STABAT, SUMUTPOS.CO – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten berinisial ZG sudah ditetapkan tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan. Namun hingga kini, ZG yang menjabat salah satu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum di salah satu kecamatan ini tidak ditahan, karena mendapat penangguhan penahanan dari penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat.
Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amalia.
Meski demikian, berkas perkara ZG sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Negeri Langkat untuk segera disidangkan di pengadilan. “Berkas sudah masuk pada April lalu. Sudah dinyatakan lengkap,”ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Boy Amali ketika dikonfirmasi, akhir pekan lalu.
Dikatakan Boy, berkas perkara ZG sudah dinyatakan lengkap pada April 2021. Namun jaksa penuntut umum belum bisa menyidangkan tersangka dikarenakan penyidik kepolisian belum melakukan tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti.
Disinggung soal tersangka ditangguhkan oleh penyidik Polres Langkat, Boy mengaku tidak mengetahui dan ranah kepolisian. Dia juga enggan mengomentari hal tersebut lebih jauh.
Pun begitu, Boy menambagkan, Kejari Langkat sudah menghunjuk jaksa penuntut umum untuk menyidangkan tersangka, dan sudah menyurati penyidik kepolisian untuk melakukan tahap selanjutnya. “Soal penangguhan tersangka, kami tidak tahu,” ujar dia.
“Sebulan setelah berkas lengkap, sudah kami disurati untuk melakukan tahap II. Kami sudah layangkan surat menanyakan tersangka dan barang bukti (tahap II),”sambungnya.
Sementara, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, Iptu M Said Husen tidak berada di kantornya ketika dilakukan upaya konfirmasi langsung ke Mapolres di Stabat. “Kami pun nyariin juga, dari pagi enggak kelihatan,” kata salah satu pegawai, yang jaga pintu masuk ruang kerja Kasat Reskrim Polres Langkat, kemarin (2/6).
Terpisah, Kepala Bidang Hububungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi juga irit bicara terkait penangguhan penahanan, hingga tidak adanya respon dari Kasat Reskrim Polres Langkat saat dikonfirmasi. “Silahkan konfirmasi ke Kapolres Langkat ya,” tukasnya.
Sebelumnya, ZG ditangkap bersama dua tersangka lainnya berinisial DMS dan Z atas tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan. Mereka dibekuk di Stabat pada Sabtu 19 Desember 2020.
Meski tersangka dibekuk, keberadaan mobil korban Toyota Fortuner G tahun 2008 BK 1688 PE yang diduga digelapkan ZG, belum diketahui keberadannya. Ketiganya ditangkap polisi atas laporan korban Nomor: LP/625/XI/2020/SU/LKT pada 25 November 2020. Terhadap tiga pelaku penggelapan disangkakan Pasal 372 dan 55 KUHPidana. (ted/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang sudah memenuhi persyaratan, dapat mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama atau eselon II antara Juli atau Agustus 2021 mendatang.
Ilustrasi
Seleksi jabatan tinggi pratama ini digelar karena banyaknya kekosongan pejabat. Ditambah lagi, kekosongan pejabat ini terjadi di intansi yang strategis.
Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah tidak dapat berbuat banyak karena kekosongan jabatan tersebut. Terlebih, dia juga baru boleh melakukan perombakan atau penyegaran maupun mutasi setelah enam bulan dilantik. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini sendiri dilantik pada akhir Februari 2021 lalu.
“Saya baru boleh melakukan mutasi dan melantik, setelah enam bulan saya dilantik sebagai wali kota,” kata dia di Balai Kota, Jalan Sudirman, akhir pekan kemarin.
Dia menjelaskan, Tim Pansel akan melakukan penjaringan dan proses pendaftaran dilakukan pada Juli 2021. “Nanti baru akan kita lakukan uji kompetensi dan seleksi terbuka pada jabatan tinggi pratama,” jelas dia.
Diketahui, kekosongan pejabat terjadi pada sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemerintah Kota Binjai. Karenanya, Pemko Binjai melakukan lelang jabatan.
Informasi dirangkum, tujuh jabatan kepala dinas dan satu jabatan sekretaris daerah masih diisi oleh pelaksana maupun penjabat. Adalah, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekda.
Namun, Pemko Binjai baru melakukan lelang jabatan pada Kepala Bappeda dan Sekda Binjai. (ted)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Langkat, Bupati Langkat Terbit Rencana PA menginstruksikan penutupan ojek wisata dan tempat hiburan terhitung mulai 1 Juni-1 Juli 2021.
Kadis Kominfo Langkat, H. Syahmadi.
“Instruksi dari Bupati Langkat, selama kurang lebih satu bulan objek wisata dan tempat hiburan harus ditutup,” sebut Kadis Budpar Langkat, Nur Elly Heriani Rambe, Sabtu (5/6).
Peraturan ini, kata Elly berdasarkan surat Bupati Langkat No.430-1024/DisParBud-LKT/ 2021, perihal penutupan ojek wisata dan tempat hiburan di Kabupaten Langkat. Ditujukan kepada para Camat se-Langkat, pelaku usaha, penanggungjawab industri pariwisata, serta pengusaha tempat hiburan untuk menutup sementara usahanya.
“Tujuannya tiada lain adalah untuk mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Langkat yang bertuah, imbuhnya.
