MEDAN, SUMUTPOS.CO – Luapan Sungai Deli yang mengakibatkan rumah warga di pinggiran sungai terendam banjir diharapkan dapat memacu kepedulian aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam melayani masyarakat. 

Pasalnya di beberapa lokasi, kepedulian aparat Pemko Medan terhadap warga yang tertimpa musibah dinilai masih sangat minim dari yang diharapkan.

Padahal, Wali Kota Medan sudah menekankan soal pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kota Medan.

“Banjir di kawasan sungai Deli sudah menjadi langganan warga. Namun, aparat Pemko Medan dari tingkat Kepala Lingkungan, Lurah, Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sepertinya kurang sigap dan tanggap,” ucap Anggota Komisi ICV DPRD Medan, Syaiful Ramadhan kepada wartawan, Minggu (16/5). 

Di sisi lain, politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Wali Kota Medan ke sejumlah pemukiman warga Kota Medan yang terdampak musibah banjir. 

Namun Syaiful mengatakan, masyarakat yang terkena musibah seperti banjir di bantaran Sungai Deli mengharapkan kesigapan aparat seperti Kepling, Lurah, Camat dan Kepala Dinas agar sedini mungkin dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah.  “Warga yang terkena musibah yang disibukkan dengan menyelamatkan harta benda, tak mungkin lagi menyiapkan makanan. Yang warga harapkan itu tidak banyak, dengan kepedulian apartur seperti menyiapkan makanan saja dirasanya sudah sangat cukup,” ujarnya. 

Terkait persoalan ini, pihaknya mengusulkan agar Pemko Medan dapat mengalokasikan anggaran bantuan bencana di setiap kelurahan yang terdampak banjir.  “Pengalokasian anggaran bantuan bencana di setiap kelurahan bagi warga yang terdampak banjir diharapkan bisa jadi solusi kedepan, sehingga apartur bisa lebih leluasa dalam memberikan bantuan kepada warga Kota Mesan yang tertimpa bencana,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJamsostek, akan dibantu namun bukan dalam berbentuk uang, melainkan dialihkan ke pekerjaan lain.

Hal inilah yang sedang gencar dilakukan BPJamsostek melakukan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada kepala daerah, khususnya yang ada di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Sosialisasi ini terkait implementasi JKP bagi pekerja, yaitu alih pekerjaan bukan dalam bentuk uang kembali.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana menjelaskan, implementasi mengenai Program JKP ini sebagai jembatan yang melindungi peserta BPJamsostek di kantor cabang masing-masing daerah. Karenanya, ini menjadi kewajiban juga dari kantor cabang untuk mensosialisasikan apa yang menjadi dasar bisa mengklaim program JKP.

“JKP ini bisa saja tidak diberikan karena persyaratannya tidak lengkap. Supaya tidak ada miskomunikasi, makanya kami terus melakukan sosialisasi ini sampai bulan Agustus 2021. Terutama, pada peserta BPJamsostek yang ada di perusahaan-perusahaan,” terang Panji saat sosialisasi Inpres Nomor 2/2021 dan Program JKP di kantornya belum lama ini.

Panji mengungkapkan, tujuan utama adanya JKP agar bagaimana pekerja itu bisa kembali bekerja selama 6 bulan, setelah kehilangan pekerjaan. Pekerja tersebut dilakukan alih pekerjaan.

Misalnya, pekerja itu biasa bekerja di bagian administrasi. Namun pangsa pasar lagi membutuhkan jasa tukang las. Maka, pekerja boleh dilatih bagaimana sebagai ahli seorang las yang akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah terutama Badan Latihan Kerja (BLK). “Jaminan yang diberikan bukan dalam bentuk uang kembali, tapi alih pekerjaan berdasarkan keputusan bersama,” ungkapnya.

Disebutkan Panji, iuran Program JKP tidak ada iuran tambahan atau dibebankan kepada peserta. Sebab, iurannya telah diambil atau direkomposisi dari iuran Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,14% dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,10%, sehingga jumlahnya adalah 0,24%. “Total iuran JKP 0,46% persen. Maka dari itu, sisanya 0,22% menjadi tanggung jawab pemerintah,” sebut dia.

Lebih lanjut Panji mengatakan, ada JKP dan juga Inpres Nomor 2/2021 sebagai bentuk bahwa negara hadir melindungi pekerja yang ada di Indonesia. Yaitu, pekerja penerima upah, bukan penerima upah, migran Indonesia, dan jasa konstruksi. “Kenapa Inpres Nomor 2/2021 dikeluarkan, karena negara ingin semua pekerja mendapat perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, untuk mengoptimalkannya maka Presiden RI melalui Inpres tersebut memerintahkan kepada seluruh menteri, jaksa agung, gubernur, walikota, dan bupati,” ujarnya.

Jadi, masing-masing pemerintah daerah berperan meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, meningkatkannya bukan dari segi jumlah pekerjanya saja melainkan juga layanan jaminan sosial ketenagakerjaannya. ”Saat ini, kami menangani peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya ASN saja tetapi juga non ASN,” sambung Panji.

