KUPAK KAPIK: Jalan Nasional Telukdalam-Lolowau di Km 2 tepatnya di jalan depan UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang masih kupak-kapik karena minimnya penanganan dari BBPJN II, Rabu (16/6).
NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Telukdalam-Lolowau Nias Selatan yang berstatus jalan nasional masih banyak yang rusak. Masyarakat menilai kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II wilayah PPK 36 tidak becus.
KUPAK KAPIK: Jalan Nasional Telukdalam-Lolowau di Km 2 tepatnya di jalan depan UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang masih kupak-kapik karena minimnya penanganan dari BBPJN II, Rabu (16/6).
Budi Syahputra W (46), masyarakat di Telukdalam mengatakan masyarakat merasa kecewa terhadap kenerja BBPJN II wilayah PPK 36 di Nisel, sebagai penanganan jalan Nasional.
“Kami warga masyarakat kota Telukdalam merasa kecewa kepada BBPJN II wilayah PPK 36 tidak serius menangani jalan yang masih kupak-kapik khususnya di jantung kota Telukdalam, Nisel,” ucap Budi dengan nada kesal.
Menurutnya, ada kejanggalan dalam penanganan atau perbaikan jalan nasional, BBPJN Wilayah II lebih mengutamakan penanganan jalan di luar kota dari pada jalan kota Telukdalam yang notabene daerah tujuan wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Seperti jalan nasional Km 2 tepatnya depan UPT. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di daerah tersebut sering mengalami kebanjiran setiap hujan turun dan menggenangi jalan nasional, akibatnya banyak jalan berlubang terkikis oleh genangan air di tambah lagi tidak adanya drainase.
“Ini sangat jelas mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat membahayakan pengguna jalan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2,” tuturnya.
Demikian pula jalan nasional di Km 3 tepatnya depan Jalan Simpang Desa Saonigeho, Kecamatan Telukdalam yang masih kupak-kapik.
Saradodo (50) warga Telukdalam, mengatakan bahwa, jalan yang sering tergenang air tersebut sudah berlangsung lama, kalau ada perbaikan dari BBPJN II Wilayah PPK 36,hanya menempel atau menyiram aspal goreng.
“Kalau saya melihat sumber permasalahan air tersebut selalu tergenang di sebabkan tidak adanya parit atau drainase otomatis air tetap berdiam di tempat,” ujarnya.
Sementara itu, pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II wilayah PPK 36, Faber P. Panjaitan mengatakan bahwa untuk penanganan perbaikan baik lubang/retak sedang berlangsung dari arah Lolowau menuju Teluk Dalam dengan lokasi yang tersebar sepanjang jalan Teluk Dalam – Lolowau.
“Terkait drainase, ada lokasi yang belum bisa dilaksanakan karena menunggu kesediaan masyarakat terkait outlet dan saluran pembuangan akhir,” ucapnya.
Selanjutnya Ia mengatakan bahwa pihak selalu mengupayakan agar semua bisa ditangani, namun ada proses dan waktunya. (mag-10/ram)
JENAZAH: Kapolsek Dolok Sanggul Iptu TL Simamora memakai baju APD ikut menguburkan jenazah diduga pasien Covid 19 di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja.gamael/sumut pos.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – EL (73) warga Jalan Barisan Gereja Marbun Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan yang meninggal dunia pada Senin (14/6) akhirnya dimakamkan. Pemakaman EL sempat terhambat, karena keluarga dan masyarakat sekitar menolak korban yang didiagnosa suspect Covid-19.
JENAZAH: Kapolsek Dolok Sanggul Iptu TL Simamora memakai baju APD ikut menguburkan jenazah diduga pasien Covid 19 di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja.gamael/sumut pos.
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Dolok Sanggul Iptu TL Simamora membenarkan kejadian tersebut, bahkan dirinya ikut membantu tim medis melakukan pemakaman terduga pasien Covid-19 yang berjenis kelamin perempuan di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Bakti Raja.
“Karena diduga meninggal akibat covid, selain sempat ditolak keluarganya. Masyarakat takut menguburkan, langsung kita ambil alih,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (15/6).
Kapolsek mengatakan, jenazah diduga Covid-19 EL ini, sempat dirawat di RSUD Dolok Sanggul sejak 13 Juni 2021 dengan keluhan pusing. Lalu, pada Senin 14 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, pasien meningal dunia.
Pihak RSUD Dolok Sanggul menyatakan EL meninggal dunia dengan status menderita Covid 19, selain diagnosanya stroke haemorrhagic.
Namun, keluarga EL keberatan dan mempertanyakan cara pihak RSUD Dolok Sanggul menentukan pasien meninggal dengan Status menderita Covid-19, dan tidak terima dengan keputusan tersebut.
Melihat situasi yang terjadi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut Kapolsek mengatakan, oleh Polsek Dolok Sanggul dibantu jajaran Polres Humbang Hasundutan menengahi permasalahaan tersebut.
Dia memberikan pemahaman kepada keluarga EL. Akhirnya, keluarga pasien dapat menerima EL meninggal dengan status pasien Covid-19.
