Home Blog Page 346

PLN Sinergi Bersama MKI, dan Perguruan Tinggi Wujudkan Swasembada Energi di Sumatera Utara

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo saat menyampaikan sambutannya pada Pelantikan Pengurus MKI Wilayah Sumatera Utara (25/2)
General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo saat menyampaikan sambutannya pada Pelantikan Pengurus MKI Wilayah Sumatera Utara (25/2)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya mendukung transisi energi dan mewujudkan swasembada energi nasional, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersinergi dengan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Sumatera Utara serta sejumlah perguruan tinggi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui inovasi dan penemuan ilmiah untuk memperkuat sektor ketenagalistrikan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara pelantikan pengurus MKI Wilayah Sumatera Utara yang digelar di Balai Astakona, Medan.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum MKI Pusat Evy Haryadi, General Manager PLN UID Sumatera Utara Agus Kuswardoyo, General Manager PLN UIP Sumbagut Hening Kyat Pamungkas, perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Kadis Perindustrian dan ESDM Sumut Mulyadi Simatupang, perwakilan Kejati Sumut Emi Aryanti, SH, MKn, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara serta para rektor perguruan tinggi, dewan pakar, dewan penasihat, dan dewan kehormatan MKI.

Dalam sambutannya, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo, menegaskan komitmen PLN untuk mendukung penuh MKI dalam mendorong inovasi dan pengembangan sektor ketenagalistrikan. “PLN siap bersinergi dengan MKI untuk memajukan sektor ketenagalistrikan di Sumatera Utara. Sejak berdiri pada tahun 1998, MKI telah memainkan peran strategis dalam memacu pertumbuhan sektor ini di Indonesia,” ujar Agus.

Ketua DPP MKI, Evy Haryadi, menyatakan bahwa MKI merupakan wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ketenagalistrikan. “Kami berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi dengan PLN untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mendorong hal ini, terutama dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, seperti PLTA Asahan 3 yang baru saja diresmikan,” jelas Evy.

Gubernur Sumatera Utara, melalui Kadis Perindustrian dan ESDM Sumut, Mulyadi Simatupang, menyoroti tantangan sektor ketenagalistrikan yang semakin kompleks, terutama dalam pemanfaatan teknologi baru dan pengelolaan sistem kelistrikan yang efisien. “Saya berharap pengurus MKI yang baru dapat aktif menjembatani kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ketenagalistrikan yang lebih andal dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Mulyadi. Pemprov Sumut juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh MKI dalam mengembangkan sektor ketenagalistrikan di daerah ini.

Ketua MKI Sumut terpilih, Dr H Muhammad Isa Indrawan, SE, MM, dalam kata sambutannya menyatakan komitmennya untuk mempercepat pencapaian swasembada energi di Indonesia. “MKI ke depan akan fokus pada percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan agar Indonesia dapat mencapai swasembada energi. Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo-Gibran dalam memastikan ketahanan energi nasional,” tegas Isa.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum awal bagi seluruh stakeholder untuk mendorong kebijakan strategis dan inovasi yang dapat mempercepat transisi energi serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara. Sinergi antara PLN, MKI, dan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif dalam sektor ketenagalistrikan, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, dan mewujudkan kemandirian energi Indonesia. (ila)

Sinergi Meningkatkan Publikasi untuk Kemajuan Pendidikan dan Riset

UMA: Rektor UMA Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc pada kegiatan temu ramah di Hotel dan Resort Pancur Gading Delitua. (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)
UMA: Rektor UMA Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc pada kegiatan temu ramah di Hotel dan Resort Pancur Gading Delitua. (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc mengungkapkan peran penting media menyosialisasikan kegiatan akademis perguruan tinggi. Hal itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc pada kegiatan temu ramah sinergi universitas dan media meningkatkan publikasi untuk kemajuan pendidikan dan riset di Hotel dan Resort Pancur Gading Delitua, Senin (24/2).

Hadir dalam temu ramah tersebut, rektor didampingi Dr Dedi Sahputra MA (wakil rektor II), Zarina Alfandari SPsi (Kabid Humas), Dian Fajar Prayoga SKom (Kabid rumah tangga dan informasi digital), Hasna Khalif Syarifah SPd MSi (Kabid pengendalian operasional dan kas) dan Muhammad Obbi Handira SKom (Kabid pengendalian adm).

Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc menegaskan keberhasilan UMA meraih Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) unggul pada 11 Februari 2025 berkat dukungan semua pihak termasuk media massa. APT unggul ini ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Akreditasi unggul diraih karena UMA telah memenuhi syarat antara lain tidak ada program studi yang bermasalah akreditasinya dan jumlah dosen pada program studi terpenuhi. Selanjutnya rasio dosen dan mahasiswa melampaui standar serta memiliki dosen bergelar doktor di tiap program studi. Saat ini UMA telah memiliki 14 guru besar bergelar profesor.

“Peran media memang sangat penting. Bagaimana menyosialisasikan capaian UMA kepada masyarakat. Setelah UMA berhasil meraih akreditasi unggul, tentu mempertahankan akan lebih besar tantangannya,” kata rektor yang telah mengabdi di UMA selama 33 tahun tersebut.

Untuk itu, rektor mendorong dekan, ketua program studi dan dosen UMA berkolaborasi dengan media untuk kemajukan pendidikan dan riset. Baik kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

”UMA juga mendidik 38 mahasiswa asing dan memiliki program kelas berbahasa Inggris guna menampung mahasiswa asing,” katanya.

Ia menambahkan bahwa UMA satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sumut yang masuk dalam QS World University Rankings dan penilaian UI Green Metric World University Ranking. Penghargaan dan rekognisi terhadap dosen UMA, baik di level nasional maupun internasiinal sudah banyak diraih.

Wakil Rektor II UMABidang Dr Dedi Sahputra MA juga meminta media lebih gencar mempublikasikan hasil riset mahasiswa dan dosen UMA. Diakuinya, banyak hasil riset, temuan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kurang terpublikasikan secara luas.

“Dengan sinergi yang baik, universitas dapat lebih efektif dalam menyebarluaskan hasil riset. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan untuk kemajuan pendidikan dan inovasi,” kata wakil rektor.

Sebelumnya, Kabid Humas UMA Zarina Alfandari SPsi melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi dalam penyebaran informasi akademik serta memberi pemahaman lebih dalam mengenai berbagai program dan pencapaian universitas.

Kemudian membuka ruang diskusi antara akademisi, memperkenalkan inovasi dan hasil penelitian universitas kepada masyarakat. Tujuan berikutnya adalah mempererat hubungan kemitraan dalam mendukung perkembangan dunia pendidikan dan penelitian. (dmp/han)

Warga Desa Suka Raja Dambakan Pembangunan Jalan, Tanggul Air dan BPJS Gratis

RESES: Anggota DPRD Batubara Partai Perindo Batubara, Alpon Sirait, ST foto bersama dengan masyarakat saat melakukan reses tahap I di Dusun 1 Pardamean, Desa Suka Raja, Kec Air Putih, Batubara, Selasa(25/2/2025). Foto :/Liberti H Haloho.
RESES: Anggota DPRD Batubara Partai Perindo Batubara, Alpon Sirait, ST foto bersama dengan masyarakat saat melakukan reses tahap I di Dusun 1 Pardamean, Desa Suka Raja, Kec Air Putih, Batubara, Selasa(25/2/2025). Foto :/Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO- Anggota DPRD Batubara Partai Perindo Batubara Alpon Sirait,ST mengelar reses tahap I di Dusun 1 Pardamean, Desa Suka Raja, Kec Air Putih, Batubara, Selasa(25/2/2025)

Reses perdana Alpon Sirait,ST, Anggota DPRD Batubara mendapat antusias dari ratusan masyarakat Kecamatan Air Putih. Sejumlah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat terlihat disana seperti, Ketua Tim. Alpon , Bungaran Situmorang, St L Harahap, Crown Nainggolan, Tokoh Adat Ardi Pardede, Ketua Kelompok Tani E Harianja, Op Arya Arianja

Antusias masyarakat Desa Suka Raja yang dominan petani sawah, menyampaikan harapan bagi dewan agar delapan aspirasi mereka diperjuangkan untuk kemajuan desa Suka Raja.

Pertama, mulai dari usulan pembangunan tanggul, akses pembangunan jalan menghubungkan 3 desa, bantuan bagi petani sawah, pintu air yang tidak bisa beroperasi karena hilang, pembangunan parit, pembangunan halaman sekolah yang sering tergenang dan lapangan pekerjaan bagi pemuda. Selain itu, warga juga meminta dibantu terkait BPJS Kis yang tidak aktif.

Menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat tersebut, Alpon Sirait, ST, yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Batubara menyambut baik usulan dan aspirasi dari masyarakat Dapil 7 Kecamatan Air Putih.

Ia mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Daerah Pemilihan 7 kecamatan Air putih yang telah mendukung dirinya, sehingga berhasil menjadi anggota DPRD Batubara periode 2024-2029.