Ditempat terpisah, Kadis Kominfo Langkat, H. Syahmadi menjelaskan, kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut instruksi Gebernur Sumatera Utara No:188.54/14/INST/2021, tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) dan mengoptimalkan posko penanganan COVID -19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
Serta Surat Edaran Bupati Langkat No:440-991/BPBD/2021 ditetapkan 21 Mei 2021, tentang PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID -19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Langkat.
Surat edaran Bupati ini berisi delapan poin aturan kata Syahmadi, berikut rinciannya.Pertama, pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB terhadap pusat pembelanjaan, supermarket, swalayan dengan pembatasan jumlah pengunjung/pembeli hingga 50 persen. Kedua, peniadaan kegiatan pertemuan, konvensi dan pameran terhadap hotel dan balai pertemua.
Ketiga, pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB terhadap jenis usaha restaurant, rumah makan, pusat penjualan makanan (food court), kecuali layanan pesan antar atau di bawa pulang.
Keempat, peniadaan kegiatan/operasional terhadap usaha club malam, diskotik, PUB/musik hidup, karaoke umum dan keluarga, BAR/rumah minum, bola sodik, arena permainan ketangkasan.
Kelima, pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB terhadap warung makan, kedai kopi serta usaha mikro kecil lainnya, dengan ketentuan mengurangi jumlah pengunjung hingga 50 persen , serta pelaksanaan Prokes diawasi langsung Satgas COVID – 19 tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
Keenam, peniadaan kegiatan terhadap acara kebudayaan, perkawinan, keluarga, kemasyarakat serta lainnya yang sifatnya mengumpulkan dan menimbulkan kerumunan.
“Kecuali acara pengurusan jenazah sampai pukul 19.00 WIB dengan ketentuan pelaksanaan Prokes diawasi langsung Satgas COVID – 19 tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan,”sebutnya.
Ketujuh, pembatasan jam kegiatan sampai 18.00 WIB terhadap pasar tradisional dengan ketentuan Prokes diawasi langsung oleh kepada pasar setempat dan Satgas COVID – 19 tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.Kedelapan, surat edaran Bupati Langkat ini dilanjutkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. (yas/han)
MEDIASI: Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Buara Pranata Ginting, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Arpan Pandiangan dan salah seorang pengusaha di Kota Gunungsitoli saat mediasi terkait.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 telah mengatur kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, namun kenyataannya masih banyak pengusaha yang membandel.
MEDIASI: Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Buara Pranata Ginting, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Arpan Pandiangan dan salah seorang pengusaha di Kota Gunungsitoli saat mediasi terkait.
Padahal ketentuanya sudah jelas pada pasal 15 ayat 1 berbunyi “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan) sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.
Dengan berbagai alasan para pengusaha itu tak kunjung mendaftarkan karyawan, mulai dari status pekerja tidak tetap, kemampuan membayar gaji yang jauh dibawah standar upah minimum dan lain sebagainya.
Dari data BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, seratusan pengusaha dengan total pekerja sebanyak 365 orang hingga saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal itu terungkap saat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melakukan mediasi antara pemberi kerja dengan BPJS di aula kantor Kejari Gunungsitoli, Jalan Soekarno kelurahan pasar Gunungsitoli, Jumat (4/6).
Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Arpan Pandiangan mengatakan mediasi itu dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadi masalah hukum kedepan mengingat kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Kesehatan.
“Dengan kita laksanakan mediasi ini, maka kami berharap para pengusaha atau pemberi kerja nanti bisa konsultasi dengan kami satu persatu untuk menyampaikan apa saja kesulitannya selama ini untuk dicari solusi, makanya juga kita undang BPJS di acara ini, “ jelas Arpan.
Sementara Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Buara Pranata Ginting mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan tindakan terkait pemberi kerja yang tidak patuh mendaftarkan pekerjanya.
“Kita sudah melakukan kunjungan, edukasi ke lapangan, Dinas Perizinan juga sudah memberikan surat, namun tidak diindahkan oleh pemberi kerja. Sehingga BPJS Kesehatan selaku penyelenggara melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,” terangnya.
“Kalau kita sudah terbitkan SKK itu, BPJS menyerahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, mau dituntut secara hukum atau mau digugat. Ternyata pihak Kejaksaan memilih untuk mediasi dulu,” sambungnya.
Buara mengungkapkan, sebagian besar pekerja yang ada di Kepulauan Nias khususnya di Kota Gunungsitoli merupakan pekerja tidak tetap, bahkan upah yang diterima pekerja jauh dari standar. Diketahui Upah Minimum Kota (UMK) Kota Gunungsitoli tahun 2021 sebesar Rp 2,6 juta per bulan, sementara para pekerja ada yang digaji hanya Rp 800 ribu.
“Memang benar, temuan kita dilapangan pemberi kerja tidak sanggup memberi upah sesuai UMK namun bukan berarti mereka itu tidak boleh mendapatkan haknya. Kalau pun upahnya tidak memenuhi standar UMK, tetap bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Dikatakan Buara, kepersertaan BPJS Kesehatan sangat membantu, sebab anggota keluarga pekerja sudah tercover didalamnya. “Jika upahnya saja tidak memenuhi standar minimum, paling tidak pemberi kerja itu yang memakai jasa mereka harusnya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS kesehatan,”harapnya.
