DISKUSI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan bersama anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih serta Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi pada sesi diskusi pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi, Pemko Tebingtinggi menguatkan UMKM dengan sistem digitalisasi. Hal ini dilakukan agar produk produk UMKM tetap berjalan, sekaligus menekan sebaran Covid-19.
DISKUSI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan bersama anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih serta Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi pada sesi diskusi pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan pada acara diskusi yang digelar oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih bersama Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi, yang bertajuk berdikari bidang ekonomi dengan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di RM Pondok Bagelen, Jalan Deblot Sundoro Kota Tebingtinggi, Rabu (2/6).
Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa Pemko Tebingtinggi untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berdampak pada perekonomian di Kota Tebingtinggi.
“Kami terpaksa melakukan kegiatan sedikit ketat terhadap transaksi perdagangan dan bisnis, yang sampai saat ini kita batasi maksimal sampai jam 22.00 WIB, hal ini semata mata adalah untuk menekan sebaran Covid-19 di Tebingtinggi. Oleh karena itu kita harus dapat memberikan berkah dan manfaat bagi kota kami, masyarakat kami dan UMKM kami dimasa pandemi ini,” bilang Umar.
Menurut Umar, semenjak pandemi Covid-19, UMKM Tebingtinggi mengalami hambatan dalam pemasaran produk karena menurunnya kunjungan wisatawan. Dijelaskannya, bahwa angka penurunan ini membuat Pemko Tebingtinggi mencoba Sistem Digitalisasi untuk aktivitas perdagangan dari produk produk UMKM.
“Jumlah UMKM di Kota Tebingtinggi mencapai 15.000 lebih yang semua aktivitas ada di Tebingtinggi. Semenjak Pandemi Covid-19 produk UMKM mengalami hambatan karena menurunnya wisatawan yang berkunjung kesini. Untuk itu bersama dengan Bank Indonesia kita mengambil langkah perbaikan dengan mencoba menerapkan sistem digitalisasi dalam aktivitas UMKM,” papar Umar.
Untuk mengatasi hal tersebut, bilang Umar, Pemko akan terus memperbaiki sistem digitalisasi dalam aktivitas UMKM untuk kembali meningkatkan perekonomian UMKM di Kota Tebingtinggi.
“Tetapi dalam prosesnya terjadi kendala yaitu pertama belum mampunya mengadopsi teknologi yang diterapkan, kedua keterbatasan dari pada peralatan yang digunakan dan ketiga, sistem yang ingin dibuat. Inilah yang terus menerus kami lakukan perbaikan,” beber Umar.
Pada kesempatan tersebut, Umar Zunaidi berharap kepada anggota DPR RI Marsiaman Saragih, agar membantu untuk mengakomodasi terkait bantuan kepada UMKM Tebingtinggi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, khususnya kendala kendala yang dihadapi saat ini, seperti sertifikasi halal dan P-IRT.
“Dari 15.000 lebih UMKM Tebingtinggi hanya sekitar 4.838 UMKM yang sudah menerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Jadi masih jauh dari yang kita harapkan. Kami juga sudah berupaya agar produk UMKM ini masuk ke market retail tetapi terkendala sertifikasi Halal dan P-IRT yang harus ada, dan ini yang terus kami upayakan dan kiranya Pemerintah Pusat dapat meringankan terkait pembiayaan sertifikasi halal ini. Kami berharap DPR RI dapat membantu menyampaikan kendala ini kepada Pemerintah Pusat agar kendala-kendala ini dapat diberikan solusinya,” harapnya.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Marsiaman Saragih, mengatakan kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan semua mengalami kendala khusunya bidang pereknomonian, sehingga dibutuhkan komunikasi kepada pihak pihak terkait agat perekonomian kembali pulih.
“UMKM yang merupakan garda terdepan dalam penggerak ekonomi Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Untuk itu melalui diskusi ini mari kita mencari solusi atas masalah yang ada sekarang dan juga yang akan datang, juga bagaimana menghadapi Covid-19 dengan tetap menjaga prokes tetapi tetap beraktifitas untuk memulihkan ekonomi khususnya di Kota Tebingtinggi ini,” ujar Marsiaman Saragih.
Turut hadir dalam acara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDIP Delpin Barus, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, Kepala BI Perwakilan Sumatera Utara Soeko Wardoyo beserta jajarannya, Kepala BI Perwakilan Pematang Siantar Edhi Rahmanto Hidayat beserta jajarannya dan Jajaran dan Staff Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi. (ian/han)
ALIRI: Petugas PLN sedang melakukan pemasangan aliran listrik di salah satu dusun di kaki Bukit Barisan.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN berhasil menghadirkan listrik bagi masyarakat di 2 dusun yang berada di Kaki Bukit Barisan. Kedua dusun tersebut adalah Negeri Gugung dan Negeri Suah, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Guna melistriki 80 pelanggan di kedua dusun tersebut, PLN menginvestasikan Rp1,6 miliar. Dengan kata lain, PLN menginvestasikan Rp20 juta per pelanggan.
