PANAS
Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos bakal melakoni duel panas di matchday 2 Grup F Euro 2020. Laga ini bakal menjadi penentu bagi kedua tim.
SUMUTPOS.CO – JUARA bertahan Portugal, akan berhadapan dengan Jerman di matchday 2 Grup F Euro 2020, Sabtu (19/6) malam pukul 23.00 WIB. Big match yang akan digelar di Allianz Arena, Munchen ini, menjadi laga penentu bagi kedua tim untuk lolos ke fase 16 besar.
PANAS: Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos bakal melakoni duel panas di matchday 2 Grup F Euro 2020. Laga ini bakal menjadi penentu bagi kedua tim.
Peluang Jerman menjadi wakil Grup F di fase 16 besar menipis setelah kalah 0-1 gegara gol bunuh diri Mats Hummels, saat meladeni Prancis. Tim asuhan Joachim Löw tak mampu mencetak gol ke gawang lawan meskipun bermain di negara sendiri.
Padahal, menurut data Whoscored, Jerman sebenarnya melepaskan 10 kali tembakan ke arah gawang Prancis. Namun, hanya satu tembakan yang bisa tepat sasaran. Andai kalah lagi di depan publik pendukungnya, peluang Jerman pun bisa semakin berat lagi untuk melangkah ke fase selanjutnya.
Meski begitu, Löw meyakini, anak asuhnya bisa mengalahkan juara Piala Eropa 2016 itu. “Ambisi dan determinasi tim tetap menjadi ciri kami. Maka, kami tahu cara membalikkan keadaan. Jika kami bisa lebih agresif lagi di lini depan, kami yakin bisa mengalahkan Portugal,” ucap Löw, dikutip laman resmi UEFA.
Dengan raihan nol poin, tantangan bagi Thomas Muller dan kawan-kawan dalam laga menghadapi Portugal tentu lebih berat dibandingkan pertandingan perdana mereka di Piala Eropa. Apalagi, jika menilik performa Portugal ketika menghajar Hongaria dengan skor 0-3 pada 15 Juni lalu.
Saat menghadapi Hongaria, Selecao das Quinas (julukan Timnas Portugal) sempat kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Namun, pada 10 menit terakhir, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa melesakkan 3 gol kemenangan timnya.
Berada di puncak klasemen Grup F, tim besutan Fernando Santos berpeluang melanjutkan raihan impresif saat beradu kekuatan dengan Jerman. Santos berharap pasukan arahannya mampu tampil konsisten selama jalannya turnamen antarnegara Eropa tersebut.
“Kami memulai dengan hasil kemenangan. Tetapi, itu hanya tiga poin awal. Kami masih memiliki 2 pertandingan yang penting untuk dijalani. Ini EURO dan kami mesti tampil konsisten,” ujar Santos. Kemenangan dalam penampilan kedua bisa menjadi modal penting bagi Portugal sebelum tampil dalam laga penutup fase grup, yakni melawan Prancis pada 24 Juni mendatang. (trt)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan untuk menggeser dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. Para aparatur sipil negara (ASN) pun untuk sementara dilarang mengambil hak cuti mereka di hari ‘kejepit’.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang belum membaik. “Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama,” kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6).
Hari libur nasional yang digeser yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021, digeser sehari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, digeser ke Hari Rabu 20 Oktober 2021. Sementara untuk cuti bersama yang ditiadakan yakni pada Jumat, 24 Desember 2021 atau jelang peringatan Hari Natal yang jatuh pada Sabtu, 25 Desember. “Jadi libur cuti bersama Natal pada 24 Desember ditiadakan,” kata Muhadjir.
Ia mengatakan, keputusan tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hal senada disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Kata dia, keputusan yang diambil pemerintah perlu dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Ini harus dipahami sebagai bagaimana pemerintah ini memahami psikologi dan kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun pandemi masih ada di mana-mana, tetapi hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada umat agama,” jelasnya.
“Demikian pula dengan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari pandemi Covid-19,” tambah Gus Menteri, panggilan akrabnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menurunkan kasus Covid-19 yang terus merebak atau merupakan klaster libur lebaran. “Ikhtiar pemerintah ini saya kira sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan seperti vaksinasi dan terus mengkampanyekan protokol kesehatan,” tandasnya.
