MEDAN, SUMUTPOS.CO – WALI Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meminta setiap kecamatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dalam penanganan Covid-19 agar bisa memperoleh data jumlah kasus setiap hari di masing-masing kecamatan hingga tingkat lingkungan.

Sebab, dari data yang diperoleh akan sangat menentukan langkah strategis yang akan diambil Pemko Medan dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Terlebih dahulu kita harus punya data yang baik sampai ke tingkat lingkungan. Dengan data itu, kita punya landasan apa yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota Medan,” kata Bobby saat memimpin rapat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan di Posko Satgas Covid-19 Kota Medan, Jumat (30/4).

Dijelaskan Bobby, data yang telah ada selama ini akan terus diperbaiki dan diperbaharui (update), sehingga pendataan tentang penyebaran Covid-19 di Kota Medan bisa semakin baik. Dengan demikian, penanganan yang tepat bisa lebih cepat dilakukan. “Selama dua minggu ini data yang kita miliki sudah kita perbaiki dan sudah di update,” ujarnya.

Di samping itu, guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Medan, Wali Kota Medan juga menginstruksikan para camat untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dengan mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat, khususnya di tempat-tempat keramaian. “Selain itu, imbau juga masyarakat untuk tidak melakukan pawai pada saat malam takbiran nanti. Masyarakat tidak dilarang untuk melaksanakan takbiran, hanya saja harus di dalam Masjid,” tegasnya.

Dalam rapat ini, Wali Kota Medan juga berdiskusi dengan para pimpinan OPD dan camat mengenai kendala penanganan Covid-19 yang dihadapi selama ini. Berbagai masukan juga diterima Wali Kota Medan agar penangana Covid-19 di Kota Medan bisa semakin baik.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, jika proses perbaikan pendataan penyebaran Covid-19 di Kota Medan hingga ke tiap-tiap kecamatan, kelurahan dan lingkungan memang menjadi salah kunci utama dalam mengambil langkah strategis untuk menangani atau memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Dari dulu sebenarnya kita sudah meminta agar ada data per kecamatan, per kelurahan, hingga per lingkungan. Sebab dengan begitu, kita tahu langkah apa yang akan kita ambil untuk kecamatan, kelurahan dan lingkungan yang masuk dalam zona merah, orange dan lainnya. Beda status, tentu beda fokus penanganannya,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Hanya saja, lanjut Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu, sejak awal pandemi masuk ke Kota Medan, pihaknya tidak melihat adanya data per kelurahan hingga lingkungan. Akibatnya, fokus penanganannya tidak bisa terperinci dan mengakibatkan penanganan yang tidak maksimal.

“Nah kalau sekarang atau nantinya sudah ada data per kecamatan, kelurahan, bahkan hingga lingkungan, maka tentu fokusnya jadi jelas. Setiap Camat, Lurah hingga Kepling yang di kawasannya merupakan zona merah, mereka harus bekerja ekstra keras untuk menangani penyebarannya. Untuk mereka yang diluar zona merah, harus fokus kepada pencegahan dengan semakin memperketat prokes,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kota Medan melakukan penerapan PPKM Mikro bersama tujuh Kabupaten/Kota lainya di Sumut, hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Sumatera Utara No.188.54/10/INST/2021. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PERINGATAN Hari Buruh Internasional (May Day) tingkat Kota Medan ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk para buruh di Kota Medan. Istimewanya, proses vaksinasi tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution di Aula PRSU, Sabtu (1/05).

Pelaksanaan vaksinasi dan Hari Buruh yang dihadiri puluhan buruh ini berjalan tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Medan berjalan dengan sangat baik. Untuk itu, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Medan yang dengan cepat merespon arahan pemerintah pusat untuk melakukan vaksinasi terhadap para pekerja dan buruh di Kota Medan. “Buruh ataupun karyawan menjadi prioritas yang divaksin agar mereka percaya diri dalam bekerja sehingga ekonomi di Kota Medan dapat kembali bergerak,” ucap Menko PMK.

