SERAHKAN: Ketua Bhayangkari Sumatera Utara, Rita Panca Putra, menyerahkan bingkisan di Pos Pam di Jalan Krakatau/Simpang Cemara Kecamatan Medan Timur, Senin (10/5). dewi/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Rita Panca Putra yang diwakilkan Momo Sophyan Hidayat dan Eka Takwil memberikan bingkisan lebaran kepada petugas Pos Pengamanan (Pospam) III Cemara Jalan Krakatau/Simpang Cemara Kecamatan Medan Timur, Senin (10/5).
SERAHKAN: Ketua Bhayangkari Sumatera Utara, Rita Panca Putra, menyerahkan bingkisan di Pos Pam di Jalan Krakatau/Simpang Cemara Kecamatan Medan Timur, Senin (10/5). dewi/sumutpos.
Istri dari Kabid Keuangan dan Direktur Binmas Polda Sumut ini disambut langsung oleh Ketua Bhayangkari Ranting Medan Timur, Afrida Arifin dan personel TNI, Polri, Perhubungan dan tim medis yang sedang bertugas di pospam tersebut. Kedua Bhayangkari ini membagikan bingkisan dari Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara, kepada para petugas. Bingkisan yang diserahkan itu berupa sembako, sarung, kue kering dan minuman.
Momo Sopyan Hidayat menyampaikan, pembagian bingkisan ini dalam rangka pengamanan lebaran.”Ini sumbangan dari Ibu Bhayangkari Poldasu kepada petugas yang menjaga Pospam. Ini dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H,” terang istri Direktur Binmas Polda Sumut.
Ia mengatakan, ada sebanyak 150 bingkisan yang dibagi kepada petugas yang sedang berjaga di Pospam yang ada di Kota Medan.
“Seluruh Pospam kita bagi. Ada 150 bingkisan kita bagi,” terangnya didampingi Eka Takwil. (mag-1/ila)
Bhayangkari Poldasu sendiri mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Sebelumnya, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Medan Dini Riko Sunarko juga mengunjungi Pos Pengamanan (Pospam) III Cemara Jalan Krakatau/Simpang Cemara Kecamatan Medan Timur. Istri Kapolrestabes Medan ini memberikan arahan kepada para petugas yang sedang berjaga di Pospam tersebut. (mag-1/ila)
RESES: Wakil Ketua DPRD Medan, H.Ihwan Ritonga, saat reses di Jalan Pasar Merah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Senin (10/5).markus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai yang biasa berobat ke RS Mitra Medika, Jalan Sisingamangaraja No.11, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas mengeluhkan jauhnya akses putar kendaraan di lokasi tersebut. Pasalnya, pulau jalan terpampang panjang dan membuat masyarakat pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa memutar arah kendaraan.
RESES: Wakil Ketua DPRD Medan, H.Ihwan Ritonga, saat reses di Jalan Pasar Merah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Senin (10/5).markus/sumutpos.
Tak hanya itu, ambulance yang membawa dan mengantar pasien juga terpaksa harus memutar arah dengan jarak yang cukup jauh, sehingga menghambat kesigapan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Hal itu dikeluhkan sejumlah warga Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai saat gelaran Reses Wakil Ketua DPRD Medan, H.Ihwan Ritonga di Jalan Pasar Merah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Senin (10/5).
Di hadapan Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang, dan Camat Medan Denai Ali Sipahutar yang turut hadir dalam kegiatan Reses tersebut, masyarakat meminta agar pulau jalan yang berada tepat di depan RS Mitra Medika Amplas agar dapat dibuka sebagai akses keluar masuk ataupun putar arah orang yang hendak masuk ataupun keluar dari RS tersebut.
“Kasihan kalau ada yang mau berobat atau pulang berobat bagus mutar-mutar jalannya karena akses putar jalannya terlalu jauh,” ujarnya.
Selain itu, warga juga meminta agar Irwan Ritonga memperjuangkan hak warga miskin di dua Kecamatan tersebut yang masih banyak belum mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS gratis dan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bansos-bansos lainnya.