Cuti ASN Sementara Ditiadakan
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada dasarnya aparatur sipil negara (ASN) mempunyai hak cuti perorangan. Namun, hak tersebut sementara ditiadakan. “Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan,” kata Tjahjo Kumolo dalam telekonferensi pers, Jumat (18/6).
Pasalnya, dua hari libur nasional itu jatuh pada Selasa, hal ini pun rentan dimanfaatkan oleh ASN untuk liburan. Mengingat bahwa kasus yang melonjak drastis ini akibat libur lebaran 2021, pemerintah tidak ingin ada kejadian seperti hal tersebut kembali terjadi.
“Istilah cuti bersama tidak ada, semua konsentrasi, semua untuk menjaga kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan pak Menko (Muhadjir Effendty) bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 yang ada,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) MenPAB-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru masih berlaku. “Tidak diperkenankan kantor-kantor ASN tutup atau lockdown, karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan dan beroperasi,” ujar dia.
Meskipun begitu, masing-masing kementerian/lembaga (K/L), instansi dan pemerintah daerah (pemda) yang berada di zona merah di daerah bisa memperkerjakan 50 persen hingga 75 persen karyawannya bekerja di rumah. “Atau kalau memang satu kantor stafnya banyak kena musibah positif itu bisa 10 persen, tidak masalah, tapi bergiliran kantor tidak tutup karena lebih banyak pandemi Covid-19 itu datangnya dari luar perkantoran,” ungkap Tjahjo. (kps/cnn/jpc)
VAKSINASI: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Direktur Pelaksana Inalum Sophia Isabella Wattimena meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Jumat (18/6). DOK INALUM FOR SUMUT POS.
KUALA TANJUNG, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) dan Panglima Kodam I Bukit Barisan, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum, Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jumat (18/6). Vaksinasi massal ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Juni 2021, dengan target sebanyak 3.000 peserta.
VAKSINASI: Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Direktur Pelaksana Inalum Sophia Isabella Wattimena meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kompleks Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Jumat (18/6). DOK INALUM FOR SUMUT POS.
Vaksinasi ini dikhususkan untuk lansia dan petugas pelayanan publik serta masyarakat Kabupaten Batu Bara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak MSi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap Covid-19 walaupun sudah divaksin.
“Puji syukur vaksinasi ini dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Batubara dengan dukungan seluruh stakeholder termasuk Inalum. Kami mengimbau seluruh masyarakat yang sudah divaksin agar tetap berhati-hati terhadap Covid-19,” kata Kapolda.
Sementara, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Hassanudin SIP MM mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga 5M. “Pasca-vaksinasi ini kami mengimbau agar seluruh masyarakat tetap menjaga 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dalam berkegiatan,” terang Hassanudin.
Direktur Pelaksana Inalum, Sophia Isabella Wattimena yang hadir mendampingi mengatakan, Inalum mendukung penuh pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Kabupaten Batubara. “Melalui sinergi dengan Poldasu, Kodam I BB, Pemkab Batubara dan seluruh stakeholder yang terlibat, kami berharap pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan efektif mencegah penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Batu Bara,” kata Sophia.
Lebih lanjut, Bupati Batubara Ir H Zahir MAP dalam sambutannya juga berharap program vaksinasi dapat terus dijalankan hingga seluruh masyarakat Batubara menerima vaksin. “Program vaksinasi ini diharapkan tidak berhenti disini, kami akan terus berusaha dan bersinergi dengan pihak terkait agar seluruh masyarakat Batubara dapat segera menerima vaksin,” jelas Zahir.
Dalam peninjauan vaksinasi massal tersebut turut hadir Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis SH MH, Dandim 0208 Asahan, Letkol Inf Sri Marantika Beruh SSos, Danlanal Tanjungbalai-Asahan, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, Ketua DPRD Batubara M Safi’i SH, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima SE, Kadis Kesehatan Batubara drg Wahid Khusyairi MM, Dirut RSUD Batubara dr Guruh Wahyu Nugraha beserta para pemangku kepentingan lainnya.(rel)
PROTES: Puluhan orangtua calon siswa yang mendaftar pada PPDB online untuk tingkat SMA mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumut di Jalan Cik Ditiro, Jumat (18/6). Mereka memprotes amburadulnya sistem PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut tahun ini.bagus/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kacaunya penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online untuk tingkat SMA, menuai protes dari para orangtua calon siswa. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut di Jalan Cik Ditiro Medan, untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan atas proses PPDB jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi atau perpindahan orangtua. Mereka pun mendesak agar PPDB online tingkat SMA diulang.