Dijelaskan Muhadjir, mereka yang sudah divaksin akan memiliki tingkat kekebalan tubuh yang semakin kuat. Meskipun begitu, Muhadjir tetap mengingatkan, apabila sudah divaksin, bukan berarti seseorang tersebut aman. Setiap orang tetap harus mematuhi protokol kesehatan karena tumbuhnya kekebalan dalam tubuh membutuhkan proses dan waktu. “Vaksinasi ini tidak menjamin kita 100 persen aman, karenanya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan sampai wabah ini benar-benar berakhir,” pesannya.

Selain melakukan vaksinasi terhadap para buruh, peringatan May Day yang dihadiri massa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Medan kemarin juga mendapatkan bingkisan berupa paket sembako dari Pemko Medan yang diserahkan langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution dan unsur Forkopimda Kota Medan yang hadir.

Dalam sambutanya, Bobby mengatakan, peringatan May Day tahun 2021 merupakan yang kedua kalinya digelar di tengah pandemi Covid-19. Karenanya, peringatan May Day harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Diterangkannya, dalam kondisi pandemi saat ini, terdapat dua sektor yang terkena dampak secara langsung, yakni sektor kesehatan dan ekonomi. Berbagai langkah juga telah dilakukan oleh Pemko Medan untuk dapat bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Kota Medan, seperti melakukan vaksinasi terhadap masyarakat dan pengembangan UMKM.

Bahkan, Pemko Medan juga terus membuka peluang agar terbukanya investasi di kota Medan yang dapat membantu tumbuhnya perekonomian dalam situasi pandemi Covid-19. “Buruh adalah tulang punggung pergerakan perekonomian di Kota Medan, untuk itu kita harus tetap bersabar menghadapi pandemi covid-19 ini. Kami juga terus membuka diri agar investasi masuk ke Kota Medan, sehingga perekonomian kita dapat tumbuh ditengah kondisi saat ini,” terang Bobby.

Vaksinasi Massal Lintas Agama di UMSU

Selain meninjau vaksinasi terhadap buruh, Menko PMK Muhadjir Effendy juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal lintas agama tahap II di Kampus UMSU di Medan, Sabtu (1/5). Pelaksanaan vaksinasi massal lintas agama yang dilaksanakan UMSU ini mendapat pujian dan apresiasi dari Muhadjir.

“Kami sangat mengapresiasi UMSU yang telah dengan sukses menggelar vaksinasi massal lintas agama tahap pertama dan tahap kedua dengan baik,” kata Muhadjir. Dia berharap, vaksinasi massal lintas agama ini dapat menjadi contoh untuk dilaksanakan di daerah lain di Indonesia.

Muhadjir Effendy menjelaskan vaksinasi lintas agama tersebut digagas kementrian PMK bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan untuk di Medan pihaknya menggandeng UMSU yang dinilai memiliki berbagai faktor pendukung seperti memiliki fakultas kedokteran, rumah sakit dan tenaga kesehatan.

Muhadjir menilai dari pantauan yang dilakukan, pelaksanaan vaksinasi massal lintas agama di UMSU ini adalah yang terbaik, baik dalam hal proses pelaksanaannya, koordinasi dengan berbagai pihak terutama FKUB dan antusias warga untuk mengikuti vaksin. “Ini akan kami jadikan percontohan untuk pelaksanaan vaksinasi lintas agama selanjutnya di daerah-daerah lainnya,” kata Muhadjir.

Ia juga menyampaikan alasan, kenapa Kota Medan dipilih menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi lintas agama seperti yang telah digelar UMSU sebanyak dua tahap. Pertama, karena di Kota Medan semua agama ada dan kerukunan antar umat beragamanya sangat berjalan dengan baik, serta sikap yang sangat terbuka antar pemeluk agama sehingga suasana kondusif tetap terjaga di daerah itu.

Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sikap pemuka semua pimpinan dan tokoh agama yang bisa menerima kehadiran vaksin tersebut. Hal tersebut tentunya sangat penting karena kalau tokoh dan pemimpin agama sudah menerima vaksin tersebut, maka akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya.

Sementara Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PMK dan kementerian Kesehatan yang mempercayakan UMSU menggelar vaksinasi COVID-19 lintas agama tersebut. “Alhamdulillah apa yang sudah disusun tim kesehatan dan semua tim berjalan dengan baik. Terbukti pada gelombang kedua ini sampai siang ini saja sudah hampir 500 orang yang melakukan vaksin tahap II. Semuanya berjalan lancar dan baik,” sebut Agussani. (map/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Sumut meminta agar pusat kuliner Kesawan City Walk di kawasan Kesawan Medan tetap berjalan. Bukan tanpa alasan, hal ini harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami melihat ini merupakan hal yang positif, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kita berharap agar Kesawan ini dipertahankan,” ucap Ketua Umum Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi kepada Sumut Pos, Minggu (2/5)n

Selain untuk meningkatkan ekonomi, Hasbi menilai program KCW ini juga bermanfaat untuk pengembangan wilayah Kesawan. Menurutnya, kawasan Kesawan memang layak untuk dijadikan tempat wisata di malam hari.

“Kesawan itu punya nilai sejarah. Daerah yang memiliki sejarah serta bangunan-bangunan tua seperti itu harus dilestarikan. Inilah konsep yang benar, harapannya terus ada perbaikan di wilayah itu,” tutur Hasbi.

Hasbi menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga harus lebih giat mempromosikan daerah Kesawan hingga ke seluruh Indonesia. Dia juga meminta agar Kesawan dapat memperkenalkan kekayaan kuliner hingga kebudayaan asli Kota Medan. “Kuatkan di kuliner Medan nya dulu, misalkan mie balap ataupun bubur pedas. Jadi pendatang di Kesawan itu bisa melihat, ini loh kuliner Medan,” tambahnya.

Selain itu, Hasbi juga meminta agar penataan wilayah Kesawan dapat dibuat lebih baik. Salah satu yang disoroti Hasbi adalah keberadaan lahan parkir di kawasan tersebut. “Saya lihat parkir masih belum rapi. Harusnya bisa ditata lagi, dari parkir ini bisa menambah pendapatan Kota Medan juga kan,” tuturnya.

Terkait kerumunan yang sering terjadi di Kesawan City Walk, Hasbi mengatakan jika hal itu bisa diselesaikan dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat. Menurutnya, pengunjung yang datang bisa diatur secara teknis sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

“Misalkan dibuat tiga gelombang. Kalau sudah terlihat ramai, yang baru datang jangan di kasih masuk lagi, berarti penjagaannya diperketat. Nanti kalau sudah banyak yang pulang, baru di kasih lagi masuk bagi yang baru datang,” tandasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan tak main-main dalam bemberantas praktik pungutan liar di jajarannya. Bila ada yang kedapatan melakukan pungli, oknum tersebut tak cuma dicopot dari jabatan, tapi juga akan dipidanakan.

PERINGATAN keras ini di sampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman saat mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin rapat sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (30/4). Wiriya mengingatkan, setiap ASN di jajaran Pemko Medan, mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah hingga kepling di Kota Medan agar tidak melakukan pungli kepada masyarakat dalam memberikan setiap pelayanan.

Tak cuma itu, mereka juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada jajarannya agar tidak melakukan pungli di lapangan. “Saya ingatkan, semua pelayanan terhadap masyarakat jangan lagi ada yang menggunakan uang, apabila tidak ingin dicopot (dari jabatannya) ataupun di pidanakan,” kata Wiriya.