Mengenai usulan pembangunan ruas jalan penghubung 3 desa, yakni, Desa Suka Raja,-Tanah Rendah dan Desa Aras sepanjang 2 km kita kedepan akan berjuang dan mudah mudahan bisa ditampung dalam APBD Tahun 2025 atau dalam Pokok Pikiran dewan (Pokir).

“Sudah pernah diukur diperkirakan sepanjang ada 2 km. Ini akses yang perlu diperhatikan. Kita tetap berjuang. Caranya, mungkin bisa masuk ke dalam APBD dan Ruas jalan dari 200 meter dari Simpang Tanah Rendah menuju Perbatasan Desa Suka Raja diupayakan dari Pokok Pikiran(Pokir) Dewan,”ungkap Alpon yang juga Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Batubara.

Nah, terkait irigasi, diakui Alpon, terhadap kewenangan irigasi ada ditiga level yakni, Level PUPR Pusat, Provinsi dan Daerah.

Ia juga menjelaskan pada masyarakat bahwa untuk irigasi sepanjang 10.000 meter keatas merupakan wewenang PUPR Pusat. Sehingga perbaikan untuk irigasi primer, sekunder merupakan wewenang pusat.

“Untuk irigasi di daerah kita termasuklah itu, irigasi perkotaan seperti dari Banjar Toba sampai Tanjung Kubah-Sungai Besar. Perbaikannya itu, tanggung jawab PUPR Pusat,”sebutnya.

Lalu, untuk kewenangan Provinsi, dari 1000-3000 meter, bagi daerah kita termasuklah itu seperti Irigasi Cinta Maju-Sungai Sidalu dalu Dalu-Irigasi Desa Kampung Kelapa.

Sementara untuk Irigasi desa Suka Raja yang lebih kurang mengairi 800 hektar, menurut Alpon, merupakan kewenangan Kabupaten. Bisa dilakukan inisiatif dengan swadaya.perbaikan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Batubara. Seperti normalisasi irigasi, dan perbaikan pintu, air,”ungkapnya.

Sementara terkait BPJS KIS- nya tidak aktif. Menurut Alpon, terkait BPJS KIS itu merupakan program prioritas Pak Bupati -Wakil Batubara Baharuddin-Syafrizal.

Ia berkeyakinan dengan Program BPJS Gratis, Universal Health Corpore (UHC) , yang dikumandangkan Bupati-Wakil Batubara disaat Kampanye bisa terealisasi.

“Ya. Itu program prioritas Pak Bupati -Wakil Bupati Baharuddin-Syafrizal. Dengan Gunakan KTP bisa dilayani berobat di Rumah Sakit,”sebut Alpon.

Selain itu, walaupun masih dalam proses bagi para Sintua, pengali kubur, Guru sekolah Minggu, pedagang asongan, petani, seperti disampaikan dalam kampanye beliau bisa ditampung dalam BPJS Ketenaga Kerjaaan Tenaga Rentan,”tambah Politisi Perindo yang merupakan Partai Koalisi Pemenangan Bupati-Wakil Bupati Baharuddin-Syafrizal

Sementara terhadap keluhan masyarakat agar pemuda Air Putih dibantu difasilitas bekerja di perusahaan. Menurut Alpon, harapan kita bersama agar putra putri Batubara khususnya dari Air Putih tidak menganggur dan bisa bekerja ditempat diperusahaan yang ada.

“Tentunya, harapan kedepan dengan terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemkab Batubara dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkai dan Kawasan Industri Kuala Tanjung , perusahaan perusahaan disana bisa menyerap tenaga kerja putra putri asal Batubara,”terangnya.

Alpon juga mengucapkan terimakasih atas aspirasi dan usulan masyarakat. Ini menjadi catatan bagi kami untuk diperjuangkan dan dikawal dalam Pembahasan di Pemerintah.

“Proritas yang disampaikan masyarakat merupakan pedoman dan tanggung jawabnya saat menjadi dewan”,pungkas Alpon Sirait yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Batubara. (Mag-3/han)

Institut Kesehatan Helvetia Gelar Capping Day

CAPPING DAY: Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi (depan, 3 kiri) bersama pembina Yayasan Helvetia, undangan dan peserta capping day Institut Kesehatan Helvetia. (ISTIMEWA)
CAPPING DAY: Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi (depan, 3 kiri) bersama pembina Yayasan Helvetia, undangan dan peserta capping day Institut Kesehatan Helvetia. (ISTIMEWA)

SUMUTPOS.CO – Institut Kesehatan Helvetia mengelar capping day di Gedung Selecta Medan, Selasa (25/2). Kegiatan dihadiri ketua dan anggota senat Institut Kesehatan Helvetia, Pembina Yayasan Helvetia Dr dr Razia Begum Suroyo MKes, Ketua ABP-PTSI Sumut sekaligus Ketua BPH Institut Kesehatan Helvetia Prof Dr H Bahdin Nur Tanjung MM dan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi.