Jenazah EL pun, dimakamkan sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Tiga Desa Marbun Toruan Kecamatan Baktiraja.
“Setelah keluarga menerima status EL, dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.
Namun, saat di lokasi warga takut menguburkan hingga akhirnya Kapolsek Dolok Sanggul melepas seragam dan berganti APD turut mendampingi tim medis untuk mengangkut peti dan menguburkan jenazah.
Ditambahkan Simamora, disamping apa yang dilakukannya itu merupakan atas kemanusiaan. Masyarakat agar tetap percaya pada Polri.
“Ini demi kekondusifan dan rasa nyaman kepada masyarakat,” ujar mantan ajudan Bupati Simalungun ini.
Kepada kepolisian, lanjut Simamora, keluarga EL atas nama Lambok Siregar pun mengapresiasi kinerja Kapolsek Dolok Sanggul dan seluruh pihak terkait atas proses pemakaman jenazah tersebut yang berjalan dengan baik.
“Pihak keluarga almarhum yang diwakili anaknya bernama LAMBOK SIREGAR, mengucapkan terimakasi kepada pihak kepolisian atas berjalannya penguburan orang tuanya dalam keadaan aman,” pungkas Kapolsek. (des/ram)
JALAN TRANS PALAS – MADINA: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Wakil Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu meninjau pembangunan Jalan Trans Padanglawas-Madina, di Desa Hapung, Kabupaten Padanglawas, Selasa (15/06).prans hasibuan/sumut pos.
SUMUTPOS.CO – Akses jalan masih menjadi masalah di Kabupaten Padanglawas. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan masalah ini bisa teratasi di tahun 2022 melalui pembangunan jalur trans Padanglawas-Mandailingnatal.
JALAN TRANS PALAS – MADINA: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Wakil Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu meninjau pembangunan Jalan Trans Padanglawas-Madina, di Desa Hapung, Kabupaten Padanglawas, Selasa (15/06).prans hasibuan/sumut pos.
Ibu kota Kabupaten Padanglawas (Palas), Sibuhuan, secara letak berjarak sekitar 60Km dengan Penyabungan, Kabupaten Mandailingnatal (Madina). Namun, saat ini belum ada akses jalan yang memadai sehingga masyarakat Palas harus melalui lintas timur Sumut dengan jarak tempuh sekitar 6 jam (210Km) bila ingin ke Penyabungan. Dengan dibukanya jalur trans Palas-Madina jarak tempuh Sibuhuan-Penyabungan kurang lebih menjadi 1 jam 30 menit.
“Kalau jalur ini sudah bagus dari Sibuhuan ke Penyabungan kurang lebih satu setengah jam, kalau sekarang harus memutar Padangsidimpuan dengan waktu kurang lebih 6 jam,” kata Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, usai meninjau jalur alternatif Sibuhuan-Penyabungan di Desa Hapung, Padanglawas, Selasa (15/6).
Jalur ini sebenarnya telah dibuka Edy Rahmayadi saat menjabat sebagai Pangdam I/BB tahun 2017, namun terhenti. Walau begitu sebagian masyarakat masih memanfaatkan jalur ini ke Ibu Kota Kabupaten Madina, Penyabungan menggunakan sepeda motor.
“Kita targetkan selesai tahun 2022, jalur ini penting bagi masyarakat Sibuhuan dan Penyabungan, terutama Desa Hapung,” kata Edy Rahmyadi, usai menuruni jalan alternatif yang cukup curam dan berbatu bersama wakil Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu.
Berdasarkan keterangan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Tua Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut Marlindo Harahap jalur ini akan melalui Desa Hapung, Sopo Jaring, Aek Namate dan Oabuar (28,6Km) untuk area Kabupaten Palas. Sedangkan untuk daerah Madina antara lain Aek Nabara, Batu Layap, Aek Gorsing dan Pagur (38,87Km).
Kondisi jalur ini 60% masih tanah dan sisanya jalan pengerasan, jalan beraspal hanya sampai desa Hapung bila dari Sibuhuan. Jalur ini belum bisa dilalui kendaraan roda 4 karena masih terdapat bukit yang cukup tinggi.
“Yang pertama tentu kita kurangi kecuramannya agar bisa dilalui kendaraan, kemudian kita perbanyak pengerasan jalan. Sesuai kata Pak Gubernur, paling tidak jalan bisa di jalani roda 4,” kata Marlindo di tepi Sungai Wisata Batu Masorpi yang jernih.
Saat ini, menurut Pangaribuan Hutasuhut, warga setempat, masyarakat lebih memilih ke Kecamatan Rao, Sumatera Barat (Sumbar) untuk jual-beli karena aksesnya sedikit lebih baik ketimbang ke Pagur. Karena itu masyarakat setempat sangat mendambakan jalur trans Palas-Madina ini.
