SUMUTPOS.CO – Rencana Partai Golkar mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti semakin bulat. Belakangan, suara dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar kian terlihat.
Mayoritas ketua dan pengurus DPD partai beringin menyatakan mendukung dan telah turun ke akar rumput demi mengenalkan Airlangga ke masyarakat.
Terbaru, dukungan serupa juga disuarakan Ketua DPD Golkar Simalungun Timbul Jaya Sibarani. Saat dihubungi media, Rabu (16/6), TJ Sibarani menyatakan keputusan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden bukan sekadar wacana.
“Hasil keputusan internal partai, kami (pengurus dan kader) yang meminta Pak Airlangga untuk maju sebagai calon presiden,” katanya.
Tak sekadar dukungan, TJ Sibarani memastikan pihaknya juga telah turun ke akar rumput, termasuk melakukan sejumlah konsolidasi, demi menyukseskan pencalonan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Menurutnya, konsolidasi dengan pengurus dan kader menjadi langkah strategis. DPD Golkar Simalungun, TJ Sibarani melanjutkan, turut memasang sejumlah atribut dan profil Airlangga di media-media luar ruang.
“Konsolidasi dan pengenalan ke masyarakat (sekaligus) dengan memberikan konsep dan gambaran tentang bagaimana Pak Airlangga mampu menyejahterakan Indonesia ke depan,” ungkap TJ Sibarani. (Rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemprov Sumut tentang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK negeri sederajat selambatnya mulai dikucurkan pada triwulan III atau September tahun ini. Alokasi BOP itu sudah diakomodir dalam APBD Sumut Tahun Anggaran 2021.
Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Sinaga
“Untuk masalah penyerapan ini masih proses. Kalau saya sih minta paling lama di triwulan III ini sudah terealisasi. Dan realisasinya itu tidak harus bertahap bisa sekaligus juga,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab wartawan, Selasa (15/6).
Dikatakannya, ikhtiar ini menjadi salah satu strategi pemprov ketika daya beli masyarakat sangat rendah di masa pandemi Covid-19.
“Nah seperti BOP ini kan tentu membantu siswa dan orangtua siswa. Sehingga tidak ada lagi anak-anak sekolah kita (SMA/SMK) itu tidak sekolah karena ketiadaan uang. Tahun ini (program BOP) sudah jalan, sejak Januari sudah kita anggarkan selama 12 bulan,” katanya.
Mengenai teknis pelaksanaan program itu, Ismael menyarankan supaya ditanyakan ke organisasi perangkat daerah terkait, yakni Dinas Pendidikan. Secara umum, ia menyebut bantuan itu senilai Rp35.000 per siswa dengan total anggaran Rp250 miliar.
“Bantuan itu langsung dikasih (ditransfer) ke masing-masing sekolah. Skemanya macam-macam seputar kebutuhan operasional sekolah, termasuk iuran SPP peserta didik,” katanya.
Nantinya pula, lanjut dia program dimaksud dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai kemampuan keuangan daerah. “Rencananya bukan mau tahun ini saja kita kasih, berlanjut di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya menyebut, adapun nilai subsidi SPP tersebut adalah Rp35.000. Menurut dia, mulanya ia ingin untuk BOP ini disubsidi senilai Rp50.000. Hanya saja dikarenakan pandemi Covid-19 melanda, anggaran untuk sektor tersebut menjadi tidak memadai.
“Jadi ke depan, kalau setiap anak sekolah itu membayar uang sekolah Rp50 ribu/bulan, nantinya tinggal menjadi Rp15 ribu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Gubsu menyampaikan, sektor pendidikan merupakan salah satu visinya bersama Wakil Gubernur, Musa Rajekshah (Ijeck), yang prioritas guna diwujudkan selama memimpin Provinsi Sumut. Adapun pada tahun anggaran 2019, Pemprov Sumut telah melakukan terobosan dengan menaikkan tunjangan guru honor di tingkat SMA/SMK sederajat hingga Rp90.000 per jam.