ALIRI: Petugas PLN sedang melakukan pemasangan aliran listrik di salah satu dusun di kaki Bukit Barisan.
Kepala Desa Negeri Gugung, Enda Temanta Sembiring, menyampaikan bahwa sebelum mendapatkan layanan listrik PLN, masyarakat Dusun Negeri Gugung dan Negeri Suah menggunakan listrik dari kincir air konvensional dengan daya terbatas.
“Sebelum ini kami memakai listrik dari kincir air sederhana sehingga pemakaiannya terbatas, tidak bisa menggunakan alat-alat listrik berdaya besar. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah dan PLN atas masuknya listrik ke Dusun kami ini,” papar Enda.
Diketahui, Dusun Negeri Gugung dan Negeri Suah terletak 56KM di selatan Kota Medan dengan kondisi geografis perbukitan melewati jalan tanah perkebunan sejauh 8KM.
Untuk melistriki 80 pelanggan di kedua dusun tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 2,66 kilometer sirkuit (kms), 2,62 kms jaringan Tegangan Rendah (JTR) serta dua buah gardu distribusi dengan daya total 150 kilo volt ampere (KVA).
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIW Sumut), Pandapotan Manurung mengatakan, bahwa penyalaan listrik tersebut merupakan bagian dari langkah PLN dalam mewujudkan keadilan energi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
“Sebagai badan usaha pengelola kelistrikan nasional, PLN terus menjalankan anamah negara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya penyambungan listrik di daerah yang sulit terakses melalui program Listrik Pedesaan,” paparnya.
Pada periode Januari hingga Mei 2021, PLN telah berhasil melistriki 13 Desa di Sumatera Utara. “Sejak awal tahun hingga Mei 2021 PLN UIW Sumut telah berhasil melistriki 13 desa, dan secara total hingga Mei 2021, sebanyak 6029 di Sumatera Utara telah menikmati listrik PLN,” terang Pandapotan.
Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk dapat turut menjaga keandalan pasokan listrik yang tersedia dengan cara menjaga aset atau jaringan listrik PLN dari gangguan berupa tanaman atau pepohonan. (ila)
RAKOR: Bupati Langkat, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung foto bersama tim P4GN Kabupaten Langkat dalam kegiatan rakor.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat, melalui Badan Kesbangpol menggelar rapat koordinasi (Rakor) terpadu pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkotika (P4GN dan PN), di Ruang Pola kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (3/6).
RAKOR: Bupati Langkat, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung foto bersama tim P4GN Kabupaten Langkat dalam kegiatan rakor.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung.
Turut hadir Kepala BNNK Langkat AKBP H. Ahmad Zaini, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Kusnadi, Kepala Kesbangpol Langkat Faisal Badawi, Kabag Hukum Alimat Tarigan, Perwakilan Denpom dan Tim P4GN dan PN Langkat.
Staf Ahli Bupati Rudi Kinandung menyambut baik kegiatan ini, dan dengan adanya tim P4GN dan PN menjadi salah satu kekuatan bersama dalam menjaga Langkat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Rudi Kinandung menambahkan, dampak dari penyalahgunaan narkoba tak hanya masalah hukum saja, namun bisa menimbulkan multidimensi seperti masalah kesehatan, sosial, kultur dan lainnya.
Tim P4GN dan PN Langkat juga diminta dapat menjadi penjuru dalam penanggulangan narkotika di tengah-tengah masyarakat, serta dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat. (yas/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Samsung Electronics Indonesia (SEIN) secara resmi memperkenalkan varian Galaxy M Series terbaru, Samsung Galaxy M62, smartphone untuk #SobatMegangBanget yang mendambakan performa penuh tenaga untuk produktivitas tanpa kompromi.
Hadir dengan pilihan warna Black, Blue, dan Green, Samsung Galaxy M62 ditawarkan dengan harga rekomendasi retail Rp5.999.000. Selama Flash Sale 8-11 Juni 2021 di Samsung.com, Akulaku, Blibli, JD.ID, Lazada, dan Shopee, ada diskon sebesar Rp200.000 sehingga Samsung Galaxy M62 bisa didapat dengan harga Rp5.799.000, gratis Galaxy Buds Pro senilai Rp2.499.000 dan kuota internet XL sebesar 12GB+365GBselama 12 bulan. Total bonus langsungnya megang banget senilai Rp2,6 jutaan!
Ingin ekplorasi passion kamu tanpa batas? Atau punya daftar panjang rutinitas yang harus tuntas? Dibekali baterai7.000 mAh yang paling besar di kelasnya yang juga didukung Super Fast Charging 25W, chipset Exynos 9825 dan memori 8/256GB, Quad Camera (64+12+5+5), serta layar 6,7 inci FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O, Samsung Galaxy M62 adalah partner serba bisa #SobatMegangBanget untuk menuntaskan segala rutinitas, sekaligus bersenang-senang mewarnai hari tanpa batas.