“Kalau ke Pagur jarang, lebih banyak yang ke Rao karena jalannya lebih bisa dijalani. Memang sama-sama tidak bisa roda 4, tapi ke Rao sedikit lebih baik, kalau ke Pagur tebingnya masih curam kali. Kami mohon sama Pak Gubernur biar jalan ini cepat selesai,” kata pria 52 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai pendodos kelapa sawit tersebut. (prn/ram)
RUMAH DUKA: Suasana rumah duka Muhammad Reza Aulia di Jalan Sagu Raya Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga Medan Tuntungan, kemarin.M Idris /sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak kepolisian masih mendalami kasus bocah 10 tahun, Muhammad Reza Aulia warga Jalan Sagu Raya Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, yang tewas setelah digigit anjing milik tetangganya. Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polrestabes Medan, usai keluarga Reza melaporkannya ke Polsek Medan Tuntungan.
RUMAH DUKA: Suasana rumah duka Muhammad Reza Aulia di Jalan Sagu Raya Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga Medan Tuntungan, kemarin.M Idris /sumut pos.
Wakasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Rafles Marpaung mengatakan, penyidik terus melakukan penyelidikan terkait kasus itu dan akan memanggil sejumlah saksi. Sejauh ini, sudah memeriksa tiga orang saksi termasuk pemilik anjing dan orang tuakorban.
“Kita masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Hasil otopsi tersebut sangat penting untuk mengetahui penyebab kematian korban,” kata Rafles, Rabu (16/6).
Hasil otopsi korban, Rafles mengaku, akan keluar sekitar dua minggu ke depan. Karena, pihak rumah sakit masih memeriksa bekas organ-organ tubuh yang menjadi titik gigitan. “Pendalaman kasus juga dilakukan dengan memeriksa obat-obatan yang diberikan kepada korban,” ucapnya.
Rafles juga mengatakan, pihaknya telah mengamankan anjing yang menggigit korban. Hewan peliharaan tersebut diamankan untuk diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. “Anjing yang menggigit itu sudah diamankan, dan lagi dicek apakah mengidap virus ataupun penyakit berbahaya,” ujarnya.
Menurut dia, pemilik anjing yang menggigit korban bisa terancam hukuman kurungan penjara. Namun, hal itu apabila ditemukan adanya unsur kelalaian dan tentunya perlu penyelidikan yang mendalam. Sebab, untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak, harus memenuhi unsur dan bukti yang kuat.
“Jika misalnya ditemukan tindakan pidana, kemungkinan Pasal 359 karena kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia. Atau, Pasal 360 karena menyebabkan orang luka-luka maupun Pasal 490 yaitu pemilik hewan yang tidak menjaga sehingga hewan tersebut menyerang orang lain,” tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, sempat menjalani perawatan intensif di RSUP H Adam Malik lantaran menderita luka pada paha kanannya karena digigit anjing diduga rabies, Muhammad Reza Aulia meninggal dunia pada Minggu (13/6) sore. Bocah berumur 10 tahun tersebut digigit anjing milik tetangganya pada Kamis (10/6) sore.
Tak terima dengan kematian putra kandungnya, Lia Pratiwi (41) selaku ibu kandungnya melaporkan pemilik anjing tersebut ke Polsek Medan Tuntungan. Laporan dengan nomor : STTLP/54/VI/2021/SPKT/Sektor Medan Tuntungan, terkait akibat kelalaian hingga menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia.
Menurut kuasa hukum korban, Oki Andriansyah, Reza digigit anjing ketika sedang melintas di depan rumah tetangganya yang berjarak sekitar 10 rumah. Saat itu, korban hendak membeli jajanan di warung sekira pukul 15.00 WIB.
Diduga kuat pagar rumah milik tetangganya itu tidak tertutup rapat, anjing tersebut keluar lalu mengejar korban. Meski sempat melarikan diri, namun korban tetap dikejar hingga akhirnya digigit paha kanannya setelah terjatuh. Akibatnya, korban menderita luka dua liang bekas gigitan di paha kanannya. “Anjingnya lepas lalu mengejar dan menggigit paha kanan atas korban,” jelas Oki, Selasa (15/6). (ris/azw)
TERSANGKA: Pelaku Pencuri ponsel, inisial AH, di Mapolsek Medan Area, Rabu (16/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tersangka AH (27), warga Jalan Tirta Sari Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung ditangkap petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Area. AH ditangkap, karena mencuri ponsel milik korban Raffi Firmansyah, warga Jalan Tangguk Bongkar X Nomor 65 Kecamatan Medan Denai, Senin (14/6) kemarin.
TERSANGKA: Pelaku Pencuri ponsel, inisial AH, di Mapolsek Medan Area, Rabu (16/6).
Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Chan melalui Kanit Reskrim, IPTU Rianto mengatakan, aksi pencurian itu terjadi pada hari Senin (14/6), sekira pukul 21.40 WIB. Saat itu, korban sedang belajar secara daring menggunakan ponsel di teras rumahnya.
“Pelaku datang menghampiri korban dan memukul tangan korban serta merampas ponsel merek OPPO A92 warna ungu tipe CPH 2059 yang dipegang korban,” kata Rianto saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Medan, Rabu (16/6).