Menjawab keluhan itu, Ihwan berjanji untuk segera ber-koordinasi dengan Pemko Medan dan pihak terkait agar pulau jalan di depan RS Mitra Medika Amplas dapat dibuka.
Soal BPJS gratis, kata Ihwan, saat ini Pemko Medan sedang berusaha untuk segera merealisasikan jaminan kesehatan gratis bagi warga Kota Medan.
Soal bansos, kata dia, DPRD Medan mendorong Dinsos dan pihak terkait lainnya yang saat ini sedang melakukan pandataaan ulang terhadap warga miskin. (map/ila)
, agar dapat menyelesaikan pendataannya dengan cepat dan benar. (map/ila)Nantinya setiap masyarakat cukup membawa KTP Kota Medan saat ingin berobat ke faskes-faskes di Kota Medan tanpa harus membayar biaya apapun alias gratis.
Soal bansos, Ihwan mengakui jika selama ini masih banyak warga miskin di Kota Medan yang belum mendapatkannya. Itu sebabnya, DPRD Medan mendorong Dinsos dan pihak terkait lainnya di Pemko Medan yang saat ini sedang melakukan pandataaan ulang terhadap warga miskin, agar dapat menyelesaikan pendataannya dengan cepat dan benar. (map/ila)
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pihak Istana Kepresidenan mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mudik ke kampung halaman. Hal ini disampaikan untuk merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan iring-iringan rombongan RI1 dan dinarasikan bahwa rombongan Jokowi dalam perjalanan mudik.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin
Meski membenarkan bahwa iring-iringan mobil yang terekam dalam video merupakan rombongan RI1, Istana menyebutkan, saat itu Presiden dalam perjalanan menuju ke Jawa Timur untuk kunjungan kerja. “Itu benar rombongan Presiden. Video tersebut saat Presiden kunjungan kerja ke Jawa Timur hari Kamis (6/5),” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (10/5).
Bey mengatakan, rekaman video tersebut memperlihatkan perjalanan rombongan Presiden dari Lamongan menuju ke Surabaya untuk meresmikan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Dalam rekaman video itu tampak bahwa rombongan tengah berada di daerah Gresik, sebelum masuk Gerbang Tol Kebomas, Jawa Timur.
Oleh karena itu, Bey menegaskan, kabar yang menyebutkan Jokowi mudik Lebaran adalah tidak benar. “Jadi bukan mudik, tapi kunjungan kerja ke Jawa Timur,” kata Bey. Sekembalinya dari kunjungan kerja ke Jawa Timur hingga saat ini, lanjut Bey, Jokowi berada di Jakarta. (kps/ila)
DISKUSI: Anggota DPD RI, Muhammad Nuh saat berdiskusi dengan KNRP Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Asal Sumatera Utara Muhammad Nuh, mengecam tindakan polisi Israel yang menyerang warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pada Sabtu (8/5) lalu.
DISKUSI: Anggota DPD RI, Muhammad Nuh saat berdiskusi dengan KNRP Sumut.
“Mengecam dengan keras sikap dan tindakan Israel yang menembaki jamaah yang sedang menyelenggarakan salat tarawih,” kata Muhammad Nuh ketika diskusi bersama Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Sumatera Utara.
Menurut dia, tindakan Israel tidak bisa ditoleransi. Apalagi Israel telah merampas semua hak rakyat Palestina dari urusan tempat tinggal hingga beribadah.
Sementara itu Koordinator KNRP Sumatera Utara, H Umar Mukhtar Lc MA juga menyampaikan kecamannya. “Mereka (Israel) juga telah menginjak-injak hak rakyat Palestina yang beragama Islam untuk beribadah dan melaksanakan salat tarawih dengan membubarkan dan menembaki mereka yang sedang beribadah tersebut,” katanya.