“Galaxy M62 kami hadirkan dengan bateraimegang banget 7.000 mAh yang paling besar di kelasnya dan Super Fast Charging 25W. Ditenagai Octa-Core Exynos 9825 dengan fabrikasi 7nm EUV dan memori super besar RAM 8GB sertainternal memory 256GB, Galaxy M62 menjamin performa penuh tenaga namun tetap efisien. Ditambah lagi dengan Camera 64MP untuk kualitas foto dan video resolusi tinggi tanpa kompromi. Ini benar-benar powerful device untuk para #SobatMegangBanget yang tidak pernah ragu menghadapi setiap tantangan dan mengeksplor passion untuk maju,” ucap Ilham Indrawan, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.
Baterai 7.000mAh Paling Besar di Kelasnya
Samsung Galaxy M62 hadir dengan baterai super besar berkapasitas 7.000 mAh, paling besar di kelasnya. Smartphone ini juga dilengkapi dengan teknologi Fast Charging 25W, yang mampu mengisi daya dengan cepat di penghujung hari setelah kita beraktivitas.
Dengan baterai berkapasitas 7.000mAh, jangan ragu untuk tuntaskan beragam aktivitas seru dan kejar passion tanpa batasmu seperti long-run atau jogging tanpa takut GPS atau musik favoritmu tiba-tiba off. Saat mau santai, nikmati sensasi binge watching TV series atau drama Korea (drakor) selama lebih dari 33 jam non-stop, video call sampai 24 jam, ataupun gaming hingga 19 jam. Fitur Wired Power Share C-to-C Cable memungkinkan pengisian daya baterai perangkat lain, langsung dari Galaxy M62 yang megang banget ini!
Speedy Performance untuk Kejar Passion
Sebagai generasi yang memiliki segudang passion dan dituntut siap action setiap waktu, multitasking adalah hal wajib buat para #SobatMegangBanget. Tidak hanya bikin lancar semua urusan, prosesor Octa-Core Exynos 9825 dengan fabrikasi 7nm EUV yang dipadukan dengan memori super besar 8/256GB menjamin pengalaman menyelesaikan beragam aktivitas dengan Samsung Galaxy M62 juga jadi menyenangkan. Mulai dari meeting marathon, project bareng komunitas, dokumen laporan, sampai tugas kuliah dan push rank yang tertunda, semuanya bisa tuntas maksimal dan anti-lagging.
Galaxy M62 juga dilengkapi fitur NFC, Samsung Pay, Bixby, dan Samsung Pass untuk produktivitas lebih.
Kreasikan Konten Tanpa Batas
Samsung Galaxy M62 hadir dengan teknologi Quad Camera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera Ultrawide 12MP, kamera Depth 5MP, dan kamera Macro 5MP yang serba guna untuk #SobatMegangBanget yang punya passion di bidang fotografi, kreasi konten kekinian, serta menangkap berbagai momen berharga setiap waktu dengan hasil yang sangat memuaskan.
Bebaskan diri berkreasi denganfitur Single Take yang menghasilkan beberapa foto dan video sekaligus dengan bermacam mode – hitam putih, vintage, boomerang dan efek visual lainnya – hanya dengan sekaliklik. Cocok untuk menjadikan momen bersama komunitasmu, keluarga maupun sahabat sebagai konten yang inspiratif di TikTok dan Instagram.
Layar Besar yang Megang Banget
Samsung Galaxy M62 menjadi semakin memuaskan #SobatMegangBanget karena dilengkapi layar super besar berukuran 6,7 inci FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O yang menjamin pengalaman berselancar di sosial media yang smooth memanjakan mata, megang banget buat streaming serial TV seharian, hingga nyaman buat main mobile games favorit bareng teman. (rel)
UNJUKRASA: Warga pengungsi asal Desa Gurukinayan saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Karo.SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, kembali menggelar aksi demo. Mereka menuntut janji Pemkab Karo terkait relokasi.
UNJUKRASA: Warga pengungsi asal Desa Gurukinayan saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Karo.SOLIDEO/SUMUT POS.
Di Kantor Bupati, mereka menilai keadilan sudah mati di Kabupaten Karo. Pasalnya, sudah bertahun-tahun menanti, janji pemerintah untuk merelokasi mereka tak kunjung terwujud.
Pimpinan aksi, Alfian Gunanta Bangun dalam orasinya, menegaskan tuntutan masyarakat Gurukinayan ke Pemkab Karo tetap sama. Yakni merealisasikan relokasi yang sudah dijanjikan bagi pengungsi.
