Home Blog Page 3307

PPKM Darurat Lanjut Sampai Akhir Juli

Foto Dinas Kominfo Provinsi Sumut RAKOR: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat memimpin rapat koordinasi bersama 12 kabupaten/kota di Sumut yang masuk dalam kategori level 3 situasi pandemi Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (16/7).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat rencananya akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat ini hingga akhir Juli 2021.

RAKOR: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat memimpin rapat koordinasi bersama 12 kabupaten/kota di Sumut yang masuk dalam kategori level 3 situasi pandemi Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (16/7).Foto Dinas Kominfo Provinsi Sumut,.

Keputusan in disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7). “Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng), sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjirn

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.

“Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga harus gotong royong masyarakat, membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata dia.

Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian, mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal. Ia menuturkan, apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil. “Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil,” ujarnya.

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya. Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. “Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka  yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini,” katanya.

Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan. “Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat. Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes,” pungkasnya.

Terpisah, Peneliti INDEF, Media Wahyudi Askar menyoroti tentang penambahan masa PPKM Darurat yang menurutnya tidak sesederhana yang dibayangkan pemerintah. Dia menyarankan, kalau evaluasi pergerakan masyarakat selama PPKM Darurat di breakdown lebih lanjut akan mendapatkan data yang lebih konkret.

PPKM Darurat berdampak pada ekonomi, kendati pada tiap provinsi dan sektor memiliki dampak dan tren yang berbeda. Namun, dia mengatakan itu semua saling berkaitan. Dari lima sektor yakni retail dan rekreasi, toko dan farmasi, taman, stasiun transportasi, tempat kerja, serta pemukiman ada perolehan yang berbeda di beberapa provinsi. Dalam data yang dibagikan mencakup tujuh provinsi, yakni Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.

“Penurunan aktivitas ekonomi terjadi di semua sektor. Namun demikian, skalanya berbeda setiap provinsi, misalnya retail di Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak menurun signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Di Jawa Tengah tempat kerja hanya menurun 0,57 persen selama PPKM Darurat,” tuturnya dalam diskusi yang digelar oleh INDEF secara virtual, Jumat (16/7).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri meminta, pemerintah lebih serius dalam menghadapi kondisi darurat saat ini. Dia menilai, dalam kondisi saat ini, perlu totalitas dari segala lini termasuk dalam pembuatan kebijakan yang tidak membingungkan.

Adanya PPKM Darurat saat ini yang membatasi berbagai sektor termasuk UMKM dan pekerja harian di banyak wilayah perlu ada peran pemerintah yang lebih totalitas. Dia menilai, tidak bisa menggunakan cara biasa ketika menghadapi kondisi darurat.

Misalnya, pembayaran dana dari pemerintah terhadap rumah sakit yang menangai pasien Covid-19 yang tersendat karena menggunakan mekanisme sebelum terjadi pandemi. “Misalnya harus lewat audit dulu, banyak step dulu, atau nakes yang belum dibayar insentifnya berbulan-bulan karena lewat berbagai pihak. Ini harusnya bisa lebih serius, harus lebih cepat,” katanya.

Dengan asumsi menghadapi keadaan darurat ‘perang’, otoritas sepenuhnya dipegang di tangan komandan perang. Dia menilai telalu banyak langkah yang dilakukan pemerintah, jadi kebijakan yang dikeluarkan tidak jelas. “Misal komando diambil alih Menkes, Menkes minta uang untuk vaksin, Menkeu kasih uang langsung. Tidak bisa mengatasi keadaan darurat dengan birokrasi seperti keadaan normal,” tegasnya.

Sebagai rekomendasi, dia menyarankan presiden untuk membentuk ‘organisasi darurat’, dengan peraturan yang jelas dan tegas yang sesuai dengan kapasitas penentu kebijakannya. Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah perlu melihat sektor pekerja informal. Dia menyoroti data yang dimiliki Badan Pusat Statistik tentang standar pengangguran.

Menurutnya, perpindahan pekerja formal ke sektor informal perlu lebih diperhatikan, dan dihitung sebagai pengangguran. Sebab, orang-orang yang melakukan perpindahan ini sebagai pihak yang paling terdampak. “Paling terdampak itu menengah kebawah, jumlah pengangguran ini jauh lebih membengkak dari data yang ada, informalisasi pekerjaan ini yang perlu diantisipasi,” tuturnya.

Media menambahkan jika ditinjau dari sektor mana yang terdampak secara langsung, jawabannya adalah UMKM dan sektor kecil yang berhadapan langsung dengan konsumen. Terkait risiko, dia menilai bahwa pekerja dan orang yang tinggal di kota yang memiliki risiko tinggi, karena ada penurunan pendapatan bahkan tidak bekerja. (jpc/bbs)

Stok Habis, Warga Siantar Kecewa Gagal Vaksin Dosis Kedua

dr Aris Yudhariansyah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – WARGA Pematangsiantar mengeluhkan ketersediaan vaksin Covid-19. Keterbatasan jumlah vaksin, membuat warga gagal mendapatkan vaksin dosis kedua. Seperti yang dialami sejumlah warga yang gagal mengikuti vaksin dosis kedua pada Rabu (14/7), dan Kamis (15/7).

dr Aris Yudhariansyah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Mereka kecewa karena terpaksa harus pulang, padahal sudah tiba di lokasi vaksinasi. “Kata petugas stok vaksin tidak ada. Kami terpaksa pulang,” ujar Br Panjaitan yang datang untuk mengikuti vaksin di Puskesmas Raya, Jalan Rata bersama puluhan teman sekantornya.

