian yang paling parah. Tawuran dimulai pukul 23.00 WIB, hingga subuh pukul 4.00 Wib. Saat itu, suasana di dua Kelurahan tersebut sangat mencekam.

Dari data yang diperoleh, ada 6 Kios hancur dan 1 rumah ibadah Gereja Pentakosta di lingkungan 13 Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan ikut di bom molotov oleh para pelaku tawuran.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara terus melakukan imbauan tentang tertib melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu.

Baik yang dilakukan secara langsung oleh petugas pembaca meter maupun melalui media massa dan media sosial agar pelanggan dapat melakukan pembayaran rekening listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Sebab, tercatat, 352.897 pelanggan di unit kerja PLN UIW Sumut belum bayar listrik.

Senior Manager Niaga & Manajemen Pelanggan PLN UIW Sumut, Chairuddin mengatakan, bagi pelanggan PLN yang belum melakukan pelunasan tagihan listrik (menunggak) di seluruh wilayah kerja PLN Unit Induk Wilayah Sumut, diimbau agar segera melakukan pembayaran rekening listrik sehingga terhindar dari sanksi pemutusan aliran listrik. 

Dikatakan Chairuddin, sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 terdapat 352.897 pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan rekening listrik yang tersebar pada 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Provinsi Sumut. “Diimbau kepada pelanggan yang telat membayar rekening listrik yang disebabkan lupa karena sibuk bekerja dan pelanggan dengan pola membayar rekening yang salah (tidak mengikuti aturan) agar mengikuti Program Migrasi ke Listrik Layanan Prabayar atau Listrik Pintar. Dengan menggunakan listrik Prabayar pelanggan dapat membeli Token listrik dengan pilihan nominal mulai dari Rp20.000, sampai Rp5.000.000,- (disesuaikan dengan daya terpasang),” jelasnya.

Disampaikannya, adapun listrik Prabayar memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah, pemakaian listrik dapat dikendalikan, tidak ada sanksi pemutusan dan denda keterlambatan, tidak dikenakan biaya beban dan biaya E-min, pembelian token listrik dapat disesuaikan dengan kemampuan pelanggan, tidak ada batas masa aktif atas token listrik yang dibeli serta pelanggan dapat lebih menjaga privasi.

“Diharapkan kepada pelanggan yang belum melakukan pembayaran rekening listrik agar segera melakukan pembayaran melalui Loket pembayaran Rekening Listrik, Bank, Kantor Pos, Mini Market Retail atau dapat juga melalui Aplikasi PLN Mobile ataupun E-commerce lainnya  sehingga terhindar dari sanksi pemutusan aliran listrik,” imbau Chairuddin. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru melaksanakan Vaksinasi Massal Tahap kedua kepada masyarakat, di Parkiran Lantai 5 Depan Masjid Plaza Medan Fair, pada Sabtu (24/7) kemarin.

Hal itu dibenarkan Plt Kapolsek Medan Baru AKP Ully Lubis yang memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi Kasium Polsek Medan Baru Leli Nasution, Kasihumas Polsek Medan Baru Aiptu Berlin Sianturi, Personel Polwan Polsek Medan Baru, Personil PHL Polsek Medan Baru, Minggu (25/7) sore.

Ully menyebutkan, bahwa vaksinasi tersebut merupakan lanjutan dari vaksinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada 26 Juni 2021 lalu.Vaksinasi Massal tahap kedua dihadiri Camat Medan Petisah M Agha Novrian, Dokter Indra, Petugas Kecamatan Medan Petisah, serta Karyawan Plaza Medan Fair, selaku panitia Vaksinasi Tahap Kedua dan 49 tenaga medis dari Vaksinator.

“Vaksinasi tahap kedua ini, kita lakukan dengan jumlah yang sama pada vaksinasi tahap satu sebanyak seribu orang,” kata Ully.

Menurutnya, kegiatan vaksinasi massal ini sebagai bentuk menyukseskan program Pemerintah yang bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan Ekonomi di Indonesia khususnya di kota Medan.

Dijelaskannya, proses penyuntikan vaksin tahap kedua masih seperti sebelumnya, dengan melalui beberapa tahapan, yaitu penerima vaksin harus mendaftar dan melakukan beberapa tahapan seperti pengecekan suhu, mencuci tangan dan pemeriksaan tensi serta dilakukan skrining oleh dokter yang telah ditunjuk.”Jika sudah dinyatakan siap dan setuju, maka peserta langsung dilakukan penyuntikan vaksin oleh petugas medis,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin, lanjutnya, dapat observasi/ beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan selama 30 menit sebelum melanjutkan aktivitasnya, dan selanjutnya peserta melakukan pendaftaran akhir yang dilakukan oleh personel Polwan Polsek Medan Baru.”Vaksinasi massal tahap kedua itu berjalan lancar. Bahkan masyarakat antusias dalam mengikuti vaksinasi tersebut,” pungkasnya. (mag-1/ila)