“Kami hadir dan datang menanyakan kepada Bupati Karo Cory S Sebayang mengenai kepastian terkait relokasi, kenapa sampai sekarang tidak ada solusi. Jangan abaikan kami, dan kapan ini ditepati dan dilaksanakan oleh Pemkab Karo,” kata Alfian dalam aksinya, Senin kemarin.
Lanjutnya, warga Desa Guru Kinayan sudah dua kali menanyakan masalah ini ke BNPB Pusat, tapi BNPB Pusat mengatakan kendala ada di Pemkab Karo. Karena dari awal sampai saat ini tidak ada laporan tugas dari BPBD Kabupaten Karo. “Kami sudah capek menunggu dan menunggu,” kesal Alfian diamini warga.
Sementara itu, Ketua Harian DPC Kambtibmas Indonesia Kabupaten Karo, Deka S.Surbakti menilai Pemkab Karo sangat lambat menangani masalah relokasi masyarakat terdampak erupsi,dan seperti ada pembiaran.
Hal senada dikatakan Marlon Brahmana selaku Ketua Bidang Organisasi. Dia berjanji pihaknya akan terus mendampingi warga Gurukinayan. “Kami akan sama-sama berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan, masyarakat ini sudah terzholimi atas penderitaan yang dialami. Dimana kepedulian Pemkab Karo,”tegasnya.
Menanggapi tuntutan aksi itu, Pemkab Karo diwakili Kalak BPBD, Asisten 1 Kabupaten Karo dan yang membidangi tentang relokasi pengungsi mengaku akan berkordinasi dnegan BNPB Pusat untuk menemukan solusi terkait relokasi tersebut dan secepatnya direalisasikan ke warga. (deo)
FOTO BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah foto bersama dengan kafilah yang meraih juara di STQH tingkat Sumut 2021.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyambut khusus kedatangan para peserta Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis XVII tingkat Sumut di Rumah Dinas, Jalan Veteran Nomor 9, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Rabu (2/6). Sambutan khusus ini dilakukan lantaran Kota Binjai berhasil meraih peringkat kedua pada kompetisi tersebut.
FOTO BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah foto bersama dengan kafilah yang meraih juara di STQH tingkat Sumut 2021.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini terlihat bahagia dan bangga bercampur haru, atas prestasi yang ditorehkan generasi muda mendatang Kota Binjai tersebut. Bahkan, kata dia, torehan prestasi mereka adalah kado khusus untuk Pemerintah Kota Binjai yang merayakan hari jadi ke-149 tahun.
“Ucapan terima kasih saya untuk para peserta STQH yang telah membawa nama baik Kota Binjai. Keberhasilan yang kalian raih ini adalah hasil kerja keras, dibarengi juga dengan hati yang ikhlas,” kata Amir.
Dia menyampaikan, nantinya akan menambah anggaran untuk pembinaan para Qari/Qariah Hafidz/Hafidzah dengan catatan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku. “Insya Allah, semoga semuanya berjalan dengan baik. Lakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. ATM (amati, tiru dan modifikasi) kota yang berprestasi, tapi sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita,” serunya.
Dia juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk menyatu dan membesarkan nama Kota Binjai dengan kafilah-kafilah terbaik. “Saya yakin dan percaya, dengan ketulusan dan keikhlasan para pelatih akan membuahkan generasi Qori/Qariah Hafidz/Hafidzah terbaik yang mewakili Kota Binjai,” ujarnya.
“Lebih susah mempertahankan daripada meraih. Saya berharap kita dapat mempertahankan peringkat ini,” tambah dia.
Sementara, Pembina Kafilah Binjai, Zisperdi melaporkan, pihaknya mengirimkan 16 qori/qoriah pada ajang bergengsi tersebut. Dari jumlah kafilah yang dikirim, beberapa di antaranya meraih juara.
Yakni, Edo Richo Maulana cabang anak-anak putra dan Fika Amanda cabang tahfiz 20 juz putri, meraih juara pertama. Ahmad Khairi Novandra cabang dewasa putra dan Garal Habibi Sembiring cabang tahfiz 2 juz putra meraih juara dua.
Ade Fania Ramadhan cabang anak-anak putri raih juara tiga, Khafiatur Khairiah cabang 1 juz putri raih juara harapan satu dan Zahira Fatia cabang 10 juz putri raih juara harapan dua. “Sesuai ketetapan, Binjai ranking dua. Kota Medan ranking pertama, Deliserdang ranking ketiga, Langkat ranking keempat dan Padanglawas ranking lima,” pungkasnya. (ted)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lobi-lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia agar jamaah Indonesia dapat berangkat haji tahun ini, tak berbuah hasil. Pemerintah melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, memastikan Indonesia kembali tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Bagi jamaah yang sudah melunasi atau menyetorkan biaya haji, bisa mengambilnya kembali.
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama.
PEMERINTAH menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal ini menjadi pertanda, Indonesia resmi tidak menyelenggarakan Ibadah Haji 2021.
“Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan KMA Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi,” kata Menag, Yaqut dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021,” sambung Menag.
Di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Diantaranya, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah.
Pertimbangan lainnya, yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jamaah haji.
Selanjutnya, setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan ke-5 tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan, menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya pemerintah memutuskan membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. “Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah atau 2021 masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” jelasnya.
Yaqut juga menjelaskan soal dana haji usai pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Menurut Yaqut, ada dua pilihan yang bisa diambil para calon jamaah haji, baik reguler maupun khusus, terkait setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
Kedua opsi itu adalah, calon jamaah haji bisa meminta kembali Bipih atau memilih Bipih untuk disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman,” ujar Yaqut.
Yaqut menyampaikan agar para jamaah tidak perlu khawatir terkait dana Bipih. Dia menyebut dana tersebut dikelola BPKH dan disimpan di bank-bank syariah dengan mengedepankan prinsip syariah yang aman.
Apabila memilih untuk tetap disimpan di BPKH, nantinya Kemenag akan melakukan perhitungan kembali untuk pemberangkatan tahun depan. Dia juga menjamin jemaah haji reguler dan haji khusus yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah, akan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah.
Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, Kemenag menyiapkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Selain Siskohat, disiapkan juga posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta WhatsApp Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. “Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai,” ujar Yaqut.
Sementara, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, ada faktor besar mengapa Indonesia belum diizinkan ke Arab Saudi. “Pandemi yang masih sangat tinggi menjadi pertimbangan khusus pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah,” kata Yandri.
Selain masih di-suspend dalam daftar penerbangan internasional Arab Saudi, kejelasan soal kuota juga tidak kunjung disampaikan. Adapun, Saudi membuka kuota 60 ribu jamaah haji, dengan rincian 15 ribu lokal dan 45 ribu luar negeri. “Termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia,” tutur dia.
Kata dia, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas keputusan yang disampaikan pemerintah dengan membatalkan ibadah haji 2021. “Yang paling penting adalah keselamatan calon jamaah haji,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag). “Kita apresiasi Menag untuk pembatalan haji tahun ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jamaah haji sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya karena klaster virus ini terus berkembang,” terangnya.
Mengingat virus Covid-19 sudah bermutasi, seperti yang ada di India dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Keputusan yang diambil merupakan suatu langkah yang bijak. Untuk itu, MUI menyampaikan tentang dana setoran jamaah haji dan waiting list untuk tidak digunakan. Begitu juga dengan pengembalian dana jamaah agar tidak dipersulit.
“Sesungguhnya ini merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan pembiayaannya begitu juga kaitannya dengan daftar tunggu di mana peserta jamaah haji yang dananya di tasyarufkan untuk diinvestasikan kan untuk masa-masa lahat nanti kewenangan BPKH menjawab itu untuk kaitannya untuk maslahat,” ujarnya.
Jamaah Diminta Bersabar
Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Syahrul Wirda mengatakan, berdasarkan penundaan tersebut, ia meminta kepada calon jamaah haji Sumatera Utara untuk bersabar. Ia yakin, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan pemerintah terhadap kondisi di Arab Saudi. “Jadi apapun yang telah diumumkan Menteri Agama itulah dia. Dan masyarakat kita harus bersabar memang ketentuannya seperti itu,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (3/6).
Jauh sebelumnya, kata Wirda, pihaknya telah menyampaikan sosialisasi kepada calon jamaah haji, bahwa pemerintah sedang menunggu kepastian keberangkatan dari pemerintah Arab Saudi. “Apapun keputusannya akan kita tunggu, dan jamaah tidak boleh berfikir sejauh itu. Yang jelas kalau ada yang diberangkatkan kita sudah siap. Itulah sebagian yang sudah di vaksin itu,” jelasnya.
Dengan kembali ditundanya pengiriman jamaah haji, lanjutnya, otomatis jamaah haji yang tertunda tahun 2020 menjadi perioritas keberangkatan haji tahun depan. “Tetap skala prioritas itu untuk haji 2020. Kita lihatlah semoga 2022 sudah normal lagi dengan kuota yang sama,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan, Ilyas Halim ikut mengomentari mengenai keputusan pemerintah yang kembali menunda pengiriman jamaah haji tahun 2021. Ia meminta kepada pemerintah agar serius dalam menangani masalah haji. “Jadi artinya, terlampau lama pemerintah itu memberikan statemannya kepada para jamah. Karena jamaah ini udah pada stres kan sebetulnya,” katanya.
Sebab kata Ilyas, jika tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, juga tidak baik bagi jamaah. “Karna memang salah satu syarat haji itu istithaah. Artinya sanggup kesehatan dan aman di perjalanan. Haji itukan membutuhkan tenaga, pemikiran dan dan dana yang tidak sedikit,” pungkasnya. (jpc/kps/cnn/man)
PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi masih kukuh tak mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski pemerintah pusat telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19.
PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).
“(PTM) bukan persoalan tawar-menawar. Persoalannya adalah kondisi riil daerah. Kalau itu mencelakai anak-anak kita, selama saya masih punya wewenang, anak sekolah tidak akan saya izinkan untuk sekolah,” kata Edy menjawab wartawan usai acara Musrembang Perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).
Edy menegaskan, keputusan itu bukan semata-mata dari dirinya, melainkan banyak orang berkompeten yang terlibat memberikan pandangan dalam situasi Sumut masih dilanda pandemi. “Perlu sebagai catatan, untuk menyampaikan anak-anak boleh kembali sekolah atau tidak, ada orang yang khusus dan kompeten seperti para dokter anak, ahli psikologi anak, tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa saat ini Sumut belum diizinkan membuka sekolah tatap muka,” katanya.
Di tempat terpisah, Gubsu kembali menyampaikan pandangannya soal proses belajar mengajar di sekolah kenapa belum ia perkenankan. Menurut dia, kondisi Covid-19 terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri kemarin, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.
“(Belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddun di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan.
Begitupun, Pemprovsu akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya. “Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.
Kesempatan itu, Gubsu turut menyampaikan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri dengan sistem daring, yang rencana dimulai 7 Juni mendatang. Bahwa Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua 5 persen, dan jalur prestasi 25 persen.
Sedangkan jenjang SMK negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orantua/wali 5 persen serta jalur prestasi 65 persen. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.
Menurut Prof Syaifuddin, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran tidak membuat calon pendaftar kesulitan. Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.
“Pak gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” kata dia didampingi Kabid SMA M Ichsan Lubis dan sejumlah pejabat Disdiksu lainnya.
Soal kemungkinan PTM, pihaknya tegaskan bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi bagi guru/tenaga pendidik hampir 60 persen, di mana targetnya sebesar 70 persen dari jumlah. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu jika sekolah dibuka. Begitupun dengan persiapan di sekolah lanjut, pihaknya akan memperkuat unit kesehatan sekolah (UKS) seperti menambah personel mulai dari tenaga kesehatan dan guru bimbingan konseling (psikologis). Bahkan jika diperlukan, akan disiapkan perawat bekerjasama dengan puskesmas.
“Kita tetap berusaha untuk tahun ajaran baru dilaksanakan tatap muka dengan segala kesiapan. Tetapi itu terpulang kepada pak gubernur. Sekarang ini kita tetap melaksanakan kebijakan gubernur sesuai surat edaran (belajar daring). Kita berdoa semoga keadaan membaik,” pungkasnya.
Pemko Medan Fokus Vaksinasi Guru
Sementara, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah fokus melakukan faksinasi terhadap pelayan publik termasuk para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.
“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.
Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disiapkan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” lanjutnya.
Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.
“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto, mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.
“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong, Kamis (3/6).
Dikatakannya, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. Misalnya dalam satu kelas, siswa yang berjumlah 40 orang akan dibagi menjadi dua bahkan tiga kelompok dan gelombang. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.
Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan. “Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya. (prn/map)
DUBES: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Altaghafi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PEMERINTAH Indonesia telah memastikan tidak akan memberangkatkan warganya untuk Ibadah Haji tahun ini. Namun, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Altaghafi menegaskan hingga kini belum ada detail informasi resmi dari Riyadh mengenai penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah.
DUBES: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Altaghafi.
“Informasi detail terkait haji dan umrah sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” kata Esam di Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta Selatan, Kamis (3/6).
Menurutnya, keterangan resmi perihal haji dan umrah baru akan disampaikan dalam waktu dekat, terkait berapa kuota yang akan di buka untuk haji tahun ini. Ia kemudian membahas kabar di beberapa media bahwa Saudi akan menerima 60 ribu jemaah haji pada tahun ini. “Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Menteri Haji dan Umrah terkait Arab Saudi akan membuka 60 ribu jamaah seperti yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.
Bagaimanapun, ia mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia yang membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini. “Ketika pemerintah Indonesia atau Menteri Agama Indonesia memutuskan untuk tidak menyelenggarakan haji, kami sangat menghargai keputusan Indonesia,” ujar Esam.
Terkait 11 negara diizinkan masuk ke Arab Saudi, tapi Indonesia tidak termasuk, Esam membeberkan, bahwa kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. “Beberapa waktu lalu penerbangan mengumumkan bahwa Arab Saudi mengizinkan 20 negara. Saya ingin ingin mengklarifikasi, bahwa 11 negara tersebut tidak ada hubungannya dengan perjalanan haji dan umroh seperti yang beredar,” ujar Esam.