Akibat bentrokan tersebut, dikabarkan tak sedikit warga Palestina yang terluka. Untuk itu, ia mengajak seluruh umat Islam Sumatera Utara untuk memberikan kontribusi terbaik secara terus-menerus guna menyelamatkan Masjid Al-Aqsha dari tindakan semen-mena Zionis Israel, baik secara materil maupun nonmateril. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS – Warga Medan Selayang mengeluhkan daerah tempat tinggal mereka yang selalu tergenang banjir setiap kali turun hujan. Menurut warga, banjir kerap terjadi karena parit di jalan AH Nasution telah lama tersumbat, sehingga air tidak lagi tersalurkan dan masuk melimpah ke lorong-lorong. Tarmasuk ke jalan Bunga Kanti 1 sampai Bunga Kantil 37.
Keluhan ini diungkapkan warga Jalan Bunga Kantil 37 dalam Reses Masa Sidang Ke-3 tahun ke II TA 2021 yang digelar anggota DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya, di Jalan Bunga Kantil 37, Kecamatan Medan selayang, Senin (10/5/2021).
Dalam kesempatan itu, warga mengungkapkan harapannya agar Pemko Medan dapat segera melakukan pengendalian banjir dengan melakukan pengorekan parit di sepanjang jalan AH Nasution. Dengan cara ini, pengendalian banjir di seputar jalan bunga kantil 1 hingga bunga kantil 37 Medan dapat dilakukan.
“Kita selalu was-was setiap datang hujan lebat, karena sudah bertahun-tahun masalah banjir di daerah kita tidak pernah diperhatikan oleh pemko Medan. Semoga dengan adanya reses ini, keluhan kita dapat ditampung dan diteruskan ke Pemko Medan,” kata salah satu warga, Dewi kepada Habib dalam Reses tersebut.
Selain itu, dalam situasi pandemi Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini, warga Kecamatan Medan Selayang meminta untuk diakomodir dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Sebab saat ini, masih banyak warga yang belum mendapat vaksin tersebut.
Menanggapi hal ini, Habib mengaku akan menindaklanjuti dan meminta Pemko Medan untuk segera melakukan pengulangan banjir tersebut dengan membersihkan parit, sehingga debit air hujan tersebut akan menjadi lancar, dan tidak melimpah ke rumah dan lorong-lorong dijalan ke rumah warga.
Dikatakan Habib, persoalan ini sangat penting dan menjadi prioritas. Apalagi, banjir dapat membahayakan nyawa anak-anak mereka dan merugikan masyarakat banyak.
Selain banjir, masyarakat setempat juga mengeluhkan BPJS dan PKH. Pada umumnya, mereka tidak sanggup membayar tagihan BPJS kesehatan secara mandiri, karena tingginya beban ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
Masyarakat juga mengeluhkan tidak dapatnya bantuan PKH yang seharusnya mereka terima. Menurut warga, BLT, BPJS kesehatan gratis, PKH tidak merata disalurkan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya di kawasan tersebut.
Untuk itu, Habib pun meminta kepada Lurah, Camat dan Dinas terkait agar melakukan pendataan yang lebih akurat sehingga bantuan tersebut dapat tepat sasaran.
Habiburrahman berjanji, akan menyampaikan keluhan masyarakat ini dengan meminta kepada Dinas Sosial agar segera melakukan pendataan ulang untuk masyarakat yang kurang mampu di kawasan tersebut agar bisa mendapatkan bantuan yang dimaksud.
“Jangan yang mampu malah mendapatkan bantuan, sedangkan banyak warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” pungkas Habib. (Map)
HALAU: Polisi menghalau pemudik motor yang melawan arah untuk menghindari posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 9 Mei 2021 di tengah larangan mudik 2021. Pemerintah mencoba mengontrol aktivitas libur Lebaran, agar kasus Covid-19 tidak meledak.Foto: Fakhri Hermansyah/Antara.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menyatakan lebih dari 4 ribu orang pemudik positif virus corona (Covid-19). Hal itu diketahui dari tes acak yang digelar pemerintah di jalur-jalur mudik. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah melakukan tes acak terhadap sekitar 6 ribu orang di pos penyekatan mudik.
