MEDAN, SUMUTPOS.CO -Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Medan, jajaran Pemko Medan bersama Kodim/0201BS dan Polrestabes Medan, kembali melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang berasal dari luar kota yang ingin masuk ke kota Medan. Penyekatan di pusatkan di pintu masuk Kota Medan, Jalan Jamin Ginting Medan, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (5/6) lalu.

Sebelum melakukan penyekatan, petugas gabungan ini, melakukan apel yang dipimpin Ipda Adi S, perwakilan dari Sabara Polrestabes Medan.

Menurutnya, penyekatan di sejumlah titik masuk Kota Medan ini, digelar dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pasca berakhirnya Operasi Ketupat 2021. Artinya penyekatan yang terus berlanjut ini, bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Para petugas nantinya dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, diminta untuk melakukan tindakan persuasif sembari melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami berharap, kegiatan ini dapat memutuskan mata rantai penularan Covid-19 di Medan,” tutur Adi.

Dalam penyekatan tersebut, masyarakat yang berasal dari luar daerah yang akan memasuki Kota Medan, harus menjalani swab test lebih dulu. Apabila hasilnya negatif, maka oleh petugas diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila hasilnya positif, maka harus dirujuk ke Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Petugas juga memeriksa setiap pengendara, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes), satu di antaranya memakai masker. Pengendara yang tidak memakai masker, oleh petugas diminta untuk membeli masker, sebelum masuk ke Kota Medan.

Seorang petugas dari Dinas Kesehatan Kota Medan menjelaskan, hingga Sabtu siang, ada 4 warga yang telah dilakukan swab test. Dan keempat warga tersebut hasilnya negatif.

“Ada 4 warga yang sudah di-swab test, mereka berasal dari luar Medan. Syukur hasil swab test-nya negatif, jadi kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan,” tuturnya.

Penyekatan ini melibatkan personel dari jajaran Satpol PP Kota Medan, Dinas Kominfo Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, BPBD Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, dibantu personel Kodim 0201/BS serta Polrestabes Medan.

Penyekatan yang rutin digelar setiap hari ini, berlangsung dari pagi hingga sore hari. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Medan mengapresiasi kinerja yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di 100 hari masa kerja mereka, Sabtu (5/6) lalu.

Meski baru berjalan 100 hari, namun lembaga legislatif tersebut menilai, Bobby-Aulia telah banyak melakukan gebrakan demi gebrakan untuk membenahi Kota Medan dari berbagai aspek.

Kepada Sumut Pos, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, Bobby mampu membuat gebrakan dengan melakukan tindakan-tindakan tegas, seperti pencopotan para oknum pemerintahan lingkup Pemko Medan, yang melakukan pungutan liar (pungli).

Apalagi diketahui, pemberantasan pungli di Kota Medan memang menjadi satu janji kampanye Bobby-Aulia saat Pilkada 2020 lalu.

“Terbukti dari dicopotnya oknum lurah dan kepala lingkungan yang kedapatan melakukan pungli kepada masyarakat. Itu tindakan tegas yang betul-betul kami apresiasi. Medan memang butuh sosok tegas seperti itu,” ungkap Robi, Minggu (6/6).

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Bobby yang mencopot Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendy, karena dinilai tidak sigap dalam menekan dan mengatasi penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Hal itu dinilai sangat wajar, mengingat penanganan Covid-19 masuk ke dalam satu dari 5 program prioritas kerja Pemko Medan saat ini.

“Walaupun sempat diprotes karena keputusannya itu, tapi Bobby bergeming. Dia tetap pada keputusannya dan tidak bisa diintervensi. Memang begitulah seharusnya pemimpin, jangan sampai bisa diintervensi, agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan maksimal,” jelasnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, juga menilai, Bobby bukanlah sosok Wali Kota Medan yang lambat dalam menyikapi setiap keluhan yang datang ke hadapannya. Sebaliknya, setiap keluhan ataupun kejadian yang menimpa warga, ditanggapi dengan cepat dan dicarikan solusinya.

Misalnya terkait masalah banjir, Bobby terlihat tidak segan untuk langsung turun ke lokasi, bahkan pada malam hari, untuk mencari tahu di mana sumber masalahnya.

