MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah 1 Medan mengatakan, Kota Medan dilanda musim kemarau. Namun, potensi hujan ringan pada sore hingga malam hari masih kemungkinan terjadi. Hal itu dikatakan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Utami Al Khairiyah kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (25/7). “Untuk tiga hari ke depan kondisi cuaca di Kota Medan dan sekitarnya diprakirakan cerah berawan dan masih berpotensi terjadi hujan ringan yang terjadi pada sore hingga malam hari,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini wilayah Kota Medan sudah memasuki musim kemarau, untuk suhu maksimum yang terjadi pada 24 Juli 2021 di Stasiun Balai 1 Medan 34,4 derajat celcius dan untuk 23 Juli 2021 di Stasiun Balai 1, suhunya maksimun 36,4 derajat celcius.

Sehingga, Utami membantah adanya isu dari masyarakat yang menyatakan suhu panas di Kota Medan mencapai 38 derajat celcius. “Belum ada suhu di Kota Medan yang mencapai hingga 38 derajat celcius,” ucapnya.

Kabid Data dan Informasi BBMKG Wilayah I Medan, Eridawati mengatakan, Suhu udara rata-rata di wilayah Sumut diprediksi cukup panas, khususnya di wilayah dataran rendah, pantai dan perkotaan dengan suhu berkisar 26-36 derajat celcius. (mag-1/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Putusan Pengadilan Negeri Medan atas kemerdekaan Lapangan Merdeka Medan (LMM), merupakan momentum yang sudah sangat lama dinanti seluruh warga kota. Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman, diharap segera mengeksekusi terkait Lapangan Merdeka Medan tersebut. 

“Sehingga dengan putusan ini, menjadi landasan hukum yang kuat bagi wali kota untuk melakukan tugas sesuai kewenangannya. Sebab hukum itu perlu kepastian. Kemenangan kita ini adalah kemenangan semua pihak,” kata Koordinator Tim Tujuh Medan Menggugat, Prof Usman Pelly menjawab Sumut Pos, Minggu (25/7). 

 Sebenarnya, menurut Pelly, putusan tersebut merupakan kemenangan semua pihak yang menanti kemerdekaan LMM termasuk untuk wali kota. Pemko harusnya tinggal mengeksekusi saja putusan tersebut. Kalau ada alasan investasi yang menyebabkan LMM tidak kunjung ‘dibersihkan’ atau dikembalikan bentuknya seperti semula, putusan PN Medan sudah dapat dijadikan landasan hukumnya.

“Penantian ini sudah sangat lama sekali. Dalam perjalanan perjuangan tersebut pula, koalisi mengalami berbagai macam masalah. Semestinya pemko yang dalam hal ini wali kota, menurut kami tidak perlu melakukan upaya banding lagi. Jadikanlah produk hukum yang sudah ada sebagai pedoman untuk mengeksekusinya. Walaupun upaya banding itu sah berdasarkan konstitusi kita,” ungkap penasehat Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka itu. 

 Soal investasi, Pelly sarankan masih banyak lokasi lain di Kota Medan yang dapat dijadikan tempat berinvestasi. Kenapa mesti di area Lapangan Merdeka, yang bukan tempatnya dan merusak yang sudah menjadi ikon kota. “Jangan sampai gara-gara melempangkan investasi, semua aturan ditabrak oleh pemko,” pungkasnya. 

 Diketahui, PN Medan memenangkan permohonan gugatan warga negara atau citizen lawsuit  (CLs) atas kemerdekaan LMM, terhadap wali Kota Medan.

“Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad); Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Peraturan Wali kota untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan (TLM) sebagai Cagar Budaya melalui: Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas TLM Medan, sebagai Cagar Budaya (CB),” tulis isi putusan melalui sistem e-Court yang disiarkan PN Medan dalam sidang pembacaan putusan atas gugatan dengan Pokok Perdata Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan tersebut, Rabu (14/7) lalu. (prn/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pengadilan Negeri Medan kembali menerapkan work from home (WFH) selama sepekan kedepan. Hal dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“PN Medan akan mengurangi jadwal persidangan mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Humas PN Medan Immanuel Tarigan kepada wartawan, Minggu (24/7).

Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan karena pemerintah saat ini tengah menerapkan PPKM Darurat diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk Medan. 

Namun demikian, kata Immanuel, persidangan yang sifatnya penting dan tidak bisa ditunda, pihaknya akan tetap melaksanakannya. “Hanya sidang yang urgent saja yang dilaksanakan. Tetapi untuk pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, sebagian hakim dan Panitera Pengganti (PP) di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus itu juga bekerja dari rumah alias WFH.

Sebelumnya mayoritas perkara tindak pidana umum (pidum) maupun khusus (pidsus) sudah menerapkan persidangan secara online, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkama Agung (Perma RI) Nomor 4 Tahun 2020, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Sekadar pengingat, diawal-awal Covid-19 melanda, PN Medan sempat memberlakukan WFH. Pertama pada 28 Agustus 2020, kedua pada 18 September 2020. Hal itu sehubungan dengan terpaparnya sebanyak 37 hakim, pegawai dan panitera. Bahkan pada 2 September 2020, seorang hakim meninggal terpapar Covid-19. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, di GOR Mini Pancing Medan, Sabtu (24/7).