HALAU: Polisi menghalau pemudik motor yang melawan arah untuk menghindari posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 9 Mei 2021 di tengah larangan mudik 2021. Pemerintah mencoba mengontrol aktivitas libur Lebaran, agar kasus Covid-19 tidak meledak.Foto: Fakhri Hermansyah/Antara.
“Pengetatan oleh Polri di 381 lokasi dan Operasi Ketupat. Jumlah pemudik random testing dari 6.742, konfirmasi positif 4.123 orang,” kata Airlangga dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (10/5).
Airlangga menyampaikan sebanyak 1.686 orang di antaranya langsung menjalani isolasi mandiri. Selain itu, ada 75 orang yang dirawat di rumah sakit.
Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut aparat keamanan juga menindak para pelanggar larangan mudik. Kata dia, ada sekitar 41 ribu kendaraan yang diputar balik dari jalur mudik.”Operasi kendaraan atau Operasi Ketupat jumlah diperiksa kendaraan 113.694, putar balik 41.097, dan pelanggaran travel gelap 306 kendaraan,” tutur Airlangga.
Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas beberapa kali kewalahan menyekat pemudik. Misalnya, kejadian di Kedungwaringin, Bekasi, pada Minggu (9/5) malam. Petugas terpaksa membuka jalur mudik karena kendaraan bermotor bertumpuk. Para pengendara motor pun melaju ke kampung halaman mereka. “Karena ini terlalu padat dan kondisinya tidak terlalu kondusif sehingga secara diskresi ambil kebijakan untuk dilepas,” ucap Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan, Senin (10/5).
Kasus Covid Naik di 5 Provinsi
Airlangga juga mengatakan, kasus Covid-19 di lima provinsi yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro melonjak imbas kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI.
“Dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam. Yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat akibat datangnya PMI,” kata Airlangga.
Airlangga sekaligus menjelaskan, kasus aktif di Indonesia saat ini sudah berada di bawah angka 100 ribu kasus. Ia menyebut persentase kasus aktif covid-19 di Indonesia per 9 Mei sebesar 5,7 kasus, sementara kasus aktif global berada di 12,13 persen.
Selanjutnya kasus sembuh covid-19 Indonesia mencapai 91.5 persen, lebih tinggi dari capaian global yang berada di 85,7 persen. Namun demikian, angka kematian covid-19 Indonesia masih lebih tinggi dari global. Per 9 Mei, persentase kematian Indonesia 2,7 persen, sementara global 2,08 persen.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terjadi kondisi penurunan mobilitas warga di tiga provinsi, yakni Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri). Meski begitu Kepri tetap mencatat penambahan konfirmasi covid-19 yang tinggi dalam sepekan ini. “Kepri mobilitas rendah, namun karena ada kedatangan PMI jadi ada kenaikan kasus. Yang tinggi mobilitasnya Maluku Utara, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan kita lihat dalam Ramadan sektor ritel mal dan bahan makanan mobilitas tinggi,” jelas Airlangga.
Dengan temuan dan kondisi itu, Airlangga memastikan pemerintah akan kembali memperpanjang PPKM Mikro di 30 provinsi. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3T). Perpanjangan dua pekan itu dinilai selaras dengan pengetatan periode pasca larangan mudik. (cnn/ila)
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
SUMUTPOS.CO – Arab Saudi telah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria.
TAWAF: Para jamaah saat tawaf keliling Ka’bah di masa pandemi Covid-19. Arab Saudi akan membuka ibadah haji tahun 2021.
Arab Saudi setidaknya menetapkan delapan aturan Haji tahun ini. Meskipun begitu, belum dikeluarkan secara resmi negara mana saja yang mendapatkan izin pemberangkatan jamaah untuk ibadah haji. “Kerajaan Arab Saudi belum merincikan negara mana saja yang boleh dan tidak boleh, berikut kuota bagi jamaah luar Saudi belum diumumkan,” kata Zaky, Senin (10/5).
