JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia mengklaim kasus penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Hal itu dilihat dari perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif secara umum masih terkendali, tetapi mulai menunjukkan tren kenaikan pada beberapa hari terakhir pascaIdul Fitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tingkat kasus aktif di Indonesia per 6 Juni 2021 sebesar 5,3%, masih jauh lebih baik dari kasus aktif global di angka 7,5%. Sedangkan tingkat kesembuhan Indonesia berada di 91,9% (global 90,3%) dan kematian sebesar 2,80% (global 2,15%).

Kasus aktif nasional per 6 Juni 2021 yang berjumlah 98.455 kasus mengalami penurunan sebesar 44,2% dibandingkan dari puncak kasus pada 5 Februari 2021. Jumlah kasus aktif terendah terjadi pada tanggal 18 Mei 2021 yakni sejumlah 87.514 kasus.

Namun, sejak 19 Mei 2021 kembali mengalami tren peningkatan, bahkan pada 29 Mei-2 Juni 2021 kasus aktif berada di atas 100.000 kasus. Kenaikan kasus aktif pasca Idul Fitri memiliki rata-rata kasus aktif dalam seminggu terakhir meningkat 0,85% dibandingkan dengan rata-rata minggu sebelumnya. “Kita perlu mewaspadai periode peningkatan kasus setelah libur Idul Fitri yang diperkirakan terjadi pada 4-5 minggu setelahnya,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Senin (7/6).

Dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Airlangga mengungkapkan tren konfirmasi harian sebelum Idul Fitri di kisaran 5.000-6000 kasus per hari, satu minggu pasca Idul Fitri yakni pada 13-19 Mei 2021 mengalami tren penurunan, namun sejak 19 Mei terus mengalami peningkatan kembali ke angka 5.000-6.000 kasus per hari.

Dibandingkan negara lain, jumlah kasus terkonfirmasi mingguan per 1 juta penduduk di Indonesia masih jauh lebih rendah, yakni 147 orang per 1 juta penduduk. Sementara Malaysia 1.607 orang per 1 juta penduduk, India 662 orang per 1 juta penduduk, dan Perancis 731 orang per 1 juta penduduk.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan di Indonesia terdapat 5 provinsi dengan kasus aktif terbesar yang berkontribusi atas 65% kasus aktif tingkat nasional, antara lain adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 52,4% terhadap kasus aktif nasional, sedangkan provinsi di Sumatera berkontribusi sebesar 26,5%.

Lalu untuk Bed Occupancy Rate (BOR) nasional rata-rata mingguan mengalami peningkatan 14,07% dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya, yang mana per 6 Juni BOR nasional sebesar 40%. Terdapat 14 provinsi dengan BOR di atas rata-rata nasional dan 5 Provinsi dengan BOR di atas 50%, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau.

Per 6 Juni 2021, 22 provinsi mengalami tren peningkatan rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit dibandingkan rata-rata dua minggu sebelumnya. BOR Isolasi dan Intensif ICU di tingkat kabupaten/kota meningkat seiring dengan peningkatan kasus aktif yang terjadi.

BOR Isolasi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa bahkan melebihi 70% dan ada yang 100% seperti di Musi Rawas Utara, Toba Samosir, dan Lanny Jaya. BOR Intensif (ICU) di beberapa kabupaten/kota juga mencapai lebih dari 70%, bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat yang mencapai 100% seperti di Majalengka dan Rembang.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada beberapa daerah atau klaster yang memiliki kenaikan BOR cukup tinggi, contohnya di Kudus dan Bangkalan. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus yang spesifik di klaster ini, karena Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Bangkalan banyak terdapat pekerja migran yang pulang dari negara tetangga.

“Kita mengurai tekanan dan beban yang berada di rumah sakit dengan cara merujuk pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat. Untuk Kudus ke Semarang, sedangkan yang di Bangkalan dirujuk ke Surabaya,” ujar Budi.

Menurut Budi, kepatuhan penggunaan masker di Indonesia juga harus semakin ditingkatkan. Di Sumatera Barat, Jambi, dan DIY mencapai tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 91-100%. Sedangkan di daerah lain, kepatuhan 76-90% terdapat di Aceh, Banten, dan Jawa Tengah; kepatuhan 61-75% terdapat di Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan; sedangkan yang terkecil kurang dari 60% di Sulawesi Tengah dan Maluku.