“Itu pendidikan dan itu yang baru kuat. Tapi amanah UU adalah 20 persen (APBN untuk sektor oendidikan, Red). Kita akan lihat nanti ke depan. Itukan tergantung pendapatan daerah juga. Pendapatan daerah besar, itukan lebih memudahkan untuk memnerikan bantuan terhadap visi dan misi,” katanya.(prn/azw)
Hal yang sama juga akan dirinya coba wujudkan dalam masa pemerintahannya sekitar tiga tahun lagi. Yakni di sektor pertanian, peternakan, agraria, dan ketatatenagakerjaan. “Termasuk pariwisata, semua ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi kita,” pungkasnya. (prn/azw)
KERJA SAMA: Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli (kiri) dengan Rektor USU, Dr Muryanto Amin (kanan).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan dan dilakukan secara masif di berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi.
KERJA SAMA: Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli (kiri) dengan Rektor USU, Dr Muryanto Amin (kanan).
Atas dasar hal tersebut, Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Rektor Dr Muryanto Amin SSos MSi, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Perkebunan Nusantara Holding, bertempat di Ballroom JW Marriot, Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta, Selasa (15/6).
Selain Rektor USU, penandatanganan dari dua institusi lainnya dilakukan oleh Direktur Utama PTPN Holding Mohammad Abdul Gani dan Kepala BNPT Komjen Pol Dr Drs Boy Rafli Ammar MH. Tiga institusi tersebut nantinya akan melakukan tindak lanjut kerja sama dalam koridor MoU tersebut yang menjadi salah satu upaya mewujudkan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dalam hal ini PTPN dan juga BNPT.
Penandatanganan MoU juga sekaligus dirangkaikan dengan Seminar bertajuk ‘Moderasi Beragama untuk Menangkal Terorisme dan Radikalisme’ yang ditayangkan melalui aplikasi zoom.
Seminar tersebut menghadirkan Rektor USU Dr Muryanto Amin, sebagai salah satu pembicara, di samping Kepala BNPT Periode 2026-2020 Komjen Pol Drs Suhardi Allius MH dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjend TNI Hendri Paruhuman Lubis.
Dirut PTPN Mohammad Abdul Gani dalam sambutannya mengatakan bahwa penandatanganan MoU dan pelaksanaan seminar itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penguatan nilai-nilai ke-Indonesia-an dan keragaman yang sudah ada sejak masa lampau.
“Toleransi dalam keberagaman ini sesungguhnya sudah diinisiasi dan dibangun sejak lama di masa lampau. Jadi kita berharap agar mengendurnya nilai-nilai tersebut di masa belakangan ini dapat kembali kita eratkan, sehingga tidak mudah terpapar oleh tindakan radikalisasi dan terorisme,” tegasnya.
Abdul Gani menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan landasan kerja sama dalam bidang pendidikan dan latihan, penguatan karakter kebangsaan, maupun kerja sama membangun link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.
Pada kesempatan selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Dr Drs Boy Rafli Ammar MH, juga mengamini pendapat tersebut sembari mengingatkan kembali bahaya dari aksi radikalisme dan terorisme itu.
Di mana jaringan teroris menyalahgunakan agama, merekrut orang-orang dan mempengaruhi mereka untuk melakukan aksi terror dan menciptakan ketakutan serta perpecahan.
“Kita harus waspada terhadap berbagai kegiatan radikalisme ini. Diharapkan seminar yang dilaksanakan pada hari ini dapat menjadi media yang mampu mencegah terjadinya radikalisasi agama, khususnya yang dilakukan secara massif melalui media sosial,” tandas Boy.
Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa saat ini ada lebih dari 202 juta pengguna internet. Di mana 180 juta di antaranya adalah para pengguna medsos aktif dan 30 persen dari jumlah tersebut merupakan kalangan milenial. Maka media sosial menjadi sangat rentan digunakan untuk kepentingan radikalisme dan besar sekali peluangnya dalam merekrut pengikut-pengikut baru
“Kita wajib mengantisipasi hal tersebut, terutama dimulai di lingkungan sekolah dan kampus. Mengingat aksi radikalisme dan terorisme ini menyasar kaum muda dan wanita sebagai pelaku. Militansi dua kelompok ini diakui sangat tangguh dalam melaksanakan aksi. Semua pihak harus waspada dan ikut berperan serta, termasuk kalangan kampus. Semuanya bisa menjadi objek maupun subjek dari aksi ini,” katanya.