Amphuri bersama asosiasi lainnya siap memberangkatkan Haji Khusus tahun 2021 berapapun kuotanya. Dari kedelapan aturan yang ada, seluruh jamaah baik dalam dan luar negeri wajib mendapatkan vaksin yang telah disetujui Arab Saudi, sebeum bulan Dzulhijah. Adapun jamaah yang berasal dari luar Arab Saudi, vaksin Corona harus disetujui oleh Organisai Kesehatan Dunia (WHO), dengan dosis kedua didapatkan sekitar satu minggu sebelum memasuki wilayah Arab. Zaky menambahkan, seluruh jamaah dan pekerja wajib memakai masker selama di wilayah Arab. Tak hanya itu, para jamaah juga harus menunjukkan hasil negatif tes Corona.
Adapun aturan lengkapnya, yakni: (1). Perlunya jamaah dalam dan luar negeri untuk mendapatkan dosis vaksin yang disetujui di kerajaan sebelum awal bulan Dzulhijjah. (2). Mewajibkan jamaah yang datang dari luar Kerajaan untuk mengambil vaksin Corona yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia, dan dosis kedua adalah sekitar seminggu sebelum memasuki Kerajaan. (3). Semua yang diminta dan pekerja dalam haji pada dua dosis vaksin yang disetujui di Kerajaan melawan Corona, setidaknya seminggu sebelumnya. (4). Wajib memakai masker untuk semua jamaah dan pekerja setiap saat. (5). Menunjukkan hasil tes bersertifikat negatif untuk virus corona, 12 jam sebelum kedatangan ke Kerajaan, dan baru untuk jangka waktu 72 jam setelah tiba di Kerajaan. (6). Periode ini termasuk pemeriksaan ulang laboratorium yang disetujui setelah 48 jam oleh pihak kontraktor dengan penyedia layanan lapangan untuk peziarah. (7). Yang mencakup pengendalian dan mendanai tingkat vaksinasi untuk 60 persen populasi kota, dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah kelompok sasaran untuk vaksinasi, sebelum permulaan ini argumen. (8).Mengecualikan kelompok yang paling rentan untuk menjalankan haji, membatasi kelompok usia antara 18 – 60 tahun, dan mengkoordinasikan keluarnya jamaah dari tempat tinggal di luar program dasar dengan penerapan tindakan hati-hati Portal Berita Fashion Terakreditasi Jarak di dalam kediaman saat bermalam satu setengah meter antar jamaah.
Seperti diketahui, Minggu (9/5), Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pihaknya akan menggelar ibadah Haji 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagaimana dilansir Gulf Today, Minggu (9/5). Pelaksanaan ibadah Haji 2021 akan diatur dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan para jemaah mengingat pandemi Covid-19 masih ada.
Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengatakan pelaksanaan ibadah Haji akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Kementerian tersebut menambahkan, otoritas kesehatan di Saudi terus menilai kondisi dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah Haji mendatang. Stasiun televisi milik kerajaan mewartakan pengumuman lebih lanjut mengenai ibadah Haji 2021 akan menyusul sebagaimana dilansir Reuters. (kps/ila)
TIMBANG: Pedagang sedang menimbang barang dagangannya berupa cabai merah untuk dijual kepada pelanggan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan langsung kesejumlah daerah di Indonesia. Hal ini untuk mencegah permainan harga, yang dapat memicu terjadi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.
TIMBANG: Pedagang sedang menimbang barang dagangannya berupa cabai merah untuk dijual kepada pelanggan.
Deputi bidang Kajian dan Advokasi, Sekretariat KPPU, Taufik Ariyanto menjelaskan melakukan pengawasan tersebut, untuk mencegah potensi pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
“Selama proses pengawasan, KPPU menyimpulkan bahwa fluktuasi harga komoditas bahan pokok masih dalam tataran wajar, dan belum ditemukan adanya potensi pelanggaran persaingan usaha dalam penjualan tersebut,” ungkap Taufik dalam keterangan tertulis, Senin (10/5). KPPU mencatat bahwa berdasarkan data pemerintah, inflasi di pasar mencapai 0,58% selama periode pengawasan Januari hingga April 2021. Komponen kontributor inflasi paling besar berasal dari bahan makanan dan minuman, yakni sebesar 0,05%.