PROTES: Puluhan orangtua calon siswa yang mendaftar pada PPDB online untuk tingkat SMA mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumut di Jalan Cik Ditiro, Jumat (18/6). Mereka memprotes amburadulnya sistem PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut tahun ini.bagus/SUMUT POS.
Para orangtua calon siswa yang protes, langsung diarahkan ke Aula Amir Hamzah yang menjadi posko pengaduan PPDB Sumut. Di sana, mereka mengungkapkan keluhannya kepada panitia PPDB.
“Kami sudah dua hari di sini. Kami terkejut dengan pengumuman hasil PPDB jalur afirmasi dan pretasi. Ada yang satu jam sebelumnya dinyatakan lulus, kemudian dinyatakan tidak lulus. Ada juga yang dinyatakan tidak lulus, tapi nilainya tinggi,” kata Endriko Sihombing, orangtua calon siswa.
Menurutnya, proses PPDB jalur afirmasi dan pretasi ini berjalan kacau. Pasalnya, sampai hari ini rangking untuk jalur prestasi tidak bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan Sumut. Bahkan jalur zonasi pun, sistem sudah tidak berfungsi. “Makanya kita tadi sepakat kita minta jalur prestasi dan afirmasi diulang kembali. Diulang dari awal pendaftarannya dan saran kami dilakukan secara manual,” tandas Endriko.
Fransiskus Lumbansiantar, orangtua calon siswa lainnya mengatakan, anaknya yang mempunyai nilai tinggi malah dinyatakan tidak lulus. Sedangkan temannya, yang mempunyai nilai lebih rendah dinyatakan lulus. “Saya komplain ke sekolahnya. Mereka mengatakan, semua prosedur dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Mereka hanya bersifat mengkonfirmasi saja. Bahkan mereka mengatakan, data atas nama anak saya tidak ada di sana. Itu yang saya pertanyakan, mengapa keluar bukti tanda registrasi anak saya kalau dia sudah meregistrasi secara baik, tetapi datanya kok tidak ada,” bebernya.
Senada dengan orang tua peserta PPDB lainnya, Fransiskus juga meminta agar PPDB jalur afirmasi dan pretasi ini diulang. “Maka kami minta PPDB 2021 ini diulang, karena sistemnya amburadul. Pertama, website sangat payah dibuka. Kedua, transparansinya kurang. Sistem perangkingannya pun kita tidak mengerti,” bebernya.
Terpisah, Mohammad Ikhsan selaku Ketua PPDB Sumut saat dikonfirmasi mengatakan, mereka masih akan melakukan koordinasi dengan Kadis Pendidikan terkait hal itu. Keputusan itu, sebut Ikhsan, akan mereka sampaikan pada Senin (21/6) pekan depan. “Pengumuman diperpanjang jadi tangggal 24 Juni. Pertanyaan semua orangtua tadi, apakah dibuat secara manual itu nanti tanggal 21 keputusannya,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Prof Wan Syafruddin menjelaskan, PPDB dari tiga jalur yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dengan sistem penilaian 70 peresen dari nilai rapor dan 30 persen dari akreditasi sekolah asal. “Jadi bukan mutlak dari nilai rapor,” ungkap Syafruddin kepada wartawan di Medan, Jumat (18/6).
Syafuddin menjelaskan, pihaknya tetap mengakomodir semua keluhan orangtua calon siswa dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait PPDB ini. “Seluruh aspirasi dari para orang tua siswa akan kita tindak lanjuti. Kasus ini tidak boleh terjadi lagi. Kita akan perbaiki semua sistemnya serta sosialiasinya akan dimaksimalkan. Sehingga tidak ada lagi informasi soal PPDB yang tidak sampai ke masyarakat, “ terangnya.
