ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc didampingi Asisten Administrasi Pembangunan Khaidir Afrin, SE, Kepala Bappeda, Kakan Kesbangpol, Kadis Kominfo (Mewakili) menerima audiensi Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Asahan, Kamis (17/6).

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan mengajak KAHMI turut menyukseskan program pembangunan Kabupaten Asahan. Sebab, pembangunan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, karena pada prinsipnya Pemkab Asahan selalu terbuka dalam menerima masukan dan saran yang konstruktif demi Kemajuan.

“Untuk membangun Kabupaten Asahan ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Mari kita mewujudkan Visi Misi Kabupaten Asahan ini karena tanpa partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, saya tidak bisa berbuat karena kita selalu terbuka dalam menerima masukan dari semua pihak yang muaranya untuk kemajuan Kabupaten Asahan,” ujar H. Surya.

Diharapkan, lanjut Surya, KAHMI bisa menyumbangkan pemikiran dalam memajukan Kabupaten Asahan. Selain itu, KAHMI juga bisa bersinergi dengan program-program yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Konkretnya, KAHMI bisa mendukung pembangunan dalam bentuk pemikiran tokoh-tokohnya. Sebab gagasan yang kreatif dan inovasi juga diperlukan dalam pembangunan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Asahan yang kita cintai ini,”pintanya.

Sementara Ketua Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Asahan zulkifli Siagian, ST mengatakan maksud dan tujuan Audensi ini adalah untuk melaporkan Rencana Pelaksanaan Musda IV MD KAHMI Asahan yang akan dulaksanakan pada tanggal 18 – 19 Juni 2021.

Disamping itu, audiensi dimaksudkan untuk membangun silaturahim dengan Pemkab Asahan, agar program KAHMI dapat bersinergi dengan program pemerintah Kabuoaten Asahan, sehingga apa yang kita inginkan dapat terwujud demi kemaslahatan umat.

Senada dengan Ketua MD KAHMI Irwansyah Siagian juga menyampaikan harapannnya ke depan, agar MD KAHMI Kabupaten Asahan bisa menjalin Komunikasi yang baik seperti yang sudah berjalan selama ini, Kesemuanya ini dimaksudkan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Asahan. (mag-9/han)

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Dr. Era. Era Hia MM., M.Si meletakkan batu pertama pembangunan tower jaringan seluler di Desa Hilidaura, Kecamatan Mandrehe, Kamis (17/6).

Di sela-sela peletakan batu pertama tersebut, Bupati Nias Barat menyampaikan ucapan syukur karena nantinya masyarakat bisa menikmati era digital, sehingga bisa berkomunikasi jaringan internet.

Dengan adanya tower tersebut, lanjut Khenoki, jaringan yang dipancarkan tower bermanfaat juga bagi dunia pendidikan dan komunikasi informasi.”Saya harap pembangunan ini nantinya selesai tepat waktu,”pintanya.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Nias Barat, juga berterimakasih kepada PT Tower Bersama Group, yang telah bersedia membangun menara Tower Terkomsel di wilayah Kabupaten Nias Nias Barat.(mag-11/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Binsar Situmorang, selaku Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, melakukan peninjauan langsung ke Posko Terpadu, Training Center (TC) Sosial serta RS Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Kamis (17/6).

Didampingi Juru Bicara Covid-19 Kota Tebingtinggi dr Henny Sri Hartati, dan staf Provinsi Sumut Jefri Arkasia, Binsar melakukan pengecekan status zona merah, kuning dan orange dan kesiapan Pemko Tebingtinggi dalam mencegah penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi.

Pada kesempatan itu, Binsar Situmorang meminta agar Camat selalu mengecek Kelurahan khususnya yang ada di zona kuning dan orange, dan Dinas Kesehatan, BPBD dan Satpol PP selalu mengimbau masyarakat melaksanakan 5M (pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan hindari mobilitas warga) dan 3T ( tracing, testing dan traiment) dimonitor.

