MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi kembali mengingatkan, kasus Covid-19 di Sumut saat ini relatif masih tinggi. Karenanya, para bupati dan wali kota diminta lebih serius dalam penanganan Covid-19, termasuk meningkatkan kedisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes).

Berdasarkan data Selasa (27/7), kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertambah 1.408 orang. Penambahan kasus baru ini merupakan angka tertinggi kedua secara nasional.

Angka penambahan tersebut, berdasarkan data harian milik Kemenkes RI yang disampaikan BNPB. Dengan penambahan itu, saat ini total kasus positif Covid-19 di Sumut naik dari 53.091 menjadi 54.499 orang. Sumut juga tercatat menjadi daerah kesembilan tertinggi yang menyumbangkan total 45.203 kasus baru nasional.

Sedangkan untuk kasus sembuh, Sumut memperoleh penambahan 550 orang, sehingga total warga Sumut yang kembali sehat dari Covid-19 naik dari 38.234 menjadi 38.784 orang. Namun dengan jumlah itu Sumut hanya menjadi provinsi ke-12 yang menyumbangkan 47.128 kasus sembuh di Indonesia.

Kemudian, untuk kasus kematian, Sumut memperoleh penambahan 17 orang sehingga total kasusnya naik dari 1.387 menjadi 1.404 orang. Sumut menjadi provinsi ke-14 tertinggi bersama empat provinsi lainnya dalam menyumbangkan 2.069 kasus baru kematian. Dengan demikian, dari data-data tersebut, kini kasus aktif Covid-19 di Sumut melonjak dari 13.470 orang menjadi 14.311 orang.

Sementara, meski kasus positif Covid-19 di Sumut terus mengalami kenaikan, kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) yang tersedia di rumah sakit masih tetap tersedia. Berdasarkan data milik Pemprov Sumut pertanggal 26 Juli 2021, persentase BOR Sumut hanya mengalami kenaikan enam persen menjadi 64 persen dari hari sebelumnya.

Adapun untuk BOR Covid-19 di Sumut yang kapasitasnya sudah 100 persen hanya terjadi di Kabupaten Samosir. Kemudian diikuti Tapanuli Utara 94 persen, Karo 84 persen, Toba 83 persen, Dairi 78 persen, serta Medan dan Deliserdang 73 persen.

Selanjutnya untuk BOR isolasi Covid-19, keterisiannya mencapai 100 persen hanya terjadi di Kabupaten Samosir dan Toba. Kemudian diikuti Tapanuli Utara dengan ketirisan 93 persen, Karo 87 persen, Dairi 79 persen, Medan 74 persen dan Deliserdang 73 persen.

Terakhir, untuk BOR ICU Covid-19 yang keterisiannya mencapai 100 persen terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Kota Medan sendiri keterisiannya sebesar 68 persen, Deliserdang 64 persen, Sibolga 50 persen, Pematangsiantar 42 persen, Karo 38 persen, Binjai 25 persen dan Langkat 14 persen.

Menyikapi data kasus Covid-19 di Sumut, Gubsu Edy Rahmayadi meminta seluruh kepala daerah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, hingga penanganan risiko terburuk sekalipun. “Saya mohon ini semua digerakkan, untuk mau menggerakkan rakyat. Kalau tidak, ini tak selesai-selesai. BOR kita meningkat terus. Nanti kita tak mampu menanganinya kalau ini hanya kita diamkan,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Penanganan Lonjakan Kasus dan Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (27/7).

Hadir dalam rapat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Bupati Karo Corry Sebayang, dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah diwakili kepala Dinas Kesehatan. Secara daring, turut hadir dalam rakor bupati/wali kota di luar kawasan Mebidangro.

Edy meminta kepala daerah se-Sumut agar gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Mengingatkan masyarakat agar memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak sangat penting selama pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, termasuk Sumut. “Saya mohon dengan segala hormat kepada bupati dan wali kota, ajak masyarakat untuk pakai masker. Kalau itu tidak dilakukan, virus corona tak akan selesai,” tegasnya.

“Dan saya mulai khawatir…” kata Edy. Suasana rakor sempat hening beberapa detik setelah pernyataan itu. Tetapi Edy tidak melanjutkan pernyataannya tersebut.

Lebih lanjut Edy pun meminta agar dilakukan penyekatan-penyekatan yang bersifat mikro, namun harus dengan cara humanis. “Menganjurkan semua rakyat, taat menggunakan masker, mengatur jarak dan menghindari keramaian. Ulangi cuci tangan setiap saat dengan menggunakan sabun. Saya harap ini tak berulang-ulang kita sampaikan,” sebut Edy lagi.

Gubsu pun meminta agar bupati dan wali kota melibatkan camat, lurah, kepala desa, maupun masing-masing Forkopimda dalam menangani wabah ini. Begitupun tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam menyosialisasikan prokes kepada masyarakat di daerah.

Ia menekankan, penerapan prokes tak bisa ditawar. “Saya mau kita bersama-sama turun. Kalau tidak, tak pernah selesai ini,” tambahnya.