Komjen Boy Rafli secara khusus juga meminta USU lebih pro aktif dalam mengawasi gerak-gerik para mahasiswa dan tenaga pengajar di lingkungannya, sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya paham-paham radikalisme dan mengantisipasi lebih dini. Menurutnya, Indonesia menjadi wilayah yang sangat potensial untuk menyebarkan paham radikal, sehingga kita harus selalu mawas diri.
Ia menyebutkan, bahwa BNPT merupakan trigger mechanism dalam penanganan radikalisme dan mengajak semua orang untuk ikut berperan dan memiliki nilai-nilai imunitas dalam menghadapi virus radikal intoleran.
“Kami sangat berterima kasih kepada Universitas Sumatera Utara yang mau bekerja sama dalam melawan radikalisme dan terorisme ini. Kami kasihan terhadap anak-anak muda yang tengah tumbuh dan berkembang, jika harus disesatkan ke hal-hal yang tidak benar. Kami ikut serta membantu Rektor USU dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Jangan sampai mereka mengadopsi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila, mengingat mereka adalah entitas penting bangsa,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, anggota MWA USU yang juga Ketua Dewan Redaksi Media Indonesia Usman Kansong dan para civitas akademika USU, para Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP PTPN I-XIV, serta jajaran Pimpinan dan Deputi BNPT, baik secara luring maupun daring. (gus/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi memanggil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Selasa (15/6). Pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi turun ke lapangan untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 di ibu kota.
“Bapak Presiden mengingatkan bahwa Covid-19 di Jakarta itu sangat meningkat, signifikan. Beliau meminta kepada Pemda, khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India, ya, jadi Pak Presiden meminta kepada kami sebagai perangkat pemerintah daerah untuk menekan (penularan),” kata Prasetyo usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).
Pria yang akrab disapa Pras itu juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan masalah saat ini bukan penyebaran yang ada klaster perkantoran saja. Presiden, lanjut dia, juga memberi pengarahan agar protokol kesehatan diperketat.
“Pakai masker semua sudah 78 persen dan targetnya harus 95 persen. Nah, di sini presiden juga meminta kepada masyarakat Jakarta, ya, seperti daerah-daerah yang padat itu warganya harus cepat divaksinasi,” ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan aparat untuk fokus turun ke lapangan.
“Jadi, gubernur, kami (DPRD), Pangdam, dan Kapolda itu harus banyak ke lapangan. Dan vaksinasi di Jakarta harus cepat. Itu seperti di pelabuhan, daerah padat itu harus divaksinasi. Jadi penekanan-penekanan itu yang harus dikerjakan pemerintah daerah,” ujarnya. (tan/jpnn)
ILUSTRASI: Pelantikan ASN di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka 707.622 formasi Calon Aparatur Sipil Negara tahun ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 707.622 formasi.
ILUSTRASI: Pelantikan ASN di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka 707.622 formasi Calon Aparatur Sipil Negara tahun ini.
“Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non-guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa (16/5).
Di tahun 2021, pengadaan PNS dan PPPK Jabatan Fungsional (JF) bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah. “Khusus untuk PermenPAN-RB No. 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPAN-RB No. 27 dan 29 diharapkan bisa multiyear,” jelas dia.
Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Seleksi CPNS dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Namun, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
Dikatakan, di tahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar. Oleh karena itu, calon pelamar diwajibkan hanya bisa mendaftar pada 1 instansi, 1 jenis kebutuhan, dan 1 jabatan pada tahun anggaran yang sama.
’’Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.
Untuk pelamar formasi Cumlaude, wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV. Menurut Katmoko, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D-IV.
Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas. ’’Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” papar Katmoko. (jpnn/ila)
MENJALA: Seorang nelayan saat menjala ikan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan program ‘Kampung Ikan’ demi kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di kawasan pedesaan. Satu di antaranya melalui program ‘Kampung Ikan’. Program ini merupakan bentuk pengembangan berbagai jenis komoditas tertentu di suatu desa atau daerah tertentu, yang diyakini juga bisa meningkatkan kesejahteraan di kawasan pedesaan.
MENJALA: Seorang nelayan saat menjala ikan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan program ‘Kampung Ikan’ demi kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.
Kepala Pusat Riset Perikanan KKP, Yayan Hikmayani menyebutkan, pedesaan sebenarnya menjadi ujung tombak pembangunan. Sebab, ketika desa menjadi pusat pembangunan, maka dampaknya akan menjalar hingga perekonomian nasional.
“’Kampung Ikan’ sudah ada, cuma sentuhan menginovasi program yang sudah ada dan yang akan diadakan, supaya berkembang,” ungkap Yayan di gedung KKP Jakarta, Selasa (15/6). Yayan juga mengatakan, jumlah pedesaan di Indonesia sangat besar. Bahkan jika dikembangkan dengan berbagai inovasi budidaya, dapat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi berkualitas ekspor.
“Jumlah desa luar biasa dan jadi potensi besar, ada 73.000 desa. Ketika kita mampu membuat desa jadi sejahtera, maka masyarakat sejahtera,” tuturnya.
Program ‘Kampung Ikan’ ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi fokus kawasan pedesaan dalam meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.
“‘Kampung Ikan’ ini hulu ke hilir bisa dari berbagai masyarakat. Masyarakat setempat seperti apa maunya dan mengangkat kearifan lokal,” jelas Yayan.
Yayan mengaku, meskipun demikian, terdapat hambatan dari berbagai aspek, mulai dari sistem produksi, tenaga atau sumber daya masyarakat (SDM), hingga faktor teknologi.
“Teknologi masih tradisional, pemenuhannya untuk kebutuhan sendiri, serapan tenaga kerja masih terbatas, akses teknologi juga, apalagi di luar Jawa. Dan sistem usaha skalanya kecil, belum terintegrasi hulu-hilir,” pungkasnya. (jpc/saz)
GUNAKAN: Seorang warga menggunakan ATM di Stasiun Besar Kereta Api Medan, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perbankan BUMN yang terdiri dari PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk, akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana penarikan biaya pengecekan saldo dan tarik tunai di ATM Link Himbara.
GUNAKAN: Seorang warga menggunakan ATM di Stasiun Besar Kereta Api Medan, beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso mengatakan, tadinya alasan keputusan pengenaan tarif tersebut untuk mendorong masyarakat pada penggunaan aplikasi mobile banking.
“Rasanya polemiknya lebih seru daripada manfaat yang diperoleh, bank tadinya mau mengeducate orang supaya lebih ke mobile banking,” ungkap Sunarso, dalam acara rapat dengar pendapat di Komisi VI, Senin (14/6) lalu.
Sunarso mengatakan, karena menimbulkan polemik dan pembahasan dari sebagian besar masyarakat, pihaknya pun mengurungkan rencana tersebut.
“Jadi kami berempat memutuskan, tidak akan mengenakan biaya itu,” jelasnya lagi.
Sunarso menjelaskan, sebenarnya penarikan tarif pada ATM semua bank. Namun, hanya ATM Link Himbara yang tidak mengenakan penarikan biaya cek saldo dan tarik tunai, selama dari mulai diperkenalkan hingga saat ini.
Seperti diketahui, mulanya Bank Himbara berencana mengenakan biaya transaksi di ATM Himbara atau ATM Link mulai 1 Juni. Cek saldo akan dikenakan biaya Rp2.500 dan Rp5.000 untuk tarik tunai, dari semula Rp0 alias gratis. Sementara, untuk transfer tak mengalami perubahan biaya, alias dikenakan biaya Rp4.000. (jpc/saz)
TUNJUKKAN: Penjual menunjukkan batangan emas Antam di toko emas Jalan Pringgan Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan importir di Sumatera Utara (Sumut) diimbau tak khawatir, terkait kasus dugaan impor emas fiktif di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Jakarta, Senin (14/6) lalu. Hal ini disebabkan, penetapan HS untuk emas batangan sudah tepat, yakni HS 7108.12.10.