Secara khusus, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di kuartal satu minus 0,74% (YoY) atau minus 0,96% (QoQ), dengan konsumsi rumah tangga selama kuartal satu tersebut masih minus 2,23%.
Dalam pengawasan lapangan, Taufik menjelaskan bahwa KPPU menemukan bahwa terjadinya gejolak harga bahan pokok jelang lebaran cenderung dipengaruhi oleh distribusi yang mulai dilakukan pengetatan oleh Pemerintah.
“Terlebih Pemerintah resmi melakukan penyekatan keluar masuk orang di sejumlah wilayah, dimulai pada tanggal 6 Mei 2021. Secara rata-rata, fluktuasi masih terjadi di komoditas daging sapi, ayam, dan cabai,” kata Taufik.
Ia menilai gejolak harga ini juga dipengaruhi oleh masa panen di beberapa bahan pokok dan meningkatnya permintaan konsumen selama satu bulan terakhir terhadap bahan pokok jelang lebaran.
“Selain itu, meningkatnya harga pangan juga disebabkan dari harga dasar sebelum importasi beberapa barang melonjak, serta panjangnya rantai pasok sampai ke konsumen akhir,” tutur Taufik.
Dengan itu, Taufik mengatakan KPPU akan tetap melakukan pengawasan atas perkembangan harga komoditas bahan pokok tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha yang terjadi tidak lama setelah Hari Raya Idul Fitri.
“KPPU juga tetap mengharapkan dukungan setiap pihak untuk turut mengawasi berbagai kenaikan harga yang tidak wajar dan melaporkan ke KPPU, sehingga potensi pelanggaran persaingan usaha di berbagai komoditas bahan pokok dapat ditekan,” pungkas Taufik.
Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I, Ramli Simanjuntak mengatakan pihaknya melakukan pengawasan harga bahan pokok di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan Kepulau Riau. Ia mengungkapkan komoditas bergejolak, yakni daging sapi, daging ayam dan cabai.
“Daging sapi rata-rata mengalami kenaikan sebesar 12% di awal April 2021. Setelah itu, stabil harga cabai mengalami kenaikan di awal hingga pertengahan April. Namun selanjutnya mengalami penurunan. Harga ayam mengalami fluktuasi dimana terdapat kenaikan di awal April. Namun di awal Mei mengalami penurunan,” jelas Ramli.(gus/ram)
RESES: M Afri Rizki Lubis, saat reses di Jalan Cengkeh 12 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, Senin (10/5).markus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah masyarakat Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan mengeluhkan banyaknya warga miskin di wilayah tersebut yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) hingga saat ini. Pasalnya, masih banyak warga miskin di Kelurahan Mangga yang belum masuk ke dalam DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
RESES: M Afri Rizki Lubis, saat reses di Jalan Cengkeh 12 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, Senin (10/5).markus/sumutpos.
Hal itu terungkap dalam Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Kedua Tahun Anggaran (TA) 2021 yang digelar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Afri Rizki Lubis, di Jalan Cengkeh 12 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (10/5). “Banyak sekali warga miskin disini yang tidak dapat bantuan, alasannya tidak masuk dalam DTKS,” ucap salah seorang warga, Boru Hutasuhut dalam kesempatan itu.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kasi Pembangunan Kecamatan Medan Tuntungan Alex Sinulingga, dan Lurah Mangga Wandro Malau itu, mereka pun mempertanyakan kenapa mereka tidak masuk ke dalam DTKS, sedangkan mereka termasuk dalam kategori warga miskin. “Kalau memang kami harus masuk dalam DTKS baru bisa dapat bantuan, tolong jelaskan bagaimana caranya agar kami bisa masuk dalam DTKS. Bantu kami agar bisa masuk DTKS, sudah lama kami ingin mendapatkan bansos, tapi gak pernah kebagian,” ujarnya.
