JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi CPNS dan PPPK 2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 698.618.

Angka ini meleset jauh dibandingkan target awal pemerintah sebanyak 1,3 juta ASN baik CPNS maupun PPPK. “Pengadaan ASN tahun ini menggunakan sistem merit di mana formasi yang sudah kami tetapkan sebanyak 698.618,” kata Menteri Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (8/6).

Tjahjo menjelaskan, formasi 698.618 tersebut sudah termasuk CPNS jalur umum dan sekolah kedinasan, PPPK non-guru, dan PPPK guru. Sedangkan untuk instansi yang menerima formasi ASN sebanyak 56 instansi sudah termasuk 8 sekolah kedinasann

Kemudian 494 kabupaten/kota. Mantan Menteri Dalam Negeri ini menegaskan, penetapan formasi CPNS dan PPPK 2021 berdasarkan kebutuhan instansi, bukan keinginan.

Sehingga ASN yang dihasilkan benar-benar profesional dan bukan duduk di belakang meja. Mengingat saat ini dari 4,2 juta PNS, sebanyak 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi.

Sebelumnya MenPAN-RB menyebutkan, pemerintah akan merekrut sekitar 1,3 juta CPNS dan PPPK. Di mana 1 juta dikhususkan untuk PPPK guru. Sedangkan 300 ribu untuk CPNS dan PPPK non-guru. MenPAN-RB juga saat itu menyampaikan, rekrutmen 1,3 juta ASN pada 2021 terbesar dalam sejarah perekrutan ASN di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Bima Haria Wibisana mengatakan, seluruh guru honorer baik honorer K2 maupun nonkategori yang mengabdi di sekolah negeri bisa ikut seleksi PPPK 2021 meskipun di daerahnya tidak ada formasi.  Namun, kata Bima, mekanisme seleksi PPPK dari guru honorer yang di daerahnya tidak ada formasinya ini masih terus dibahas.

Apakah mereka bisa ikut seleksi mulai dari tahap pertama atau tidak. “Seluruh guru honorer bisa mendaftar PPPK 2021. Namun apakah mereka hanya bisa ikut seleksi kesempatan ke-3 atau mulai dari yang pertama, masih didiskusikan. Jadi belum final ya,” ungkap Bima kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Selasa (8/6).

Bima yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini mengatakan, sesuai hasil pembahasan dan keputusan bersama di Panselnas, khusus untuk guru PPPK di instansi daerah akan dilakukan 3 kali tes. 

Tes pertama diikuti guru honorer di sekolah negeri dan honorer K2 masih di lingkungan kabupaten/kota atau provinsi tersebut.  Untuk tes kedua, diikuti peserta tes pertama yang tidak lulus ditambah guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak mengajar,  masih di lingkungan kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan. 

Dan pada tes ketiga, diikuti peserta yang tidak lulus tes sebelumnya tetapi berlaku secara nasional (lintas kabupaten/kota atau provinsi).

Ketentuan lainnya, kata Bima, peserta bisa mendaftar selama terdaftar di data base Dapodik. Jika di sekolah tempat mengajar tidak ada formasi, maka bisa daftar di sekolah lain dalam satu instansi (masuk seleksi kesempatan pertama).  Jika mendaftar di sekolah lain beda instansi (daerah) maka ikut pada seleksi kesempatan kedua.  

“Jadi prinsipnya pendaftaran PPPK 2021 bisa diikuti seluruh guru honorer,” pungkasnya.(esy/jpnn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji langkah pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi virus Corona (Covid-19) nasional. Pasalnya Indonesia dinilai bisa menggenjot angka cakupan vaksinasi yang begitu masif. Hingga Selasa (8/6) sudah 18,2 juta orang divaksinasi.

Immunization Officer WHO Indonesia, dr. Olivi Silalahi mengatakan, sukses Indonesia menjadi salah satu negara dengan program vaksinasi sukses. Indonesia berhasil menunjukkan langkah tegasnya dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di dalam negeri.

“Urutan ke-2 negara yang terbanyak penduduknya yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19 di Asia. Untuk negara yang belum bisa memproduksi vaksin sendiri, Indonesia sudah termasuk advance dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Tantangannya menjangkau kelompok-kelompok rentan,” kata Olivi dalam Dialog Produktif KPCPEN dan FMB9 yang dilaksanakan secara daring Selasa (8/6) siang.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia, Prof. Pratiwi Pudjilestari Sudarmono mengatakan, kendala yang dihadapi di lapangan terjadi karena soal penyampaian informasi. Menurut Pratiwi, kelompok masyarakat demikian lebih sering menerima efek samping vaksin yang dianggap menakutkan.

“Untuk itu kita bisa berikan penerangan. Bagaimana vaksin bekerja, bagaimana vaksin efektif menghambar infeksi terjadi dan juga mencegah transmisi terjadi dan akhirnya mengurangi jumlah pasien,” katanya.

Selain soal komunikasi, sukses program gerakan vaksinasi nasional juga bergantung pada ketersediaan dsn distribusi vaksin. Sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama untuk memenuhi target 1 juta vaksinasi per hari.

Kepala Divisi Ritel dan Pelayanan Bio Farma dr. Mahsum Muhammadi mengatakan, kendalanya sejauh ini adalah pasokan vaksin. Kekurangan diperoleh tentunya impor yang sudah jadi dari Astrazeneca, juga tambahan dari program Gotong Royong dari Sinopharm.

Saat ini, Indonesia telah mendapat pasokan 11,7 juta vaksin tambahan untuk vaksinasi tahap ke-2. Menurut Kementerian Kesehatan, pemerintah tahun ini menargetkan pengamanan 340,5 juta dosis vaksin dari lima merek, yakni Sinovac (125,5 juta), AstraZeneca (59 juta), Covax (54 juta), Novavax (52 juta), dan Pfizer (50 juta).