Menurut Buara pelaksanaan mediasi itu cukup berjalan lancar, dari 22 pemilik badan usaha yang hadir saat itu menyanggupi dan akan mendaftarkan karyawannya dalam waktu dekat. Sementara pengusaha lainnya yang belum diundang, akan dilakukan secara bertahap
“Sebagian sudah menyanggupi, dan sebagian tadi yang datang hanya perwakilan, jadi belum bisa mengambil keputusan. Selanjutnya akan kita awasi, kami akan turun kelapangan. Kalau ada pengusaha yang tidak mematuhi komitmennya, maka pihak Kejaksaan akan memanggil kembali,” pungkasnya. (adl/ram)
ALAT BERAT: PT TPL wilayah Tele mengerahkan alat berat untuk membantu warga Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Dairi membersihkan serta menutup badan jalan berlubang saat gotong- royong bersama warga dan karyawan PT TPL, Sabtu (5/6).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi gotong- royong bersama karyawan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) membersihkan dan perbaiki jalan menuju desa, Sabtu (5/6).
ALAT BERAT: PT TPL wilayah Tele mengerahkan alat berat untuk membantu warga Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Dairi membersihkan serta menutup badan jalan berlubang saat gotong- royong bersama warga dan karyawan PT TPL, Sabtu (5/6).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Humas PT TPL Sektor Tele, Hendra Napitupulu mengatakan, perusahaan menurunkan dua unit alat berat serta karyawan membantu masyarakat setelah menerima permohonan kepala desa untuk kegiatan gotong royong.
Dua alat berat yang diturunkan yakni grader dan walas, untuk membersihkan semak belukar di sisi badan jalan, menggali saluran air (parit) serta pemadatan badan jalan. Karyawan bersama dengan masyarakat gotong- royong membersihkan dan menutupi badan jalan berlubang.
“Kita ikut gotong- royong satu hari, sesuai dengan permintaan kepala desa. Alasan kita bantu, karena akses utama menuju desa tersebut sudah memprihatinkan,” katanya.
Disebutnya, PT TPL selalu membantu masyarakat yang dekat dengan konsesi perusahaan. Dalam waktu dekat, kata Hendra, perusahaan juga akan membantu masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Phakphak Bharat dan Samosir yaitu perbaikan jalan.
Sementara itu, Kepala Desa Parbuluan 2, Marihot Sitohang mengatakan, kondisi jalan menuju Desa Parbuluan 2, sangat memprihatinkan, badan jalan banyak yang berlubang serta nyaris tertutupi semak belukar, terlebih badan jalan menghubungkan Desa Parbuluan 2 dengan Desa Parbuluan 1.
Badan jalan masih perkerasan, sehingga setiap musim hujan material batu tergerus air, karena tidak ada parit. Akibatnya, warga kesulitan mengeluarkan hasil pertanian. Sementara, ruas jalan menghubungkan Parbuluan 2 dengan Desa Parbuluan 3, sudah banyak yang berlubang.
“Kedua akses menuju Desa Parbuluan 2, masih didominasi jalan berkontruksi batu padas (perkerasan). Bahkan beberapa titik jalan tersebut sulit dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Jalan yang sudah diaspal palingan berapa persen,” katanya.
Menurutnya, untuk pembangunan jalan di desa itu, sudah beberapa kali diusulkan pada Musrembang Kecamatan, bahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), juga sudah disampaikan. Menurutnya, Desa Parbuluan 2 salah satu desa tertinggal dari segi infrastruktur jalan di Kabupaten Dairi.
Padahal dari segi hasil pertanian, katanya, Desa Parbuluan 2, tidak kalah dengan desa lainnya. Desa tersebut mayoritas petani hortikultura seperti kentang, cabai, kol dan sayur- mayur. Akibat kondisi jalan itu, harga hasil pertanian kerap lebih murah.
“Saya mengajukan proposal kepada pihak PT TPL, untuk membantu warga bergotong- royong melakukan pembersihan sisi badan jalan dan menutupi jalan berlubang. Perusahaan menurunkan dua alat berat serta karyawan, untuk sama- sama bergotong-royong,” ujarnya.
Warga Desa Parbuluan 2, mengapresiasi PT TPL karena sudah menurunkan dua alat berat, untuk pembersihan dan perbaikan jalan menuju desa mereka. Warga merasa terbantu, dimana sebelumnya warga setiap Sabtu selalu gotong- royong membersihkan sisi badan jalan dimaksud supaya kenderaan nyaman melintas. (rud/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksinasi Covid-19 lansia belum mencapai target. Hingga 5 Juni, tercatat cakupan vaksinasi dosis 1 terhadap lansia baru mencapai 9,07% atau 116.009 orang dari target 1.279.122 orang. Sedangkan dosis dua 5,57% atau 71.197 orang.
“Cakupan angka vaksinasi lansia kita masih rendah. Padahal, sosialisasi terus gencar dilakukan sampai sekarang. Jadi, mungkin untuk lansia ini peminatnya yang minim,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
Menurut Aris yang juga Plt Kadis Kesehatan Sumut ini, dari cakupan 9,07% itu, terbanyak lansia yang sudah divaksin dosis satu adalah di Kota Medan dengan jumlah 61.596 orang. Selanjutnya, kabupaten/kota lain cakupannya masih di bawah angka 10.000 lansia.
“Diharapkan semua pihak mendorong agar pelaksanaan program vaksinasi terhadap lansia dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Vaksinasi terhadap lansia menjadi tantangan, dan membutuhkan peran serta dari masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, untuk cakupan vakinasi terhadap petugas publik kini sudah 50,55% atau 444.748 orang dari sasaran 879.798 orang. Sementara dosis dua, cakupannya 31,69% atau 278.767 orang. “Kota Medan masih tertinggi cakupan vaksinasi dosis satu petugas publik, jumlahnya saat ini 186.408 orang. Daerah lainnya masih di bawah angka 50.000 orang,” beber Aris.
Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Sumut, Aris menjelaskan, masih terus bertambah kasus baru. Kali ini, sebanyak 74 kasus baru terkonfirmasi positif didapatkan dari 6 kabupaten/kota. Dengan penambahan tersebut, saat ini akumulasi kasus positif Covid-19 Sumut naik menjadi 32.528 orang. “Penambahan kasus baru positif tersebut, paling banyak berasal dari Kota Medan 34 orang, Deli Serdang 19 orang, dan Dairi 10 orang,” terangnya.
Untuk kasus sembuh, akumulasinya 29.025 orang setelah bertambah 89 kasus baru dari 4 kabupaten/kota. Antara lain, Medan 28 orang, Deliserdang 26 orang, Labuhanbatu Utara 26 orang dan Dairi 9 orang. “Akumulasi kasus sembuh terbanyak yaitu Medan 15.239 dan Deli Serdang 4.607 orang. Selebihnya, kabupaten/kota lain masih di bawah angka 1.000 kasus,” kata Aris.
Aris menuturkan, untuk angka kasus kematian, kini jumlahnya mencapai 1.068 orang. Jumlah ini setelah bertambah 3 kasus baru dari Dairi 2 orang dan Medan 1 orang. Sedangkan suspek akumulasinya 685 orang, dengan penambahan 20 kasus baru. “Dengan demikian, kasus aktif Covid-19 di Sumut saat ini berjumlah 2.435 orang. Dari jumlah ini, 876 orang dirawat di rumah sakit dan 1.559 orang isolasi mandiri,” beber Aris.
Aris mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas. “Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya.
Sementara itu, minimnya vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat lanjut usia (lansia) di Sumatera Utara (Sumut), salah satu faktornya adalah dampak dari isu vaksin yang tidak aman.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Utara, Destanul Aulia menilai, isu tersebut mencuat sejak dikabarkan vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia, sehingga membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Ditambah lagi, banyak orang belum paham mengenai proses distribusinya ke seluruh Indonesia.
“Minimnya lansia menjalankan vaksinasi Covid-19 yaitu karena termakan isu mengenai vaksin yang tidak aman. Isu proses pemberian vaksin yang tidak nyaman dan tidak happy hingga rumah sakit sebagai sumber penularan Covid-19,” ungkap Destanul Aulia.
Selain itu, Aulia menilai, ada beberapa permasalahan lain sehingga minimnya vaksinasi terhadap kelompok lansia yaitu persoalan akses. Kemudian, stok vaksin yang berfluktuasi sehingga susah dibuat perencanaan yang baik. “Permasalahan akses merupakan permasalahan yang sistematik, dimulai dari pendataan yang lemah sehingga di saat lansia mendaftar ternyata nama tidak ada di sistem dan batal untuk divaksin,” kata dia.
Aulia menuturkan, proses sebelum divaksin yang panjang dan memakan waktu lama, menyebabkan target vaksin untuk lansia belum tercapai 90 persen. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki akses tersebut sehingga minat para lansia tinggi untuk mengikuti vaksin Corona.
“Mendaftarkan terlebih dahulu di dalam sistem sebelum ke lokasi vaksin, menyediakan sekaligus konsultasi geriatrik dan perencanaan yang baik oleh tim pemberi vaksin. Seperti siapa siapa yang harus divaksin untuk waktu tertentu, ketersediaan stok dan terakhir menciptakan suasana nyaman dan aman saat bervaksin,” saran dia.
Di samping itu, masalah lain yakni terkait populasi lansia. Kelayakan vaksinasi yang tetap ditentukan oleh kriteria RAPUH (Resistensi, Aktifitas, Penyakit lebih dari 4, Usaha berjalan dan Hilangnya berat badan). “Nah, kalau kriteria RAPUH itu tadi lebih dari 2 angkanya, maka individu tersebut belum layak divaksin. Karena itu, apabila kedua hal tersebut masih diragukan maka para lansia disarankan untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis penyakit,” pungkas Aulia.
Tak jauh beda disampaikan Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Sumut dr Delyuzar. Ia menilai minimnya masyarakat, khususnya kalangan lansia mengikuti vaksin Covid-19 karena banyaknya informasi yang tidak tepat sampai sasaran. “Banyaknya rumor, berita hoaks, ketidakpahaman, dan bahkan informasi yang beredar di media sosial. Isu seperti ini masih terus beredar di masyarakat, sehingga ini mengurangi tingkat keyakinan masyarakat,” kata Delyuzar.
Meski begitu, dia mengakui jumlah petugas Satgas Penanganan Covid-19 sangat terbatas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. “Kita yang paham harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sebab, vaksin Covid-19 ini sangat membantu melawan penyebaran virus tersebut,” pungkas dia.
Medan Masih Zona Orange
Di Kota Medan, angka kematian akibat Covid-19 cenderung naik atau meningkat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, kasus Covid-19 di Kota Medan telah mencapai 16.549 kasus per Sabtu (5/6) lalu. Meski demikian, Kota Medan masih berada di status zona orange.