Turut hadir kepala LLDikti Wilayah I, ketua Aptisi Sumut, pimpinan RSU di Medan, serta ketua program studi, dosen dan keluarga mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.

Rektor Institut Kesehatan Helvetia Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi mengutarakan bahwa capping day merupakan pencapaian besar para mahasiswa keperawatan dan kebidanan yang telah menyelesaikan salah satu tahapan penting untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan berkompeten.

”Capping day ini merupakan simbol dari perjalanan panjang Anda, menuju dunia pelayanan kesehatan yang sesungguhnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung dan menyadari betapa pentingnya peran tenaga kesehatan dalam kehidupan masyarakat,” kata rektor.

Sebagai tenaga kesehatan, menurut rektor, tidak hanya berperan dalam memberikan pengobatan atau terapi medis. Tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang humanis. Pelayanan kesehatan yang humanis adalah pelayanan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial dan spiritual pasien.

Tenaga kesehatan, khususnya para perawat dan bidan adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. ”Anda adalah orang pertama yang bertemu dengan pasien saat mereka membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, peran anda sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien,” tegas Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi.

Perawat dan bidan harus lebih dari sekadar keterampilan teknis. ”Anda dituntut untuk memiliki sikap empati, kasih sayang dan pengertian yang mendalam terhadap pasien,” sebut rektor.

Pelayanan kesehatan humanis berarti mengutamakan martabat dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan pasien, mendengar keluhan, memberikan informasi dengan jelas dan penuh perhatian serta memberikan dukungan moral yang sangat diperlukan. Terutama dalam kondisi yang penuh ketidakpastian atau saat pasien menghadapi kesulitan,” pesan Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi.

Sebagai tenaga kesehatan, kata rektor, Anda harus selalu mengingat bahwa setiap pasien memiliki cerita hidup yang unik. Seringkali, mereka datang kepada kita dengan beban emosional yang berat.

Oleh karena itu, keahlian dalam memberikan perawatan fisik harus dibarengi dengan kemampuan untuk memberikan perawatan yang bersifat emosional dan psikologis.

Dalam hal ini, lanjut rektor, keterampilan komunikasi menjadi sangat penting. Anda harus mampu berbicara dengan lembut, penuh perhatian serta mendengar dengan penuh empati dan tanpa menghakimi.

Penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan yang positif antara tenaga kesehatan dan pasien dapat mempercepat pemulihan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

”Anda sebagai mahasiswa keperawatan dan kebidanan Institut Kesehatan Helvetia telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat berharga. Namun, ilmu pengetahuan dan keterampilan itu harus terus dikembangkan dan diterapkan dengan penuh dedikasi,” kata Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi.

Rektor yakin bahwa lulusan Institut Kesehatan Helvetia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam dunia kesehatan.

”Semoga dapat menjadi tenaga kesehatan yang tidak hanya ahli dalam bidang keperawatan dan kebidanan, tetapi juga penuh dengan empati, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama,” kata rektor.(dmp/han)

Komitmen Agincourt Resources Membina UMKM (3): Tuai Apresiasi dan Penghargaan

Wakil Presiden Direktur PT Agincourt Resources (PTAR) Ruli Tanio (keempat dari kiri) berfoto bersama dengan manajemen PTAR dan juri usai menerima penghargaan ISDA di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Dok PTAR)
Wakil Presiden Direktur PT Agincourt Resources (PTAR) Ruli Tanio (keempat dari kiri) berfoto bersama dengan manajemen PTAR dan juri usai menerima penghargaan ISDA di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Dok PTAR)

SUMUTPOS.CO – Kepedulian dan keseriusan PT Agincourt Resources (PTAR) dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah sekitar tambang, tidak diragukan lagi. Atas kepedulian itu, pengelola Tambang Emas Martabe ini terus mendapat berbagai apresiasi dan penghargaan.

HINGGA saat ini Agincourt Resources sudah membina 167 pelaku UMKM di wilayah sekitar tambang. UMKM terdiri dari kuliner, Batik Tapanuli Selatan, bator craft, kelompok menjahit, handicraft, make-up artist (MUA), henna artist, fotografi, videografi hingga ecoprint.