Sebelumnya, Disdik Provinsi Sumut mengumumkan hasil PPDB online tingkat SMA tahun 2021. Dengan total yang lulus sebanyak 22.227 peserta. Adapun rincian jumlah peserta didik yang lulus PPDB online yakni, untuk jalur afirmasi, dari yang mendaftar sebanyak 16.262 peserta, yang diterima sebanyak 11.604 peserta. Kemudian jalur zonasi atau perpindahan orangtua/wali siswa, yang mendaftar 697 peserta, yang diterima 603 peserta. Dan untuk jalur prestasi akademik, pendaftar sebanyak 20.585 orang, diterima 9.411 orang. Dan jalur prestasi nonakademik, pendaftar 857 orang, diterima 609 orang. Dengan begitu, total pendaftar sebanyak 38.401 orang dan yang diterima sebanyak 22.227 orang.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar serius menangani persoalan carut marutnya PPDB online tahun ini. “Saya meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mengambil tindakan cepat yang solutif untuk mengatasi kekacauan pelaksanaan PPDB tingakat SMA sederajat yang saat ini terjadi di Sumut,” katanya melalui pernyataan tertulis, kemarin.
Pelaksanaan PPDB tingkat SMA sederajat di Sumut, tegasnya sangat kacau. Itu erlihat dari sejak pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua yang akhirnya diperpanjang. Begitu juga dengan pengumuman. “Pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Sumut ini sangat kacau. Ini terlihat sejak proses pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua pada 7-9 Juni. Akhirnya diperpanjang dan sampai saat ini hasilnya belum di umumkan. Sementara sesuai tahapan pendaftaran jalur zonasi sudah dilakukan tapi tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Abyadi mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat atau orangtua siswa tentang aburadulnya pelaksanaan PPDB online yang dilaksanakan Disdik Sumut ini. Berdasarkan laporan diterima Ombudsman, peserta PPDB mengalami stres. Karena pengumuman yang tidak pasti. Apa lagi, hal ini menyangkut masa depan mereka. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Sumatera Utara memastikan, petugas mereka akan mengawasi pemilih yang tidak mendapat C Pemberitahuan untuk memilih pada dua tempat pemungutan suara ulang di TPS 007 dan 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (19/6).
Syafrida Rahmawati Rasahan, Ketua Bawaslu Sumut.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, pemilih yang tidak mendapat C Pemberitahuan dari jajaran KPU setempat yakni KPPS, wajib menunjukkan e-KTP atau surat keterangan identitas sebagai syarat memilih.
“Kami sejak awal pekan sudah turun (ke Labuhanbatu), dari mulai mereka mendistribusikan data pemilih, menekankan kepada KPU bahwa berdasarkan putusan MK berkenaan dengan penggunaan hak pilih yang tidak sesuai Undang-undang (pemilih menggunakan kartu keluarga), untuk memastikan undangan memilih tersebut harus sampai ke pemilih,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (18/6).
Hal kedua, jika masih ada pemilih yang tidak memiliki e-KTP, masyarakat diminta mengurus suket atau pengganti e-KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. “Sehingga bagi pemilih yang tidak memiliki undangan memilih, e-KTP maupun suket tidak dibenarkan memilih. Ini sudah kami tekankan juga ke KPU, tim pemenangan pasangan calon, dan pemda,” katanya.
Pihaknya secara seksama akan mengawasi pelaksanaan PSU kedua kalinya di Labuhanbatu ini, terutama yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KK sebagai syarat memilih. “Kalau perlu difoto jika masih ada yang memakai dokumen itu untuk memilih, dan ini yang akan jajaran kami awasi dan ingatkan pihak penyelenggara nantinya. Tentu petugas ad hoc kami akan berada di dua TPS untuk mengawasi itu. Mudah-mudahan setelah PSU ini tidak ada masalah lagi di Labuhan Batu,” ujarnya seraya menyebut persiapan PSU sudah berlangsung dengan baik.
Syafrida juga berharap agar jajaran KPU terkhusus KPU Labuhan Batu, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. “Apalagi kan mereka sudah sering melaksanakan rapat-rapat koordinasi bersama stakeholder terkait lainnya. Regulasinya pun sudah jelas. Kami harap KPU tidak berubah-ubah lagi dari rakor itu, karena seluruh stakeholder juga sudah sepakat,” tegasnya.
Diketahui, PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK pada 3 Juni 2021, yang dalam persidangan menemukan fakta bahwa ada sebanyak delapan pemilih di dua TPS yang menggunakan hak pilih dengan membawa KK.