Edy pun menyampaikan kepada kepala daerah agar mengalokasikan 8 persen APBD dari masing-masing kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19. Termasuk untuk jaring pengaman sosial (JPS). Itu bisa dilakukan karena sebelumnya telah diinstruksikan oleh menteri dalam negeri.

Cepat Kirim Data

Pada kesempatan itu, Gubsu juga meminta kerjasama pemda dan seluruh unsur Forkopimda di 23 kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan pemerintah pusat selama PPKM Lanjutan secara tepat sasaran. Ada sejumlah paket bantuan dari pemerintah selama pemberlakuan PPKM lanjutan di daerah level 4 dan level 3. Disebut Edy, pertama akan ada penambahan penerima kartu sembako dengan jumlah bantuan sebesar Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan.

Edy mengatakan, Pemprovsu akan mengajukan penerima kartu sembako ini ke pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian. Calon penerima yang diajukan merupakan usulan dari pemkab dan pemko. “Tolong perhatikan. Cepat kirim (data) ke provinsi, biar diajukan ke Menko Perekonomian,” tegasnya.

Kemudian, akan ada juga bantuan subsidi kuota internet dari Agustus-Desember. Subsidi listrik mulai Oktober-Desember serta subsidi upah bagi pekerja terdampak PPKM dengan upah dibawah Rp3,5 juta per bulan berdasarkan laporan di BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu ada bantuan beras 10 kg serta bantuan untuk UMKM yakni pedagang kecil dan pedagang kaki lima sebesar Rp1,2 juta. Seluruh calon penerima bantuan pemerintah ini merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan melalui pemerintah provinsi. Ia berharap ini menjadi perhatian serius. “Bantuan ini sering jadi persoalan di daerah. Ini sulitnya kita. Untuk itu perlunya kepedulian dan kerjasama pemerintah daerah dan Forkopimda-nya” ujarnya.

Varian Baru

Kesempatan itu, Edy turut mengungkapkan bahwa ada seorang warga Medan sempat terpapar varian Delta dan harus menjalani perawatan di RS Bunda Thamrin Medan. Namun, warga dimaksud kini telah dinyatakan sembuh, usai mendapat perawatan serius oleh tim medis. “Ini juga kita ikuti. Kita kejar testingnya. Kontak-kontak eratnya. Dan kami juga tidak mendiamkan, tapi selama ini kami tidak mau ekspose, agar tidak membuat orang lain stres,” ujarnya.

Mengetahui hal itu, tim medis lalu mengisolasi ketat pasien tersebut. Tak sampai di situ, ungkap Edy, tim medis pun langsung bergerak cepat bekerjasama dengan para ahli dari USU, langsung melacak kontak erat sang pasien.

Sebab, menurutnya, varian Delta bisa menularkan delapan kali lebih cepat dari Covid-19 umumnya. Dan dari hasil pelacakan yang telah dilakukan, tak satu pun ditemukan warga lainnya turut tertular varian Delta. “Sementara oleh ahlinya tidak ada penularan kepada orang lain. Dan orang itu sudah sembuh satu bulan yang lalu. Kita berharap itu tidak ada lagi (kasus varian Delta). Tetapi tenaga medis dan ahli terus menelusuri ini,” ungkap mantan Pangkostrad itu. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PENYEKATAN atau pengalihan arus lalulintas akan terus dilakukan selama lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi di Kota Medan. Baik di pintu masuk, maupun di inti kota akan tetap dilakukan, dalam rangka membatasi mobilisasi warga.

“Penyekatan tetap dilakukan karena yang harus dihindari adalah kerumunan. Dibatasi yang tidak perlu,” kata Wali Kota Medan, Bobby Nasution menjawab wartawan usai rakor bersama Gubsu Edy Rahmayadi soal penanganan lonjakan kasus dan pelaksanaan PPKM Mikro di Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (27/7)n

Diakui Bobby, pengalihan arus lalulintas yang dikeluhkan masyarakat tersebut memang bertujuan membuat warga malas untuk keluar rumah. Sehingga harapannya, penularan wabah Corona tidak semakin meningkat. “Ini juga nanti yang akan mengeliminasi sendiri. Kalau hanya untuk mutar-mutar gak jelas nanti capek. Kalau nanti dia gak ada kepentingan khusus, nanti malas. Itu tujuannya,” ungkap dia.

Pemberlakuan PPKM Lanjutan ini menurut Bobby, ada kelonggaran seperti di tempat-tempat makan namun bukan berarti jadi membuat lengah. “Ini adalah masa pembelajaran bagi masyarakat. Ini masa training setelah masa PPKM Darurat kemarin itu ketat sekali. Intinya prokes harus diterapkan dengan baik. Ini ada kelonggaran boleh 20 menit makan di tempat. Kita lihat selama 20 menit itu pelaku usaha yang sudah kita training untuk mengikuti prokes selama PPKM darurat setelah dilonggarkan, ikut prokes gak,” kata mantu Presiden Joko Widodo itu.