UMKM tersebut telah berkembang secara pasti. Keberadaan mereka pun memberikan dampak signifikan bagi pelaku, masyarakat, dan pemerintah.

Bagi pelaku UMKM, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu, pelaku UMKM tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya. Dan, bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, UMKM itu ikut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sangat mengapresiasi Agincourt Resources yang selama ini telah berdedikasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program UMKM Agincourt Resources telah membuka peluang kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Batangtoru,” puji Camat Batangtoru, Mara Tinggi Siregar.

Menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar 3,41 persen. Angka ini menurun dari tahun 2023 sebesar 3,49 persen dan tahun 2022 sebesar 3,65 persen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan Achmad Raja Nasution mengatakan, Pemkab Tapsel terus berupaya mengurangi jumlah pengangguran. Salah satu upaya mereka dengan merangsang pertumumkan UMKM.

“Jadi, kami sangat mengapresiasi upaya PTAR yang konsisten melakukan pembinaan kepada kelompok usaha binaan untuk menumbuhkan perekonomian lokal. Kami berharap ke depan, kelompok-kelompok usaha lokal baru bermunculan, sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan semakin besar dan luas,” ungkapnya.

Atas dedikasi dan komitmen dalam pembinaan UMKM tresebut, Agincourt Resources juga mendapat berbagai penghargaan. Untuk tahun 2024, mereka setidaknya memperoleh dua penghargaan bergengsi.

Salah satunya adalah memperoleh penghargaan bergengsi dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) Indonesia Awards yang diselenggarakan di Politeknik International Bali (PIB) College, Oktober 2024 lalu.

Pada ajang itu, Agincourt Resources memperoleh empat penghargaan. Salah satu penghargaan yakni Kategori Cipta Karsa Mandiri: Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan Berbasis Kompetensi, Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera.

Penghargaan ini diberikan atas peran Agincourt Resources membina UMKM kelompok peremuan di wilayah sekitar tambang. Para perempuan tersebut turut membantu perekonomian keluarga dan sekitarnya.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan yang telah diberikan. Ini adalah bukti nyata bahwa program-program CSR yang kami jalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkap Senior Manager Community Christine Pepah.

Tak Agincourt Resources juga menerima penghargaan tak kalah bergengsi pada Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2024 yang digelar November lalu. Tidak tanggung-tanggung, mereka memboyong penghargaan Gold atas program dukungan terhadap kelompok perempuan melalui pelatihan kuliner dan make-up artist (MUA).

Saat ini Agincourt Resources memang lebih banyak membina UMKM kulier dan MUA. Menurut data, Agincourt Resources saat ini membina 53 pelaku UMKM kuliner, paling banyak disusul MUA.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan dan kontribusi kami pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional, dan pada pertumbuhan ekonomi serta pencapaian SGDs, antara lain pada tujuan 2 dan 13,” kata Wakil Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Ruli Tanio.

Agincourt Resources diperkirakan akan terus memperoleh apresiasi dan penghargaan di masa mendatang. Sebab, mereka akan tetap melakukan pembinaan UMKM di masa mendatang. (*/dek/bersambung)

Pembangunan Infrastruktur di Marelan Jadi Prioritas Saiful Bahri

RESES: Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE, Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang di laksanakannya di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Marelan. ISTIMEWA/SUMUTPOS
RESES: Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE, Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang di laksanakannya di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Marelan. ISTIMEWA/SUMUTPOS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Marelan menjadi prioritas Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE. Infrastruktur tersebut menyangkut jalan dan drainase.

Hal itu disampaikannya saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang di laksanakannya di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Marelan, Senin (24/2/2025) sore.

Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Durung III, Garden Pesona Asri, Lingkungan 19, Kelurahan Terjun dan di Jalan Kapt. Rahmadbuddin, No. 21 Lingkungan 12, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Persoalan infrastruktur khususnya drainase, kata Saipul, menjadi skala prioritas untuk di selesaikan. “Masalah drainase ini menjadi prioritas bagi saya. Saya sudah cek, sudah masuk dalam Musrenbang untuk perbaikan drainase sepanjang 3.000 meter. Ini akan saya kawal dan perjuangkan agar terealisasi,” katanya.

Terkait banjir, kata Saipul, wilayah Andansari dalam 3 tahun belakangan ini selalu banjir. Hal itu di sebabkan selain tidak baiknya drainase yang ada, juga Sungai Bedera tidak mampu lagi menampung debit air yang masuk. “Kondisi Sungai Bedera saat ini lebih tebal sendimentasinya di bandingkan air. Makanya, Sungai Bedera perlu dinormalisasi,” katanya.