Mengantisipasi hal serupa terulang kembali dan kemungkinan adanya kendala yang bakal dihadapi oleh KPU Labuhanbatu, maka komisioner dari KPU RI dan KPU Sumut turun langsung ke daerah itu melakukan supervisi. “Inikan cuma dua TPS, kami sudah di Labuhanbatu bersama KPU RI mensupervisi pelaksanaan PSU,” kata Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin.
Selain itu, demi memastikan kelancaran pelaksanaan PSU Pilkada Labuhanbatu, pihaknya dan KPU RI akan datang memantau langsung jalannya prosesi PSU di dua TPS. “Dan kami akan berada di dua TPS itu bersama KPU RI memantau pelaksanaan PSU,” sebutnya.
Terkait persiapan teknis, Herdensi mengungkapkan sudah dipersiapkan secara maksimal oleh KPU Labuhanbatu. “PSU besok (Sabtu) KPU Labuhanbatu sudah mempersiapkan semuanya. Dari sosialisasi kepada pemilih, mengantar C Permberitahuan dan logistik,” ujarnya.
Pilih Sesuai Hati Nurani
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, melalui Asisten Pemerintahan, Muhammad Fitriyus mengimbau masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS di Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020, diimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan bertanggung jawab. “Kepada masyarakat agar mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, melalui Asisten Pemerintahan, Muhammad Fitriyus, kepada wartawan di Medan, Jumat (18/6).
Sebagaimana diketahui, PSU di 2 TPS pada Pilkada Labuhanbatu, yakni TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, digelar Sabtu (19/06/2021). PSU itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 3 Juni 2021 atas hasil penghitungan suara pada PSU di 9 TPS Pilkada Labuhanbatu yangtelah berlangsung pada 24 April 2021 lalu.
Sebanyak 941 pemilih (Daftar Pemilih Tetap) akan kembali menentukan pilihannya terhadap 2 pasangan calon, yakni Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar, dan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faisal Amri Siregar.
Gubernur Sumut, kata Fitriyus, menginginkan PSU di 2 TPS Pilkada Labuhanbatu itu berjalan dengan baik dan lancar. “Jangan berkonfliklah, semua kita bersaudara, hanya pada pilihan yang berbeda, dan itu wajar dalam demokrasi, itulah warna demokrasi itu,” ujarnya.
Dan terhadap oknum yang ingin menciderai pesta demokrasi dengan bermain uang (money politik), juga diimbau agar dihindari masyarakat. Kekurangan-kekurangan selama ini yang membuat Pilkada Labuhanbatu diulang di beberapa TPS, diharapkan jangan terjadi lagi.
Selain itu, ujar Fitriyus, diminta kepada kedua pasangan beserta tim seluruh pendukung, untuk sama-sama mensukseskan PSU di 2 TPS tersebut. Diminta juga agar masing-masing siap menang dan siap kalah.
Pemprov Sumut meyakini pihak KPU selaku peyelenggara, Bawaslu selaku pengawas dan aparat keamanan termasuk Pemkab Labuhanbatu, akan melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. “Karena itulah masyarakat yang mempunyai hak pilih, silahkan datang ke TPS. Jangan takut, hak memilih anda dijamin keamanannya. Sekali lagi pilihlah pemimpin dengan motivasi yang ikhlas, sesuai hati nurani,” tambah Fitriyus. (prn/mbc)
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).pran hasibuan/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO — Tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tentu tak dapat dipisahkan dalam hal pembangunan. Filosopi inilah yang dipakai dan coba diterapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi.
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).pran hasibuan/sumut pos.
“Kami mengajak masyarakat berpenghasilan lebih untuk ‘marharoan bolon’ atau gotong royong memperbaiki infrastruktur. Dengan menggali berbagai potensi yang ada, pemerintah bersama pengusaha dan rakyat bersama-sama memperbaiki jalan rusak (di Simalungun),” kata Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi menjawab wartawan usai menghadiri kunjungan kerja khusus Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (17/6) sore.
Kabupaten Simalungun, ungkap Zonny, memiliki luas jalan 1.800 km. Namun sekitar 1.003 km dalam kondisi rusak parah. Pihaknya berharap, ketika filosofi tripartit ini berjalan dengan baik, laju kendaraan bermotor dapat lebih baik lagi dirasakan oleh masyarakat.