Dia menjelaskan, saat terjadi pencurian itu korban spontan berteriak ‘maling’ hingga mengundang perhatian masyarakat setempat. Lalu, mengejar dan menangkap pelaku yang kemudian diamankan di Kantor Lurah TSM II Medan Denai. Setelah itu diserahkan ke pihak kepolisian. Tersangka saat itu sempat diamuk massa hingga babak belur.
“Petugas yang mendapat laporan adanya pelaku pencurian yang diamankan warga, langsung turun ke lokasi dan memboyong tersangka ke Mapolsek Medan Area,” katanya. (mag-1/azw)
SUMUTPOS.CO – Belanda dan Austria bakal mengeluarkan semua kemampuan mereka saat saling bentrok di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Jumat (18/6) dini hari WIB. Sebab laga ini sangat penting untuk menentukan pemuncak Grup C Piala Eropa 2020.
Pada laga pertama, Belanda dan Austria sama-sama memperoleh kemenangan dengan mencetak tiga gol. De Oranje menggasak Ukraina 3-2 di Stadion Johan Cruijff Arena, berkat aksi Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, dan Denzel Dumfries.
Sementara itu, Austria juga meraih hasil positif pada partai awal. Makedonia Utara dilibas 3-1 Marcel Sabitzer dan kawan-kawan. Kemenangan itu membawa Austria memuncaki klasemen sementara Grup C lantaran unggul selisih gol dari Belanda.
Belanda berpeluang merebut posisi puncak jika mampu mengalahkan Austria di laga nanti. Kolektivitas bakal menjadi kunci bagi permainan pasukan Frank de Boer berkat kemampuan para pemainnya dalam melesakkan gol.
Dilihat dari laga pertama lalu, produktivitas skuad De Oranje cukup merata, dari lini belakang, tengah, hingga depan. Mereka juga mampu mencatatkan total 15 tembakan dalam penampilan perdana melawan Ukraina.
Wout Weghorst kembali menjadi andalan Belanda. Bomber milik Wolfsburg berusia 28 tahun itu ditetapkan sebagai man of the match pada laga kontra Ukraina. Pemain asal Wolfsburg siap tampil lebih baik lagi.
“Kami bermain sangat baik selama jalannya pertandingan (melawan Ukraina). Kecuali pada waktu selama lima menit itu (saat tim kebobolan dua kali),” papar Wout Weghorst, dikutip laman resmi UEFA.
Sedangkan Austria memiliki efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Dari 10 kali tembakan, 7 di antaranya tepat sasaran, hingga membuahkan 3 gol untuk kemenangan Austria kala menghancurkan Makedonia Utara.
Menghadapi Belanda yang tampil di Amsterdam, laga nanti seolah menjadi partai away bagi Das Team, julukan Timnas Austria. Selain itu, dengan kualitas apik yang dimiliki para pemain Belanda, duel nanti merupakan ujian tersendiri bagi skuad Austria.
Marcel Sabitzer, salah satu andalan di lini tengah Austria, menyatakan rekan-rekannya diyakini bakal tampil maksimal. Austria tetap mengincar raihan angka meskipun lawan yang dihadapi adalah sekelas Belanda.
“Mereka (Belanda) berada di atas kami dalam peringkat dunia dan memiliki pemain yang sangat bagus. Mereka juga akan bermain di Amsterdam dan ada suporter di belakangnya. Akan tetapi, kami bakal menampilkan yang terbaik dan merasa puas andai mendapatkan sesuatu dari laga ini,” kata Sabitzer. (bbs/dek)
KELUARKAN SE: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Menag Nomor: SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. SE itu diteken Menag Yaqut pada Selasa (15/6). Dalam SE itu disebutkan, kegiatan keagamaan di zona merah dihentikan sementara.
KELUARKAN SE: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.
SE itu sebagai pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah guna membantu mengatasi lonjakan Covid-19 sebulan terakhir yang dibarengi munculnya beberapa varian baru. Melalui SE, Menag Yaqut berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnyan
“Saya telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah,” ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6).
Sosok yang karib disapa Gus Yaqut menjelaskan, bahwa kegiatan keagamaan di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari Covid-19. Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai kondisi memungkinkan,” ujar Gus Yaqut.
Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu menjelaskan, kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat.
Untuk teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
Kepada jajarannya di tingkat pusat, Gus Yaqut juga minta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran itu secara berjenjang.
Demikian juga para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadah juga diinstruksikan melakukan pemantauan. “Lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat,” katanya. (jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, varian Delta sudah tersebar di enam provinsi di Indonesia.
Menurut Nadia, varian Delta telah ditemukan di DKI Jakarta, Kudus di Jawa Tengah, dan Bangkalan di Jawa Timur, Tiga provinsi lainnya, menurut Nadia, adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. “Jumlah kasus Delta yang sudah terdeteksi oleh Kemenkes lebih dari 100 kasus,” kata Nadia kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Rabu (16/6).