“Kepada Camat, tolong benar-benar cek and ricek, khususnya Kelurahan Kelurahan yang ada pada zona orange dan kuning. Ini menjadi perhatian dan dimonitor, jangan sampai ada masalah yang tidak bisa kita tangani bersama,”pintanya.

Binsar Situmorang juga meminta PPKM mikro di Kota Tebingtinggi dijaga dan tetap bisa berjalan, khususnya kepada Posko tingkat Kelurahan yang merupakan Posko penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan, memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.

“Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 mengeluarkan aturan pembentukan Posko Covid-19 Desa dan Kelurahan, melalui Surat Edaran nomor 9 tahun 2021. Posko ini memiliki 4 fungsi yang mencakup pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung,” jelasnya.

Dijelasksn Binsar, penindakan mencakup penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Pendukung terdiri dari pencatatan, pelaporan, logistik, dukungan komunikasi, dan administrasi.

Sedangkan dr Henny menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Kota Tebingtinggi saat ini dikhususkan untuk lansia dan tenaga pendidik atau guru. (ian/han)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Pemanfaatan dana desa kembali diingatkan jangan cuma habis bikin bimbingan teknis (teknis) untuk perangkat dan pendamping desa. Melainkan diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif, dengan cara mengoptimalkan potensi desa masing-masing.

“Anda (kepala desa) lebih tau daerah Anda, ayo maksimalkan dana desa, Anda diamanahkan Rp1 miliar, maksimalkan itu, jangan cuma bimtek saja, habis itu hasilnya tidak ada,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat memberi arahan kepada Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof Lapran Pane, Sipirok, Kamis (17/6).

Menurutnya, Tapsel memiliki kekayaan dan keindahan alam. Potensi tersebut bisa membuat masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, sebut Edy, kepala desa adalah kunci menyejahterakan desa, juga suksesi untik wujudkan program membangun desa menata kota.

“Kota tak bisa ditata kalau desa tidak dibangun. Kalau kerjaan kalian bimtek saja, tidak akan terbangun desa itu, aksi, lakukan apa yang cocok di desa kalian,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Gubsu pada pertemuan dengan para kades dan camat se Kota Padang Sidimpuan. Menurutnya desa merupakan pondasi pembangunan Sumut, bila desa tidak terbangun kota-kota juga tidak tumbuh.

“Mari, bersama-sama kita bangun Sumatera Utara yang kita cintai ini. Kalau kita selalu kerjasama, pasti akan terwujud pembangunan di daerah ini,” ujarnya didampingi Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis.

Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan, wilayahnya memiliki 248 desa dengan 309 ribu penduduk. Ia memaparkan, Tapsel memiliki potensi beragam mulai dari wisata seperti Danau Siais, Aek Sijorni, hingga para layang di Sipirok. Tapsel juga memiliki potensi lahan pertanian yang bagus dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemkab Tapsel menyampaikan akan terus mendukung terwujudnya Sumut bermartabat. Sebab hal itu sejalan dengan visi misi mereka menjadikan Tapsel yang sehat, cerdas, sejahtera.

Kades Terapung Raya, Tapsel, Rahmad Efendi Pulungan siap melakukan apa yang diharapkan Gubsu Edy untuk mengoptimalkan potensi desanya. Desa yang dipimpinnya memiliki potensi pertanian seperti kelapa sawit, padi dan palawija.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padang Sidimpuan, Syafaruddin Harahap mengatakan di Kota Padang Sidimpuan, desa-desa sudah mulai mengembangkan potensi seperti Desa Hutapadang, Joring Lombang dan Natobang, Sabungan, Hutalimbong dan beberapa desa lainnya. Sudah ada 31 dari 42 desa yang saat ini fokus mengembangkan potensi daerahnya, tetapi masih dalam tahap awal.(prn/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Lau Simeme yang merupakan Proyek Strategis Nasional, di Desa Kuala Dekah Lau, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/6).