“Artinya paling tidak, dari kecepatan 10-20 km/jam, setelah diperbaiki laju kendaraan bermotor bisa 40 ke 60 km/jam. Bahkan sebelum saya ke Medan, saya melihat jalan di Desa Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar menuju Tugu Sujono, sedang diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat berpenghasilan lebih membantu Pemkab Simalungun memperbaiki jalan rusak ini, yaitu dalam bentuk pengadaan transportasi materialnya.
Pihaknya berkomitmen dalam target 100 hari kerja bersama Bupati Radiapoh Sinaga, sudah terlihat progresnya. Di mana dilakukan secara simultan per kecamatan yang ada.
“Apakah itu ruas ruas jalan penting kabupaten maupun provinsi sekalipun mesti ditangani. Termasuk ruas jalan provinsi di Simalungun masih banyak yang rusak kondisinya,” kata mantan pejabat eselon II Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumut tersebut.
Sedangkan kepada kalangan pengusaha, Pemkab Simalungun turut mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada di Simalungun menggelontorkan dana corporate social responsibility-nya guna mendukung sektor ekonomi, kesehatan dan juga infrastruktur.
“Ya, perusahaan perusahaan yang ada di Simalungun kami imbau agar memerhatikan jalan-jalan di wilayah perkebunan, di mana jalan itu juga menjadi akses utama masyarakat sekitar,” tegas Zonny.
Ikhtiar ini, menurut dia, mengingat dalam tahun ini ia bersama Bupati Radiapoh hanya melakukan pekerjaan sesuai dana dan program yang telah dianggarkan pada APBD.
“Oleh karenanya kami harus bekerja cepat memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami juga minta tidak ada pungutan apapun yang dilakukan ASN untuk pelayanan publik. Kecuali yang tertera sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (prn/ram)
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di pulau Hinako dan Desa sekitarnya mengeluhkan jembatan dermaga Hinako yang rusak. Padahal, jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga setempat dan sekitarnya.
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).
Gideon, warga di Pulau Hinako yang berprofesi sebagai nelayan ini mengatakan, kerusakan jembatan diakibatkan oleh cuaca, seperti gelombang pasang yang menghantam. Sehingga dermaga Hinako tersebut lama kelamaan menjadi rapuh.
“Sudah Beberapa Minggu ini tidak ada perbaikan sampai saat ini. Kami berharap kepada pemerintah baik dari desa maupaun pemerintah Kabupaten Nias Barat memperhatikan, karena jembatan Hinako ini satu satunya jembatan yang selalu dimanfaatkan oleh warga sekitarnya,” ungkapnya, Jumat (18/6).
Gideon menyampaikan agar perbaikan jembatan ini jangan sampai menghambat aktivitas warga pulau, karena warga pulau harus sangat berhati-hati bila melewati jembatan ini. (mag-11/ram)
SERTIJAB: Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021 (Drs Sokhiatulo Laoli MM-Arosokhi Waruwu SH MH), Bupati Nias perode 2021-24 (Ya’atulo Gulo SE SH Msi-Arota Lase), ketua DPRD Nias Alinuru Laoli, Wakil ketua Sabayuti Gulo, Wakil ketua Ame Yunus Zai, foto bersama usai acara Sertijab.adi laoli/sumut pos.
NIAS, SUMUTPOS.CO – Pasca dilantik, Bupati Nias Ya’atulo Gulo SE SH Msi didampingi Wakil Bupati Nias Arota Lase menyampaikan pidato perdana di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Nias, Jalan Pelud Binaka, Gunungsitoli Selatan, Selasa (15/6).
SERTIJAB: Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021 (Drs Sokhiatulo Laoli MM-Arosokhi Waruwu SH MH), Bupati Nias perode 2021-24 (Ya’atulo Gulo SE SH Msi-Arota Lase), ketua DPRD Nias Alinuru Laoli, Wakil ketua Sabayuti Gulo, Wakil ketua Ame Yunus Zai, foto bersama usai acara Sertijab.adi laoli/sumut pos.