Dari jumlah tersebut, di hari yang sama, angka kematian akibat Covid-19 juga mengalami peningkatan. Sebab pada Sabtu kemarin, terdapat 6 orang yang meninggal dunia karena Covid-19 di Kota Medan. Selain angka kematian, dalam satu hari pada Sabtu kemarin, peningkatan Covid-19 di Kota Medan juga mencapai 32 kasus.
Kabar baiknya, jumlah yang sembuh dalam satu hari sebanyak 4 kali lipat dari jumlah yang meninggal. Sebab dalam satu hari, jumlah yang sembuh dari virus tersebut mencapai 24 orang. Alhasil, total pasien Covid-19 di Kota Medan yang sembuh hingga saat ini mencapai 15.334 orang.
Terkait hal ini, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Medan dr Mardohar Tambunan M.Kes, mengatakan, meskipun jumlah angka kematian akibat Covid-19 di Kota Medan terbilang cenderung naik, namun status Kota Medan masih berada dalam Zona Orange.”Saat ini Kota Medan masih berada di status zona orange,” ucap Mardohar, Minggu (6/6).
Untuk itu, kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Medan tersebut mengatakan, hingga saat ini Satgas Covid-19 Kota Medan masih rutin melakukan pengawasan penerapan PPKM mikro, seperti pengawasan penerapan jam operasional kepada pelaku usaha pariwisata dan mengaktifkan posko di perbatasan Kota Medan. “Penyekatan terhadap masyarakat yang berasal dari luar kota yang ingin masuk ke Kota Medan masih dilakukan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi, penyekatan itu di pusatkan pada pintu-pintu masuk Kota Medan di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan. Dalam penyekatan tersebut, masyarakat yang berasal dari luar daerah yang akan memasuki Kota Medan harus menjalani swab test terlebih dahulu. “Apabila hasilnya negatif maka oleh petugas diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kalau hasilnya positif, maka harus dirujuk ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan,” katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk lebih meningkatkan 3T yakni Testing (pemeriksaan dini), Tracing (pelacakan kontak erat), dan Treatment (perawatan) dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Ia berharap, pihak terkait dapat terus mengawasi jalannya PPKM Mikro di Kota Medan. (ris/map/ila)
Kita melihat, saat ini Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution memang jauh lebih serius dalam menerapkan 3T. Tapi bila bisa ditingkatkan lagi, maka tentu akan jauh lebih baik lagi,” terang Sudari.
Dikatakan Sudari, Dinkes juga harus terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sebaliknya, agar proses vaksinasi kepada para guru di Kota Medan dapat segera diselesaikan. Mengingat, guru merupakan bagian dari pelayan publik yang tingkat vaksinasinya masih di bawah 60 persen.
“Kalau Wali Kota Medan bilang ingin push para guru supaya segera menuntaskan proses vaksinasi, saya secara pribadi sangat setuju. Apalagi kita tahu ada wacana sekolah tatap muka di bulan Juli nanti, kita berharap Dinkes dan Disdik bisa bekerja ekstra untuk rencana baik Wali Kota ini,” katanya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini juga berharap, Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Tim Satgas Covid-19 Kota Medan dapat terus mengawasi jalannya PPKM Mikro di Kota Medan. Sebab dalam SE yang ditandatangai Wali Kota Medan itu, tempat hiburan diwajibkan untuk tidak beroperasi dan tempat penjualan makan/minum juga dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB.
“Khususnya Dispar supaya lebih menyosialisasikan hal ini kepada para stakeholdernya. Jangan sampai ada yang tidak mematuhi surat edaran wali kota. Keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini harus di dukung penuh oleh semua pihak,” pungkasnya. (ris/map/ila)
Tes GeNose C-19: Calon penumpang kereta api di Jakarta saat dites GeNose C-19. Hari ini di Bandara Kualanamu menerapkan tes GeNose C-19.
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Bandara Internasional Kualanamu akan mulai menerapkan tes GeNose C-19 untuk calon penumpang pada Senin (7/6). Alat tersebut dibanderol dengan harga Rp40.000. Hal ini sesuai dengan SE Nomor 12/2021. Alat deteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini bekerja dengan mendeteksi senyawa melalui hembusan nafas.
Tes GeNose C-19: Calon penumpang kereta api di Jakarta saat dites GeNose C-19. Hari ini di Bandara Kualanamu menerapkan tes GeNose C-19.
Executive General Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Kualanamu, Heriyanto Wibowo mengatakan, GeNose merupakan alternatif lain selain rapid tes antigen dan PCR. Jumlah bilik dan kapasitas pelayanan tes GeNose C-19 di Bandara Kualanamu dapat melayani 1.000 orang per hari.
Dijelaskannya, dalam melaksanakan tes GeNose tersebut akan dilakukan penjagaan yang ketat agar tidak keluar dari prosedur yang telah ditetapkan. “Standar yang terjaga serta pelayanan yang baik akan dilakukan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu(6/6).
Dilanjutkan Heriyanto, sejak 5 Juni kemarin hingga Minggu (6/6), sebanyak 100 pekerja di Bandara Kualanamu mengikuti uji coba penggunaan tes GeNose C-19 sebelum diberlakukan untuk masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Atrium Lantai I Bandara Kualanamu.
Dia juga memperkirakan pada tahap awal pelaksanaan tes GeNose ini akan diikuti oleh 20 persen hingga 25 persen dari jumlah penumpang pesawat. “Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia kita, fasilitas dan pelaksanaan GeNose C-19 ini sebagai alat tes Covid-19 bagi calon penumpang pesawat,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, GeNose C19 adalah alat yang dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mendeteksi infeksi virus Corona melalui embusan napas. Di Indonesia, GeNose telah mengantongi izin edar dan izin pakai dari Kemenkes RI.