Dalam peninjauan tersebut, Panca didampingi Kabid Dokkes Kombes Pol Agustinus dan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Donal Simanjuntak. Vaksinasi tahap 2 ini dilaksanakan sebagai lanjutan dari Vaksinasi Tahap 1 yang sudah dilaksanakan sebelumnyan

Antusias Masyarakat yang hadir terlihat tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan menggunakan masker dan saling menjaga jarak yang diatur oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta petugas medis. “Vaksinasi massal tahap 2  ini juga serentak dilaksanakan di seluruh Polres  jajaran Polda Sumut,” ujar Panca.

Dia juga menyampaikan kepada masyarakat yang hadir selesai pelaksanaan vaksinasi agar tetap mematuhi Prokes 5M saat beraktivitas di luar rumah. “Meski sudah di vaksin, diharapkan bagi masyarakat agar tetap mematuhi Prokes 5M saat beraktivitas di luar rumah,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sulitnya menjalankan roda perekonomian pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM Level 4, sangat dirasakan sebagian besar masyarakat, tak terkecuali di Kota Medan. Dampak PPKM sangat dirasakan seluruh masyarakat.

Tak cuma masyarakat kecil, para pelaku usaha di Kota Medan pun sangat merasakan kesulitan tersebut, terkhusus para pelaku usaha kuliner yang tak lagi diizinkan beroperasi dengan menyediakan fasilitas makan/minum di tempat (Dine-In).

Selama masa PPKM Level 4 ini, mereka para pelaku usaha kuliner di Kota Medan hanya diperbolehkan menjual produk makanan dan minumannya secara take a way. Tak cuma itu, jam operasional nya pun dibatasi hingga Pukul 20.00 WIB. Namun bagi sebagian orang, keadaan itu tidak menjadi alasan untuk saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

Salah satunya Novandi Nasty Sandya. Dibantu rekannya M.Fauzan pemilik Sisi Kiri Cafe di Jalan Tritura (Simpang Jalan STM) Kota Medan ini justru memilih untuk tidak mengeluhkan kondisi tersebut. Bukan karena tidak merasakan dampaknya, tetapi karena anak muda yang kerap disapa Vandi tersebut ingin mendukung langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dengan rasa kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak aturan PPKM di Kota Medan, Vandi yang merupakan mahasiswa jurusan Bussines Administration di University Kebangsaan Malaysia ini, justru menjadikan momen PPKM yang saat ini sedang berlangsung sebagai waktu yang tepat untuk berbagi lebih banyak kepada masyarakat.

Dibantu para pegawainya di Sisi Kiri Cafe, Sabtu (24/7) siang, Vandi pun membagikan paket makan/minum siang gratis bagi masyarakat yang beraktifitas di seputaran Cafe miliknya, maupun bagi para pengendara yang melintas.

Tak tanggung-tanggung, Sisi Kiri Cafe yang dikenal dengan slogan ‘Alam Menyatukan, Akal Menentukan, Kopi Menyetarakan’ itu, membagikan tak kurang dari 500 paket makan siang secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Bukan karena ingin promosi, tapi Cafe yang memilih berhenti beroperasi sementara sejak digelarnya PPKM Darurat itu memang ingin berbagi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir.

“Hari ini kami membagikan 500 paket makan siang gratis bagi masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat ini,” ungkap Vandi didampingi rekannya Fauzan, kepada Sumut Pos disela-sela pembagian paket makan siang gratis tersebut.

Vandi menjelaskan, pihaknya di Sisi Kiri Cafe selalu mengikuti langkah, program, maupun kebijakan yang diambil pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumut, maupun Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam penanganan Covid-19.

Vandi percaya, kebijakan pemerintah diambil bukan bertujuan untuk menyulitkan masyarakat termasuk pihaknya sebagai pelaku usaha, namun bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus, demi keselamatan masyarakat. “InsyaAllah, selagi masih ada rezeki, kami (Sisi Kiri Cafe) akan selalu membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,” jelasnya.

Vandi pun turut mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan pemerintah dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan.

“Dalam pembagian makan siang gratis hari ini, kami tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami mengaturnya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerumunan. Setiap masyarakat yang ingin mengambil makanan gratis di Sisi Kiri Cafe, wajib memakai masker dan menjaga jarak,” jelasnya.

Vandi pun mengaku sangat bahagia, sebab masyarakat berkenan untuk mematuhi protokol kesehatan saat mengantri dalam mengambil paket makan siang gratis yang mereka sediakan.

Tak cuma itu, antusias masyarakat juga tampak sangat tinggi. 500 paket makanan/minuman siang gratis yang terdiri dari berbagai jenis makanan seperti nasi lengkap, mie hun, kebab, dan aneka minuman segar, habis dalam waktu yang relatif singkat.