Namun Nadia memastikan, bahwa semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah masih efektif untuk menangkal berbagai varian virus Covid 19. Salah satunya ialah varian Delta atau B1617.2 yang belum lama ini ditemukan di Indonesia. “Betul, semua vaksin masih sangat efektif untuk memberikan proteksi,” kata Nadia.
Nadia juga menegaskan, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar program vaksinasi dipercepat untuk mewujudkan kekebalan komunal.
Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, untuk memetakan persebaran virus itu, penelitian masih dilakukan melalui metode Whole Genome Sequencing (WGS) atau surveilans meski belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Sejauh ini, kata dia, penelusuran terkait asal datangnya virus tersebut masih terus dilakukan. “Penelitian memerlukan WGS atau sampel yang jumlahnya lebih besar. Suatu saat nanti, kami bisa menelusuri dari mana virus tersebut berasal, dari mana masuknya dan menyebar ke mana saja,” kata.
Wiku menduga adanya varian dari suatu virus merupakan upaya virus untuk bertahan hidup. Proses mutasinya juga akan berlangsung terus menerus apabila potensi penularan tersedia. Oleh karena itu, jika penularan Covid-19 masih terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, maka peluang virus untuk bermutasi masih ada.
Terkait vaksin yang diberikan kepada masyarakat saat ini, Wiku memasti
Meski demikian, penelitian lebih lanjut terkait efikasi tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan efektif. “Vaksinasi yang dilakukan harus betul-betul bisa memberikan proteksi kolektif atau herd immunity dari masyarakat yang diberi vaksin,” pungkas Wiku.
Sebelumnya, Wiku juga mengatakan vaksin masih efektif untuk melawan varian Delta. “Tentunya secara keseluruhan, sekarang masih memiliki (efikasi, red) karena efektivitas atas 50 persen masih terpenuhi,” kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (15/6).
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menyatakan, varian virus Corona Delta kini mendominasi penularan Covid-19 di Indonesia. Varian baru virus Corona tersebut dikenal memiliki daya tular yang tinggi dan mengakibatkan gejala Covid-19 yang lebih parah. “Jadi memang benar bahwa varian Delta (B.1.617) memang lebih cepat menyebar, lebih bikin sakit dibandingkan dengan varian Inggris,” kata Zubairi.
Zubairi mengatakan, kasus positif Covid-19 di Inggris terus meningkat dengan adanya varian baru virus Corona tersebut, meskipun sebagian masyarakat sudah mengikuti vaksinasi. Selain itu varian delta juga mengakibatkan melonjaknya kasus Covid-19 di India. Sebab, apapun jenis vaksin Covid-19 tidak dapat memproteksi individu sepenuhnya dari penularan virus Corona. Berikut perjalanan masuknya varian delta hingga mendominasi penularan Covid-19 di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya melaporkan kemunculan virus Covid 19 varian Delta yang ditemukan di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. “Ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan,” ucap Menteri Budi dalam konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, (14/6).
Ia mengatakan, masuknya varian corona B.1.617 ke Indonesia disebabkan banyaknya para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Berbeda dari pelabuhan udara yang penjagaannya sudah cukup ketat, pengawasan di pelabuhan laut cenderung lebih sulit karena banyaknya kapal yang mengangkut barang, termasuk yang berasal dari India. (mcr9/tan/jpnn/kps)
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meski pemerintah sudah memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 13/2021, di antaranya meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun hal itu urung dilakukan Kemendikbudristek.
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
Dirut SD Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih mengatakan, PTM pada Juli nanti tetap dilaksanakan walaupun terdapat lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Pihaknya telah melakukan survei mengenai pelaksanaan sekolah tatap muka.
“Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 78,3% sekolah sudah melaksanakan PTM, 80,4% kepala sekolah dan komite sepakat PTM, 57,8 % sekolah melaksanakan PTM di luar sekolah, dan 42,2% tidak melaksanakan PTM di luar sekolah,” kata Sri dalam webinar Bersiap Sekolah Tatap Muka Terbatas di YouTube, Rabu (16/6).
Sri menjelaskan, anak-anak sudah jenuh melakukan Belajar dari Rumah (BDR). Ia juga menyebutkan bahwa dari 149.000 sekolah memiliki persoalan tidak semuanya bisa melaksanakan BDR.
“Kami melakukan pendataan ke 50 ribu sekolah di Indonesia yang ada dan 78% sudah melaksanakan PTM. Sudah satu tahun lebih melaksanakan BDR bahkan ujian nasional ditiadakan, dana BOS juga diturunkan untuk mempersiapkan fasilitas kebersihan di sekolah seperti sanitasi, dan lain sebagainya,” ujar Sri.
Selain itu, survei juga dilakukan kepada siswa dan siswi bahkan dari hasil survey ditemukan anak-anak yang jenuh belajar di rumah, mengeluh capek, susah berkomunikasi, banyak sekali persoalan yang dihadapi. “PTM harus dimulai karena sudah cukup lama belajar di rumah. Banyak hal yang harus diantisipasi saat BDR yaitu learning loss dan penguatan pendidikan karakter yang lemah,” jelas Sri.