TUNJUKKAN: Penjual menunjukkan batangan emas Antam di toko emas Jalan Pringgan Medan, belum lama ini.
“Dengan deskripsi barang emas bukan tempahan atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk, dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan di Kota Medan, Selasa (15/6).
Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, perekonomian, dan distribusi produk pertambangan ini, menjelaskan, justru masalah kemudian terjadi, bila yang diimpor perhiasan tapi memakai HS batang emas, yang penetapan bea masuknya lebih rendah, sehingga menimbulkan kerugian negara.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan, pemakaian HS 7113 dan 7114 adalah untuk barang perhiasan, barang hasil tempahan pandai emas dan perak, serta barang lainnya, terlebih lagi dalam BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) pada catatan untuk Bagian XIV dan Bab 71, di No 9a, dijelaskan, barang perhiasan berarti setiap barang kecil untuk perhiasan (misalnya cincin, gelang, kalung, bros, anting-anting, rantai arlojo, leontin, dan sebagainya).
“Dan di 9b, barang perhiasan berarti barang untuk keperluan pribadi dari jenis yang biasa dibawa dalam saku, tas tangan atau yang ada pada orang (misalnya kotak rokok atau cerutu, kotak bedak). Ini artinya, di dalam Catatan Bab, sudah jelas dideskripsikan, maka tidak perlu memaksakan HS emas batangan menjadi HS perhiasan,” tutur politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.
Sementara di catatan No 10, untuk pos HS 7114, lanjut Sugianto, istilah barang hasil tempahan pandai emas atau pandai perak meliputi barang tersebut, sebagai ornamen, perangkat makan, perangkat hias, keperluan perokok dan barang lain, untuk keperluan rumah tangga, kantor atau keagamaan.
“Jadi, selagi yang diimpor adalah emas batangan bukan perhiasan, maka sebenarnya tidak perlu takut. Dan juga ada fasilitas pembebasan bea masuk bila memakai form pembebasan untuk meringankan importir dari membayar bea masuk,” tegasnya.
Pria yang juga ahli pabean ini, meminta supaya PFPD di Sumut sebagai pemutus dokumen, dapat bekerja profesional. Bukan hanya untuk produk emas dan perhiasan, tapi juga untuk semua produk ekspor dan impor supaya dwelling time yang singkat bisa dicapai.
Sedangkan mengenai dugaan adanya impor fiktif emas sebagai praktik pencucian emas hasil tambang liar, menurutnya meski mungkin terjadi, tapi perlu bukti. Di Sumut, imbuh Sugianto, banyak tambang liar yang hasil emasnya memang tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dipajak. Alangkah bijaknya, bila tambang liar bisa ditampung dan diatur dalam suatu payung hukum, sehingga kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan pajak bisa dipungut.
“Secara keseluruhan, diharapkan perdagangan secara umum semakin efektif dan efisien, supaya menarik bagi investor. Terutama biaya di gerbang keluar masuk barang, yakni pelabuhan laut dan pelabuhan air. Kita semua harus bekerja keras untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sehat dan efisien,” kata Sugianto lagi.
Seperti diketahui, impor emas oleh 8 perusahaan lewat Bandara Soetta, senilai Rp47,1 triliun, menjadi sorotan. Pasalnya, dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, importasi emas itu, dikenakan bea masuk 0 persen, harusnya dikenakan bea masuk 5 persen.
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengungkap dugaan penggelapan emas yang dilakukan oleh petinggi Bea Cukai di Bandara Soetta. Dia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut kasus itu. “Ini terkait impor emas senilai Rp47,1 triliun. Saya ulangi Pak, Rp47,1 triliun. Kita enggak perlu urusin pajak masyarakat Pak. Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor. Potensi kerugian negaranya Rp2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat lagi susah Pak,” tegasnya, saat rapat kerja bersama Jaksa Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6) lalu.