Dicopotnya Lurah Sidorame Timur, Medan Perjuangan bersama seorang stafnya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution baru-baru ini karena terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, diingatkan Wiriya agar menjadi pelajaran bagi semua ASN. Begitu juga bagi para kepling yang ada di Kota Medan. “Mari jadikan kejadian pungli yang baru terjadi sebagai pelajaran,” tegas Sekda.

Menurut Wiriya, ketegasan kepada oknum yang masih melakukan pungli di tengah-tengah masyarakat sangat lah penting. Mengingat, hal itu merupakan salah satu visi misi dari Wali Kota Medan, yakni menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan pungli. “Hal ini sangat di tekankan oleh Bapak Wali Kota, sehingga hal ini sangat penting untuk diikuti,” terangnya.

Dilanjutkan Wiriya, larangan pungli ini tidak hanya berlaku kepada para pimpinan OPD, camat ataupun Lurah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Medan, melainkan juga berlaku kepada setiap Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan. Pasalnya, Kepling merupakan jabatan yang diangkat berdasarkan SK Pemerintah dan juga menerima penghasilan dari pemerintah. Tak cuma itu, jabatan Kepling juga merupakan ujung tombak hampir setiap pelayanan yang diterima masyarakat. Artinya, ancaman pidana bukan hanya berlaku bagi para ASN, tetapi juga kepada para kepling bila terbukti melakukan pungli. “Saya minta Camat dan Lurah harus betul-betul mengingatkan para kepling agar tidak meminta uang kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena kepling pun bisa di pidanakan,” ujarnya.

Dalam rapat yang turut dihadiri Waka Polrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, dan Perwakilan Kodim 0201/BS Mayor Kav Prima Wahyudi ini, Wiriya berharap agar kedepannya tidak terjadi lagi praktik-praktik pungli di Kota Medan. “Sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan Kota Medan yang Berkah,” harapnya.

Sementara itu, Waka Polrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, meminta agar mind set serta culture set pungli yang selama ini terjadi di Kota Medan harus diubah, karena perbuatan pungli tersebut sangat merugikan masyarakat. Tak berbeda dengan Wiriya, ia pun meminta agar kejadian dicopotnya Lurah Sidorame Timur dan seorang Staf nya baru-baru ini harus menjadi pelajaran bagi ASN maupun Kepling di Kota Medan.

“Cara merubahnya harus dari kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Kejadian pungli yang dilakukan oknum Lurah kemarin harus dijadikan cambuk bagi ASN yang lainnya,” katanya.

Di tempat yang sama Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra mengatakan, rapat itu digelar guna menindaklanjuti situasi yang telah terjadi sebelumnya dan dihubungkan dengan tugas-tugas pelayanan publik.

Inspektorat pun beranggapan, bahwa kegiatan saber pungli tersebut sangat strategis dalam menopang efektifitas pelayanan masyarakat. Kedepannya, saber pungli di Kota Medan segera dipermanenkan. “Kita akan mempermanenkan kegiatan saber pungli ini guna memperkecil terjadinya pungli di Kota Medan. Area sosialisasi ini pun akan diperluas sampai ke tingkat lingkungan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organda Kota Medan kerap mendapatkan keluhan dari para sopir angkot atas keberadaan Bus Trans Metro Deli (TMD). Pasalnya, sejak Bus Buy The Service (BTS) ini beroperasi di 5 koridor, mulai 16 November 2021 atau sekitar 6 bulan lalu, penghasilan sopir angkot menurun drastis. Apalagi, hingga kini Bus BTS tersebut masih beroperasi dengan tarif Rp0 ataupun gratis.