Sidang paripurna istimewa itu dibuka dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Nias Alinuru Laoli, dengan dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021 (Drs Sokhiatulo Laoli MM – Arosokhi Waruwu SH MH), Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Sekda Kabupaten Nias, para kepala OPD, para pimpinan partai Politik se-Kabupaten Nias serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Nias mengatakan agenda paripurna itu sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 130/289 tanggal 19 Januari 2021, perihal pengesahan dan pengangkatan serta serah terima jabatan dari Bupati Nias periode 2016-2021 kepada Bupati Nias yang baru.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021, atas pengabdiannya selama ini. Kami menyadari bahwa kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD banyak kekurangan dan kesalahan terutama dalam menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap pemerintah, semata-mata sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab kami sebagai pengawasan, untuk itu kami meminta maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama ini,” ujar ketua Alinuru.
“Selanjutnya, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias yang baru, harapan kami semoga tugas dan amanah yang telah dipercayakan dapat diemban dengan baik, sehingga membawa kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias di masa yang akan datang,” sambungnya.
Mengawali pidatonya, Bupati Nias Ya’atulo Gulo menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Nias hingga 2024.
“Ini adalah yang menuntut tanggungjawab dalam memberhasilkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias ini,” Ujar Ya’atulo.
Ya’atulo mengatakan akan fokus membangun Kabupaten Nias sebagaimana visi-misinya yakni Kabupaten Nias Maju dan Trisakti Nias Maju.
“Desa terakses, ibu kota terurus, kesehatan, pendidikan sumber daya manusia beranjak, serta petani, peternak dan nelayan produktif,” kata Ya’atulo.
Untuk mewujudkan visi-misi itu, ada tiga strategi pemerintahan Ya’atulo Gulo yaitu : sinkronisasi pembangunan desa dengan program pembangunan Kabupaten, mengutamakan cost-benefit setiap program pembangunan dan manajemen SDM pemerintahan yang berbasis kinerja.
“Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut bukanlah pekerjaan mudah, terlebih-lebih apibila dikaitkan dengan keterbatasan anggaran atau keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu kita perlu kerja fokus dan tuntas serta berbasis outcome sehingga program kegiatan bermanfaat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati Ya’atulo memohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat terlebih dukungan dari DPRD Kabupaten Nias berharap dapat terbangun komunikasi yang lebih intens dalam memberhasilkan pencapaian visi dan misi yang akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami mohon dukungan dan kerjasama dari Dewan yang terhormat, sehingga program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi kami dapat tercapai yang bermuara pada keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, sebab kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi”, Katanya.
Ya’atulo Gulo mengajak seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Nias bergandengan tangan bahu membahu untuk saling membantu dengan menggelorakan semangat bergotong royong dalam mewujudkan Kabupaten Nias maju.
“Segala hiruk pikuk pemilukada dan berbagai narasi perbedaan yang selama ini berkembang saatnya ditanggalkan. Tidak ada lagi sekat-sekat pembatas diantara kita, tidak ada lagi orang yang tidak bertegur sapa karena perbedaan pilihan, tetapi yang ada adalah masyarakat Kabupaten Nias. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu,” ujarnya mengakhiri pidatonya. (adl/ram)
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).pran hasibuan/sumut pos.
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis mengunjungi salah satu objek wisata yang berada di Tapanuli Selatan (Tapsel), yakni Pemandian Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Jumat (18/6). Nawal mengingatkan para pengunjung dan pengelola tempat wisata agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
WISATA: Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis mengunjungi tempat wisata Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (18/6).pran hasibuan/sumut pos.
“Ibu maskernya dimana ya? Mohon untuk dipakai hingga ke dalam, jangan anggap remeh, Covid-19 masih ada di sekitar kita,” ujar Nawal, kepada salah seorang pengunjung yang tampak tidak menggunakan masker.
Nawal mengatakan, dirinya ingin memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di sejumlah destinasi wisata khususnya yang ada di Provinsi Sumut bisa terlaksana dengan baik. Memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pengelola kawasan wisata tersebut.
“Dalam upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pasca-perayaan Idulfitri 1442 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sumut akan terus menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada penyebaran virus Corona, khususnya di destinasi wisata,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapsel Abdul Saftar Harahap mengatakan, banyak langkah yang dibuat, demi kelangsungan wisata di daerah ini. Apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pengelolaan wisata.
