MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, MS Glow Aesthetic Clinic Cabang Medan, memberikan infus immune booster gratis kepada para petugas kebersihan yang bertugas di sekitar Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Sabtu (5/6) lalu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian MS Glow Aesthetic Clinic kepada para pejuang lingkungan, dalam hal ini petugas kebersihan, yang selama ini turut membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar Kantor Cabang MS Glow, yang terletak di Jalan Babura Lama No 2 Medan.

“Petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Maka sudah sepatutnya kami mengapresiasi jasa mereka agar tetap fit dalam menjalankan tugasnya. Dan mereka sudah berkontribusi untuk menciptakan lingkungann

hidup yang bersih serta sehat bagi masyarakat,” ungkap Manager MS Glow Aesthetic Clinic Cabang Medan, Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, kegiatan yang dilakukan di Cabang Medan ini, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, baik dari petugas medis maupun petugas kebersihan yang hadir. Peserta dari petugas kebersihan yang datang ada sebanyak 10 orang.

“Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian MS Glow Aesthetic Clinic ini, rencananya akan dilakukan setiap bulan, tentunya dengan target kalangan yang berbeda,” katanya.

Petugas Medis MS Glow Clinic Cabang Medan, Weni menuturkan, ada pesan moral yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya merupakan sektor usaha jasa yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan untuk kecantikan dan kesehatan kulit, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar tanpa memandang tingkatan sosial maupun profesi.

“Kami ingin semua tersadar untuk ikut menjaga lingkungan dengan baik, terutama yang berada di sekitar lingkungan kami lebih dulu,” jelasnya.

Kegiatan diakhiri dengan memberikan bingkisan sekaligus cenderamata kepada seluruh petugas kebersihan yang turut berpartisipasi. (rel/ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut), Imam Suyudi memantau langsung hari pertama pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Kantor Regional VI BKN Medan, Senin (7/6).

Dalam arahannya, Suyudi mengingatkan seluruh peserta agar bertindak jujur serta penuh ketenangan, karena tes yang akan dilakukan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan dari sisi keilmuan, interaksi, leadership, kepribadian, dan wawasan kebangsaan.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah peserta tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, Suyudi berharap, peserta dapat meraih ranking dari seluruh Indonesia, sehingga nantinya dapat bergabung dengan Kemenkumham menjadi tunas-tunas pengayoman yang meregenerasi leader-leader di Kemenkumham pada masa yang akan datang.

“Selamat mengikuti seleksi, mudah-mudahan kalian semua sukses dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini (kemarin, red),” tuturnya.

Pelaksanaan SKD ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan (prokes) ketat, dimulai dari peserta memasuki halaman UPT BKN Medan hingga masuk ke dalam ruang ujian. Kegiatan mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan handsanitizer, memakai masker, menjaga jarak, terus dilaksanakan secara tertib untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada kesempatan ini, Suyudi didampingi Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Umum. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Regional VI BKN dan seluruh Panitia Seleksi Penerimaan Catar Poltekip/Poltekim di lingkungan Kusuma.

Pelaksanaan kegiatan SKD di lingkungan Kusuma yang dilaksanakan pada 7-12 Juni 2021 ini, diikuti 2.654 peserta. (man/saz)

Teks Foto

IST

PANTAU: Kakanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi, memantau SKD Taruna/Taruni Poltekip di Kantor BKN, Senin (7/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga juru masak yang mengaku dipecat secara sepihak oleh perusahaan yang bergerak di bidang restoran masakan Jepang. Sushi Mentai, melaporkan tindakan pemecatan tersebut ke Komisi II DPRD Medan, Senin (7/6).

Ketiganya datang sekira pukul 10.30 WIB, dan langsung diterima Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari di ruang kerjanya.

Sudari menyatakan, pihaknya akan melihat dan mempelajari status karyawan di restoran itu, apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja lainnya.

“Pasti ada perjanjiannya, semua itu diatur dalam Permen Nomor 100 Tahun 2004, dan PP 35 Tahun 2021, tentang PKWT. Itu nanti akan kami lihat, perjanjian itu harus dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja,” ungkap Sudari.

Lebih lanjut Sudari menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang perusahaan tersebut dan dinas terkait, baik UPT Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara (Sumut).

“Jadi kami akan mengawal proses ini. Kami mengacu terhadap Undang-Undang. Kami juga mau lihat proses yang sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja, bentuk anjurannya apa, dan anjuran itu harus mengacu pada Undang-Undang. Prinsipnya kami segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga akan memanggil pihak restoran pada Rabu (9/6), sekira pukul 10.00 WIB.

“Itu untuk mengikuti mediasi pertama. Kami lihat nanti, apa hasil mediasinya,” jelas Sudari lagi.

Setelah mendapat penjelasan, ketiga juru masak itu pun menyerahkan laporan mereka secara langsung. Mereka berharap, nantinya mendapatkan titik terang, sehingga hak-hak mereka dapat diperoleh. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang oknum polisi berinisial Aiptu DS, yang bertugas di Polda Sumut, disebut-sebut menjadi mafia pada tanah garapan yang berlokasi di Jalan Jermal 15, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Hal ini diketahui, saat oknum polisi tersebut datang ke lokasi lahan garapan, yang diakuinya secara sepihak. Padahal lahan tersebut masih milik PTPN II.