“Semoga ini dapat membantu serta meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak PPKM. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala,” pungkasnya.

Berdasarkan amatan Sumut Pos, ratusan masyarakat hadir secara bertahap dan tertib serta mematuhi prokes saat mengambil paket makan siang gratis yang dibagikan tepat di halaman parkir ‘Sisi Kiri Cafe’. Mulai dari pedagang asongan, pemulung, driver ojol, penarik becak, serta masyarakat lainnya tampak dengan sangat senang menerima paket makan siang gratis tersebut.

Salah satu pedagang asongan yang sehari-hari berdagang di simpang empat lampu merah Jalan Tritura/Simpang Jl.STM, Amat, mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya paket makan siang gratis tersebut.

“Terbantu kami makan siang hari ini, Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat kita semua, terutama lah yang membagi-bagikan makan siang untuk kami hari ini. Banyak lah rezeki mereka (yang membagikan) ini, supaya nanti lebih banyak yang terbantu seperti kami,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mimpi Julaiha bertemu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, akhirnya kesampaian. Wanita berusia 19 tahun yang mengalami penyakit syaraf itu, diterima hangat Gubsu Edy dan keluarga di kediaman pribadinya, Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (24/7) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Julaiha mengaku sakit saraf yang dideritanya sejak umur 6 tahun dan berharap ketemu orang nomor satu di Pemprov Sumut tersebut. Julaiha sudah mengidolakan mantan Pangkostrad dan Pangdam I Bukit Barisan itu, sejak zaman pencalonan gubernur pada 2018 lalu. 

Wanita asal Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, bahkan sampai menangis-menangis ingin bertemu dengan Gubsu Edy. Hal itu diketahui tatkala anak kedua dari empat bersaudara ini pernah diwawancarai seorang wartawan media online, setelah menulis ‘surat cinta’ kepada suami Nawal Lubis tersebut. Melalui ibundanya, Susianti, Julaiha kerap menyampaikan keinginan kuatnya bertemu sang gubernur. 

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, dalam pertemuan tersebut, Gubsu Edy juga siap membantu penyembuhan anak dari pasangan Susianti dan Iyus Efendi tersebut. Edy diketahui langsung menghubungi Direktur Rumah Sakit Haji Medan, Rehulina Ginting. Gubsu meminta agar Julaiha ditangani dengan baik sehingga kondisinya dapat normal layaknya anak seusia dia. 

Sudah Dijadwal

 Direktur RS Haji Medan, dr Rehulina Ginting melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Redisman, mengamini informasi dimaksud. Kata Redisman, pihaknya sudah menjadwal pelayanan terhadap Julaiha pada Senin (26/7).  “Kami telah diskusi dengan direktur untuk dijadwalkan hari Senin besok. Langsung dibawa ke RS Haji untuk dikonsultasikan dengan dokter syarafnya,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu siang. 

Pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik kepada Julaiha. “Tentu kami akan melayani dengan baik, dan tidak boleh ada jika masyarakat Sumut sakit dan berobat di RS Haji Medan, tidak dilayani dengan baik. Prinsipnya kami akan melayaninya dulu,” katanya. 

Paling terpenting Julaiha diperiksa awal dulu oleh dokter syaraf, guna memudahkan penanganan medis selanjutnya.  “Senin akan kita konsultasikan dulu ke dokter syaraf atau neurologis. Hasil pemeriksanannya nanti, apakah bisa dilanjutkan perawatan di RS Haji atau perlu dokter konsultan. Karena kita di RS Haji ini tidak memiliki dokter konsultan. Artinya kami hanya punya dokter syaraf secara umum. Bahkan jika dibutuhkan penanganan lex specialist, kita nanti akan berkoordinasi dengan RSUP H Adam Malik atau RS USU. Alternatifnya begitu,” terang Redisman. 

Memang terkadang, diakui dia, penanganan terhadap pasien tertentu di luar kemampuan RS Haji. Sebab ada dokter-dokter tertentu di mana RS Haji Medan belum punya.  “Seperti misalnya dokter untuk kanker, belum ada. Jika ada pasien yang memerlukan penanganan tersebut, kami akan rujuk ke Adam Malik. Yang pasti kami akan layani dulu. Adakalanya tidak kami rujuk, seperti sebelumnya ada pasien yang dikirim Pak Gubernur kepada kami yakni anak asal Kabupaten Mandailing Natal, kami tangani dan konsultasikan dengan dokter dari Adam Malik dan RS USU, kami buatkan timnya dan ditangani di RS Haji,” ujarnya. 

Namun sayangnya pihak keluarga atau orangtua si anak, minta pulang. Ibu dari anak itu sudah tidak mau lagi anaknya dilakukan tindakan. Seperti pengambilan darah dan sebagainya sehingga dokter tidak bisa bekerja untuk pemeriksaan awal. 

“Jadi keluarganya yang tidak kooperatif. Bahkan kita sampai buat surat pernyataan, bahwa itu atas kehendak mereka sendiri lalu kami juga terangkan, risiko-risiko dan lainnya,” pungkasnya. (prn/ila)