Selain masalah bansos, sejumlah warga juga turut mengeluhkan soal banyaknya jalan rusak di Kelurahan Mangga. Tak hanya merusak nilai estetika atau keindahan, jalan rusak juga sangat beresiko dengan keselamatan pengendara di kawasan tersebut.
Mendengarkan keluhan itu, Rizki meminta kepada masyarakat untuk segera menghubungi pihak kelurahan. Tak cuma itu, Rizki juga meminta kepada Lurah Mangga melalui para keplingnya agar segera membantu masalah pendataannya.
“Kepada masyarakat, langsung saja minta dilakukan pendataan oleh Kelurahan. Kelurahan pun tolong dibantu masyarakat yang kurang mampu agar masuk dalam DTKS, apalagi saat ini Pemko Medan kan memang sedang melakukan pendatan ulang terhadap warga miskin. Kita tidak mau, ada warga miskin yang nantinya tidak masuk dalam DTKS,” tegas Ketua Komisi III DPRD Medan tersebut.
Terkait jalan rusak di Kelurahan Mangga, Rizki Lubis mengaku akan segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan agar segera dilakukan perbaikan. (map/ila)
RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Burhanuddin Sitepu saat reses di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Senin (10/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat kurang mampu di enam kecamatan yakni Medan Selayang, Johor, Tuntungan, Polonia, Maimun, dan Sunggal, masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Untuk itu diharapkan, masyarakat tersebut segera mendaftar ke Kantor Dinas Sosial Kota Medan.
RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Burhanuddin Sitepu saat reses di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Senin (10/5).
Hal ini terungkap dalam Reses Masa Sidang III Tahun II Tahun Anggaran 2021 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu SH di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Senin (10/5). Hadir dalam reses itu perwakilan dari sejumlah OPD diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu pengajian dari enam kecamatan.
“Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” kata Burhanuddin Sitepu.
Sebelumnya, Fitriani, warga Medan Johor, mengaku tak sanggup lagi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, dia sebagai single parent, harus menanggung biaya empat orang anaknya. “Selama ini saya tidak pernah menunggak iuran BPJS Kesehatan. Tapi saat ini saya sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran empat orang anak saya,” kata Fitriani.
Dia mengaku sudah pernah mengajukan ke kepling dan kantor lurah agar dapat menjadi peserta PBI, namun ditolak karena selama ini dia tidak pernah menunggak. Karenanya, dia berharap melalui reses ini dapat diberi solusi dan dibantu agar menjadi peserta PBI.
Hal senada disampaikan Nursiah Tarigan, warga Medan Polonia. Dia mengaku pada 2019 lalu, didaftarkan oleh seorang caleg menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun saat KIS tersebut akan digunakan, ternyata sudah tidak aktif. Lantas dia disarankan untuk mengecek ke Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Karya Medan.
Setelah dicek, ternyata KIS dari caleg tersebut hanya berlaku untuk tiga bulan saja, atau selama masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Untuk itu, Nursiah berharap agar dapat dibantu untuk menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemko Medan.
Menyikapi keluhan ini, Julian perwakilan dari BPJS Kesehatan, meminta kepada masyarakat untuk mendaftar ulang ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan dengan membawa sejumlah persyaratan yakni, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan, Foto Copy KTP dan KK. “Nanti setelah data-data masyarakat yang telah diverifikasi Dinas Sosial akan diserahkan kepada kami. Jadi, kami hanya mengentri data sesuai yang diajukan Dinsos saja,” ujar Julian.
Sebelumnya, Julian mengungkapkan, baru-baru ini mereka baru mengentri sekitar 10 ribu data yang telah diverifikasi Dinsos. “Jadi, bagi masyarakat yang tak mampu membayar iuran dan belum terdaftar sebagai PBI, silahkan daftar ke Dinsos. Meskipun bapak ibu menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak ada masalah, tetap masih bisa didaftarkan,” pungkasnya. (adz/ila)