Keterbatasan jumlah vaksin  membuat rentang dosis yang diterima warga melebihi anjuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni 28 hari. Br Panjaitan mengkhawatirkan, bagaimana efektivitas vaksin pertama yang ia terima sebelumnya jika rentang antara vaksin pertama dan kedua lebih dari 28 hari. ‘’Kita khawatir apa dampaknya kalau tidak sesuai jadwal,” ujarnya.

Pengakuan yang sama disampaikan Br Purba. Ia seharusnya mengikuti vaksis dosis kedua di Puskesmas Bah Kapul, Jalan Viyata Yudha, Kamis (15/7). Kasusnya sama, ia terpaksa harus pulang karena stok vaksin habis.

Esok harinya, Jumat (16/7), ia kembali ke Puskesmas dengan harapan bisa mendapat layanan vaksinasi. Tetapi kembali tidak dapat dilayani. “Hari ini (kemarin) ada vaksin. Tapi khusus diberikan kepada orang-orang yang vaksin kedua hari ini. Saya coba tadi datang, tidak dilayani karena saya terjadwal vaksin kedua kemarin,” keluhnya.

Dia juga menyesalkan tidak adanya informasi tentang kepastian kepada mereka kapan mesti datang kembali untuk medapatkan vaksin. “Seharusnya ada pemberitahuan, sehingga kita tidak harus bolak-balik,” sebutnya. Intinya warga meminta kepastian kapan mereka bisa mendapat vaksin dosis kedua.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Ronald Saragih ketika dikonfirmasi Sumut Pos membenarkan adanya keterbatasan stok vaksin tersebut di Pematangsiantar. “Memang benar. Stok terbatas. Saya rasa tidak hanya di Siantar, tapi di daerah lain juga,” ujarnya.

Dikatakannya, stok yang tersedia kemarin (16/7), dikhususkan untuk warga yang mendapat jadwal vaksin kemarin. “Yang tiba kemarin untuk warga yang terjadwal vaksin kemarin. Yang tertuda sebelumnya, menunggu pasokan stok berikutnya,” jelasnya.

Alasannya, agar terstruktur. “Sehingga datanya nanti tidak kacau. Jadi memang kita berlakukan seperti itu,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sumut sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah mengatakan, kebutuhan vaksin tergantung dari alokasi yang didistribusikan Kementerian Kesehatan. “Yang menetapkan target itukan pusat. Satu hari itu umpamanya kita (daerah) ditarget vaksinasi 65 ribu, tapi yang dikirim cuma 1.000, tentu kan kurang,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (15/7).

Menurutnya, yang penting dilakukan saat ini oleh seluruh pemda di Sumut, jangan panik yang berlebihan atas persoalan dimaksud. Pihaknya juga senantiasa berkomunikasi dengan Kemenkes dalam hal kebutuhan dosis vaksin untuk seluruh wilayah di Sumut. “Secara teori, harusnya bisa untuk dua kali suntik (vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus ada). Namun persoalan yang begini ini, tidak hanya terjadi di Siantar. Di semua daerah tidak hanya Sumut juga sama masalahnya. Karena kita tergantung alokasi dari pusat,” kata mantan Kadinkes Asahan tersebut.

Aris mengimbau agar warga jangan panik. ‘’Jadi jangan panik kita,’’sebutnya.

Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan, masalah kekosongan stok vaksin di Kota Siantar harus menjadi atensi pihak terkait yaitu pemerintah daerah dan pusat. “Jangan sampai ketika pemerintah mengimbau seluruh masyarakat melakukan vaksin malah ketersediannya saat ini susah didapat,” katanya.

Apalagi imbuh dia, pemerintah pusat menganjurkan agar vaksin pertama dan kedua harus dari mereka yang sama. Sebab dikhawatirkan akan terjadi masalah pada si pengguna. “Karenanya kita meminta agar satgas setempat proaktif dalam ketersedian vaksin dan obat-obat medis untuk Covid-19 ini. Bagaimana bisa Covid dapat dikendalikan sementara ketersedian akan obat-obatan Covid-19 tidak bisa diakses masyarakat,” pungkasnya.

Lantaran penerima vaksin diberikan dua dosis vaksin dengan rentang waktu yang berbeda, bagaimana jika ada penerima vaksin yang melakukan vaksinasi dosis kedua tidak sesuai jadwal? Juru Bicara Vaksinasi Penanganan Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, waktu toleransi kepada penerima vaksin yakni 7-10 hari. Namun, ia menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sesuai jadwal yang telah diberikan petugas vaksin. (Waktu toleransinya) bisa sampai 7-10 hari, tetapi seharusnya tetap sesuai jadwal karena kan respons orang berbeda-beda,” ujar Nadia.