Penggunaan GeNose untuk mendeteksi penyakit Covid-19 melalui embusan napas, telah dijadikan salah satu alternatif skrining kesehatan pada berbagai moda transportasi umum selama pandemi COVID-19. Namun, seberapa ampuhkah tes GeNose C19 untuk mendeteksi virus Corona dan bagaimana cara kerjanya?
Cara Kerja GeNose C19
GeNose C19 mampu mengidentifikasi virus Corona dengan cara mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap atau volatile organic compound (VOC). VOC diketahui dapat terbentuk karena adanya infeksi virus Corona dan keluar bersama embusan napas. Penelitian menunjukkan bahwa para penderita COVID-19 menghasilkan VOC yang lebih tinggi daripada orang yang tidak terkena infeksi virus Corona.
Pada tes GeNose, orang yang diperiksa akan diminta mengembuskan napas ke sebuah alat berbentuk tabung, kemudian alat sensor dalam tabung tersebut akan mendeteksi VOC dalam napas yang diembuskan.
GeNose membutuhkan waktu sekitar 2″3 menit untuk mendeteksi ada tidaknya VOC yang bisa menandakan COVID-19. Satu unit alat GeNose diperkirakan mampu melakukan sekitar 120 kali pemeriksaan per harinya.
Adapun keuntungan dari penggunaan GeNose C19, yakni, hasil tes yang cepat dan tidak memerlukan reagen atau bahan kimia lainnya seperti pada pemeriksaan rapid test, biaya tes deteksi virus Corona menggunakan GeNose C19 relatif murah, pengambilan sampel tes berupa embusan napas dinilai jauh lebih nyaman daripada pengambilan sampel dengan metode swab.
Keampuhan Tes GeNose C19
GeNose C19 telah melalui uji profiling pada 600 sampel di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Bambanglipuro, Yogyakarta, dan menunjukkan tingkat akurasi hingga 97%.
Dari hasil uji coba tersebut, tes GeNose C19 dinilai bisa menjadi alternatif untuk mendeteksi infeksi virus Corona. Meski begitu, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk memastikan tingkat akurasi dan efektivitas GeNose dalam mendeteksi virus Corona secara spesifik.
Pasalnya, VOC yang dideteksi dalam tes GeNose C19 juga bisa terdapat pada embusan napas penderita penyakit pernapasan lainnya, seperti asma, kanker paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Oleh karena itu, mendiagnosis penyakit Covid-19 sebenarnya tidak cukup mengandalkan tes GeNose C19. Sampai saat ini, hasil tes PCR dan pemeriksaan dari dokterlah yang masih menjadi standar untuk mendiagnosa Covid-19, sementara pemeriksaan lainnya hanya digunakan untuk skrining.
Sebagai salah satu alat skrining, GeNose C19 yang ditemukan oleh para ahli dari UGM ini diharapkan dapat membantu mendeteksi penderita Covid-19 yang tidak bergejala, sehingga tingkat penyebaran Covid-19 -19 bisa lebih terkontrol. Namun, apa pun hasil tes GeNose C19, semua orang harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 . (mag-1/bbs)
Tumpuan: Kadek Agung, kembali menjadi tumpuan Indonesia saat menghadapi Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022.
INDONESIA dipastikan tidak memiliki peluang lagi di Kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, Garuda tetap akan membidik kemenangan saat melawan Vietnam di Stadion Al Maktoum, Senin (7/6) malam WIB. Skuad Merah Putih tentu ingin menjaga gengsi dan memperbaiki peringkat FIFA.
Tumpuan: Kadek Agung, kembali menjadi tumpuan Indonesia saat menghadapi Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022.
Ya, saat ini Indonesia berada di posisi buncit Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Egy Maulana Vikri dkk baru mengoleksi satu angka dari enam pertandingan. Dengan menyisakan dua pertandingan lagi, Garuda dipastikan tersingkir.
Meski begitu Indonesia tetap akan ngotot melawan Vietnam. Targetnya adalah harga diri dan peringkat FIFA. Saat ini pasukan Shin Tae-yong tersebut berada di peringkat 173.
Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong sendiri memasang target menang melawan Vietnam. Dia tidak peduli lawan memiliki keuntungan, karena Park Hang-seo sudah mengintip permainan Garuda saat menahan imbang Thailand 2-2.
“Jadi pasti ada dampaknya karena Vietnam pasti sudah dapat keuntungan untuk menganalisa permainan kami. Walaupun begitu, saya akan menampilkan permainan terbaik untuk (pergantian dan penyesuaian formasi) timnas indonesia,” ujarnya.
Mantan pelatih Timnas Korsel itu juga berjanji akan menyingkirkan persahabatannya dengan Park selama 90 menit. Sebab Shin ingin melihat Indonesia bisa membalaskan kekalahan 1-3 pada pertemuan pertama.
“Kalau misalnya sudah memasuki pertandingan, pasti saya berkepala dingin, menang atau kalah itu biasa, tetapi saat ini kami harus fokus untuk bisa meraih kemenangan. Di atas lapangan mungkin kami rival. Tetapi setelah selesai pertandingan juga pasti akan tetap saling menghargai,” tegasnya.