“Pertama kita membuka beberapa tempat wisata karena daerah Tapsel masih berada di zona kuning, kemudian pengunjung yang mendatangi objek wisata kami saat ini kebanyakan adalah wisatawan lokal, dan terakhir karena ingin mendukung UMKM yang menopang kehidupan di dunia wisata,” ujarnya.
Namun, Abdul Saftar mengatakan bahwa mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada para pengunjung dan pengelola wisata. “Walau objek wisata kita ini belum mendapatkan sertifikat CHSE adalah singkatan dari Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan), tapi protokol kesehatan ketat kita terapkan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, saat ini Kabupaten Tapsel sedang mengembangkan beberapa destinasi wisata, salah satunya adalah Pemandian Aek Sijornih. “Tak hanya itu, kami juga tengah mengembangkan Bukit Torsibohi, Bukit Simago-mago, Bukit Sibio-bio dan Danau Siais. Yang akan datang kita juga sedang mempersiapkan wisata yang berbasis olahraga paralayang di bukit yang berada di Darul Mursyid,” terangnya. (prn/ram)
TERNAK: Ketua TPK Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020, Brino Sihombing menunjukkan lokasi ternak babi yang dijadikan salahsatu lokasi ternak ikan lele milik warga, Jumat (18/6).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Penggunaan Dana Desa (DD) Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020 lalu, dipertanyakan. Pasalnya, warga menduga penggunaan DD Simungun kurang transparan dan sarat penggelembungan anggaran.
TERNAK: Ketua TPK Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020, Brino Sihombing menunjukkan lokasi ternak babi yang dijadikan salahsatu lokasi ternak ikan lele milik warga, Jumat (18/6).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Sejumlah warga Desa Simungun, yang tidak bersedia namanya dipublikasi kepada wartawan, Jumat (18/6), mempertanyakan penggunaan DD tahun anggaran 2020.
Dalam APBDesa Simungun tahun anggaran 2020 ada beberapa kegiatan dialokasikan memiliki anggaran lumayan besar seperti, peningkatan produksi peternakan atau alat produksi / pengelolaan ikan sebesar Rp70 juta lebih.
Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan) ibu hamil, lanjut usia (Lansia) serta insentif sebesar Rp42 juta lebih, penambahan gizi balita sebesar Rp18 juta, lain-lain kegiatan sub kesehatan sebesar Rp33 juta lebih.
Pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa dan balai masyarakat sebesar Rp27 juta lebih, pemeliharaan jalan desa sebesar Rp6 juta lebih dan pemeliharaan jalan lingkungan/ pemukiman gang sebesar Rp7 juta lebih.
Padahal menurut warga, khusus untuk kegiatan pengadaan peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelola ikan), diduga anggarannya cukup besar. Disamping itu, hanya sebagian warga yang mendapat bantuan bibit lele.
Sementara itu, sejumlah warga Dusun 2 dikonfirmasi, Jumat (18/6) mengakui, ada dapat bantuan benih ikan lele sebanyak 200 ekor dan bantuan semen sebanyak 2 zak. Warga penerima manfaat mengatakan, bantuan benih ikan lele gagal.
“Tidak ada yang berhasil pak, tidak beberapa lama setelah kami terima benih ikanya mati,” ujar sejumlah warga di Dusun 2.
“Kami di Dusun 2 ini, hampir semua tidak ada yang berhasil karena semuanya mati. Warga menyebut, ikan lele diternakkan dibekas kandang babi,” sambung mereka.
Terpisah, Kepala Desa Simungun, Victor Sihombing dikonfirmasi di kantornya, Jumat (18/6) menjelaskan, penggunaan DD tahun 2020 sudah sesuai peruntukan. Untuk bantuan ternak ikan dan prasarana pendukung, sudah disalurkan kepada 150 kepala keluarga (KK) untuk warga 7 Dusun.
“Pemberian bantuan benih ikan lele hasil musrembang desa. Dana digunakan sebesar Rp67juta lebih, masing-masing warga mendapat ikan lele 200 ekor, 2 zak semen serta bantuan pakan,” ujar Victor Sihombing.
Menurut Kades, semua anggaran tahun 2020 sudah digunakan sesuai peruntukan. Iapun menyuruh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Brino Sihombing, untuk menunjukkan lokasi ternak lele warga di beberapa titik. (rud/ram)