Politikus PDI Perjuangan itu, lantas meminta Jaksa Agung untuk juga memeriksa perusahan yang terlibat. Dia menyebut ada 8 perusahaan.
“Saya minta juga periksa PT Aneka Tambang, dirutnya diperiksa, vice presidennya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di bea cukai itu Aneka Tambang mengatakan, ini memang seperti itu, sehingga biaya masuknya bisa 0 persen. Padahal emas itu sudah siap jual. Ini maling kasat mata. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan impor emas batangan di bea cukai,” pungkas Arteria. (prn/saz)
BONGKAR MUAT: Aktivitas bongkar muat peti kemas di BICT Belawan, beberapa waktu lalu.triadi wibowo/sumut pos.
SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia per Mei 2021 mencapai 16,60 miliar Dollar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut turun sebesar 10,25 persen dibanding ekspor April 2021. Namun, jika dibandingkan dengan ekspor Mei 2020, nilai ekspor ini naik cukup signifikan, yakni sebesar 58,76 persen.
BONGKAR MUAT: Aktivitas bongkar muat peti kemas di BICT Belawan, beberapa waktu lalu.triadi wibowo/sumut pos.
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, hal ini terjadi akibat kenaikan ekspor migas, maupun non migas.
“Kenaikan ekspor Mei 2021 yoy ini, mengalami kenaikan yang cukup impresif, 58,76 persen,” ungkap Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/6).
Suhariyanto memaparkan, ekspor nonmigas per Mei 2021 mencapai 15,66 miliar Dollar AS. Angka tersebut memang turun 10,67 persen dibanding April 2021, namun naik 58,30 persen dibanding ekspor nonmigas Mei 2020. Sementara sektor migas sebesar 0,98 miliar Dollar AS, atau turun 2,68 persen secara bulanan.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Mei 2021 mencapai 83,99 miliar Dollar AS, atau naik 30,58 persen dibanding periode yang sama pada 2020, demikian juga ekspor nonmigas mencapai 79,44 miliar Dollar AS, atau naik 30,31 persen.
Suhariyanto juga menyebutkan, ekspor terbesar terjadi pada kendaraan, dan bagiannya sebesar 272 juta Dollar AS, atau sebesar 34,33 persen. Sedangkan peningkatan terbesar ekspor nonmigas Mei 2021 terhadap April 2021, terjadi pada bahan bakar mineral, yakni sebesar 281,9 juta Dollar AS, atau sebesar 13,91 persen.
Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Mei 2021 naik 30,53 persen dibanding periode yang sama di 2020. Demikian juga ekspor hasil pertanian, naik 13,39 persen, serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 31,82 persen.
Suhariyanto menjelaskan, ekspor nonmigas per Mei 2021 terbesar masih ke negara Tiongkok, yakni 3,47 miliar Dollar AS, disusul AS 1,70 miliar Dollar AS, dan Jepang 1,10 miliar Dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 40,02 persen.
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,14 miliar Dollar AS dan 1,41 miliar Dollar AS.
Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Mei 2021, berasal dari Jawa Barat dengan nilai 13,27 miliar Dollar AS (15,80 persen), diikuti Jawa Timur 9,16 miliar Dollar AS (10,91 persen), dan Riau 7,83 miliar Dollar AS (9,32 persen).
Sementara itu, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada April 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021, yakni dari 1,04 miliar Dollar AS menjadi 1,00 miliar Dollar AS, atau turun sebesar 3,67 persen.
“Bila dibandingkan dengan April 2020, ekspor Sumut mengalami kenaikan sebesar 67,91 persen,” beber Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, Senin (14/6) lalu.
Syech juga menjelaskan, untuk golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar Sumut pada April 2021 terhadap Maret 2021 adalah golongan kopi, teh, dan rempah-rempah, yakni sebesar 4,42 juta Dollar AS (14,39 persen).