Selain itu, sebut Saipul, masalah fasilitas umum (Fasum) perumahan juga menjadi prioritas, sehingga nantinya pembangunan infrastruktur di area perumahan bisa di lakukan. “Ini menjadi catatan bagi. Saya akan perjuangkan agar pihak developer bisa menyerahkan Fasum itu ke Bagian Aset Pemkot Medan. Kalau sudah diserahkan dan menjadi aset, maka Pemkot Medan dapat melakukan pembangunan,” sebutnya.

Jadi, sebut legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, semua aspirasi yang disampaikan menjadi masukan bagi anggota DPRD untuk di teruskan ke Pemkot Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Inilah gunanya Reses. Reses itu menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukkan menjadi program Pembangunan. Semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemkot Medan dalam sidang paripurna nantinya,” kata anggota Komisi I itu.

Sementara Kepala UPT Medan Utara Dinas SDABMBK, Muhammad Kelana Putra, menyampaikan persoalan utama di Andansari karena wilayahnya berbatasan dengan Deliserdang. “Parit kebun itu masuk wilayah Deliserdang dan kondisinya cukup parah. Buangan parit kebun itu ke Sungai Bedera dan kondisi sungai sudah dangkal,” katanya.

Dari hasil kolaborasi, sebut Kelana, Pemkot Medan dan Deliserdang sepakat untuk melakukan normalisasi di wilayah masing-masing. “Normalisasi itu harus memakai ampibi besar. Tapi kita keterbatasan alat, karena hanya kita (Pemkot Medan, red) yang punya ampibi besar dan itupun cuma 1. Kalau melakukan normalisasi, paling cepat kerjanya 3 bulan. Tidak mungkin pula ampibi itu terus standby selama 3 bulan, karena wilayah lain juga butuh. Paling tidak, ada 3 ampibi standby di wilayah utara, karena memang wilayah utara ini paling membutuhkan,” ungkap Kelana.

Sebelumnya, warga mengeluhkan persoalan banjir, infrastruktur, BPJS, PKH dan Adminduk. Seperti disampaikan, Eko Saputro, warga Jalan Durung III, Lingkungan 19 meminta agar pemerintah dapat membantu membentengi daerah dari banjir.

Sunardi warga Lingkungan 17 meminta agar pembangunan drainase pendamping jalan utama Andansari di Lingkungan 17 dan 15 atau tepatnya hilir Sungai Bedera di lanjutkan. “Kalau ini di lanjutkan, bisa menanggulangi arus air ke Sungai Bedera. Kalau dikeruk, Sungai Bedera itu lebih banyak lumpur dari air,” katanya.

Sunardi juga menyarankan agar lahan di Lingkungan 19 bisa dibuat menjadi danau wisata. Ada sekitar 15 hektar lahan terbengkalai di Lingkungan 19. Itu bisa dibuat danau. Selain untuk menampung air, juga bisa untuk pengairan saat musim kemarau,” ujarnya.

Sementara, Sumarni, warga Gang Keluarga Mawar mengaku sudah 26 tahun berdomisili di wilayah itu, namun belum ada pembangunan infrastruktur baik jalan maupun drainase. “Di situ jalannya berlubang dan tidak ada drainase. Tolonglah Pak itu diperhatikan,” pintanya.
(map/han)

Cegah Kecurangan di Pasar Murah , DPRD Medan Segera Panggil Diskop UKM Perindag

Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Parded.
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Parded.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua stok bahan pangan tersedia. Kemudian, DPRD Kota Medan juga ingin memastikan bahwa harga-harga bahan pokok pada 151 titik Pasar Murah yang digelar Pemko Medan sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada indikasi kecurangan.

“Seperti tahun lalu, terbukti ada ‘permainan’ di Pasar Murah dan berujung diperiksanya beberapa lurah oleh Inspektorat. Kita tidak ingin hal itu kembali terjadi di tahun ini, makanya akan kita jadwalkan untuk memanggil OPD terkait untuk memastikan semuanya,” ucap Salomo kepada Mistar, Selasa (25/2/2025).

Dikatakannya, ketidaksesuaian harga juga terjadi di Pasar Murah menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru). “Ada kita temukan harga di Pasar Murah berbeda dengan harga yang ada di list resmi Pemko Medan. Artinya, Pasar Murah kerap dijadikan ajang oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan. Ini tidak boleh dibiarkan, sebab Pemko Medan menggelar Pasar Murah untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya memanggil OPD terkait, sambung Salomo, pihaknya juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Pasar Murah untuk memastikan harga yang ada memang sesuai dengan harga yang ditetapkan secara resmi oleh Pemko Medan.