Menurutnya, respons yang terjadi jika seseorang terlambat atau mendahului dari jadwal vaksinasi bisa menyebabkan vaksin menjadi tidak optimal. “Kan titer antibodi yang terbentuk jadi tidak optimal. Akibatnya perlindungannya tidak sampai 95 persen,” lanjut dia.

Nadia juga menambahkan, menurut hasil uji klinis, sudah ditentukan bahwa pada hari ke-28 adalah angka titer antibodi tertinggi yang nantinya akan menurun setelah 7-10 hari kemudian. Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto mengatakan, tubuh akan melakukan pengenalan setelah suntikan dosis pertama vaksin. Kemudian, sel plasma dan sel-B memori akan terbentuk dengan cepat. “Sel plasma ini yang dengan cepat membentuk antibodi. Tapi, karena baru pengenalan awal, sel plasma yang terbentuk ini bekerja singkat,” kata Tonang.

Pada hari-7, sel plasma mulai ada dan hari ke-10 sampai hari ke-12 mulai terbentuk antibodi. Setelah itu, antibodi akan turun. Oleh karena itu, kondisi sebelum dan sementara waktu setelah divaksin sama saja. “Sampai nanti saatnya tercapai titer antibodi optimal, baru ada beda kondisi. Maka risiko terinfeksi sebelum dan sementara waktu setelah divaksin, pada dasarnya sama saja,” kata dia.

Selanjutnya, saat antibodi sudah turun dan hampir habis, itu merupakan waktu yang tepat untuk pemberian vaksin dosis kedua. Sebab, suntikan dosis kedua vaksin saat antibodi masih tinggi justru akan berdampak pada efektivitas vaksin yang berkurang. Tonang menjelaskan, sel-B memori sudah terbentuk dari suntikan pertama, dengan cepat berproliferasi menjadi sel plasma dalam jumlah besar “Kemampuan sel plasma hasil dari sel-B memori ini besar sehingga dengan cepat membentuk antibodi dalam jumlah besar,” jelas dia.

Pola itu yang diharapkan terjadi pada pemberian suntikan vaksin dengan 2 dosis berjeda waktu tertentu,” lanjut Tonang. Ia menambahkan, besaran dosis dan jeda pemberian ini ditentukan dari hasil uji klinis untuk mencari kombinasi yang optimal. Pengujian juga diperlukan dalam mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titer antibodi optimal setelah pemberian dosis kedua. (prn/sih/kpc)

Dukung Langkah Bobby Nasution, Fraksi PDIP Tak Setuju Pemadaman LPJU Disebut Tingkatkan Kriminalitas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan sikapnya yang tidak setuju dengan penilaian yang menyebutkan pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Medan selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah langkah yang tidak tepat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus

Sebaliknya, Fraksi PDIP DPRD Kota Medan menegaskan, kebijakan pemadaman LPJU tersebut memang harus dilakukan sebagai salah satu upaya dan langkah nyata dalam menekan mobilitas masyarakat dan interaksi publik di malam hari pada masa PPKM Darurat.

“Tentu kami tidak sepakat kalau pemadaman lampu jalan di malam hari saat PPKM Darurat disebut kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, hal itu memang harus dilakukan. Tak bisa kita pungkiri, dengan padamnya lampu jalan ditambah adanya penyekatan jalan, membuat mobilitas dan interaksi masyarakat di malam hari menurun drastis,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Sabtu (17/7/2021).

Pasalnya, kata Sekretaris DPC PDIP Medan itu, penyekatan arus lalu lintas di dalam Kota Medan ditujukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sedangkan pemadaman lampu jalan, ditujukan untuk menekan interaksi publik dan juga membantu dalam membatasi mobilitas masyarakat di tempat-tempat keramaian di Kota Medan.

“Faktanya kalau lampu jalan tidak dipadamkan, meskipun orang tidak bepergian, tapi masih banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekadar ngobrol di malam hari, ini yang harus kita hindari,” ujarnya.

Dengan menurunnya mobilitas masyarakat ditambah berkurangnya interaksi publik, terang Robi, maka dapat dipastikan bahwa angka penyebaran Covid-19 dapat menurun kedepannya, tentunya dengan diikuti peningkatan protokol kesehatan.

Terkait padamnya LPJU selama masa PPKM Darurat yang disebut berpotensi memicu tindak kriminalitas di Kota Medan, Robi pun dengan tegas membantahnya.

Alasannya, setiap petugas telah disiapkan dalam menjaga keamanan dan arus lalu lintas di Kota Medan selama masa PPKM Darurat, tak terkecuali pada beberapa titik dipadamkannya lampu jalan.