“PTM terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan prokes, vaksinasi tendik di satuan pendidikan, blended learning. Orang tua dapat memilih anaknya untuk mengikuti PTM atau melaksanakan BDR,” tambah Sri.
Sri juga menekankan kepada orangtua, juga harus memahami konsekuensi dari apa yang dipilihnya. Ia juga berpesan agar satuan pendidikan wajib memenuhi beberapa hal.
Sekolah wajib memenuhi daftar periksa, mulai dari fasilitas sanitasi karena ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang kurang lengkap, menetapkan kapasitas dalam kelas, dan membentuk satgas, serta memiliki layanan kesehatan.
“Sekolah wajib melakukan pendataan dalam lokasi aman, zona merah tidak boleh. PTM terbatas harus dikombinasikan PJJ. PTM terbatas diikuti oleh sebagian peserta dan dilakukan shifting. Orang tua juga wajib memberikan izin tertulis untuk anaknya bersekolah, pemerintah dalam lingkup pusat, daerah, wilayah hingga Kemenag wajib melakukan pengawasan,” papar Sri.
Sementara itu, kurikulum saat PTM dapat menggunakan kurikulum khusus. Ia menjelaskan kurikulum khusus adalah penyederhanaan materi sekolah yang hanya berfokus pada capaian kompetisi dasar yang esensial, seperti di kelas rendah mengkolaborasikan bermain dan belajar. “Mari siapkan PTM terbatas dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan. Sehingga lost learning dapat ditekan sedini mungkin,” pungkas Sri. (cnn)
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 13/2021. Selain memperpanjang PPKM hingga 28 Juni, juga memperketat ketentuan di wilayah zona merah. Di antaranya, pembelajaran tatap muka (PTM) ditiadakan dan sepenuhnya dilakukan secara daring.
SIMULASI: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini kasus Covid-19 meningkat tanjam membuat Pemerintah kembali memperbarui aturan pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dengan meniadakan Pembelajaran Tatap Muka.
Setidaknya, ketentuan di empat sektor di zona merah diperketat. Pertama, untuk perkantoran. Karyawan yang boleh work from office (WFO) atau bekerja dari kantor hanya 25 persen. Kemudian, pembelajaran tatap muka (PTM) ditiadakan dan sepenuhnya dilakukan secara daring. Lalu, taman atau tempat wisata di wilayah merah kembali ditutup dan dilarang dari kegiatan masyarakat, kegiatan ibadah keagamaan harus dibatasi secara ketat dan mengutamakan ibadah di rumah.
Dalam inmendagri, Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah (pemda) harus mengintensifkan disiplin protokol kesehatan. Bila terjadi pelanggaran, pemda harus bersikap tegas.
Tito mengingatkan pemda dan masyarakat untuk tak lelah dan lengah. Berdasar analisis dan evaluasi, ada kecenderungan masyarakat mulai jenuh. Penegakan prokes di daerah juga tidak ketat. “Kita tidak boleh lelah, kita harus kuat. Terutama pemerintah untuk menjadi motor agar masyarakat tetap bangkit, untuk tidak lelah dan tidak lengah,” ujarnya.
Dia menilai, salah satu faktor penyebab kenaikan tren penularan kasus aktif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir adalah disiplin prokes yang melemah. Karena itu, dia meminta kepala daerah menggencarkan kembali kampanye prokes. “Karena terlihat memang agak kendur dibanding awal-awal kita aktif membagikan masker, kampanye masker,” paparnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, dalam inmendagri terbaru, peran puskesmas dan posko di desa/kelurahan kian sentral. Dua instrumen itu diharapkan lebih terlibat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat. “Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan dan bantuan terdepan kita dalam mengendalikan pandemi,” jelas Suhajar Diantoro.
Namun, pihaknya menyoroti belum dibentuknya posko di banyak tempat. Di antara sekitar 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, baru sekitar 39 ribu desa yang telah membentuk posko tingkat desa/kelurahan. Tito menginstruksikan pemda untuk segera menyelesaikan pembentukan posko. “Ke depan, kita update terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya,” ujarnya.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga mengatakan, lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain Jawa Tengah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan, yakni meningkat lebih dari 300 persen dalam 10 hari. Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan kasus Covid-19 hingga 107 persen, bertambah 445 kasus dalam satu hari pada 10 Juni.
Sementara itu pada pekan ini, ada 12 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Ke-12 kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan (Sumatera Utara), Lima Puluh Kota dan Dharmasraya (Sumatera Barat), Siak dan Kuantan Singingi (Riau), Tebo (Jambi), Ciamis dan Bandung Barat (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Bima (NTB).
Di samping itu, terdapat juga 10 kabupaten/kota zona oranye yang perlu diwaspadai karena memiliki skor mendekati zona merah. Daerah tersebut meliputi Pati, Brebes dan Semarang (Jawa Tengah), Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru (Riau), Muara Enim (Sumatera Selatan), Tanah Datar (Sumatera Barat), Dairi (Sumatera Utara), Bintan (Kepulauan Riau) dan Sumba Tengah (NTT).