Wagub Musa Rajekshah mengatakan, akan banyak manfaat yang diperoleh dari Bendungan Lau Simeme. Antara lain sebagai alternatif mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan dan bermanfaat sebagai pembangkit tenaga listrik.

“Kemudian debit airnya juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber air baru bagi PDAM tirtanadi atau pun TirtaDeli. Selain itu, di area-area tertentu tempat ini, juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat wisata,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Walau telat memulai pengerjaanya, Ijeck mengharapkan agar Bendungan Lau Simeme bisa selesai tepat waktu. Sehingga dapat segera difungsikan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Ada keterlambatan dalam memulai pembangunan bendungan ini, seharusnya akan selesai tahun 2022. Keterlambatan tersebut dikarenakan permasalahan pembebesan lahan. Saat ini, laporan yang saya terima sudah 60% proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan, semoga saja dapat selesai tidak terlalu lama dari waktu yang telah ditentukan,” harapnya.

Untuk diketahui, Bendungan Serbaguna Lau Simeme merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupatn Deliserdang dan Medan, yang terjadi akibat besarnya debit air Sungai Percut dan Sungai Deli. Juga mampu menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/detik.

Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin, mengatakan bahwa progres pembangunan Bendungan Lau Simeme telah mencapai 40%. Untuk pembangunan fisik sudah dilakukan mulai dari tahun 2018.

“Pembangunan dilaksanakan dengan dua paket, Paket I senilai Rp 806.871.000.000 yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika), dan paket II bernilai Rp 581.047.000.000 yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP),” ungkap Maman.

Disampaikan juga, terkait permasalahan lahan, untuk wilayah batas hutan itu diselesaikan dengan mengikuti perubahan tapal batas hutan, dan secara administratif akan dilakukan pelepasan pada tahun 2021.(prn/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat kembali melaksanakan program Jaksa Menyapa melalui saluran Radio Perkasa FM 99,7 di Studio Perkasa PM, Jalan Damai 4 Stabat, Langkat, Selasa (15/6) Program ini bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Langkat dibawah pimpinan H. Syahmadi.

Narasumber dalam kegiatan Jaksa Menyapa ini, adalah Kasi Intel Kejari Langkat Boy Amali SH.MH, Plt Sosbud Hankum Obrika Yandi Simbolon SH, Plt Kasubsi Prodsarin dan Penerangan Hukum Dika Permana Ginting SH, Kasubsi Ekonomi dan Moneter Juanda Fadli SH dan Staf Intelejen M.Waliyullah SH.

Tema Jaksa Menyapa kali ini “Penerimaan CPNS Kejaksaan RI”.

Obrika Simbolon mengatakan, penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan tahun 2021 berjumlah 4.511 orang, dengan formasi S1 Hukum 1.084 orang, S1 Non Hukum 481 orang, Dokter 14 orang, DIII 1.944 orang dan SLTA 988 orang.

Untuk lebih lanjut, informasi dapat dilihat melalui media sosial IG, FB dan Twiter Kejaksan Negeri Langkat. “Secara online, dan informasi ini disampaikan agar masyarakat mengetahui penerimaan CPNS di Kejaksaan,”kata Obrika.

Sementara Boy Amali juga menjelaskan, program Jaksa Menyapa ini sebagai bentuk imbauan. “Selain Jaksa Menyapa, ada juga program Jaksa masuk sekolah yang diselengarakan pada awal tahun 2021. Di Langkat sudah 2 sekolah yang sudah dikunjungi untuk penyuluhan hukum. Saat ini kegiatan belum bisa dilanjutkan, sebab masih dalam pandemi Covid-19,” sebutnya.(yas)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPR) Sumut, Hendro Susanto langsung menindaklanjuti pemberitaan yang beredar luas soal dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai, Jumat (18/6). Ketua Komisi A DPRD Sumut ini langsung mendatangi MTSN Binjai, di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan.

Kedatangannya diterima Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah. Namun, Nikmatussakdiah tidak mengikutsertakan Ketua Panitia PPDB saat bertemu dengan Hendro.