Sampai dengan kuartal I-2022, diharapkan ada tambahan 86,3 juta dosis vaksin dari kelima produsen tersebut. Dengan demikian, pada periode tersebut diharapkan terkumpul 426,8 juta dosis vaksin untuk diberikan kepada 260 juta penduduk Indonesia.

Medan Kembali Zona Merah

Sementara itu, di Kota Medan kembali masuk zona merah Covid-19. Sebelumnya, sempat bertahan beberapa minggu sebagai daerah berstatus zona oranye (risiko sedang). Status zonasi itu berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia yang disampaikan pada website covid19.go.id tertanggal 6 Juni 2021.

Di waktu yang sama, Kabupaten Dairi yang sebelumnya menyandang sebagai satu-satunya daerah di Sumut dengan zona merah, kini statusnya turun menjadi zona oranye.

Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Selain Dairi dan Deliserdang, zona oranye juga terdapat pada 17 daerah lain di Sumut. Antara lain, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Pakpak Bharat, Samosir, Toba, Sibolga, Serdang Bedagai, Batubara, Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, Karo, Simalungun, Binjai, Padangsidimpuan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara dan Langkat.

Sementara zona kuning (risiko rendah), ada 10 kabupaten/kota, yakni Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Labuhanbatu, Madina, Humbang Hasundutan, Asahan dan Pematangsiantar. Untuk zona hijau, masih tetap bertahan pada tiga kabupaten, yakni Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, berdasarkan perkembangan terbaru data kasus Covid-19 Sumut pada Selasa (8/6) sore, tercatat akumulasi kasus konfirmasi positif Covid-19 di Medan kini berjumlah 16.723 orang setelah bertambah 35 kasus baru. Dari jumlah itu juga, 15.275 orang, di antaranya sembuh dengan penambahan 19 kasus. Selanjutnya, 526 orang meninggal dunia usai bertambah 3 kasus. “Kasus aktif Covid-19 di Medan saat ini berjumlah 922 orang. Sedangkan suspek 565 orang setelah bertambah 14 kasus,” ungkap Aris yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut.

Aris melanjutkan, untuk Kabupaten Dairi, akumulasi kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 449 orang, bertambah 9 kasus. Dari jumlah itu, 318 orang di antaranya sembuh dan 22 orang lainnya meninggal dunia. “Untuk kasus aktif di Dairi kini turun menjadi 109 orang,” ujarnya.

Aris menyebutkan, untuk Provinsi Sumut sendiri, akumulasi kasus positif Covid-19 saat ini kembali mengalami kenaikan 95 kasus baru menjadi 32.722 orang. Penambahan kasus baru tersebut, diperoleh dari 9 kabupaten/kota. “Kasus baru terbanyak adalah Medan 35 orang, Deli Serdang 19 orang, Simalungun dan Dairi masing-masing orang. Kemudian, Tapsel 8 orang, Karo 6 orang, Taput 4 orang, Tanjung Balai 3 orang dan Labusel 2 orang,” bebernya.

Terkait kasus kesembuhan, Aris juga menyebutkan, totalnya kini berjumlah 29.223 usai didapatkan penambahan 102 kasus baru dari 6 kabupaten/kota. Terbanyak, didapatkan dari Deli Serdang 24 orang, Simalungun 20 orang, Medan 19 orang, Taput 18 orang, Toba 14 orang dan Karo 7 orang. “Untuk kasus kematian baru didapatkan 3 orang dari Medan, sehingga akumulasinya menjadi 1.077 orang. Dengan demikian, dari data-data itu maka kasus aktif Covid-19 di Sumut menjadi 2.442 orang atau naik 10 orang dari hari sebelumnya berjumlah 2.432 orang. Sedangkan suspek 650 orang, berkurang 40 kasus,” kata Aris.

Aris mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. “Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas kita. Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” imbau Aris. (jpnn/ris)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana milik calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya aman.

“Dana haji aman, saldo per Mei 2021 nilainya Rp150 triliun, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi,” ujarnya.

Ia juga memastikan dalam pengelolaan dana haji tidak ada investasi yang rugi. Selain itu, alokasi investasi dana haji juga tidak ditempatkan pada sektor infrastruktur.

“Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yangn

menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji,” ucapnya.

Anggito juga mengatakan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ia mengatakan sebagai lembaga negara BPKH sudah rutin diaudit. Bahkan ia mengatakansejak dana haji masih dikelola di Kementerian Agama juga selalu diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK).

“Baik itu audit tahunan maupun semester, bahkan ada audit khusus,” paparnya. Pada 2018 hingga 2019, laporan keuangan BPKH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun untuk laporan keuangan BPKH 2020 saat ini sedang dalam proses audit. Terkait dengan isu soal pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan, Anggito menampiknya. Ia memastikan alasan utama pembatalan haji karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji.

“Di Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 itu ada tiga hal, kesehatan keselamatan, dan keamanan jamaah haji,” paparnya. Anggito menambahkan calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akan diprioritaskan pada 2022. Terkait dengan dana setoran lunas jemaah haji 2020, Anggito menyampaikan dana itu ditempatkan di bank syariah dan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH.

“Sebagai jamaah yang sudah memiliki porsi, silakan mengecek saldonya di va.bpkh.go.id. Kami telah membagikan nilai manfaat sebesar Rp1,7 juta dalam bentuk alokasi kepada jamaah yang lunas tunda,” tutur Anggito.

Jadi kalau Anda hitung sebetulnya nilai manfaat atau imbal hasil yang kami berikan itu setara dengan deposito di bank-bank syariah, bahkan sedikit lebih tinggi, net-nya sampai sekitar lima persen,” paparnya. (kps)