Esam menegaskan, 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi itu hanya mendapat izin untuk perjalanan bisnis dan lainnya. “Sebelas negara-negara yang mendapatkan izin masuk adalah izin masuk perjalanan, atau tourism, atau perjalanan bisnis, atau untuk kepentingan lain. Saya tekankan kembali bahwa tidak ada hubungannya dengan perizinan perjalanan haji,” tegas Esam.
Meski demikian, Esam berdoa supaya urusan ibadah haji bisa dipermudah. Dia berharap, haji dapat berlangsung seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia. “Kami berharap Allah SWT agar segala urusan haji dan umroh dapat dipermudah. Terutama bagi jamaah Indonesia ke depan. Kami sangat berharap dapat menjalankan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
Esam pun mengapresiasi antusiasme warga Indonesia yang ingin berangkat haji ke Arab Saudi. Menurutnya, setiap tahunnya Indonesia biasa mengirim jemaah sampai 200 ribu orang. “Seperti yang anda ketahui, Indonesia merupakan jamaah dengan jumlah terbanyak, lebih dari 200 ribu jemaah per tahun,” kata Esam.
Meski demikian, Esam menjelaskan, Arab Saudi juga enggan gegabah. Jika terlalu memaksakan keberangkatan haji dari luar negeri, kata Esam, jamaah justru berpotensi membawa penyakit.
“Hingga saat ini otoritas Arab Saudi mengedepankan keselamatan jamaah. Jangan sampai karena menunaikan ibadah haji menjadi membawa penyakit dan kembali ke negaranya justru membawa penyakit,” ujarnya. (dtc/cnn)
SIDANG: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa Pilkada.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Dahlan Nasution-Aswin dan paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap dalam sidang putusan atas sengketa Pilkada Serentak 2020, Kamis (3/6). Adapun untuk Pilkada Labuhanbatu, MK memutus agar dilakukan kembali pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).
SIDANG: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa Pilkada.
Hakim Konstitusi, Anwar Usman yang membacakan amar putusannya menyatakan mahkamah memenuhi permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.Bup-XIX dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 di 2 TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini dan melaporkannya ke mahkamah dalam jangka waktu tujuh hari sejak selesainya pemungutan suara ulang,” kata Anwar.
Perintah PSU di 2 TPS ini menurut mahkamah dikarenakan ditemukannya fakta persidangan bahwa ada sebanyak 8 pemilih di dua TPS tersebut yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa kartu keluarga (KK). Meski membawa C Pemberitahuan, penggunaan KK sebagai bukti identitas diri pemilih tidak dibenarkan oleh MK karena kebenarannya tidak bisa dipastikan sebab tidak ada foto diri di KK. Karenanya, kemurnian suara di 2 TPS tersebut diragukan.
“Dengan demikian, menurut mahkamah, demi mendapatkan perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan maka terhadap fakta hukum a quo seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang memenuhi signifikansi yang dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan pasangan calon khususnya terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,” kata hakim Enyy Nurbaningsih membacakan pertimbangan mahkamah.
Sementara terhadap TPS 005 dan TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, mahkamah tidak mengabulkan permohonan PSU oleh pasangan Andi Suhaimi-Faizal. Andi Suhaimi adalah bupati petahana.
Dari 9 TPS yang menggelar PSU, pasangan Andi-Faizal yang diusung Golkar hanya menang di satu TPS. Sementara lawannya Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar yang diusung Partai Hanura, Nasdem, PDI-P, dan PKB ini berhasil menang di delapan TPS. Hasil dari PSU ini kemudian direkapitulasi oleh KPU Labuhanbatu bersama hasil dari 1052 TPS lain di Labuhanbatu.
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU Labuhanbatu yang digelar Selasa (27/4), menetapkan perolehan lima pasangan calon yakni nomor urut 1 Tigor Panusunan Siregar-Idlinsah Harahap memperoleh 19.552 suara, nomor urut 2 Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar memperoleh 88.493 suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar memperoleh 88.183 suara, pasangan nomor urut 4 Abdul Roni-Ahmad Jais memperoleh 28.349 suara dan pasangan Suhari Pane-Irwan Indra memperoleh 12.736 suara.
Selisih suara antara pasangan nomor urut 2 dan 3 sebesar 310 suara. Sementara jumlah pemilih dalam DPT di dua TPS yang akan melaksanakan PSU yakni TPS 007 dan TPS 009 sebanyak 941 pemilih.
Di sisi lain, MK menyatakan sah hasil rekapitulasi pemungutan suara pasca PSU Pilkada Madina yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi. Dalam pertimbangannya, mahkamah menolak seluruh dalil pemohon diantaranya terkait tidak adanya pemutakhiran data pemilih jelang PSU. Mahkamah juga menolak dalil pemohon yang mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan paslon Sukhairi-Atika dan juga menolak dalil pemohon tentang adanya dugaan politik uang oleh pasangan nomor urut 1. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan.