Dia menambahkan, progres dari JKP diminta laporannya oleh presiden melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian tersebut melaporkan setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi, bisa saja sewaktu-waktu presiden meminta laporan pertanggungjawaban itu, bagaimana perkembangannya.

“Maka dari itu, kami sangat konsen merangkul Pemprovsu, Pemko Medan dan pemerintah daerah lainnya di wilayah Sumbagut. Selain itu, Kami juga telah melakukan sosialisasi ke kejaksaan tinggi baik di Sumut dan Aceh. Sinergitas ini telah kami lakukan karena sangat penting. Bahkan, kami juga memberikan sosialisasi kepada media dengan harapan agar sama persepsinya menyampaikan pada pemangku kepentingan dan para peserta BPJamsostek,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik banjir di Kota Medan yang terjadi pada Sabtu (15/5) dini hari. Pasalnya, sejumlah permukiman di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan terdampak banjir kiriman dari hulu atau gunung pada Sabtu (15/5) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Mendengar adanya banjir, Bobby Nasution langsung meninjau beberapa titik pada pukul 04.00 WIB, diantaranya meninjau pintu kanal di Kecamatan Medan Johor dan permukiman yang terdampak banjir di tepi Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun.

“Sebenarnya malam ini hujan tidak terlalu deras, tapi ada kiriman dari hulu sehingga Sungai Deli meluap dan air masuk ke rumah-rumah warga. Tapi ini menjadi tanggungjawab Pemko Medan,” ucap Bobby kepada wartawan saat melakukan peninjauan tersebut.

Di lokasi itu, Bobby Nasution yang didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Benny Iskandar juga menegaskan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan yang ada disana untuk membantu dengan sekuat tenaga masyarakat yang mengungsi akibat banjir.

Bobby Nasution juga memberi perintah untuk mendirikan dapur umum guna memastikan masyarakat yang mengungsi tidak kekurangan makanan. “Kita minta camat, lurah, dan kepling untuk membantu warga sekuat tenaga. Jangan sampai ada warga yang tidak makan. Setelah banjir surut, nanti kita juga minta seluruh aparatur gerak cepat membersihkan lingkungan,” tegasnya.

Sementara terkait peninjauan kanal yang selama ini menjadi gerbang terakhir untuk menghambat air kiriman dari hulu, Bobby Nasution mengungkapkan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.

“Dari awal kita telah berkolaborasi dengan BWS. Ke depan kita akan terus perkuat agar kita bisa semakin maksimal dalam mencegah banjir kiriman dari hulu,” ungkapnya.

Di sela-sela peninjauannya, Bobby Nasution juga turut memberikan bantuan berupa sembako dan makanan cepat saji kepada warga yang mengungsi karena rumahnya yang terkena banjir.

Menanggapi hal ini, Komisi IV DPRD Medan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan yang berkenan melakukan peninjauan ke lokasi banjir pada waktu dini hari tersebut. DPRD menilai, apa yang dilakukan Bobby sebagai bentuk keseriusannya dalam memperhatikan nasib masyarakat Kota Medan yang terkena bencana.

“Tidak semua pemimpin mau turun tangan meninjau lokasi banjir jam 4 dini hari begitu, saya rasa kita semua patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Wali Kota Medan. Ini jelas sebagai bukti kepedulian beliau kepada masyarakat,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution kepada Sumut Pos, Minggu (16/5).

Dikatakan Dedy, keseriusan dan kepedulian yang dilakukan Bobby kepada masyarakat Kota Medan sudah selayaknya ditindaklanjuti oleh OPD terkait di lingkungan Pemko Medan agar peristiwa banjir kiriman yang masuk ke Kota Medan dapat diminimalisir.

“Kita juga berharap agar kolaborasi yang dilakukan Pemko Medan dengan pihak BWS dapat terus diperkuat supaya peristiwa banjir kiriman seperti ini dapat cepat terselesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya juga, Bobby mengajak istrinya, Kahiyang blusukan meninjau terdampak banjir luapan Sungai Deli. Begitu mendengar ada ratusan rumah warga di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun terendam air karena meluapnya Sungai Deli pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu langsung turun meninjau lokasi banjir, Kamis (13/5).

Diketahui bahwa Sungai Deli mulai meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan langsung memasuki rumah warga. Air baru surut selang tiga jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 06.00 WIB. 

Bobby Nasution dan Kahiyang tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung disambut gembira warga setempat. Selanjutnya, mereka langsung meninjau kondisi Sungai Deli yang baru selesai meluap tersebut.

Kemudian Bobby Nasution berdialog dengan sejumlah warga. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 23.00 WIB bahwasannya Sungai Deli, terutama yang di bantaran sungai. “Kedatangan kami kemari karena ingin memastikan langsung kondisi warga yang terdampak banjir tadi pagi. Kedatangan saya kesini juga ingin bersilaturahmi karena bertepatan dengan 1 syawal,” kata Bobby Nasution. (map/ila)