“Lalu hanya dalam 100 hari, sudah ada koordinasi yang betul-betul intens antara Pemko (Medan) dengan BWS, soal normalisasi sungai, dan soal fungsi kanal. Bahkan yang kami tahu, dari hasil koordinasi mereka, Bobby mengejar target agar normalisasi sungai dan masalah kanal, dikerjakan tahun ini juga. Warga Medan memang butuh gebrakan berupa gerak cepat seperti ini,” tutur Anggota Komisi I DPRD Medan tersebut.

Robi pun menilai, langkah nyata Bobby yang perlahan mulai memperbaiki sistem birokrasi di lingkup Pemko Medan, cukup baik. Mengingat, perbaikan sistem birokrasi merupakan satu janji kampanye Bobby-Aulia pada Pilkada lalu.

Satu di antaranya, Pemko Medan telah mengubah sistem kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan, yang tidak lagi melewati 2 OPD Pemko Medan, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) atau Dinas Perizinan.

“Dulu kalau mau mengurus IMB, masyarakat banyak mengeluh, katanya repot, sebentar harus ke Perkim (PKPPR), sebentar harus ke Dinas Perizinan. Sekarang masyarakat cukup berurusan dengan satu OPD saja, yakni Dinas Perizinan. Selama ini, masyarakat memang sangat mengharapkan adanya pemangkasan sistem birokrasi yang merepotkan,” beber Robi.

Pun demikian, Robi juga tidak ‘menutup mata’ dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan Bobby-Aulia dalam membangun Kota Medan ke depannya. Meski begitu, pihaknya mengaku yakin dan optimis, Bobby mampu merealisasikan seluruh janji-janji politiknya dalam membangun Kota Medan hingga akhir masa jabatannya. Termasuk dalam merealisasikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan rusak di Kota Medan dalam waktu 2 tahun kepemimpinannya.

“Melihat gerak cepat serta koordinasi yang baik yang telah dilakukannya, kami sangat optimis janji-janji itu bisa terealisasi, dan tentu kami di legislatif juga siap mendukung hal itu,” katanya.

Selain membangun Kota Medan dari sisi infrastruktur berskala lokal, Robi berharap, agar Bobby-Aulia dapat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur berskala nasional. Satu di antaranya, rencana pembangunan tanggul rob Belawan, dan rencana-rencana pembangunan berskala nasional lainnya.

“Dari dulu masalah tanggul rob itu jadi keluhan masyarakat di utara Medan. Kami juga tahu, butuh anggaran berskala nasional yang mampu membangunnya. Terakhir kami dengar, Bobby sudah membicarakan hal itu juga dengan Kementerian PUPR. Kami sangat yakin, koordinasi yang baik antara Bobby dengan Kementerian PUPR dapat segera direalisasikan,” sebutnya.

Terkait adanya kebijakan Bobby yang dinilai masih mengalami pro dan kontra, seperti Program Kesawan City Walk, Robi mengatakan, itu merupakan hal wajar.

Sebab, lanjut Robi, di satu sisi Wali Kota Medan memang sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Kota Tua Kesawan sebagai destinasi wisata di Kota Medan. Kesawan City Walk yang digadang jadi The Kitchen Of Asia, memang jadi satu nilai jual Kawasan Kota Tua Kesawan. Selain itu, adanya Kesawan City Walk juga diharapkan dapat membangun kembali perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

Robi tidak setuju, jika Bobby dinilai lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibandingkan penanganan Covid-19. Sebab terbukti, di masa kepemimpinan Bobby, Pemko Medan lebih serius dalam menangani Covid-19 dengan menerapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Hal itu dapat dilihat dari adanya isolasi lingkungan yang dilakukan Pemko Medan di Kecamatan Medan Johor dan Medan Selayang baru-baru ini.

“Intinya kami berharap Bobby dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik selama 100 hari. Bila masih ada kekurangan, maka kita harus berkolaborasi, Medan harus mengalami perubahan besar yang baik dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Pancurbatu bersama Muspika Pancurbatu, mulai melakukan pengecekan rutin ke sejumlah lokasi wisata yang ada di Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, Hal ini sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ada 2 lokasi yang disambangi Polsek Pancurbatu bersama Muspika Pancurbatu, dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) sekaligus melakukan swab test bagi para pengunjung yang datang ke lokasi wisata tersebut.

Pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi objek wisata ini, berdasar Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021, tertanggal 31 Mei 2021, tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumut, serta Instruksi Bupati Deliserdang Nomor 440/1778, tertanggal 31 Mei 2021, tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Deliserdang.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Dedy Darma, didampingi Kapten Inf Sabur Utomo (Danramil 0201-14 PB), Kacabjari Pancurbatu Dodi Wira Atmaja, dan Camat Pancurbatu Sandra Dewi Situmorang, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, pengecekan tersebut dilakukan di 2 lokasi objek wisata, yakni Centra Park Zoo dan Hairos Water Park.

“Kali ini tujuan Polsek Pancurbatu bersama Muspika Pancurbatu ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada tingkat mikro. Kami melakukan dengan cara mendeteksi para pengunjung dengan status orang tanpa gejala (OTG), maupun kontak eratnya yang akan masuk. Sehingga dimungkinkan akan terjadi penyebaran Covid-19 di kedua objek wisata tersebut,” ungkap Dedy di Kota Medan, Sabtu (5/6) lalu.

Selain menerapkan prokes, lanjut Dedy, bagi para pengunjung yang datang ke lokasi wisata, pihaknya juga melakukan swab test, untuk memastikan lebih detail apakah pengunjung terinfeksi Covid-19 atau tidak.

“Dari 2 lokasi yang kami kunjungi, yakni Centra Park Zoo dan Hairos Water Park, ada sebanyak 50 orang yang di swab test, dengan hasil seluruhnya negatif atau nonreaktif. Dalam pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini akan terus kami lakukan sebagai upaya untuk memutus penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan bersama tim gabungan, kembali membubarkan sejumlah pengunjung cafe, warung, ataupun restoran, Sabtu (5/6) malam. Pasalnya, baik para pengunjung maupun pelaku usaha, masih menjalankan kegiatannya atau masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB.

Padahal diketahui, tindakan tersebut dilarang keras untuk dilakukan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No 440/4338, tentang Perpanjangan PPKM dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Dari hasil Patroli dan Pengawasan PPKM Mikro yang dilakukan tim, masih ada saja pelaku usaha yang belum mentaati Surat Edaran Wali Kota Medan tersebut.

“Tentunya kami akan terus melakukan patroli guna memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan jam operasional, sembari melakukan sosialisasi kepada seluruhn

masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes),” ungkap Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Kota Medan, Ardhani, Minggu (6/6).

Sebelum ke lapangan, Sabtu malam, tim gabungan melakukan apel pada pukul 21.30 WIB di halaman Kantor Wali Kota Medan. Usai apel, seluruh petugas yang dibagi menjadi beberapa tim bergerak melakukan patroli dan pengawasan PPKM Mikro ke sejumlah lokasi usaha.

Dari Kantor Wali Kota, para petugas mengawali patrolinya di seputaran Jalan Juanda Medan, tepatnya di Hotel Paradede, di tempat tersebut petugas melihat dan memastikan tempat karaoke telah tutup. Selain itu, petugas juga memastikan restoran siap saji, KFC, yang terletak di seberang Hotel Paradede, juga telah tutup.

Petugas pun melanjutkan patrolinya ke Jalan dr Mansyur Medan, di sana pelaku usaha di sepanjang jalan tersebut juga sudah menutup usahanya, satu di antaranya Champion Cafe. Selain lampu sudah mati dan pintu tertutup, kendaraan yang parkir juga tidak ada.

Namun ketika tim melanjutkan patrolinya ke Jalan Setiabudi Medan, para petugas menemukan beberapa pelaku usaha yang masih beroperasi, padahal jam telah menunjukkan pukul 22.30 WIB.

“Pelaku usaha langsung kami minta untuk menutup usahanya, dan pengunjung diminta membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing,” beber Ardhani.

Tak cuma itu, petugas juga menegur keras pelaku usaha yang masih beroperasi.

