MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tempat usaha pariwisata di Kota Medan, khususnya cafe/restoran dan sejenisnya masih sering ditemukan melakukan pelanggaran dengan melewati jam operasional di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Medan.

Bagi yang melewati jam operasional, diberi diberikan edukasi serta diminta untuk langsung menutup usahanya saat itu juga. Begitu juga tempat hiburan malam, jika membandel masih beroperasi, akan diberi sanksi. Sebab, dalam masa perpanjangan PKM sejak 1 Juni hingga 14 Juni 2021 mendatang tidak boleh beroperasi.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan Agus Suriyono mengatakan, berdasarkan surat Instruksi Gubsu No.188.54/20/INST/2021 dan SE Wali Kota Medan No.440/4338 tentang perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Kota Medan, tempat usaha pariwisata dilarang beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB hingga 14 Juni 2021. Bahkan khusus tempat hiburan, tidak diperbolehkan beroperasi sama sekali. “Tim gabungan masih sering mendapati adanya pelaku usaha yang tetap membuka usahanya di atas Pukul 21.00 WIB. Rata-rata itu cafe, warkop (warung kopi), dan rumah makan skala kecil atau menengah,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Kamis (3/6).

Dikatakan Agus, setiap harinya, pihaknya dari Satgas Covid-19 Dispar Kota Medan selalu melakukan pengawasan jam operasional diatas Pukul 21.00 WIB. “Tapi rata-rata yang kita datangi, mereka masih dalam proses menutup usahanya. Kalaupun ada yang masih menerima pesanan, langsung kita tegur, kita bubarkan, dan tidak kita izinkan lagi beroperasi malam itu,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tetap membuka usahanya di atas jam operasional. Sebab larangan beroperasi bukan hanya berlaku untuk mereka yang menerima pengunjung makan/minum di tempat, melainkan juga berlaku untuk proses pesan makan/minum untuk dibawa pulang (take a way). “Take a way atau bawa pulang pun gak bisa beroperasi di atas jam 9 malam. Bahkan yang drive thru juga gak boleh, jadi tak ada alasan untuk melewati jam operasional,” tegas Agus.

Sebelumnya, petugas Satgas Covid-19 Kota Medan terus melakukan Patroli dan Pengawasan PPKM Mikro, Rabu (2/6) Malam. Dari Patroli yang dilakukan, petugas menertibkan sejumlah pelaku usaha yang melanggar jam malam sesuai aturan PPKM Mikro yang ditetapkan Pemko Medan.

Sebelum melakukan Patroli, Petugas Satgas Covid-19 yang terdiri dari Satpol PP TNI-Polri, Dishub, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata dan BPBD serta unsur Kecamatan melakukan apel gabungan di Halaman Kantor Wali Kota Medan yang dipimpin Kadis Kesehatan diwakili Kabid Kesehatan Masyarakat dr Mardohar Tambunan.

Dikatakan Mardohar dalam arahan singkatnya, Patroli dan Pengawasan PPKM Mikro merupakan kegiatan yang rutin digelar dengan tujuan agar dapat menekan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Medan. Untuk itu dalam berpatroli, petugas diharapkan dapat mengingatkan masyarakat agar dapat mematuhi aturan PPKM Mikro dan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan.

“Kita jangan bosan mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga Protokol Kesehatan dan mentaati aturan yang telah ditentukan dalam PPKM Mikro. Hal ini dilakukan agar bersama-sama kita dapat menekan penyebaran Virus Covid-19,” katanya.

Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, petugas Satgas Covid-19 yang dibagi menjadi beberapa tim bergerak melakukan patroli dan pengawasan PPKM Mikro di sejumlah titik, khususnya cafe dan restoran yang masih beroperasi. Salah satu tempat yang didatangi petugas adalah kafe Samudera Kuphi dan Kopi Paste yang berada di Jalan Ring Road Gagak Hitam.

Dilokasi tersebut, petugas melihat pelaku usaha melanggar jam malam sesuai aturan PPKM Mikro. Sebab, didapati puluhan pengunjung yang masih duduk di kafe tersebut. Oleh petugas pengunjung tersebut disuruh bubar dan balik ke rumahnya masing-masing, sedangkan pelaku usaha diberi teguran keras karena kedapatan usahanya masih beroperasi diatas jam 21.00 WIB.

Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada pelaku usaha bahwasanya Pemko Medan memperpanjang Pengawasan PPKM Mikro sampai tanggal 14 Juni. Oleh karenanya, diminta kepada seluruh pelaku usaha agar dapat mentaati aturan tersebut agar tidak terjadi kerumunan dan penyebaran Virus Covid-19.

Adapun salah satu aturan tersebut yakni mengatur kegiatan restoran, rumah makan kafe, warung /kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang Makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya. Patroli ini akan terus dilakukan Petugas Satgas Covid-19 Kota Medan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Medan No 440/4338 tentang perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris daerah Sumatera Utara periode mendatang diharapkan berkinerja jangan cuma asal bapak senang alias ABS. “Yang jelas sosok yang menguasai dan mengenal betul Sumut baik dari segi kewilayahan maupun pemerintahan.

Sosok yang berpengalaman, setidaknya sudah pernah memegang beberapa jabatan penting di pemerintahan terutama di Pemprovsu. Kemudian sosok yang realistis, apa adanya, tidak pragmatis apalagi ABS,” kata Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (3/6).

Pesan dan harapan ini ia rasa penting untuk disampaikan, dalam porsi mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, guna mendapat sosok Sekdaprovsu idaman di masa depan. “Ini pendapat saya sebagai wakil rakyat, bukan mau menggurui pak gubernur. Sekaligus juga bagian dari pengalaman saya waktu di eksekutif, sebagai wabup Asahan waktu itu (2000-2005),” ujar politisi daerah pemilihan Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai ini.

Begitupun secara normatif, kata Yahdi, Sekdaprovsu tentu harus memiliki jenjang karir yang baik dan jelas di birokrasi terutama pejabat karir di Pemprovsu. Selanjutnya sosok yang memiliki rekam jejak yang baik dan tak pernah tersangkut masalah/kasus terutama korupsi. Sosok yang memiliki kapasitas dan kemampuan SDM yang mumpuni, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam mengelola manajemen pemerintahan.

“Mampu menjadi ‘dirigen’ yang baik dalam mengatur irama merdu semua komponen organisasi perangkat daerah yang merupakan bagian dari orkes besar pemerintahan yang bernama orkes Sumut bermartabat. Ia juga harus memiliki integritas dan memiliki komitmen kuat dalam membangun pemeritahan yang bersih dan berwibawa. Sosok yang dekat dan dipercaya oleh gubernur dan wagub serta loyal dengan kata lain mampu menempatkan diri sebagai pembantu gubernur dan wagub,” ujar anggota Komisi D DPRDSU itu.

Selain mendorong Gubsu segera melakukan seleksi terbuka eselon I, ia pun berharap seorang ‘dirigen’ sekelas provinsi strategis seperti Sumut, adalah sosok yang kaya gagasan, daya inovasi dan kreatifitas serta mampu menerjemahkan ide-ide dan keinginan Gubsu/Wagubsu dalam membangun ‘Sumut Bermartabat’ sesuai dengan visi, misi, dan RPJMD.

“Tentunya juga mampu membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder pemerintahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, sosoknya juga mampu menjadi pelayan masyarakat Sumut utamanya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, Sekdaprovsu mendatang sosok yang mampu menjadi jembatan dan penyeimbang yang baik dalam membina hubungan kemitraan yang setara, selaras dan seimbang antara eksekutif dengan legislatif. “Sehingga tercipta pemerintahan yang stabil dan kondusif terhindar dari konflik-konflik ataupun gejolak-gejolak yang tidak perlu sebagaimana jiwa, semangat dan amanat UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.

Gubernur Edy sebelumnya mengharapkan untuk yang akan menjabat sebagai Sekdaprovsu harus lebih baik lagi. Karenanya ke depan akan dilakukan seleksi guna mengisi kekosongan jabatan eselon I tersebut. “Sembari menunggu hasilnya, Afifi Lubis akan menjabat Plt Sekdaprov Sumut sementara waktu,” katanya saat acara Resepsi Pelepasan Purnabakti Sekdaprovsu R Sabrina, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa kemarin. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama TNI dan pemerintah Provinsi Sumut terus gencar melaksanakan Operasi Yustisi. Ops Yustisi ini ditingkatkan menjadi 24 jam, yakni siang dan malam hari. Beberapa kegiatan pencegahan yang terus dilakukan yaitu di siang hari personel membagikan masker serta menyemprotkan disinfektan dan melakukan imbauan agar mematuhi protokol kesehatan (Prokes) 5M.