“Bukan berarti jalan di sekat, lampu jalan dimatikan, terus dibiarkan begitu saja. Disana ada tim gabungan yang berjaga, bahkan hampir 24 jam. Ada TNI/Polri, Dishub, Satpol PP dan banyak petugas yang lain. Hargai lah mereka yang kerja siang malam untuk menjaga keamanan dan kelancaran berlangsungnya PPKM Darurat ini, jangan langsung dibilang rawan kriminalitas. Gak benar itu,” katanya.

Selain itu perlu diketahui, lanjut Robi, kebijakan penyekatan lalu lintas di dalam kota dan pemadaman LPJU yang diambil Wali Kota Medan Bobby Nasution, bukan lah kebijakan secara pribadi, melainkan sebagai kebijakan yang mengacu kepada instruksi pemerintah pusat.

Ditambah lagi, pemerintah diyakini tidak mungkin sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan tersebut, melainkan telah melewati pertimbangan yang matang dengan tujuan menekan angka penyebaran Covid-19.

“Dan yang perlu kita ketahui bersama, kebijakan itu juga merupakan instruksi (pemerintah) pusat. Kenapa harus ditentang? Surabaya, Semarang, dan terakhir Tangerang juga melakukan hal yang sama, mereka juga memadamkan LPJU nya. Faktanya, di kota-kota itu terbukti dapat mengurangi interaksi publik,” lanjutnya.

Untuk itu, Robi pun meminta masyarakat Kota Medan untuk tidak mempermasalahkan dipadamkannya lampu jalan selama masa PPKM Darurat. Sebab hal itu dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, yakni dengan cara mengurangi interaksi publik.

“Mengatasi penyebaran Covid-19 ini adalah tanggungjawab kita bersama, maka marilah kita dukung pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Medan yang sedang berupaya mengatasi pandemi ini. Yang pasti, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang bertujuan untuk memicu tindakan kriminalitas dan membahayakan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang diambil ini untuk kebaikan kita bersama,” pungkasnya.(map)

BNN Karo Temukan Ladang Ganja

LADANG GANJA: Personel BNNK Karo saat mencabut pohon ganja di perladangan.solideo/sumut pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Personel Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo menemukan ladang ganja di perladangan juma pintu wilayah Desa Ajijahe, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Rabu (14/7) sore. Dari lokasi yang berstatus hutan adat yang tidak dikelola dan telah ditumbuhi bambu dan pohon-pohon ini ditemukan 41 pohon ganja siap panen dengan rata-rata setinggi 2-3 meter.

LADANG GANJA: Personel BNNK Karo saat mencabut pohon ganja di perladangan.solideo/sumut pos.

Di lahan dengan kemiringan 45 drajat ini berjarak 4 Km dari desa. Info yang dihimpun dari BNNK Karo, penemuan ladang ganja ini bermula dari informasi masyarakat, Minggu (4/7).

Menerima info tersebut, personel BNN Karo melakukan penyelidikan ke lokasi.

Meski menemukan barang bukti, namun petugas tak langsung melakukan penindakan. Hal ini dilakukan karena petugas tak menemukan pelaku di lokasi. Keesokan harinya, petugas kembali mengendap di lokasi. Namun lagi-lagi, pelaku yang menanam ganj tersebut tak kunjung berhasil ditemukan.

Setelah dilakukan beberapa kali penyelidikan secara tertutup, namun penyelidik belum menemukan tersangka, maka tim Seksi Pemberantasan BNN Karo menyimpulkan untuk melakukan pencabutan pohon ganja bersama sama dengan Kepala Desa Ajijahe, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. Untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti diamankan ke kantor BNNK Karo. (deo/azw)

Sidang Korupsi Dana Pengadaan Buku SD dan SMP, Mantan Kadisdik Tebingtinggi Dituntut 7 Tahun Penjara

TUNTUTAN: Para terdakwa korupsi dana pengadaan buku SD dan SMP, menjalani sidang tuntutan, Jumat (16/7).agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tebingtinggi, H Pardamen Siregar dituntut selama 7 tahun penjara. Dia dinilai terbukti melakukan korupsi dana pengadaan buku panduan pendidikan SD dan SMP di Disdik Tebingtinggi, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (16/7).

TUNTUTAN: Para terdakwa korupsi dana pengadaan buku SD dan SMP, menjalani sidang tuntutan, Jumat (16/7).agusman/sumut pos.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khairur Rahman menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 junto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa H Pardamean Siregar dengan pidana penjara selama 7 tahun Rp200 Juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujarnya dihadapan Hakim Ketua Jarihat Simarmata.

Dikatakan Jaksa, Pardamean tidak dikenakan Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara karena sudah mengembalikan UP sebesar Rp1,6 miliar.

Sementara itu terdakwa lainnya, yakni Masdalena Pohan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut lebih ringan, yakni 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, terdakwa Efni Efridah selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Tebingtinggi dituntut pidana penjara paling lama yakni 8 tahun penjara denda Rp200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut supaya terdakwa Efni yang sempat mencabut Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan ini, membayar uang pengganti Rp600 juta lebih.

“Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengembalikan maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tidak punya harta yang cukup untuk mengganti kerugian tersebut maka diganti pidana penjara selama 4 tahun penjara,” ucapnya.

Dikatakan Jaksa, adapun yang memberatkan terdakwa Erni karena sejak awal terdakwa aktif berhubungan dengan rekanan, hingga proses pencairan dana.

Usai mendengar tuntutan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Mengutip surat dakwaan, bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengadaan buku panduan Pendidik senilai Rp2,4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemko Tebingtinggi Kota Tahun Anggaran 2020.

Seperti di antaranya Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan, Yakni CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya serta CV Viktory.

Selain itu, diketahui pula terdakwa H Pardamean Siregar, selain sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan buku panduan panduan di Disdik Tebingtinggi.

Dari hasil penghitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, juga ada temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar. (man/azw)

OJK Sumut Gadeng Perbankan Gelar Vaksinasi Massal di Medan

VAKSINASI: OJK bersama Kemenkes dan industri perbankan menginisiasi pelaksanaan vaksinasi massal yang di Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Bagian Sumatera Utara (Sumbagut) menggelar vaksinasi massal selama tiga hari di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumut, dimulai sejak 14 hingga 16 Juli 2021.

VAKSINASI: OJK bersama Kemenkes dan industri perbankan menginisiasi pelaksanaan vaksinasi massal yang di Kota Medan.

Dalam kegiatan ini, OJK Sumbagut bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan industri perbankan di Kota Medan. Pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Medan ditargetkan sebanyak 1.400 orang per hari.

“Pelaksanaan vaksinasi massal ini khususnya di Kota Medan melibatkan CIMB Niaga sebagai bank koordinator dan BCA sebagai bank participant yang didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kota Medan yang menyediakan tenaga kesehatan (nakes),” sebut Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Yusup Ansori, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/7).

Bertemakan Gerakan Peduli Insan Perbankan dalam Akselerasi Vaksinasi Nasional tersebut pada tahap awal melibatkan 5 bank umum yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan CIMB Niaga dengan target sebanyak 144.473 peserta di 13 kota besar di Indonesia termasuk di Kota Medan.

“Vaksinasi massal di Medan digelar di Hotel Santika Dyandra Medan dengan sasaran vaksinasi pada pegawai perbankan, keluarga pegawai, nasabah dan masyarakat di Sumut khususnya Kota Medan dan sekitarnya,” jelas Yusup.

Dengan pelaksanaan vaksinasi massal ini, Yusup berharap dapat menyasar target sebanyak 4.130 orang sebagai bentuk dukungan OJK dan Industri Perbankan di Sumut sebagai wujud percepatan membantu program vaksinasi Pemerintah Indonesia.

Dengan imunitas dalam menekan penyebaran COVID-19. Yusup mengungkapkan dapat mempercepat juga pemilihan ekonomi nasional yang terkena imbas pandemi ini. Kemudian, ia mengimbau kepada industri perbankan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitasnya sehari-hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ke depan dalam waktu satu dua minggu ke depan, partisipasi dan sinergi industri jasa keuangan di Sumatera Utara akan lebih diintensifkan agar mampu memberi daya akselerasi yang lebih besar dan dengan cakupan yang lebih luas lagi bagi program vaksinasi COVID-19,” pungkas Yusup.

Kemudian, Yusup mengungkapka bahwa OJK bersama Bank Indonesia dan Industri Jasa Keuangan melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumut dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut serta didukung oleh Dinas Kesehatan akan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi massal di daerah Sumut dengan menyasar sebanyak 19.020 peserta, yaitu pegawai jasa keuangan dan keluarganya.(gus/ram)

Bila PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha dan Buruh Ketar Ketir

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ledakan PHK dinilai akan segera terjadi seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai beberapa perusahaan sudah mulai berunding dengan serikat pekerja untuk melakukan PHK.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan selama sepekan terakhir, kabar itu makin banyak dilaporkan oleh para buruh. Apalagi opsi memperpanjang PPKM Darurat pun hangat dibicarakan.

Dia mengaku sudah menerima laporan soal perundingan efisiensi karyawan dari para buruh di industri komponen otomotif, peleburan besi, dan keramik.

“Seminggu Lalu kami dapat informasi, sudah minta serikat kerja untuk efisiensi kurangi karyawan, memang belum semua mendapatkan keputusan,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Sementara itu, selama pandemi Covid-19 berjalan, menurut Said Iqbal berbagai sektor usaha memang sudah melakukan PHK kepada para pekerjanya. Mulai dari sektor ritel, transportasi, hingga perhotelan.

“Kita bisa bayangkan situasi ini terjadi, akan ada ledakan PHK di depan mata kalau PPKM diperpanjang lagi,” ujar Said Iqbal.

KSPI memprediksi ada ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan bila PPKM Darurat dan kondisi krisis karena pandemi terus berlangsung. Menurutnya, pemulihan ekonomi harus dipercepat dengan menangani pandemi dengan baik.