“Jika memang terbukti ada ASN yang ‘bermain’, kita minta segera diperiksa di Inspektorat. Kami di Komisi III akan aktif melakukan pengawasan, terutama pada kebijakan maupun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagi masyarakat juga kami imbau untuk mengadu kepada kami jika menemukan ada indikasi ‘permainan’ di Pasar Murah,” kata Bendahara DPC Gerindra Kota Medan ini.

Seperti diketahui, Pemko Medan menggelar Pasar Murah di 151 kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan sejak 20 Februari sampai 19 Maret 2025. Pasar Murah merupakan agenda rutin Pemko Medan dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan yang berbanding lurus dengan naiknya beberapa harga bahan pokok di pasaran. (map/ila)

Warga Medan Deli Keluhkan Begal dan Minim LPJU

dr Faisal Arbie M Biomed
dr Faisal Arbie M Biomed

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan maraknya aksi begal di kawasan Medan Deli. Warga merasa dihantui aksi kejahatan begal sehingga di malam hari tidak berani keluar rumah.

Melalui reses anggota DPRD Medan dr Faisal Arbie M Biomed (Fraksi Nasdem), warga berharap persoalan tersebut dapat disikapi serius oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan.

“Aksi begal dan tindak kejahatan lainnya marak di Kota Bangun. Tolong ini menjadi perhatian dan bagaimana solusinya,” ucap Rizal, salah satu peserta saat mengikuti Reses II masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di yang digelar dr Faisal Arbie di Jalan Perunggu dalam lingkungan 5, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Minggu (23/2/2025) siang.

Disampaikan warga, aksi kejahatan terus merajalela, apalagi dengan kondisi lingkungan di Medan Deli gelap gulita. “LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) banyak yang padam karena rusak. Bahkan, masih banyak daerah yang belum terpasang LPJU,” ujar warga.

Keluhan lain juga disampaikan warga dan terungkap saat reses, seperti banyak drainase yang tidak berfungsi sehingga banjir selalu terjadi dimana mana, air meluber hingga masuk ke rumah warga. Begitu juga, bantuan PKH yang tidak merata. Banyak warga Lansia dan janda tidak pernah mendapat bantuan.

Menyikapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan dr Faisal Arbie M Biomed, terkait maraknya aksi begal, mendesak Pemko Medan lebih serius kordinasi dengan pihsk Kepolisian. Selain itu, kordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuda supaya ditingkatkan dan termasuk Pos Siskamling tiap lingkungan diaktifkan.

Sedangkan untuk meminimalisir tindak kejahatan tersebut, pemasangan LPJU perlu diperbanyak hingga suatu lingkumgan dipastikan terang benderang. “Lampu yang padam supaya diperbaiki dan lokasi yang belum mendapat penerangan supaya Lpju dipasang,” kata Faisal.

Sama halnya dengan bantuan yang belum tepat sasaran, Dinas Sosial Kota Medan supaya terus menindaklanjuti keluhan warga dan selalu melakukan evaluasi setiap tahunnya. “Warga prasejahtera dengan status janda dan Lansia kita harapkan menjadi prioritas mendapat bantuan,” pesan Arbie.

Di akhir kegiatan reses, Faisal Arbie mengaku akan menindaklanjuti seluruh aspirasi warga ke instansi terkait. Dipastikan melalui rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke Pemko Medan guna ditindaklanjuti dengan skala prioritas. (map/ila)

Warga Medan Tembung Mengeluh, Puluhan Tahun Banjir Tak Kunjung Selesai

RESES: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reinhart Jeremy Anindhita saat menggelar Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Nomor 103, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (22/2).
RESES: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reinhart Jeremy Anindhita saat menggelar Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Nomor 103, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (22/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan tahun banjir di Medan Tembung tidak kunjung selesai, khususnya di depan gerbang tol Bandar Selamat, Jalan Letda Sujono. Kondisi itu pun masih menjadi momok bagi masyarakat sampai saat ini.

Hal itu terungkap pada Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reinhart Jeremy Anindhita, di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Nomor 103, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (22/2).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Medan Tembung, Fernanda mengatakan, pihaknya rutin menyampaikan persoalan banjir di seputaran gerbang tol Bandar Selamat setiap Reses anggota DPRD Kota Medan. “Bahkan, kita terus mencari penyebabnya,” katanya.