“Jika ke depannya masih beroperasi, petugas akan mengambil tindakan yang lebih tegas dengan menyegel tempat usahanya. Untuk itu kami minta kepada seluruh pelaku usaha agar mentaati peraturan terkait jam operasional yang diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Medan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Indra Gunawan memastikan, lokasi usaha tempat makan dan minum di Kota Medan hanya boleh beroperasi sampai pukul 21.00 WIB. Bila melewati dari jam itu, maka Tim Satgas Covid-19 Kota Medan akan menertibkannya.

Indra juga menjelaskan, saat itu tim gabungan juga melakukan pengawasan penerapan PPKM Mikro di seputar Jalan Sisingamangaraja Medan dan Jalan HM Joni Medan. Namun di sana, petugas menemukan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang masih beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB.

“Kondisinya saat itu masih ramai, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 22.35 WIB. Oleh petugas, pengunjung diminta untuk membubarkan diri,” ujarnya.

Menurutnya, petugas juga memberi teguran keras kepada pengelola usaha yang membuka usaha di 2 ruas jalan sekitar kawasan Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota itu, sembari mengingatkan untuk mematuhi Surat Edaran Wali Kota Medan.

“Upaya ini akan terus dilakukan Pemko Medan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” jelas Indra.

Seperti diketahui, guna menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Medan No 440/4338, petugas Satgas Covid-19 Kota Medan, kembali melakukan patroli dan pengawasan PPKM Mikro di sejumlah titik Kota Medan, Sabtu (5/6) malam.

Dalam surat edaran tersebut, satu aturan mengatur terkait kegiatan restoran, rumah makan, cafe, warung /kedai makan minum, angkringan, swalayan, dan sejenisnya, untuk tidak beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk makan/minum di tempat sebelum pukul 21.00 WIB, masih diperbolehkan sebesar 50 persen dari kapasitas tempat usaha.

Sebelumnya, dalam melakukan patroli dan pengawasan PPKM Mikro, seluruh petugas Satgas Covid-19 Kota Medan melakukan apel di halaman Kantor Wali Kota Medan, yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Armansyah Lubis.

Dalam arahan singkatnya, Armansyah mengatakan, selama pelaksanaan patroli dan pengawasan PPKM Mikro, masih ada pelaku usaha yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan Surat Edaran Wali Kota Medan. Untuk itu diharapkan, seluruh petugas dapat tetap bersemangat dalam bertugas.

Dia juga mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Karena itu, seluruh pelaku usaha diminta untuk mentaati aturan jam operasional agar bersama-sama dapat memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

“Dalam bertugas saya berharap petugas Satgas Covid-19 tetap humanis dan mengedepankan tindakan persuasif kepada pelaku usaha yang masih beroperasi. Ingatkan dan sosialisasikan aturan yang berlaku sesuai Surat Edaran Wali Kota Medan. Sampaikan, ini untuk kesehatan dan kebaikan kita bersama,” pungkas Armansyah. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut segera mengeluarkan rekomendasi, terkait kasus pasien RSUD dr Pirngadi Medan yang meninggal dunia diduga karena diberi tabung oksigen kosong. Dalam kasus ini, lembaga pemerintah yang mengawasi pelayanan publik tersebut, telah meminta keterangan dari keluarga pasien, pihak RSUD dr Pirngadi, dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kota Medan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya terus mengkaji dan mendalami keterangan dari pihak-pihak yang telah diminta keterangannya. Setelah itu, mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dijadikan sebagai rekomendasi. “Dijadwalkan minggu depan (pekan ini, red) LAHP sudah selesai dan akan diterbitkan,” ungkap Abyadi, Minggu (6/6) sore.

Abyadi menyatakan, pihak keluarga pasien sudah diminta keterangannya pada tahap awal ketika kasusnya viral di media sosial. Selanjutnya, barulah meminta keterangan pihak rumah sakit dan penjelasan BPFK Medan.

“Sejauh ini belum ada lagi kita minta penjelasan dari pihak lain terkait,” imbuhnya.

Disinggung mengenai LAHP yang nantinya dapat dijadikan rekomendasi, Abyadi belum mau membeberkan. Dia meminta bersabar, karena pasti akan disampaikan.

“Mohon bersabar, kami masih mengkaji dan meneliti. Kalau sudah waktunya, pasti akan dipublikasi secara luas,” jelasnya.