“Akan terjadi ledakan PHK seberapa banyak ya sesuai dengan seberapa cepat pemulihan ekonomi dan lonjakan kasus ini. Kalau krisis terus, pandemi belum berakhir, KSPI prediksi ada ratusan ribu orang, apalagi kalau dilanjutkan PPKM Darurat ini,” pungkas Said Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan membuat mereka ketar-ketir dan kesulitan untuk bertahan.

“Perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada tanggal 12 Juli 2021 membuat pengusaha semakin ketar ketir, penuh ketidakpastian,” kata dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/7).

Dia mengatakan, kondisi itu akan memperberat kondisi pengusaha terutama yang berfokus pada sektor non esensial dan kritikal yang selama ini ditutup selama PPKM Darurat. Ditambah, kata dia, beban pengusaha akan bertambah karena arus kas pengusaha yang harus tetap membayar biaya operasional dengan kondisi nol pemasukan.

“Nggak bisa dibayangkan para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan. Bagi pengusaha ini sudah masuk kategori darurat juga,karena cash flownya semakin sekarat sedangkan peluang mendapatkan omzet dan profit tidak pasti,” ujarnya.

Sarman mengatakan, wacana PPMM darurat yang diperpanjang akan semakin membuat pengusaha dilematis termasuk UMKM. Skenario terburuknya, kata dia, pengusaha akan menutup usahanya jika tak mampu mempertahankan daya di masing-masing sektor usaha.

“Ada yang mampu bertahan dengan cash flow yang sudah sangat menipis, ada kemungkinan melakukan rasionalisasi dengan PHK dan merumahkan karyawan bahkan paling ekstrim menutup usahanya,” imbuhnya.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah sudah mengantisipasi pengusaha agar tidak ada PHK atau penutupan usaha melalui kebijakan stimulus, relaksasi, insentif, keringanan pajak yang meringankan beban pengusaha. Namun, menurutnya, jika COVID-19 berkepanjangan maka pengusaha hanya tinggal menunggu waktu seberapa lama akan bertahan.

“Jika Covid ini masih berkepanjangan dan tidak ada kepastian tentu pelan pelan dan pasti tinggal menunggu waktu akan lebih banyak pengusaha yang akan tumbang khususnya pelaku UMKM yang sangat rentan dengan kondisi ini. Perpanjangan PPKM darurat ini juga akan sangat berdampat terhadap perlambatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Pihaknya menilai, PPKM Darurat yang saat ini berjalan sudah efektif menekan aktivitas masyarakat dan pengusaha untuk bekerja dari rumah. Walaupun angka Covid-19 masih tinggi, dia berharap ke depan pelan-pelan akan turun ke titik paling rendah.

“Penegakan hukum dan sanksi tetap harus diberikan secara tegas kepada siapapun yang melanggar PPKM darurat tanpa terkecuali termasuk pelaku usaha. Juga kepada oknum yang sengaja menimbun obat untuk mencarikeuntungan sebanyak banyaknya, agar diberikan sanksi yang berat, bila perlu cabut izin usahanya supaya ada efek jera,” tegasnya. (dtc/ram)

Telkomsel Hadirkan Platform Kuncie untuk Tingkatkan Kompetensi dan Keterampilan Praktis Talenta Kreatif Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai perusahaan digital terdepan di Indonesia, Telkomsel berkomitmen untuk terus mengakselerasi negeri dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui kepemimpinan teknologi terdepan. Komitmen tersebut kini diaktualisasikan dengan menghadirkan Kuncie, sebuah platform yang fokus dalam membuka potensi setiap talenta di Indonesia melalui pembelajaran maupun pengembangan keterampilan di berbagai bidang yang diminati untuk dapat menggapai impian dan kesuksesan yang diinginkan. Platform Kuncie resmi diperkenalkan pada masyarakat luas pada hari ini (15/07).

Telkomsel meluncurkan Kuncie, sebuah platform yang dapat meningkatkan keterampilan talenta-talenta di Indonesia dengan belajar langsung dari para praktisi dan ahli di bidangnya. Platform Kuncie dapat diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore, dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.kuncie.com.

Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama Kusubandio  mengatakan, “Saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita berpacu bukan hanya dengan waktu, tapi juga dengan kemajuan teknologi digital. Sehingga kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut bila ingin survive dan tak ingin tertinggal. Mengasah keterampilan dan pengetahuan, maupun mempelajari hal-hal baru dari para expert di bidangnyamerupakan salah satu cara agar dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada saat ini. Melalui Kuncie, Telkomsel berupaya menjembatani transmisi kompetensi dan keterampilan praktis tersebut menjadi lebih efektif dan efisien secara digital bagi siapa pun untuk meraih kesuksesan. Hadirnya platform Kuncie menjadi bentuk aktualiasasi komitmen Telkomsel dalam membuka peluang lebih luas dan segala kemungkinan bagi setiap individu melalui kemudahan akses informasi, pembelajaran, dan diskusi dengan pemanfaatan teknologi terdepan.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, “Talenta-talenta di Indonesia sejatinya memiliki keinginan kuat untuk dapat terus berkembang dan memajukan kualitas hidup dengan terus mengasah diri, namun saat ini sumber daya pendukung di Indonesia masih sangat minim. Karena itu, melalui platform Kuncie, Telkomsel sebagai leading digital telco company berupaya hadir untuk menguatkan ekosistem sumber daya pendukung tersebut demi mengakselerasi para talenta-talenta kreatif di Indonesia sehingga dapat memaksimalkan potensi di segala aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel yang akan terus mengedepankan pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui kepemimpinan teknologi terdepan, yang juga akan mendorong hadirnya lebih banyak smart digitalpreneur anak negeri.”