Vietman sendiri tidak mau kalah. Apalagi The Golden Stars membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga posisi di puncak klasemen. Saat ini Vietnam berada di puncak dengan 11 angka dari lima laga.
“Saya mengerahkan seluruh tenaga saya untuk pertandingan Indonesia, kemudian saya melihat hasil pertandingan lain untuk menghitung pertandingan melawan Malaysia. Jika kita memiliki hasil yang baik, maka kita akan lolos, kita akan mempersiapkan tahap demi tahap.” Tentu saja kita memiliki tujuan, tetapi tujuan tidak berarti kita dapat mencapainya,” tegas pelatih Vietnam, Park Hang-seo.
Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku merasa malu dan rela angkat kaki dari Vietnam untuk kembali ke kampung halaman jika gagal. “Saya adalah pelatih kepala tim Vietnam, tetapi saya orang Korea Selatan, bukan orang Vietnam. Untuk mendapat dukungan dari rakyat Vietnam, saya pasti memiliki hasil, jika tidak ada hasil, saya harus membawa koper saya pulang,” tegasnya. (bbs/dek)
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 Masehi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, jamaah yang tertunda hajinya pada tahun 2020 lebih diprioritaskan berangkat terlebih dahulu.
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
“Jadi kan ini penundaan haji yang kedua setelah tahun lalu, artinya mestinya mereka yang berangkat tahun lalu itu sekarang juga tertunda. Dan mereka lah yang kan diprioritaskan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan,” kata Muhadjir kepada wartawan di Universitas Gunadarma, Depok, Minggu (6/6).
Kemudian, Muhadjir pun menjamin dana haji aman. Ia memastikan dana haji tidak diinvestasikan di sektor infrastruktur. “Tidak ada satupun atau tidak ada secuil dana pun yang diinvestasikan di sektor yang langsung termasuk infrastruktur. Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syari. Dan mereka yang sudah menyimpan dana haji itu juga mendapatkan dan kemanfaatan, jadi dan itu dikelola sedemikian rupa, diinvestasikan sehingga ada manfaatnya kemanfaatannya, keuntungannya yang itu juga diberikan kepada mereka jamaah yang belum berangkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, permasalahan utama tidak diberangkatkannya jamaah haji tahun ini adalah karena masih berada dalam kondisi pandemi. Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan keberangkatan haji tahun depan.
“Ini sebetulnya kan masalahnya kan terutama karena kita masih berada dalam suasana pandemi. 220 ribu jamaah, jadi tidak bisa main-main. Karena itu mohon dimaklumi kalau pemerintah saat ini bahwa kita tidak akan mengirim. Nanti akan kita tinjau kita evaluasi semua, mudah-muhadahan ini bisa dijadikan bahan untuk mengambil keputusan tahun depan,” kata Muhadjir.
Seperti diberitakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumut menyatakan, daftar tunggu keberangkatan haji Sumut, mencapai 19 atau 20 tahun. Artinya, jika mendaftar tahun ini, maka baru bisa diberangkatkan paling cepat tahun 2040 atau 2041.
Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag), jumlah calon jamaah haji yang sudah masuk daftar tunggu berjumlah 152.514 orang, sementara kuota untuk Sumut sebanyak 8.168 jamaah.
“Daftar tunggu haji kita 19 sampai 20 tahun. Kalau tidak ada penundaan (tahun 2020 dan 2021, Red), daftar tunggunya 17 sampai 18 tahun. Jadi tambah 2 tahun karena adanya penundaan ini,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran dan Domentasi Haji Kemenag Sumut, H Iyong Syahrial kepada Sumut Pos, Jumat (4/6).
Selain itu, kata Iyong, bagi calon jamaah haji dibolehkan mengambil uang pelunasan haji, sesuai surat edaran Menteri Agama RI. “Jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan di tahun 2020 kemarin, boleh mengajukan permohonan untuk mengambil uang pelunasannya saja,” ujarnya.
Besaran nominal uang pelunasan yang bisa diambil jamaah, sambungnya, yakni berkisar Rp7 juta dari Rp32 juta ongkos keberangkatan haji tahun 2020. “Biaya haji Sumatera Utara itukan Rp31,7 juta, atau kita genapkanlah Rp32 juta. Sementara setoran awalnya kan Rp25 juta, artinya ada selisih ke Rp32 juta itu. Selisihnya itulah yang berhak mereka ambil kembali dengan mengajukan permohonan,” jelasnya.
Dengan begitu, lanjut Iyong, porsi jamaah yang mengambil selisih pelunasan berkisar Rp7 juta tersebut, tetap ada untuk keberangkatan selanjutnya. “Kalau dia ambil semua, namanya pembatalan Bipih. Kalau inikan biaya pelunasannya saja sebagaimana yang ditetapkan presiden,” urainya.
Hingga kini, katanya, telah ada jamaah yang mengambil biaya pelunasan haji. Apalagi di tengah ketidakpastian keberangkatan haji awal kemunculan pandemi Covid-19, banyak jamaah telah mengambil biaya pelunasan haji.
“Karena aturan pengembalian pelunasan ini sudah berjalan dari tahun yang lalu. Tahun ini juga dikuatkan dengan keputusan menteri agama itu. Bagi jamaah haji yang ingin mengajukan permohonan mengambil biaya pelunasan, boleh melalui kementerian agama tempat mendaftar,” jelasnya lagi.