“Khususnya Angkot yang dilintasi Bus BTS, pendapatannya sudah berkurang sangat drastis. Dari awal kan kita sampaikan, mana mungkin angkot ini bisa bersaing dengan Bus BTS yang gratis. Sampai saat ini, itulah keluhan yang kita terima dari sopir-sopir kita di Medan,” kata Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dikatakan Gomery, salah satu trayek atau koridor yang paling terkena dampak dari keberadaan Bus BTS di Kota Medan adalah jurusan Lapangan Merdeka-Belawan. Pasalnya, dari 5 koridor Bus BTS di Kota Medan, koridor tujuan Belawan adalah koridor dengan jumlah penumpang paling tinggi. Hal itu pun dapat dilihat secara langsung di halte depan Kantor Pos Besar Medan.

“Sewaktu jam-jam banyak sewa, katakanlah jam pulang kerja, itu semua penumpang sudah mengantre menunggu Bus BTS jurusan Belawan. Angkot kitan

sudah bolak-balik menawarkan diri supaya penumpang naik angkot saja, tak perlu antre, tapi angkot kita dicueki, penumpang maunya naik Bus BTS,” ujarnya.

Tak cuma itu, terang Gomery, selain lima koridor Bus BTS yang ada saat ini, yakni koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan, Lapangan Merdeka – Tembung, Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Belawan dan Lapangan Merdeka – Pinang Baris, pemerintah justru berencana untuk menambah empat koridor lainnya di Kota Medan pada tahun ini.

Atas kebijakan itu, Organda menilai beroperasinya bus BTS di Kota Medan sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap sopir angkot. Ditambah lagi, sangat banyak sopir angkot yang tidak menerima bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Padahal sebelum adanya Bus BTS sekalipun, pendapatan sopir angkot telah menurun tajam akibat pandemi.

“Selama pandemi anak sekolah tak lagi ke sekolah, banyak pegawai yang dirumahkan, itu saja sudah terpukul ekonomi sopir-sopir angkot ini, sampai mau bayar setoran atau kredit angkotnya saja pun gak mampu. Ditambah lagi ada Bus BTS ini, semakin terpuruk lah pendapatan sopir angkot ini,” terangnya.

Untuk itu, Organda pun kembali meminta kepada pemerintah untuk segera menerapkan dan menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif Angkot di Kota Medan. “Atau kalau pun tidak, kita minta angkot yang diberi subsidi layaknya Bus BTS, supaya Bus BTS dan angkot sama-sama bisa beroperasi secara gratis,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, meminta agar pemerintah dapat segera memberikan solusi yang tepat bagi para sopir angkot di Kota Medan atas keberadaan Bus BTS. Dedy mengakui, keberadaan Bus Trans Metro Deli ataupun Bus BTS di Kota Medan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan mida transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan berbiaya murah. Namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan solusi bagi mereka yang terkena dampak sosial atas kebijakan yang diambil pemerintah.

“Bus BTS ini tujuannya baik, tapi ada yang terkena dampak sosial karenanya, salah satunya sopir angkot. Sopir angkot ini juga masyarakat kita yang harus diperhatikan kesejahteraannya, kita berharap ada solusi untuk mereka,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dedy mengatakan, pemerintah bisa memulainya dengan tuntutan para sopir angkot, yakni menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif angkot agar angkot mampu bersaing dalam mendapatkan penumpang. Atau, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada angkot agar dapat mengurangi beban operasional angkot.

“Atau mungkin ada solusi lain dari pemerintah yang bisa menjadi win-win solution. Masyarakat harus bisa mendapatkan transportasi massal modern seperti Bus BTS, tapi kesejahteraan sopir angkot juga sangat perlu diperhatikan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini sebanyak 72 unit Bus Trans Metro Deli dengan sistem BTS telah beroperasi pada 5 koridor di Kota Medan yang seluruhnya berpusat di Lapangan Merdeka Kota Medan. Awalnya Bus BTS beroperasi di 3 koridor sejak 16 November 2021, yakni tujuan Amplas, Tuntungan, dan Tembung. Pada 22 Januari 2021 yang lalu, Bus Trans Metro Deli menambah 2 koridor lainnya, yakni tujuan Pinangbaris dan Belawan. (map)