MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang perkara dugaan korupsi senilai Rp1,6 miliar, yang menjerat nama Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial berlangsung panas di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (26/7). Pasalnya, Stepanus Robinson Pattuju selaku penyidik KPK yang juga salah satu tersangka dalam perkara ini, mencabut beberapa keterangannya yang sudah ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan.

Semua keterangan Stapanus terkait keterlibatan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Azis Syamsuddin dalam perkara ini, tiba-tiba ia hapus dengan alasan saat memberi keterangan BAP dalam keadaan tidak fokus. “Kondisi saya saat itu lagi stres, tidak bisa berpikir, sehingga saya tidak bisa fokus,” ucapnya usai dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budhi Sarumpaet.

Di persidangan, ia mengatakan kehadirannya ke rumah Azis atas suruhan ajudan Azis yang bernama Dedi. Pernyataan tersebut, sontak mendapat perhatian dari Jaksa, sebab berbanding terbalik dengan BAP Stepanus, yang awalnya mengaku bahwa Azis lah yang menyuruhnya datang melalui ajudannya guna bertemu dengan seseorang.

“Di BAP saksi ada menyebutkan, bahwa Dedi saat itu mengatakan bahwa saya dipanggil oleh bapak, maksudnya Azis Syamsudin karena ada yang mau ketemu. Ini bagaimana keterangan saksi,” tanya Jaksa.

Lantas Stepanus mengaku kalau saat itu Ajudan Azis yang menyuruhnya datang, bukan Azis. Tidak hanya itu, saat bertemu di rumah Azis, ia mengaku Azis tidak ada di lokasi tempat ia bertemu dengan Syahrial karena sedang mengikuti rapat. “Setelah saya ingat lagi, pak Azis tidak ada. Pak Dedi yang menjelaskan kalau itu pak Syahrial,” ujarnya.

Lantas Jaksa pun membacakan BAP Stepanus yang awalnya mengakui bahwa Azis lah yang memperkenalkan Syahrial padanya. “BAP saksi menyebutkan, tidak lama menunggu di pos rumah dinas, ajudan Azis meminta saya masuk ke pendopo. Sampai di Pendopo saya bertemu dengan saudara Azis Syamsudin dan Syahrial,” kata Jaksa.

Meski BAP sudah dibacakan, Stepanus tetap bersikukuh, bahwa Azis tidak ada memperkenalkannya dengan Syahrial. “Kondisi saya waktu itu (memberikan keterangan dalam BAP) masih stres, banyak hal yang saya tidak bisa fokus. Yang benar waktu itu kondisinya pak Azis ada rapat di dalam rumah, setelah berbicara dengan Syahrial saya langsung pulang dan hanya bertemu dengan Dedi,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, Jaksa kembali mencecar BAP Stevanus yang menyebutkan bahwa setelah ia berbicara dengan Syahrial, Azis Syamsudin sempat menanyakan dan meminta agar ia membantu perkara Syahrial.

“Di BAP Nomor 49, setelah berbicara dengan Syahrial, saya pamit ke Azis lalu ia menanyakan apakah sudah selesai dan tukaran nomor hp. Lalu saya jawab sudah selesai, saudara Azis lalu mengatakan kalau bisa kamu bantulah. Dalam pemahaman saya bahwa apa yang disampaikan oleh Azis, Azis sudah mengetahui apa yang disampaikan Syahrial. Ini bagaimana keterangan Anda di BAP,” cecar Jaksa lagi.

Lagi-lagi, Stepanus mencabut keterangan tersebut, dengan alasan saat memberikan keterangan tersebut, ia kurang konsentrasi. “Waktu itu saya kurang konsentrasi pak, saya merubahnya, di sini,” ucapnya.

Meski demikian, Stepanus mengakui di rumas Azis ia mengatakan bahwa saat itu Syahrial meminta bantuannya agar dua kasus yang tenga diselidiki KPK di Tanjung Balai dapat dihentikan.”Terdakwa mendapat info ada permasalah yang akan ditangani KPK, terkait temuan BPK yakni proyek pembangunan jembatan yang tidak selesai dan laporan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai. Terdakwa meminta tolong dimonitor,” ucapnya.

Usai pertemuan tersebut, Stepanus mengaku menghubungi Maskur Husain seorang advokat, yang dipercaya bisa membantu mengamankan kasus tersebut. “Saya merasa, permasalah yang disampaikan terdakwa bisa dibantu Maskur. Karena dia berpengalaman pernah mengurus perkara di KPK. Saya pikir mungkin dia punya akses, dia bisa mendapat bnyak informasi mengenai perkara korupsi,” katanya.

Selanjutnya, kata Stepanus, Maskur pun menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut, asalkan ada dananya sebesar Rp1,5 miliar.

“Syahrial minta dirinya tidak menjadi tersangka mengenai proyek yang tak selesai. Lalu saya bilang saya jamin,” ucap Stepanus.

Selanjutnya uang tersebut pun dikirim terdakw Syahrial secara bertahap. Usai mendengar keterangan saksi, majelis Hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis menunda sidang pekan depan masih dengan agenda keterangan saksi. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Instruksi gubernur ihwal Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumatera Utara, telah ditandangani per Senin (26/7). Baik untuk kebijakan PPKM Level I, Level II, Level III, dan Level IV di masing-masing daerah yang ada di Sumut. Sedangkan teknis untuk kebijakan Dine-in (makan di tempat) bagi restoran dan cafe berskala besar, belum diizinkan Dine-in.