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi digital. Sebagai upaya mengembangkan sector ekonomi kreatif, Kemenparekraf membutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari kementerian dan Lembaga lain, pemerintah daerah, mitra asosiasi dan seluruh masyarakat, termasuk dari Telkomsel, guna membuka peluang dan mencetak entrepreneur-entrepreneur baru. Hadirnya Kuncie sebagai platform pembelajaran diharapkan dapat membantu anak bangsa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan langsung, serta menjembatani transmisi kompetensi dan keterampilan yang lbh efektif dan efisien untuk meraih kesuksesan. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi Telkomsel yang sudah hadir selama 26 tahun melayani negeri, karena turut bergerak maju dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air. Selamat atas peluncuran Kuncie, semoga Telkomsel dapat terus menginspirasi dan memberikan akses pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, mereka yang baru memulai usaha dan berinvestasi, pelaku UMKM, content creator dan lapisan masyarakat lainnya.”

Melalui platform Kuncie, setiap talenta di Indonesia dapat mempelajari keterampilan baru maupun meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki dari para praktisi yang terbukti sukses di bidangnya. Telkomsel sendiri telah menggandeng 65 praktisi dan pakar dari segala bidang untuk menjadi mentor di platform Kuncie sebagai upaya pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang yang diminati masyarakat. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan pengusaha seperti Gita Wirjawan; kalangan industri kreatif seperti produser film Joko Anwar; kalangan content creator seperti Raditya Dika, dan masih banyak lagi, baik para praktisi di skala mikro maupun makro.

Selain itu, untuk dapat mengakomodir berbagai kebutuhan talenta Indonesia untuk dapat berkembang, Kuncie telah dilengkapi dengan lebih dari 550 konten praktis dan masih akan terus ditambah oleh para mentor maupun pelaku UMKM sukses di Indonesia dan partner marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan GoJek. Hal lain yang membuat platform Kuncie ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu adanya sesi mentoring dari para expert yang disesuaikan dengan permintaan, serta dapat terhubungnya para pengguna secara personal dengan para mentor di seluruh platform untuk kebutuhan diskusi lebih intens.

Platform Kuncie pertama kali hadir pada 7 Juni 2021. Sampai dengan 7 Juli 2021 tercatat lebih dari 120.000 pengguna telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat rerata 3.000 pengguna aktif per harinya atau sekitar 56 ribu pengguna aktif setiap bulannya. Para talenta kreatif Indonesia yang sudah terdaftar di Kuncie mengaku sangat puas pada berbagai konten yang didapat di Kuncie karena dianggap dapat memberikan solusi yang sangat sesuai dengan kondisi yang dialami, mudah diaplikasikan, dan sangat mendetail. Kuncie akan selalu memiliki konten yang menarik dan disesuaikan dengan kondisi terkini karena para mentor juga dituntut aktif. Platform Kuncie dapat diunduh secara gratis di Appstore dan Playstore. Informasi lebih lanjut mengenai Kuncie dapat diakses melalui www.kuncie.com.

“Siapa pun dapat memanfaatkan Kuncie, baik dari kalangan mahasiswa, atau yang baru ingin memulai usaha dan berinvestasi, pelaku UMKM, content creator, juru masak, fashion stylist, beauty blogger, penulis, dan lainnya. Sebab Kuncie merupakan platform yang saat ini sangat dibutuhkan bagi siapa pun yang ingin maju dan berkembang. Semoga kehadiran platform Kuncie ini dapat memompa gairah masyarakat agar dapat terus mengoptimalkan potensi diri seiring dengan terbukanya banyak peluang yang lebih luas berkat hadirnya teknologi terdepan 5G Telkomsel. Kehadiran platform ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Telkomsel dalam mendorong kemajuan bangsa dengan mengakselerasi transformasi kemampuan talenta di Indonesia sesuai dengan kemajuan teknologi digital, sekaligus sebagai upaya memperkuat ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Hendri menutup.

Suzuki Optimalkan Aplikasi Mysuzuki

APLIKASI: Pelanggan Suzuki saat menggunakan aplikasi Mysuzuki.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu alternatif utama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini dibuktikan oleh Suzuki Indonesia yang mencatatkan adanya peningkatan kinerja MySuzuki, aplikasi mobile pembelian suku cadang resmi Suzuki.

APLIKASI: Pelanggan Suzuki saat menggunakan aplikasi Mysuzuki.