Oknum polisi yang dikenal warga sering bertindak arogan itu, datang ke lokasi lahan garapan sambil memarahi warga yang sudah lama menguasai lahan seluas 19 hektare tersebut.

“Dia (Aiptu DS) datang dengan arogannya sambil memarahi warga yang sudah sejak lama menguasai lahan garapan tersebut,” ungkap seorang warga, berinisial PR.

Tak hanya itu, selain memarahi warga, oknum polisi itu dengan lantangnya menyuruh warga agar segera pergi dari lahan garapan tersebut.

“Dengan arogannya, dia (Aiptu DS) menyuruh kami pergi, ataupun mengusir kami dari lokasi lahan garapan itu, yang sudah lama kami perhatikan,” imbuh PR.

Karena itu, sambung PR, pihaknya meminta Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra S, dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, agar segera menindak oknum polisi dari Polda Sumut tersebut, yang sudah menjadi mafia tanah di lahan garapan PTPN II.

“Kami memohon dan meminta kepada Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan, agar segera menindak oknum polisi yang telah menjadi mafia tanah di lahan PTPN II tersebut,” pungkas PR. (man/saz)

Teks Foto

IST

DIKUASAI: Lahan garapan di Jalan Jermal 15, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, yang diduga dikuasai oknum polisi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan tenaga kesehatan (nakes) medis dan non-medis Rumah Sakit (RS) Permata Bunda Medan, kembali melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa di depan rumah sakit tersebut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (7/6) siang. Aksi tersebut dilakukan karena 2 bulan gaji mereka belum dibayarkan manajemen rumah sakit, seorang perawat, Suhendri mengatakan, gaji yang belum dibayar terhitung April dan Mei 2021.

“Seluruh pegawai hampir sekitar 300 orang belum digaji. Hanya tunjangan hari raya (THR) yang dibayarkan. Mirisnya, THR dibayar sehari sebelum Lebaran, dan itu pun setelah pegawai ribut dulu,” ungkap Suhendri, saat diwawancarai.

Meski THR dibayar, lanjutnya, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pegawai. Sebab kebutuhan setiap pegawai tidak sama.

“Ada yang harus membayar sewa kontrakan, uang sekolah anak, cicilan kredit, dan sebagainya. Uang sekolah anak saya saja belum dibayar 3 bulan,” beber Suhendri, yang mengaku sudah 22 tahun bekerja di rumah sakit itu.

Suhendri menyebutkan, persoalan gaji yang tersendat ini bukan baru tahun ini, melainkan sudah terjadi sejak 2017.

“Dari 2017 sampai sekarang, lembur kerja kami pada tanggal merah tak dibayar juga oleh manajemen rumah sakit. Selain itu, iuran BP Jamsostek selama 9 bulan belum dibayar. Begitu juga iuran BPJS Kesehatan selama 8 bulan,” paparnya.

Dia menjelaskan, biasanya gaji dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya. Namun, ditunda menjadi tanggal 5. Selanjutnya, ditunda lagi menjadi tanggal 10.

“Puncaknya pada Agustus 2019 iuran BP Jamsostek pegawai tak dibayar hampir satu tahun. Tapi, karena ada bantuan pemerintah pada 2020, sehingga manajemen membayarkan iuran tersebut. Namun belakangan tak dibayarkan lagi hingga 9 bulan,” beber Suhendri.

Suhendri mengaku, para pegawai sudah bertemu dengan pemilik rumah sakit. Dari hasil pertemuan, pemilik rumah sakit meminta waktu 2 sampai 3 hari ini, dan berjanji gaji akan dibayar.

“Jika janji itu tak dipenuhi, maka kami akan mogok kerja seterusnya, sampai gaji dibayar. Manajemen membela diri belum bisa membayarkan, alasannya karena dampak pandemi Covid-19, sehingga pasien sepi yang berobat,” ujarnya.

Menurutnya, sepinya pasien yang berobat karena gaji dokter tidak dibayar dan obat tidak ada. Intinya, manajemen memang tidak bisa dipercaya mengelola dengan baik.

“Kami siap menerima konsekuensi terburuk apabila dipecat manajemen. Asalkan, hak-hak dipenuhi. Kami sudah mengadukan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan juga DPRD Medan. Apalagi, gaji yang kami terima ini di bawah UMR Rp3,2 juta,” kata Suhendri lagi.

Sementara itu, Humas RS Permata Bunda, Helmi mengaku, pihak manajemen belum membayarkan gaji pegawai selama 2 bulan.

“Memang kami belum bisa membayarkan gaji, karena pandemi yang berdampak terhadap keuangan rumah sakit,” jelasnya.

Kendati demikian, Helmi juga mengaku, pihak rumah sakit akan tetap membayarkan gaji pegawai.

“Kami lagi berusaha mencari, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dituntaskan. Jadi, pokoknya manajemen sedang mencari uangnya, untuk membayarkan gaji pegawai yang tertunggak,” imbuhnya.

Diketahui, sebelumnya aksi serupa pernah dilakukan para nakes rumah sakit tersebut, pada akhir Februari lalu. Dalam aksi itu, mereka menuntut manajemen rumah sakit untuk membayarkan 2 bulan gaji yang tak dibayarkan. (ris/saz)

Teks Foto

M ISDRIS/SUMUT POS

AKSI: Tenaga Kesehatan RS Permata Bunda, melakukan aksi mogok kerja, Senin (7/6). Hal ini dilakukan, karena gaji mereka tak kunjung dibayarkan setelah dua bulan bekerja.