MEDAN, SUMUTPOS.CO – Delapan terdakwa kasus pembunuhan terhadap Jefri Wijaya alias Asiong yang dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejatisu dinilai terlalu ringan. Menanggapi hal itu, pengamat hukum Kota Medan Dr Redyanto Sidi SH MH, menyayangkan tuntutan itu yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Seharusnya tuntutan kepada para terdakwa dapat lebih berat, pasal pembunuhan berencana juga seharusnya diterapkan,” tegasnya saat dimintai tanggapannya, Minggu (20/6).

Redyanto mengatakan, sadisnya perbuatan para terdakwa kepada korban adalah nyata direncanakan sehingga patut diancam hukuman yang lebih berat sebagaimana Pasal 340 KUHPidana.

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun,” jelasnya.

Lanjut dikatakannya, penuntut umum seharusnya dapat lebih objektif dalam menerapkan pasal dan memberikan tuntutan. “Tentu keadilan bagi korban diutamakan, dan seharusnya penuntut umum dapat objektif sehingga dapat menuntut para terdakwa lebih berat,” urainya.

Menurutnya dalam perkara tersebut, wajar saja masyarakat atau netizen menduga-duga ada ‘permainan’ antara JPU dengan para terdakwa. “Sehingga konstruksi kasus sejak awal tentu perlu dipelajari kembali, dan JPU dalam perkara ini tentu perlu pemeriksaan oleh yang berwenang untuk itu,” tegasnya.

Redyanto berharap semoga nantinya dalam putusan hakim dapat objektif, sehingga menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa agar memberikan efek jerah kepada para terdakwa.

Sebelumya diketahui para terdakwa yang terlibat dalam perkara tersebut, dituntut dengan pidana penjara bervariasi. Pembacaan tuntutan tersebut, dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Anita dan Anwar Ketaren di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (18/6) .(man/azw)

Adapun masing-masing nama terdakwa dituntut yakni Bagus Aryanto alias Bagus dan Muhammad Dandi Syahputra masing-masing dituntut 6 tahun penjara, terdakwa Selamat Nurdin Syahputra alias Tutak dan Aqbar Agustiawan alias Ojong masing-masing dituntut 2 tahun penjara.

Sementara, terdakwa Hoki Setiawan alias Kecot dan Andi Syahputra alias Andi masing-masing dituntut 4 tahun penjara. Kemudian Guruh Arif Amada dituntut 1 tahun penjara, sedangkan terdakwa Handi alias Ahan dituntut penjara paling lama dari terdakwa lainnya yakni 7 tahun penjara.

JPU menilai perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 333 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Yakni para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan kematian,” ujarnya. (man/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum panitia pengadaan CCTV yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berinisial JP, belakangan diketahui bolos atau tidak masuk kantor. Karenanya, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kota Binjai terancam dipecat tidak dengan hormat.

Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyesalkan tindakan JP yang tidak masuk kantor. Kata Amir, JP dapat saja kena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika tidak masuk kantor selama 46 hari dalam setahun.

Hal tersebut jelas tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. “Dalam PP 53, jika 46 hari tidak masuk kerja, dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Aturan ini berlaku untuk semu ASN,” ungkap dia ketika dimintai tanggapannya di Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Selasa (15/6).

Kepada Kadishub Binjai, Amir meminta agar bijak dalam memimpin. Ganjar teguran kepada pegawai yang tidak patuh dengan aturan.

Jika tidak, menurut dia, Syahrial sendiri yang terancam mendapat teguran. “Kalian konfirmasi kepada kepala dinas, kenapa dia (JP) tidak masuk. Kepala dinas harus menyurati kenapa tidak masuk. Ada tahapan pemberhentian dan hukuman disiplin, kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan,” beber dia.

Dalam PP 53/2010 dimaksud, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pada aturan tersebut, dimaksud juga di dalamnya mengenai kehadiran ASN dalam bekerja.

Jika kedapatan bolos dengan batas dan alasan tidak tepat, akan dikenakan sangsi tegas. Sementara, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai, Donnel Sitinjak menjelaskan, penyidik masih tengah menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai tim ahli untuk menghitung kerugian negara. (ted/azw)

“Mudah-mudahan minggu depan hasilnya keluar. Mohon doanya,” ujar dia.

Penggeledahan terakhir, lanjut dia, penyidik telah menyita sejumlah dokumen, laptop dan CCTV dari workshop JP di Jalan Traktor, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, belum lama ini. “CCTV-nya tidak ada barcode pemerintah. Dugaannya mereka beli bekas supaya nampak ada barang yang dibeli,” tukasnya.

Diketahui, JP santer kabarnya melakukan sendiri pengadaan CCTV yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai. Kabar yang berembus kencang ini bukan sekadar isapan jempol belaka.

Pasalnya, Direktur CV AIM berinisial MS memberikan keterangan berbelit soal proyek pengadaan tersebut. Semula sebut enggak tahu kalau perusahaannya dipakai untuk pengadaan, namun belakangan keterangan berubah menjadi tahu dan berdalih yang mengerjakannya berinisial D, yang sudah meninggal dunia.

Penyidik saat ini tengah menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara dan kediaman JP yang berstatus ASN di lingkungan Dishub.