Gubsu, Edy Rahmayadi mengakui, sudah menandatangani perpanjangan PPKM di Sumut.”Sudah diteken,” kata Gubsu Edy menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan.

Pelaksanaan tersebut bakal berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Menurut Edy, Ingub tersebut menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam Inmendagri itu, bahwa wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, maka kegiatan pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas/babershop dan usaha sejenis lainnya diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB dan kapasitas pengujung hanya 50 persen. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di warung makan, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang merupakan tempat sendiri dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitan 25 persen.

Adapun restoran atau rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar, baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima take away dan tidak menerima makan di tempat/Dine in.

Selanjutnya, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali untuk akses restoran, supermarket dan pasar swalayan. Lalu, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik bisa beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. “Ada penjualan yang sifatnya seperti warung makan, bengkel. Semua itu bisa dibuka sampai jam 20.00 WIB,” ungkap Edy.

Gubernur berharap kepada seluruh masyarakat Sumut agar bersama-sama mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan (prokes), terkhusus memakai masker dengan sungguh-sungguh dan segera ikut vaksinasi. Kerjasama dan kepatuhan semua pihak adalah kunci keberhasilan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini.

Hal yang sama dikatakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, untuk restoran dan cafe yang mampu menampung pengunjung dalam jumlah yang besar, tetap belum diizinkan untuk memfaslitasi makan/minum di tempat. “Namun untuk restoran belum diperbolehkan, karena restoran itu jumlah mejanya kan banyak. Kalau 20 menit pun mereka diperbolehkan (makan ditempat). Misalnya satu restoran ada 10 meja. Satu meja misalnya diperbolehkan 3 orang, berarti sudah 30 orang disitu. Itu kalau 10 meja, kalau restoran kan biasanya kapasitasnya lebih besar, makanya belum diperbolehkan,” tegas Bobby.

Lantas usaha makan/minum atau kuliner seperti apa yang diperbolehkan untuk makan/minum ditempat? “Pelaku UMKM boleh, seperti yang kapasitasnya tidak terlalu besar, seperti warung-warung, rumah makan, itu sudah boleh,” tuturnya.

Bobby menjelaskan, jika Pemko Medan sedang menguatkan soal penerapan di lapangan. Ia berharap, pengawasannya harus betul-betul dapat dipahami dan tidak lagi menimbulkan masalah ke depannya.

“Jangan masalah baru timbul, kita bisa lihat lah prediksi. Misalnya jual sate padang, kuahnya sudah panas, tinggal bakar satenya aja, bakar sate gak mungkin 20 menit, paling 5 menit, tinggal siram kuahnya. Lihat saja, kalau makannya sudah datang, sudah habis, jangan lagi merokok-merokok, jangan lagi duduk-duduk, tapi langsung pulang,” tegas Bobby lagi.

Kota Medan Masih Disekat

Bobby Nasution juga menegaskan, ke depannya Pemko Medan masih akan melakukan penyekatan. Tujuan penyekatan dilakukan bukan untuk melarang masyarakat dalam melakukan aktifitas ataupun mobilitasnya.

“Untuk penyekatan, PPKM Level IV ini memang, yang ingin kita sampaikan berkali-kali lagi, bukan hanya untuk melarang sana melarang sini, tidak boleh sana tidak boleh sini, bukan itu intinya, tapi bagaimana masyarakat ini kita ajak sama-sama mematuhi PPKM,” tuturnya.

Bobby juga menyampaikan, pada masa PPKM ini masyarakat diajak untuk mulai bisa hidup new normal. “Hidup new normal itu apa sih? Mengikuti prokes, itu saja. Yang ditutup ini adalah memberi tahu masyarakat, kita ke depannya harus membatasi mobilitas. Karena mobilitas yang gak perlu dilakukan, ini menjadikan potensi bahaya buat kesehatan kita. Tapi kalau mobilitas untuk ekonomi, silakan, namun itupun dibatasi, apalagi yang gak perlu,” pungkasnya.

22 Kabupaten/Kota di Sumut Terapkan PPKM Level 3

Selain Kota Sibolga, bertambah lagi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam PPKM Level 3. Totalnya kini menjadi 22 kabupaten/kota. Itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Mendagri, Tito Karnavian, dalam instruksi tertanggal 25 Juli 2021 yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 itu menyebutkan, penetapan PPKM Level 3 dilakukan berdasarkan assessmen Kementerian Kesehatan.

Adapun 22 kabupaten/kota itu adalah Asahan, Dairi, Deliserdang, Humbang Hasundutan, Karo, Binjai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhanbatu, Nias, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba.

Selain itu, juga ditetapkan 9 kabupaten/kota di Sumut masuk dalam PPKM Level 2, yakni Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara. Di daerah PPKM Level 3, Mendagri menginstruksikan pengetatan, antara lain kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online. Perkantoran WFH 75% dan WFO 25% dengan protokol kesehatan ketat.

Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. Pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada padaokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in). Operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibatasai sampai pukul 17.00 waktu setempat dengan pengunjung maksimal 25% dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Tempat ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. (prn/map/mbc)