Ekspor ke Tiongkok pada April 2021 merupakan yang terbesar, yakni 158,20 juta Dollar AS, diikuti AS sebesar 135,37 juta Dollar AS, dan India 56,70 juta Dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,92 persen.
“Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada April 2021, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar, dengan nilai 322,47 juta Dollar AS (32,14 persen),” jelas Syech.
Di sisi lain, nilai impor melalui Sumut pada April 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 398,01 juta Dollar AS, atau turun sebesar 8,49 persen, dibanding Maret 2021, yang mencapai 434,96 juta Dollar AS.
“Bila dibandingkan dengan bulan sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen,” ujarnya.
Nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada April 2021dibanding Maret 2021, untuk barang modal naik sebesar 19,25 persen, bahan baku/penolong turun hingga 17,55 persen, dan barang konsumsi naik 61,50 persen.
“Pada April 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 11,56 juta Dollar AS (32,90 persen),” kata Syech lagi.
Nilai impor April 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar, yakni 115,66 juta Dollar AS, dengan perannya mencapai 29,06 persen, dari total impor Sumut. Diikuti Malaysia 46,09 juta Dollar AS (11,58 persen), dan Singapura sebesar 38,60 juta Dollar AS (9,70 persen).
Nilai impor melalui Sumut pada April 2021 atas dasar CIF, sebesar 398,01 juta Dollar AS, atau turun sebesar 8,49 persen dibanding Maret 2021, yang mencapai 434,96 juta Dollar AS.
“Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen,” pungkas Syech. (jpc/gus/saz)
TUNJUKKAN: Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya didampingi unsur pimpinan dewan bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi tunjukkan dokumen hasil MoU kedua lembaga tersebut di kantor Kemenkumham Sumut, Senin (14/6). IST
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
TUNJUKKAN: Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya didampingi unsur pimpinan dewan bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi tunjukkan dokumen hasil MoU kedua lembaga tersebut di kantor Kemenkumham Sumut, Senin (14/6). IST
MoU seputar pembentukan produk hukum seperti rancangan peraturan daerah (ranperda) ini, akan berlaku selama dua tahun ke depan.
Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya mengatakan, MoU tersebut terkait kerjasama di bidang pembentukan Ranperda agar tidak berbenturan dengan Undang-undang di atasnya. Baik saat mulai dari perencanaan, pembahasan akademisi hingga menjadi peraturan daerah (Perda) yang tidak berbenturan dengan produk hukum yang lebih tinggi.
“Supaya nanti hasilnya baik, kita bekerjasama dengan instansi vertikal, Kanwil Kemenkumham Sumut. Tujuannya, agar perda yang dihasilkan nantinya tidak bertentangan dengan UU di atasnya,” katanya menjawab wartawan usai penandatanganan MoU, Senin (14/6).
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga yang turut hadir mengharapkan kerjasama tersebut tidak hanya menghasilkan perda yang tidak hanya berbenturan dengan UU di atasnya, melainkan bisa mempercepat pembahasan seluruh ranperda. “Baik itu ranperda dari inisiatif DPRD Kota Medan, maupun ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Medan,” sebut politisi Partai Gerindra itu.
Menurut dia kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham ini bukan tanpa alasan, sebab instansi vertikal itu merupakan lembaga yang kompeten terkait pembentukan produk hukum seperti ranperda. “Kehadiran Kemenkumham Sumut itu dalam pembentukan ranperda-ranperda ini membuat kita lebih yakin. Karena, kami menganggap mereka (Kemenkumham) lebih memahaminya,” katanya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi menuturkan, kehadiran pihaknya dalam pembentukan ranperda-ranperda Kota Medan diharapkan dapat memastikan bahwa ranperda tersebut bisa sinergis dengan perundang-undangan di atasnya.
“Selain itu, sesuai dengan format dan substansi yang dibahas. Kami juga mengharapkan agar mengakomodasi kepentingan prioritas yang ada di daerah dan terakhir, kami mengharapkan ada muatan hak asasi manusia yang pada akhirnya membawa kepada kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (prn/ila)