Diketahui, dalam kasus ini Kepala BPFK Kota Medan, Wahyudi Ifani menyatakan, regulator tabung oksigen RSUD dr Pirngadi Medan belum dilakukan kalibrasi pengujian sejak 2018. Padahal, seharusnya pengujian dilakukan setiap tahun.

“Memang secara kalibrasi rumah sakit itu tidak mengajukan kalibrasi terkait regulator oksigen, hanya alat-alat kesehatan yang lain. Di data kami tidak ada yang menyatakan alat tersebut (regulator tabung oksigen) bagus atau tidak, karena memang tidak ada pengajuannya. Sejak 2018 sampai 2020 tidak ada pengajuan kalibrasi regulator itu, memang kosong,” tutur Wahyudi, yang diwawancarai usai memberikan keterangan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jumat (4/6) siang.

Menurut Wahyudi, kalibrasi sangat penting dilakukan terhadap alat-alat kesehatan di rumah sakit, apalagi alatnya berada di IGD dan ICU. Sebab, alat tersebut digunakan untuk diagnosis emergency sehingga kondisinya harus dipastikan baik.

“Jadi, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi sekarang ini, dampaknya terhadap pasien safety (keselamatan pasien). Dengan kata lain, muara kalibrasi pengujian itu untuk keselamatan pasien,” sebutnya.

Meski mewajibkan rumah sakit melakukan kalibrasi alat-alat kesehatannya setiap tahun, Wahyudi juga menyebutkan, tidak ada sanksi khusus bagi mereka yang tidak melakukannya. Kendati demikian, kalibrasi tersebut bisa berdampak terhadap reakreditasi rumah sakit dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sebab, kemungkinan ada peraturan dari masing-masing lembaga yang mengaturnya.

“Di situ lah titik lemah regulasi terkait kalibrasi pengujian alat kesehatan, tidak ada pengaturan sanksi hukuman. Memang berbeda dengan pengawasan tenaga nuklir misalnya, kalau tidak dilakukan kalibrasi pengujian maka ada sanksi kurungan penjara dan denda, bahkan sampai penutupan,” sebutnya lagi.

Dia menilai, kasus yang dialami pada RSUD dr Pirngadi Medan tersebut apes. Artinya, kebetulan terjadi kasus itu hingga viral di media sosial.

“Kebetulan lagi nahas, dan alat tersebut tidak dilakukan kalibrasi. Padahal, alat-alat kesehatan lainnya tetap diajukan untuk kalibrasi, apalagi rumah sakit tersebut milik pemerintah,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menegaskan, sebelum kejadian tersebut, rumah sakit tipe B itu, memang mengajukan untuk dikalibrasi alat-alat kesehatannya tahun ini. Tapi, dalam pengajuan yang disampaikan pada Januari 2021 lalu, tetap tidak ada daftar regulator oksigen.

“Kami tidak tahu berapa jumlah regulator oksigen yang ada di rumah sakit tersebut,” bebernya.

Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan membantah, mereka tak pernah melakukan pengajuan kalibrasi atas regulator tabung oksigen mereka. dia mengaku, tidak ada kendala yang mereka hadapi, sehingga menyebabkan tidak dilakukannya pengujian atas regulator tabung oksigen. “Tidak ada, kami tetap melakukan itu dengan pengawasan yang betul. Kami kan ada instalasi khusus untuk itu. Selalu ada pengawasan untuk itu,” jelasnya, usai memenuhi panggilan Ombudsman Sumut pada waktu yang sama.

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan keributan di satu rumah sakit Kota Medan viral di media sosial. Belakangan, diketahui terjadi di RSUD dr Pirngadi Medan. Dalam video tersebut, terdengar suara seorang pria yang mengambil video memarahi petugas medis yang diduga lalai merawat ibunya yang sedang kritis.

Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, keluarga pasien menuduh perawat memberikan tabung oksigen kosong, hingga sang ibu akhirnya meninggal dunia. Pasien masuk pada 19 Mei dengan diagnosa diabetes dan tuberculosis (TB). Setelah melewati perawatan sepekan, pasien meninggal dunia pada 26 Mei malam. (ris/saz)