Adapun terkait perekonomian, Pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan segera pulih. “Pemerintah meyakini di kuartal II ini kita mampu tumbuh pada range 7-8%,” ungkap Airlangga.

Sebagai informasi, konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito.

5 Provinsi Tertinggi Kasus

Terpisah, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, memaparkan ada sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif dalam lima pekan terakhir.

“Ada beberapa provinsi yang dalam 5 pekan terakhir ini trennya konsisten menaik, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Barat. Ini konsisten dalam 5 pekan selalu naik, kemudian kita lihat ada selisih di sini yaitu jumlah kenaikan dari tanggal 2 Mei menuju 6 Juni di mana memang paling tinggi kita lihat di DKI Jakarta, Jateng, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Barat,” kata Dewi, dalam jumpa pers virtual, Senin (7/6).

“Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama termasuk di NTB dan Sumatera Utara meski penambahannya tak terlalu besar dalam artian jumlahnya tak sampai seribu hanya 138 namun trennya cenderung stabil terjadi kenaikan jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” sambungnya.

Dewi mengatakan kasus aktif di Indonesia per 6 Juni kemarin saat sebanyak 98.455. Dewi menyebut dalam satu pekan terakhir mengalami penurunan. Dia mengatakan kasus Covid di RI sempai naik dalam 2 minggu terakhir, namun di 7 hari terakhirnya cenderung lebih rendah. Penurunan kasus di RI satu pekan terakhir turun sekiat 3.184.

“Angka kematian 2,78 persen namun kemarin disampaikan di bulan Mei mengalami peningkatan dengan angka kematian bulanan 5.057 lebih tinggi dibanding Maret-April,” kata Dewi.

Dewi juga mengatakan angka positivity rate masih rendah dibanding Mei. Dia mengatakan masih mengupayakan untuk mencapai standar WHO di bawah 5 persen.

“Positivity rate lebih rendah dibanding Mei, di 10,41 persen,” jelasnya. Sementara itu, catatansatu pekan terakhir ada 19 provinsi yang mengalami tren kenaikan. Sedangkan sisanya mengalami tren penurunan. 19 provinsi yang memiliki tren kenaikan kasus Covid antara lain DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel, Papua, Aceh, Sumbar, Kepri, Jambi, Kalteng, Lampung, Sulsel, Yogyakarta, NTT, Maluku, Banten, Maluku Utara, Sulbar, dan Papua Barat. “Sedangkan 15 provinsi lain mengalami tren penurunan,” kata Dewi.

Vaksinasi Massal Berlanjut di Medan

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengatakan, Kota Medan juga sudah mendapat tambahan 40 ribu vaksin, sehingga vaksinasi massal dapat dilanjutkan kembali.

Sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19, kata Bobby, selain melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, Bobby Pemko Medan sampai saat ini masih memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Artinya, seluruh kegiatan akan dibatasi seraya mengawasi dengan ketat pelaksanaan prokes.

Khsusus tempat hiburan malam (THM), tegas Bobby Nasution, Pemko Medan tidak menerapkan PPKM Mikro tetapi tidak beroperasi sampai 31 Mei sesuai dengan instruksi yang disampaikan Gubsu. “Kita tunggu, apakah Pemprov Sumut akan memperpanjang atau tidak. Jika ada THM yang kedapatan buka, akan diberikan dua kali berupa teguran, apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penutupan,” tegas Bobby.

Selanjutnya, Bobby menginstruksikan kepada OPD terkait untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak Covid-19. Selain keluarga dan lingkungan kerja warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, tracing juga dilakukan terhadap warga yang tinggal di lingkungan diisolasi tersebut. Tracing pertama ini diprioritaskan kepada warga Lingkungan VII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Tercatat, sebanyak 150 warga yang ditracing baru-baru ini.