Sedangkan pada malam hari, Tim gabungan TNI dan Polri yang terdiri dari 84 personel juga melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seperti dengan melakukan imbauan mematuhi Prokes serta pembubaran kepada masyarakat yang masih berkumpul-kumpul lewat dari jam yang telah ditentukan Pemerintah.

Wadir Sabhara Polda Sumut selaku Pengendali Operasi Yustisi Covid-19, AKBP Benny R Hutajulu mengatakan, kegiatan ini terus rutin dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi prokes baik kepada para pelaku usaha maupun para pembeli. “Dalam kegiatan Ops Yustisi ini personel juga dilengkapi dengan Truk Dalmas, Grand Max, Double Cabin, Speaker Portable dan Smart Helm pendeteksi suhu tubuh,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Kamis (3/6).

Dia menambahkan, sebelum memulai kegiatan personel, terlebih dahulu diapelkan serta diarahkan, bahwa kegiatan pengendalian Operasi Yustisi Covid-19 dan PPKM Mikro ini dilakukan sebagai upaya satgas Covid-19 untuk mengurangi dan mencegah jatuhnya korban baru akibat virus mematikan tersebut.

“Jadi kami juga mengimbau agar masyarakat paham bahwa kegiatan Ops Yustisi yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan bersama dan mau bekerja sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan Pemerintah, berarti masyarakat ikut ambil andil dalam pencegahan penyebaran Covid -19 di Sumut,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengamini, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2019-2023 dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19. Sehingga terjadi pengalihan prioritas anggaran dari rencana awal yang telah pihaknya ditetapkan.

“Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa RPJMD Sumut 2019-2023 berubah dari rencana awal,” katanya menjawab wartawan usai membuka acara Musrenbang Perubahan RPJMD Sumut di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).

Bahwa kini, lanjut Gubsu, prioritas anggaran diprioritaskan untuk kesehatan dan stimulus ekonomi masyarakat. “Yang pertama fokus anggaran dalam rangka pembangunan ini, kita alihkan untuk melakukan kegiatan kesehatan. Sehingga yang rencana kesehatan itu yang berapa persen saya lupa, sampai saat ini 60 persen meningkatnya. Kedua stimulus ekonomi yang diarahkan menjadi produktivitas bukan konsumtif sehingga anggaran berubah di sana,” terangnyan

Gubsu pun mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam hal kelola pemerintahan demi percepatan pembangunan. Sebab, masih ada 11 kabupaten/kota di Sumut yang belum optimal melakukan pengelolaan pemerintahan. Menurutnya, indikator keberhasilan suatu daerah adalah kelola pemerintahan.

“Kelola pemerintahan dilihat dari salah satu bidang yakni dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Saat ini dari 34 provinsi, Sumut masih terhambat di 11 kabupaten/kota, belum bisa melakukan pengelolaan pemerintahan secara baik. Jadi provinsi tak akan bisa menjadi yang lebih cepat untuk sesuai tujuan, kalau tidak ada kolaborasi dengan 33 kabupaten/kota,” tegas mantan Pangkostrad itu.

Sebelumnya Gubsu memaparkan inti perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 yang terangkum dalam delapan rencana perubahan prioritas pembangunan yakni; Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan; Peningkatan akses dan mutu pendidikan; Konektivitas antarpusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas; Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan; Peningkatan nilai tambah sektor agraris; Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata; Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, misalnya, jelas Edy, adalah pembangunan Pusat Balai Latihan Kerja Terpadu (BLK Centre). Adapun prioritas kesehatan, yakni peningkatan sarana dan prasarana layanan di RS Haji Medan dan RS Jiwa Prof Muhammad Ildrem. Sementara sektor pendidikan, yakni revitalisasi 4 SMA negeri sebagai pilot project sekolah bersih, pembangunan 22 sekolah baru (SMA dan SMK). Untuk konektivitas antarpusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, diantaranya peningkatan ruas jalan menuju Bukit Lawang dan Tangkahan, dan peningkatan ruas jalan Pantai Timur.

Turut hadir Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, Wakpolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Didied Pramudito, Plt Sekdaprovsu, Afifi Lubis. Hadir juga secara fisik maupun virtual sejumlah bupati dan wali kota, Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis, para pimpinan OPD Pemprovsu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. (prn/ila)