Hasil pertemuan dengan Nikmatussakdiah, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menaruh curiga terhadap proses PPDB di MTSN Binjai. Bahkan, kecurigaan Hendro makin kuat, lantaran heran melihat sikap Nikmatussakdiah, yang tidak melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap kepanitiaan PPDB.

Dia menilai, proses pendaftaran yang dilakukan secara online belum transparan. “Tadi kami sidak, untuk konfimasi terkait infomasi dari masyarakat. Kami ketemu dengan Kepala Sekolah. Tadi kita sudah bicara proses PPDB seperti apa. Dari gambaran itu, ada kecurigaan kita terhadap panitia,” kata dia.

Di era keterbukaan informasi publik, dia menilai, MTSN Binjai harus menyampaikan secara jelas soal proses pendaftaran secara online ini kepada masyarakat. Pasalnya, dia sendiri tidak dapat memahami bagaimana proses pendaftaran siswa ini dilakukan.

“Kenapa kepala sekolah tidak memanggil panitia, terkait dugaan adanya siswa siluman tersebut. Hari ini masyarakat berhak mendapatkan informasi. Kita lihat dan kita curiga, bahwa penerimaan ini tidak transparan,” seru dia.

Kepada aparat penegak hukum, dia berharap, agar dapat bertindak. Dan dia menduga, ada oknum-oknum di MTSN Binjai yang coba menyalahgunakan kewenangan maupun kekuasaan dalam proses PPDB.

“Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Basik pendidikan itu sama rata dan adil. Kita lawan praktek yang memakai uang terhadap pendaftaarn ini,” tukasnya.

Terpisah, Kepala MTSN Binjai, Nikmatussakdiah tak menjawab konfirmasi dari Sumut Pos. Dilayangkan pesan singkat ke WhatsApp, Nikmatussakdiah hanya membacanya saja, tanpa membalas konfirmasi dari Sumut Pos.

Diketahui, dugaan kecurangan mencuat bermula adanya perbedaan nama siswa yang mendaftar dengan daftar kelulusan. Satu di antaranya seperti calon peserta berinisial BS dengan nomor ujian 42. Namun saat diumumkan kepanitiaan, yang muncul berinisial MPR pada nomor urut 165 dengan nomor ujian 42 dan memperoleh nilai 80. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dua kelompok masyarakat nyaris bentrok karena saling mengklaim kepemilikan yang sah tanah PT Perkebunan Nusantara II, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Jumat (18/6).

Beruntung, bentrokan tak terjadi karena aparat kepolisian dari Polsek Binjai Timur, cepat tiba di lokasi. Informasi dirangkum, kedua kelompok penggarap ini sebelumnya sudah terlibat cekcok.

“Kami awalnya dapat informasi dari masyarakat, bahwa ada dua kelompok masyarakat mau bentrok,” kata Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, Ipda H Sibuea di lokasi.

Dari keterangan warga, kata dia, tanah PT PTPN II tersebut dikuasai oleh PT Rahayu dan Daud Ketaren. Kedua pihak ini saling klaim memiliki tanah tersebut.

“Kemudian datang pria bernama Samsudin yang membawa surat-surat tanah, akan tetapi kita belum bisa pastikan. Nanti PTPN II yang dapat menentukan. Untuk itu, kami minta mereka agar bubar dan tidak membuat kericuhan,” serunya.

Dari keterangan warga, luas tanah PTPN tersebut mencapai 56 hektare. Diduga, hampir seluruh tanah dikuasai oleh kedua pihak ini.

Saat di lokasi, telihat masyarakat sedang melakukan pengorekan tanah yang dihentikan oleh belasan pemuda. Meski demikian, warga tidak memperdulikan.

Warga tersebut tetap mengorek tanah, walau sudah diminta untuk menghentikan kegiatannya oleh belasan pemuda. “Imbauan kedua kubu agar menghentikan kegiatan dan membubarkan dari lokasi,” tandasnya. (ted)