Tracing selanjutnya dilanjutkan dengan swab antigen yang merupakan kerjasama Pemko Medan dengan RS Royal Prima. Swab antigen ini persis dilakukan di Jalan Eka Rasmi, persisnya depan jalan masuk menuju Lingkungan VII. Selain warga Lingkungan VII, tracing dan swab juga dilakukan terhadap warga yang berdampingan dengan Lingkungan VII.

Selain itu, kata Bobby Nasution, petugas puskesmas juga telah ditugaskan untuk mendatangi rumah warga yang reaktif tersebut guna melakukan tracing terhadap anggota keluarganya. Selanjutnya, apabila warga yang reaktif tidak diikuti gejala, maka isolasi mandiri dapat dilakukan di rumahnya. Itupun, dipastikan dahulu apakah rumahnya benar-benar layak untuk menjadi tempat isolasi mandiri.

723 Kasus Covid-19 di Labuhanbatu

Sementara itu, Pj Bupati Labuhanbatu, Mulyadi Simatupan mengatakan, Kasus Covid-19 di Labuhanbatu terus melonjak naik. Lonjakan kasus Covid-19 di Labuhanbatu pasca lebaran tercatat per tanggal 5 Juni 2021 sebanyak 723 kasus terkonfirmasi Covid-19.

“Dan sebanyak 25 orang terkonfirmasi aktif Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu dari 723 kasus berdasarkan data terupdate Dinas Kesehatan Labuhanbatu pertanggal 5 Juni 2021,” ujar Mulyadi di ruang kerjanya, Senin (7/6).

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Sedangkan Humas Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Labuhanbatu, Rajid Yuliawan mengatakan, Labuhanbatu saat ini dalam zona kuning. (map/fdh/dtc/bbs)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi mengumumkan Indonesia batal memberangkatkan jamaah calon haji 2021, ada kabar terbaru dari Arab Saudi. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Plt Menteri Media/Penerangan Saudi, Mr. Majid bin Abdullah Al-Qashabi, mutasi virus Covid-19 dan kelangkaan vaksin menjadi salah satu alasan Saudi belum mengumumkan informasi resmi apa pun terkait haji.

“Mutasi virus Covid-19, kelangkaan vaksin, dan perkembangan wabah Covid-19 menjadi alasan Saudi belum mengumumkan mekanisme penyelenggaraan haji tahun ini,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali dalam pernyataan resminya, Minggu (6/6).

Endang melanjutkan, Plt Menteri Media memang secara berkala memberikan penjelasan melalui konferensi pres terkait perkembangan Covid-19. Dan penjelasan tentang alasan belum umumkan teknis operasional haji disampaikan dalam konferensi pers hari inin

Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi meminta masyarakat tidak khawatir dengan dana haji mereka. Ia memastikan dana haji masyarakat tetap aman walaupun pemberangkatan ibadah haji 2021 batal. “Tidak perlu khawatir, karena itu (dana haji disimpan) aman,” kata Masduki kepada wartawan, Senin (7/6).

“Berarti harus ada dana separuh yang disubsidikan pemerintah kepada setiap jemaah haji yang berangkat. Nah separuhnya itu, kata Pak Anggito (Kepala BPKH) diinvestasikan ke wilayah yang aman. Bukan langsung dana investasi itu digunakan ke infrastruktur,” kata Masduki. Pernyataan Masduki tersebut juga sekaligus membantah informasi tentang dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur.

Meskipun jamaah haji bisa menarik dananya, ia menyarankan hal tersebut tidak dilakukan supaya masyarakat yang sudah menyimpan dana hajinya tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. “Selama ini bebas-bebas saja (mau diambil atau tidak), tidak ada masalah. Cuma ngapain diambil kalau barangnya aman?” kata Masduki.

Meski demikian, kata dia, jika ada masyarakat yang ingin mengambil dananya sebenarnya secara prosedural bisa dilakukan. “Saya sarankan supaya tidak diambil karena tinggal menunggu saja kapan berangkat, itu tidak akan berubah. Karena kalau diambil malah justru dia akan mundur lagi tahun berangkatnya,” kata dia.

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk meniadakan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 ini. Peniadaan keberangkatan ibadah haji tahun ini merupakan yang kedua kalinya. Alasan peniadaan keberangkatan keduanya pun masih sama, yakni pandemi Covid-19. (esy/jpnn)