Total penjualan suku cadang mobil, sepeda motor, dan mesin tempel melalui aplikasi MySuzuki meningkat 56% pada bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan Mei 2021. Berangkat dari data tersebut, Suzuki Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan untuk konsumen melalui MySuzuki terutama saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli 2021 mendatang.

“Adanya pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 tentu juga mempengaruhi mobilitas dan pola konsumsi masyarakat, dari konvensional ke daring. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi melalui aplikasi MySuzuki di bulan Juni. Untuk itu, kami akan terus mengoptimalkan layanan MySuzuki sebagai salah satu alternatif pembelian suku cadang resmi Suzuki. Melalui MySuzuki, pelanggan bisa mendapatkan suku cadang dengan cepat dan mudah dari rumah,” ujar Christiana Yuwantie, SparepartDept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Penjualan suku cadang yang naik hingga 56% tersebut berbanding lurus dengan peningkatan belanja online melalui MySuzuki. Tercatat terjadi peningkatan nilai transaksi hingga 85% pada bulan Juni jika dibandingkan bulan Mei. Terlebih lagi, Suzuki juga mencatatkan bahwa performa MySuzuki pada Juni lalu merupakan penjualan tertinggi MySuzuki selama tahun 2021. Peningkatan transaksi ini menunjukkan bahwa aplikasi MySuzuki menjadi pilihan konsumen dalam membeli suku cadang terutama di masa pandemi saat mobilitas masyarakat dibatasi.

Sebagai upaya mengoptimalkan layanan MySuzuki, Suzuki terus memperluas jangkauan penjualan online melalui kerja sama dengan 15 main dealer mobil, 18 main dealer sepeda motor, dan satu main dealer mesin tempelkapal yang turut melayani pembelian suku cadang melalui aplikasi MySuzuki. MySuzuki menawarkan pembelian Suzuki Genuine Parts (suku cadang asli), Suzuki Genuine Oil (ECSTAR), hingga chemical dengan harga yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, aplikasi MySuzuki juga didesain untuk memudahkan konsumen saat bertransaksi, melakukan pembayaran dengan menyediakan beragam pilihan pembayaran, serta pengiriman. Untuk menggunakan aplikasi MySuzuki, konsumen dapat mengunduh dari Play Store untuk pengguna Android atau Apps Store untuk pengguna iPhone.

“Optimalisasi penjualan cuku cadang online melalui MySuzuki adalah tanggung jawab kami untuk membantu konsumen, terutama yang bergerak di sektor vital, seperti logistik, transportasi, atau medis. Banyak konsumen kami di sektor tersebut memiliki kebutuhan mendesak ,” tutupnya. (rel/ram)

Pemilik Warung Kopi Amuk Satpol PP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilik Warung Kopi di Jalan Gatot Subroto Medan, Rakesh mengamuk kepada petugas gabungan pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan, Kamis (15/7).

Pasalnya, warga Jalan Waru, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah itu menolak warungnya ditutup paksa. Diduga, Rakesh menyiramkan air panas ke arah petugas.

Hal itu terlihat dari video yang viral di media sosial (Medsos). Video berdurasi 1:22 detik itu terlihat Rakesh adu mulut dengan petugas gabungan, sementara seorang wanita yang diduga istrinya dan seorang anak laki-laki berupaya melerai. Rakesh akhirnya menyiramkan segayung kecil air panas ke arah petugas.

Akibatnya, Rakesh pun harus dijatuhkan hukuman 2 hari kurungan dan denda sebesar Rp300.000 oleh majelis hakim yang dipimpin hakim tunggal, Ulina Marbun dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suryanta Desy pada sidang yang digelar di kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK ) Kota Medan.

Usai sidang dan dijatuhi hukuman, Rakesh langsung menemui awak media yang telah menunggunya.”Mereka datang dengan mobil tentara 1 truk dan mobil Satpol PP 1 truk. Bukannya membantu, malah memaksa untuk kita tutup,” ujar Rakesh kepada sejumlah wartawan di Medan.

Menurut Rakesh, dirinya dan keluarga tidak ada mendapatkan bantuan dari Pemerintah selama PPKM Darurat tersebut. Sementara, dia memiliki istri dan lima orang anak yang harus dinafkahinya.

“Gak ada bantuan dari Pemerintah, sikit pun gak ada dikasih apapun. Anak saya 5 orang, mau ambil raport, mau sekolah bayar. Mau apapun bayar. Disuruh tutup, apa yang aku dapat. Terancam anak istri saya, siapa yang kasih makan, Pemerintah yang kasih makan? Gak ada Pemerintah yang kasih makan. Suruh tutup tapi gak bertanggung jawab,” ujarnya kesal.

Masih dengan kemarahannya, Rakesh menantang petugas, karena dia merasa tidak menjual barang haram. “Saya tidak gentar sama siapa pun. Satu lawan satu. Kita buka kedai kopi, bukan jual ganja, bukan jual narkoba,” tegasnya. (mag-1/ila)

1...3,3063,3073,308...15,830Page 3,307 of 15,830