Terkait hal ini, Arya berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat kembali menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya. Ia pun meminta agar para pelanggar protokol kesehatan dapat diberi sanksi yang lebih tegas. “Penegakan protokol kesehatan harus dilakukan demi keselamatan masyarakat,” pungkas Arya.
Hampir Tembus 10 Ribu
Berdasarkan informasi terkini, kasus positif virus Corona (Covid-19) bertambah 9.944 pada Rabu (16/6). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.937.652 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, dari total kasus positif tersebut, sebanyak 1.763.870 di antaranya telah sembuh. Pasien yang sembuh bertambah 6.229 dari hari sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 53.476 orang di antaranya meninggal dunia. Pasien yang wafat usai terinfeksi virus Corona bertambah 196 dari kemarin. Jumlah spesimen yang diperiksa pada Rabu (16/6) sebanyak 92.682 sampel. Kasus aktif Covid-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 120.306 orang. Sedangkan suspek Covid-19 sebanyak 110.660 orang.
Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan data perkembangan terakhir per 13 Juni 2021, total 29 kabupaten/kota masuk zona merah. Sebanyak 12 daerah berada di Jawa, sementara 17 di Sumatera. Selain itu, Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong VoC teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequencing.
Sedangkan angka kasus terpapar Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkat drastis dibanding hari-hari sebelumnya. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, tercatat pada Rabu (16/6) kasus baru terkonfirmasi positif bertambah 136 orang. Selain itu, terjadi juga penambahan kasus baru pada angka kematian sebanyak 6 orang dan 97 orang sembuh.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, kasus baru sembuh didapatkan dari Medan 79 orang, Deli Serdang 24 orang, Karo 11 orang, Tanjung Balai 10 orang, Padangsidimpuan 9 orang, dan Dairi 3 orang. Sedangkan kematian Covid-19 diperoleh dari Medan 5 orang dan Deli Serdang 1 orang.
Sementara, angka kesembuhan didapatkan dari Medan 35 orang, Deliserdang 27 orang, Pematangsiantar 18 orang, Simalungun 10 orang, Dairi 4 orang, Binjai, Asahan, dan Batu Bara masing-masing 1 orang. “Hanya suspek yang tidak bertambah, akumulasinya saat ini 582 orang setelah berkurang 4 orang,” sebut Aris.
Dengan penambahan kasus baru tersebut, lanjut Aris, kini total positif Covid-19 di Sumut mencapai 33.762 orang. Sedangkan kematian Covid-19 menjadi 1.122 orang, dan sembuh 30.024 orang. “Pasien Covid-19 aktif Sumut saat ini berjumlah 2.616 orang. Dari jumlah tersebut, 781 orang dirawat di rumah sakit dan 1.835 orang isolasi mandiri,” sebutnya.
Aris mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. “Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas kita. Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan sekolah tatap muka. Rencananya, dalam minggu ini sudah bisa dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Tetapi jika ada orangtua murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka, maka anak tersebut tetap bisa mengikuti pembelajaran secara online.
Bobby juga menyampaikan, Pemko Medan kembali melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni mendatang. Perpanjangan tersebut berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Pusat dengan seluruh kepala daerah. “Saya bersama dengan kepala daerah lainya tadi malam mengikuti rapat dengan beberapa menteri yang dipimpin Bapak Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa telah disepakati PPKM Mikro akan diperpanjang sampai tanggal 28 Juni, Pemko Medan akan langsung meneruskan ini,” kata Bobby Nasution.
Bobby juga mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha dan tempat hiburan malam bahwa peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas kemarin tetap berlaku sampai dengan saat ini. Artinya, bagi pelaku usaha yang kedapatan masih melanggar maka akan diberikan sanksi penyegelan.
“Saya ingatkan kepada seluruh pelaku usaha, pemilik cafe, tempat-tempat hiburan, mengingatkan keras catatan yang kemarin tetap berlaku sampai dengan hari ini, karena PPKM Mikro di Kota Medan masih berlangsung hingga hari ini. Bagi pelaku usaha yang mendapatkan peringatan sebelumnya, kalau sampai tiga kali masih didapati melanggar peraturan maka akan ditutup,” tegas Bobby Nasution.
Bobby Nasution juga mengatakan, bahwa yang dilakukan pemerintah saat ini bukan untuk mempersulit para pelaku usaha. Apalagi Presiden RI, Joko Widodo juga telah mengingatkan agar menerapkan gas dan rem dalam penanganan Covid-19. “Kami harus bisa menyesuaikan jangan terlalu digas di ekonomi, bila terlalu digas full maka Covid-19 bisa naik lagi. Ini yang selalu diingatkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
PPKM Mikro ini, kata Bobby, sangat penting untuk diterapkan. Karena beberapa kasus di daerah memang terjadi klauster keluarga. Karenanya, PPKM mikro tidak hanya diterapkan di lingkungan tempat tinggal saja, akan tetapi juga diterapkan di lingkungan kerja. Maka dari itu, diperlukan peran dari Satgas Penanganan Covid 19 sampai ke tingkat kelurahan.