“Mau tidak mau, PPKM ini akan seperti ini terus. Kalau ini dipelonggar efektivitasnya bisa kita lihat, makin banyak masyarakat kita mengikuti prokes berarti ke depannya PPKM level 4 kita doakan sama-sama bisa hilang,” sambungnya.

Mengenai jaring pengaman sosial (JPS) di masa PPKM Darurat, ia menyebut sudah mulai disalurkan pihaknya. Baik bantuan dari APBN atau pusat, maupun APBD. Bentuknya juga macam-macam. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan lainnya.

“Termasuk keringanan pembayaran listrik seperti yang disampaikan tadi oleh bapak gubernur, kami akan kembali data warga Medan sebagai penerima manfaatnya. Artinya jika diperlukan untuk penambahan, akan kami siapkan bantuan tersebut,” pungkasnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DI tengah gencarnya vaksinasi massal kepada masyarakat, Pemko Medan saat ini mengalami kesulitan dalam menyediakan stok vaksin. Padahal saat ini, antusias masyarakat Kota Medan untuk divaksin terbilang sangat tinggi.

“Vaksin hari ini, kami katakan memang punya Pemko saja tinggal 9 ribu dosis. Sedangkan target vaksinasi kita per hari 10 ribu. Kemarin, masuk ke kita hanya seribu dosis, tak sampai satu hari habis,” kata Wali Kota Medan, Bobby Nasution kepada wartawan, Selasa (27/7).

Untuk itu, lanjut Bobby, vaksinasi akan terus difokuskan untuk vaksin dosis kedua. Namun Pemko Medan meyakinkan, stok vaksin akan kembali stabil pada Bulan Agustus mendatang. “Hari ini bukan hanya Pemko Medan, TNI/Polri, penyedia jasa keuangan seperti OJK, BI, juga sudah bisa (melakukan vaksinasi). Semuanya hari ini kolaborasi gotong royong untuk memvaksin. Namun vaksinnya mana? Kan gitu. Nah ini yang disampaikan ke kita semua, Bulan Agustus vaksin ini kurang lebih akan stabil, mudah-mudahan bisa stabil,” lanjutnya.

Hal ini jugalah, tutur Bobby, yang membuat Kota Medan masuk dalam kategori PPKM Darurat atau PPKM Level IV. “Untuk mengimbangi, karena kemarin Pulau Jawa dan Pulau Bali ditetapkan duluan sebagai PPKM Darurat, jadi semua terfokus ke sana, termasuk vaksin nya. Untuk mengimbangi itu, makanya dibuat PPKM Darurat di luar Pulau Jawa dan Bali, termasuk Kota Medan,” ungkapnya.

Apresiasi Kejatisu

Di sisi lain, Bobby Nasution memberikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang telah menggelar vaksinasi massal di Kota Medan. Vaksinasi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke -61 ini diharapkan dapat menggenjot program vaksinasi massal sehingga semakin tercapai Herd Immunity masyarakat dan dapat memutuskan mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di ibu Kota Provinsi Sumut.

“Saya berharap kegiatan ini akan semakin tercapainya herd immunity masyarakat. Apalagi Kota Medan saat ini masuk dalam kategori PPKM level 4, tentunya untuk dapat menekan penyebaran Virus Covid-19 dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini merupakan wujud dukungan untuk memutuskan mata rantai penularan,” kata Bobby saat meninjau vaksinasi massal di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan Johor, Selasa (27/7).

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu menjelaskan, vaksinasi massal ini digelar dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke -61. Selain itu kegiatan ini juga merupakan wujud bentuk dukungan yang diberikan Kejaksaan dalam pelaksanaan Vaksinasi yang dilakukan Pemerintah, dengan harapan dapat membentuk kekebalan tubuh masyarakat terhadap virus Covid-19. “Vaksinasi ini menargetkan 2.000 orang dari semua kalangan. Ini merupakan tahap kedua dimana di akhir bulan Juni kemarin telah dilakukan vaksinasi tahap pertama. Namun yang terpenting adalah masyarakat harus dapat menerapkan Protokol Kesehatan yakni 5 M, terlebih Kota Medan saat ini merupakan wilayah PPKM level 4. Selain itu empati diantara masyarakat juga harus ditimbulkan khususnya bagi warga yang terpapar Covid-19,” kata Kajati Sumut.

Sementara, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan, saat ini jumlah masyarakat Sumut yang telah divaksin tahap pertama sekitar 14 persen sedangkan untuk tahap kedua hanya sekitar 7 persen. Meskipun demikian Pemprovsu dan Pemerintah Daerah serta dibantu Forkopimda termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melaksanakan program Vaksinasi untuk masyarakat Sumut. Dengan harapan lanjut Edy, sebanyak 70 persen masyarakat Sumut harus mendapatkan suntikan Vaksin. “Kita akan mengambil bola dan memprioritaskan daerah yang paling banyak terpapar virus Covid-19 atau yang menerapkan PPKM berdasarkan level untuk dilaksanakannya program Vaksinasi,” Jelas Gubsu. (map/prn)