Iyong menambahkan, bagi jamaah yang ingin mengambil biaya pelunasan haji tidak ada persyaratan khusus. Jamaah hanya tinggal mengajukan surat permohonan tempat mendaftar di Kemenag Kabupaten/Kota. Kemudian melengkapi bukti pelunasan, disertai data pribadi. “Nanti petugas di Kabupaten/kota akan melakukan entri data melalui aplikasi siskoha,” pungkasnya. (jpnn/man)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar menjajaki koalisi dengan sejumlah partai besar, seperti Gerindra, NasDem, dan Demokrat, untuk Pilpres 2024. Penjajakan ini masih dalam tahap lobi antara petinggi partai.
Firman Soebagyo.
Ketua Bidang Penghubung Antarlembaga Politik DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, tiga partai itu didirikan oleh politikus jebolan Golkar. Ia menyebut koalisi empat partai ini sebagai Koalisi Alumni Golkar.”Kalau empat partai bisa menyatakan siap semua, ini jadi salah satu kemungkinan alternatif yang dalam posisi lobi. Mungkin namanya Koalisi Alumni Golkar,” kata Firman.
Firman juga membuka peluang Golkar berkoalisi dengan sejumlah partai Islam, seperti PKS, PKB, dan PPP. Ia menyebut partainya selalu membuka ruang bagi partai lain untuk bekerja sama.
Golkar sudah mulai penjajakan membentuk koalisi demi mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden di 2024. Mereka membutuhkan setidaknya 7,69 persen suara agar bisa mencalonkan Airlangga.”Golkar tinggal mencari partai koalisi karena modal dasarnya kita harus bisa memenuhi presidential treshold,” ujar Firman.
Saat ditanya soal sosok yang kayak mendampingi Airlangga, Firman tak menjawab gamblang. Namun, ia membuka peluang memasangkan Airlangga dengan Prabowo Subianto dari Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat.
“Nanti kita lihat, terbuka karena sekarang ini ke depan yang paling mendasar masalah ekonomi. Pascapandemi ini, masalah recovery ekonomi sangat berat. Namun, pertahanan dan keamanan juga bagian penting,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Dedi Mulyadi mengatakan, Airlangga Hartarto memiliki modal yang kuat dan cukup untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. “Airlangga Hartarto punya dua modal penting sebagai presiden, dan itu yang akan kami upayakan untuk mengusung beliau. Komunikasi beliau dengan internal Golkar bagus, dengan partai lain juga sangat bagus. Ini modal pertama beliau,” kata Dedi.
Modal kedua, menurut Dedi, Airlangga memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR itu melanjutkan, kapasitas kepemimpinan Airlangga yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sangat diperlukan untuk memimpin negara.
“Prestasi beliau banyak. Beliau terbukti berhasil menjaga ekonomi nasional. Kepemimpinan beliau juga sudah teruji. Sebagai Menteri Perindustrian dan sekarang Menko Perekonomian, itu modal kuat untuk memimpin bangsa,” katanya.
Tak hanya menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga juga dipercaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menakhodai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Belum lama ini, Airlangga Hartarto juga ditunjuk sebagai Ketua Presidensi G20.
PAN Lebih dari 2 Calon
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan jika Pilpres 2024 mendatang diikuti tiga pasangan calon. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, dengan lebih dari dua pasangan, maka masyarakat mempunyai pilihan yang banyak untuk menentukan pemimpinnya selama lima tahun ke depan. “Alangkah baiknya jika diberikan ada kesempatan bagi pasangan lain, ibaratnya beli mie instan ada banyak brand. Banyak pilihan bisa mencicipi. Dengan lebih banyak pilihan akan semakin semarakan dan matangkan demokrasi kita,” ujar Eddy.
Eddy menuturkan, jika hanya ada dua pasangan calon. Maka dia menakutkan masyarakat tidak tertarik dengan calon yang maju di Pilpres 2024 mendatang. “Jangan sampai nanti terkungkung pada pilihan yang berhadap-hadapan hanya dua pasangan calon. Sehingga nanti masyarakat bahwa ini tidak menarik,” katanya.
Kata Eddy, lebih dari dua pasangan calon akan menekan angka golput. Karena masyarakat nantinya akan antusias mencoblos pasangan yang dipilihnya tersebut.
PDIP Jadi Nomor 1 Elektabilitas Parpol
Parameter Politik Indonesia melakukan survei terkait elektabilitas partai politik. Dalam survei tersebut PDIP menempati urutan pertama elektabilitas partai politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan elektabilitas PDIP sebesar 22,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 11,9 persen.
“Secara konsisten dari beberapa survei yang kita lakukan pada bulan Februari tahun ini, bulan Desember atau tahun-tahun sebelumnya yang kita lakukan PDIP tetap menempati sebagai partai politik yang paling puncak,” ujar Adi dalam rilis surveinya.
Adi menambakan posisi ketiga ada Partai Golkar dengan elektabilitas 10,8 persen, kemudian Partai Demokrat sebesar 8,4 persen, PKB sebesar 8,2 persen dan PKS sebesar 7,5 persen. “Ada temuan menarik terjadi peningkatan signifikan yang diperoleh Demokrat dan PKS. Kita menduga peningkatan elektabilitas Demokrat tidak terlepas dari isu kudeta politik yang terjadi beberapa waktu lalu. Termasuk PKS kemudian mempersonifikasi diri sebagai atau kelompok atau partai yang memperjuangkan kalangan Islam yang dimarjinalkan,” paparnya. (jpnn/cnn/bbs)