Satgas di tingkat kelurahan memiliki empat fungsi, salah satunya melakukan pemantauan. Sehingga, bukan hanya Satpol PP saja yang bertanggungjawab jika ada tempat usaha ataupun warga yang melakukan pelanggaran tetapi juga Camat, Lurah dan Kepling juga harus bertanggungjawab.
“Ini harus bisa kita lihat karena menurut saya yang paling penting adalah pendataan di setiap tingkatan yang paling bawah. Kita minta setiap lingkungan harus ada datanya. Jadi setiap saya ke lapangan ketemu Kepling, Lurah dan Camat, yang saya tanyakan berapa di wilayahnya yang terpapar Covid 19. Ini merupakan program prioritas kita, jadi tidak boleh ada alasan lupa dan tidak tahu jumlahnya,” tegas Bobby.
Sementara itu terkait dengan tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) atau pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, sambung Bobby Nasution, BOR di Kota Medan saat ini sudah mencapai 54 %. Bobby Nasution berharap BOR ini dapat terus menurun.
“Untuk menurunkan jumlah BOR, hal pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan angka positivity rate atau perbandingan antara jumlah kasus. Kedua, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien Covid-19, Pemko Medan juga telah meminta Rumah Sakit di Kota Medan untuk melakukan penambahan jumlah bed isolasi,” ujar Bobby Nasution.
Kemudian, mengenai vaksinasi Covid-19, kata Bobby Nasution, Pemerintah Pusat telah menargetkan vaksinasi satu juta orang per harinya. Pemerintah daerah juga diminta untuk membuat kreasi vaksinasi agar tercapainya target tersebut. Atas dasar itu, Pemko Medan telah membuat vaksinasi massal dan akan membuat kreasi lainnya berupa door to door ke rumah masyarakat untuk memberikan pelayanan vaksinasi. Bobby Nasution berharap kreasi ini dapat segera dilaksanakan kepada masyarakat.
Sedangkan Pengamat sekaligus Praktisi Kesehatan Sumut dari FK-UISU, Dr dr Umar Zein mengatakan, kebijakan dengan dilarangnya sekolah tatap muka maka justru dinilainya ada ketimpangan dalam melarang suatu aktivitas. “Bagaimana pula dengan mau naik pesawat keluar kota, bisanya terbang. Jadi dari sudut kesehatan adalah penerapan protokol kesehatan yang terpenting. Pada prinsipnya, bisa dilaksanakan jika sekolah siap karena pembelajaran tidak full. Namun beban guru pasti bertambah kemudian fasilitas pasti bertambah. Komite Sekolah juga harus siap karena inikan harus ada persetujuan dari mereka dan segala risiko harus diperhitungkan,” paparnya.
Menurutnya, rencana PTM ini sebenarnya adalah terletak pada penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Komite Sekolah dan Satgas Penanganan Covid-19. Namun, tetap ada risiko terpapar virus tersebut.
“Sekolah atau tidak sekolah pun tetap berisiko terpapar. Tapi, bagaimana keberanian bertindak dengan segala risiko. Risiko terpapar Covid-19 bukan hanya di sekolah tapi di semua tempat. Bahkan, yang tidak pernah keluar rumah, bersembunyi sekalipun tetap berisiko terpapar Covid-19. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana menjaga dalam menerapkan prokes,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini memang semua pihak tidak bisa meramalkan kapan menurun atau berakhirnya pandemi Covid-19. Karena itu, perlu kebijakan yang berani untuk membuka sekolah-sekolah yang sudah cukup lama tutup. “Kita kan melihat situasinya tidak bisa diramalkan dan tidak bisa dipastikan akhir tahun apakah menurun atau tidak? Jadi harus ada kebijakan. Tapi, kebijakannya jangan sembarangan, kebijakan kesehatan harus diutamakan,” jelas mantan Kadis Kesehatan Kota Medan ini.
Umar Zein mencontohkan dengan membandingkan tempat kuliner yang tidak jauh berbeda dengan sekolah. Jika dibuka nantinya pasti akan ramai, sehingga risiko terpapar pasti akan ada. Oleh sebab itulah pentingnya prokes.
“Apa bedanya tempat kuliner atau restoran dengan sekolah, sama-sama ramai, sama-sama protokol kesehatan. Justru menurut saya di sekolah lebih mudah menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, satu kelas dibatasi, tidak ada jualan di sekolah, makanan bawa dari rumah, pengangkutannya harus disediakan sekolah jangan naik angkot dan sebagainya,” terangnya.
Umar Zein mengungkapkan, sebenarnya sekolah swasta khususnya di Medan ini sudah menjalankan tatap muka tapi diam-diam. Alasannya, karena orang tua siswa tidak mau tidak tatap muka. “Mereka harus bayar uang sekolah. Jadi intinya harus ada keberanian dalam kebijakan untuk dibukanya kembali sekolah-sekolah yang ada di Sumut ini,” pungkasnya. (jpnn/dtc/ris)