Ini dilakukan penyidik untuk mendalami sekaligus mencari bukti memperkuat proses penyidikan yang dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Pengadaan CCTV ini dilakukan oleh Dishub Binjai dengan menelan anggaran hampir Rp800 juta pada tahun 2018. (ted/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan jual beli vaksin Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih dalam pengembangan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Hingga kini, yang ditetapkan sebagai tersangka masih empat orang, yakni tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 orang agen properti di Medan.

Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (16/6).

“Belum ada update terbarunya. Tersangka masih empat orang dan saat ini pihak Poldasu masih melengkapi berkas untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya.

Dikatakannya, jika berkas perkaranya sudah lengkap akan segera dikirim ke JPU dalam waktu dekat ini. “Mohon sabar ya. Jika sudah ada updatenya terbarunya akan segera kita publish,” pungkasnya.

Diketahui, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula setelah pihaknya menerima informasi adanya jual beli vaksin Covid-19 di masyarakat. Vaksinasi itu dilakukan setelah memberikan imbalan tertentu.

“Setelah diberikan imbalan berupa uang, maka dilakukan proses vaksinasi kepada masyarakat yang seharusnya belum berhak menerima,” katanya dalam pemaparannya, beberapa waktu lalu.

Dari informasi itu, lanjutnya, jajaran Reserse Kriminal Umum dan Reserse Kriminal Khusus secara terpadu melakukan penyelidikan dan menemukan adanya kegiatan vaksinasi di sebuah kawasan perumahan di Kota Medan pada Selasa (18/5).

Vaksinasi itu, tambah Panca, dilakukan oleh beberapa orang dengan 2 orang tenaga vaksinator yang dikoordinir seseorang yang kumpulkan masyarakat.

“Dari hasil temuan tersebut kita temukan bahwa benar terjadi kegiatan pemberian atau vaksinasi kepada masyarakat tersebut oleh 2 tenaga vaksinastor dan dikoordinir oleh saudari SW, yang merupakan agen properti dari perumahan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, SW mengkoordinir dan mengumpukan masyarakat tersebut dan menyampaikan bahwa ada pemberian vaksin, untuk itu diminta biaya berupa uang sebesar Rp250.000 per orang.

Dijelaskannya, setelah diberikan uang kemudian dilakukan vaksinasi. Untuk vaksinasi itu, SW dibantu oleh seorang ASN yang merupakan dokter di Rumah Tahanan Tanjunggusta, Medan, yakni dr IW.

Vaksin tersebut, sebut Panca, seharusnya diberikan kepada pelayan publik dan juga narapidana di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Namun, bukannya diberikan kepada yang berhak, vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat yang membayar.

“Total vaksinasi yang dilakukan sebanyak 15 kali secara berkelompok. Jumlah orang yang divaksin sebanyak 1.085 orang,” pungkasnya. (mag-1/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Utara YN, yang tertangkap di tempat hiburan malam, Karaoke Bosque di Medan bersama sejumlah wanita, saat ini sudah tidak ada lagi di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan.

Yapeti dikabarkan sudah keluar dari RTP Polrestabes Medan sejak Sabtu (19/6) sore. Dan menjadi penghuni baru Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Idrem, Jalan Tali Air Nomor 21, Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Oloan Siahaan membenarkan jika Yafeti sudah dikirim ke RSJ Prof lldrem, Medan Tuntungan. Namun, Oloan menyangkal pemindahan Yafeti ke RSJ Prof Idrem, faktor karena Yafeti mengalami gangguan jiwa.

“Betul, beliau kita assesmen. Penempatannya ke RSJ Prof Idrem bukan berarti beliau mengalami gangguan jiwa. Karena RSJ Prof Idrem memiliki fasilitas baru rehabilitasi narkoba,” jelasnya kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/6) malam.

Sebelumnya, Yafeti ditangkap di Karaoke Bosque Jalan Adam Malik, Medan, sekitar pukul 02.30 WIB, Minggu (13/6). Penangkapan itu dilakukan saat polisi menggerebek tempat hiburan yang masih beroperasi selama PPKM di Medan. Ada 71 orang yang diamankan di tempat hiburan itu.

Sebanyak 51 orang di antaranya positif sabu-sabu dan ekstasi berdasarkan hasil tes urine. Salah satu yang positif narkoba adalah Yafeti.

“Setelah kita laksanakan cek, ternyata di situ kita temukan ada 71 orang pengunjung dan karyawan. Di situ tempatnya kecil, setelah kita melakukan pengecekan, penggeledahan, kita menemukan ada 285 butir obat berbentuk pil yang kita duga narkotika atau ekstasi atau ineks,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko.

Yafeti ditangkap bersama tiga wanita lain. Dia disebut berada dalam satu ruangan dengan tiga wanita dan tiga pria lain. “Dalam ruangan ada tujuh orang. Ada empat laki-laki, tiga perempuan. Sampai sekarang masih pemeriksaan,” ujar Riko saat itu.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara juga sudah buka suara terkait Yafeti Nazara, yang ditangkap karena narkoba di Medan. Yafeti disebut akan dicopot dari jabatan Sekda Nias Utara.

“Kalau memang sudah terlibat dan berproses hukum, maka yang bersangkutan akan kita copot dari jabatannya,” ucap Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, Senin (14/6). (mag-1/azw)