Selanjutnya, MK menyatakan sah Keputusan KPU Mandailing Natal nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.Bup-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 26 April 2021. “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020,” kata Anwar sembari mengetuk palu.
Berdasarkan rekapitulasi KPU pasca PSU 3 TPS dan 1.005 TPS lain di Madina, keseluruhan Sukhairi-Atika memeroleh 79.156 suara sementara, Dahlan Nasution-Aswin memeroleh 79.002 suara atau selisih 154 suara.
Kemenangan pasangan Edimin-Ahmad Padly Tanjung di Pilkada Labusel juga disahkan MK. MK menyatakan sah dan berlaku keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara pasca PSU 16 TPS dalam Pilkada Labusel 2020. “Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.Bup-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 tanggal 27 April 2021,” kata Anwar.
Dalam pertimbangannya, mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Karenanya dalil dinyatakan tidak beralasan demi hukum.
“Memerintahkan KPU Labusel untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Labusel tahun 2020,” anwar menambahkan.
Dalam PSU 24 April di 16 TPS di Labusel, pasangan Edimin-Ahmad Padly yang diusung PDI Perjuangan dan PKPI ini menyapu bersih kemenangan di 16 TPS. Setelahnya, KPU lalu melakukan rekapitulasi. Berdasarkan penetapan KPU Labusel pasca PSU, pasangan nomor urut 1 Nurdin Siregar-Husni Rizal Siregar meraih 8.121 suara, lalu pasangan nomor urut 2 H Edimin-Ahmad Padli Tanjung meraih 65.793 suara sementara pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap meraih 65.422 suara. Lalu pasangan Mangayat Jago Ritonga-Jon Abidin Ritonga meraih 11.056 suara, serta pasangan Maslin Pulungan-Fery Andika Dalimunthe meraih 4.730 suara.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar menilai, Pilkada di Labuhanbatu cukup melelahkan. “Pilkada ini menjadi pilkada yang melelahkan dan biayanya pun jadi mahal. Harus diperbaiki lagi sistemnya. Ini menjadi pintu masuk untuk mengubah sistem Pilkada kita,” kata Arifin kepada Sumut Pos, Kamis (3/6).
Menurut Arifin, dalam Pilkada Labuhanbatu, ada sistem Pilkada yang dilakukan penyelenggara Pemilu tidak berjalan dengan baik. Sehingga perjalanan demokrasi di Kabupaten Labuhanbatu, terlalu lama berdampak pada beberapa aspek. “Banyak dampaknya, soal biaya, soal cepatnya mendapatkan kepala daerah. Soal wibawa politik, berdampak dengan pemerintah dan berdampak dengan konsentrasi masyarakat. Menjadi catatan evaluasi pada sistem Pilkada, jangan sampai berkali-kali Pilkada terlalu panjang prosesnya,” jelas Arifin.
Pilkada Labuhanbatu, kata Arifin, harus menjadi catatan dan evaluasi bagi KPU dan Bawaslu ke depannya. Kenapa terjadi proses demokrasi yang panjang yang tidak tuntas dan terus berujung pada sengketa di MK. “Tidak perlulah sampai ke Jakarta (MK) untuk menentukan siapa yang terpilih. Berapa jumlah hakim di MK, masa ditentukan di sana. Sedangkan, proses berada di daerah. Orang sudah berkeringat-keringat, yang menentukan di Jakarta sana oleh beberapa orang (hakim),” pungkas Arifin.
Polri -TNI Patroli Mantap Praja Toba 2020
Personel Kepolisian Resor Labuhanbatu, Makodim 0209/LB dan Personel BKO Sat Brimob Polda Sumut menggelar Patroli Mantap Praja Toba – 2020 skala besar, Kamis (3/6) di Kabupaten Labuhanbatu. Patroli gabungan pengamanan Kamtibmas sekaitan sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam hal putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Labuhanbatu di Jakarta.
Pelaksanaan patroli dibagi menjadi dua tim. Dengan sasaran, antara lain di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Jalan SM Raja Rantauprapat. Kantor Bawaslu Labuhanbatu Jalan Aek Tapa Bakaran Batu Rantau Selatan, serta rumah pribadi Calon Wakil Bupati paslon nomor urut 2 Elya Rosa Siregar. Dan, rumah pribadi Calon Bupati paslon nomor urut 3, Andi Suhaemi Dalimunthe. “Patroli dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan dan Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap,” ujar Kasubag Humas Polres Labuhanbatu, Iptu Murniati.
Setelah melaksanakan patroli Kapolres Labuhanbatu, Dandim 0209/LB, Danyon B Sat Brimob Polda Sumut, Kabag Ops Polres Labuhanbatu, Kasat Intel Polres Labuhanbatu dan Pasi Ops Kodim 0209/LB mengikuti secara virtual pelaksanaan sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK pada Pilkada serentak TA 2020/2021. (prn/fdh/gus)