Menurut tokoh-tokoh masyarakat terdahulu, kata Fernanda, aliran air di wilayah jalan tol bergerak dari arah barat ke timur. Namun, aliran tersebut menjadi tertutup setelah adanya jalan tol.

“Memang oleh pihak jalan tol ada dibuat drainase dan gorong-gorong. Tetapi itu tidak cukup, karena aliran dari arah barat tertutup sampah yang ada di saluran. Akibatnya, air tidak bisa mengalir dan meluap ke badan jalan,” ujarnya.

Fernanda mengaku, pihaknya telah mencoba melakukan crossing. Hasilnya, sisi kanan dan kiri di depan gerbang tol harus dibuat drainase, agar air langsung bisa masuk menuju Sungai Denai. “Tapi itu belum maksimal, karena kami tidak bisa menembus pihak Bina Marga. Tolong bantu pak untuk membuat saluran drainase baru di sisi kanan dan kiri depan pintu tol, agar debit air bisa tercover dan tidak memutar di situ-situ saja,” pintanya.

Masalah lain, kata Fernanda, terkait terbatasnya blanko KTP. “Kondisi ini membuat banyak warga Medan Tembung yang ingin melamar pekerjaan menjadi terkendala,” sebutnya.
Kemudian, sambung Fernanda, persoalan bantuan sosial (Bansos). “Pekan depan kami akan melaksanakan graduasi di Kelurahan Tembung dan Bantan Timur. Graduasi ini di lakukan untuk update data penerima Bansos. Nantinya, siapa yang dianggap sudah mampu akan dikeluarkan dari data penerima dan akan diganti dengan orang yang berhak menerima,” jelasnya.

Senada dengan itu, Umi Masrah, mengeluhkan banjir yang kerap melanda wilayah Medan Tembung. “Kondisi banjir ini sudah puluhan tahun terjadi. Bahkan, air sampai masuk ke rumah dengan ketinggian mencapai selutut orang dewasa,” ujarnya.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi terkait dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk), BPJS Kesehatan dan Bansos.

Terkait persoalan banjir, Reinhart Jeremy Anindhita, menyampaikan hal itu berhubungan dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK). “Dinas SDABMBK ini counterpartnya Komisi IV. Saya akan koordinasikan persoalan ini dengan rekan-rekan di Komisi IV,” kata Reinhart.

Terkait KTP, anggota Komisi I itu, menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan hanya bisa mencetak 500 lembar KTP per hari, karena blanko KTP itu dari pusat.

“Jadi, blanko ini bukan urusan Kota Medan, tapi urusan pusat. Kemarin kita (Komisi I, red) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disdukcapil. Kita minta agar Disdukcapil menjemput bola dalam persoalan blanko ini. Kita juga minta agar birokrasi dalam pengurusan Adminduk dipangkas,” katanya.

Semua aspirasi yang disampaikan, tambah Bendahara Fraksi PSI itu, menjadi masukan bagi DPRD untuk di teruskan ke Pemko Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan. (map/ila)

Ricky Anthony Sumbang Seekor Lembu di Pesta Kerja Tahun Kuala Langkat

KERJA TAHUN: Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony saat hadir dalam pesta kerja di Kuala, Langkat.(Istimewa/Sumut Pos )
KERJA TAHUN: Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony saat hadir dalam pesta kerja di Kuala, Langkat.(Istimewa/Sumut Pos )

STABAT, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony menghadiri pesta budaya kerja tahun di Dusun Buluh Duri, Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Langkat, belum lama ini. Pada kesempatan itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga menyumbang seekor lembu dan seratusan karung beras.

Acara itu dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni khas budaya karo. Seperti tarian tradisional yang dibawakan oleh generasi muda setempat serta hiburan dari artis-artis tanah Karo.

Meski acara sempat tertunda karena hujan deras, namun tetap berjalan dengan lancar.

“Acara ini sebagai salah satu wadah bagi saya untuk bersilaturahmi dengan warga Langkat terkhusus Kecamatan Kuala. Pada kesempatan ini saya juga mendengarkan usulan-usulan warga, tokoh masyarakat dan kepala daerah,” ujar Ricky dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/2/2025).

Ia juga berkesempatan bertemu dengan masyarakat yang memilihnya pada pemilihan legislatif Februari 2024 kemarin. Ricky mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya.

Bagi dia, itu merupakan amanah yang harus dijaga dan diemban. “Sebagai bentuk kontribusi dukungan terselenggaranya acara kebudayaan ini, saya menyumbangkan satu ekor lembu dan 150 karung beras,” ujar Ricky.

Sementara, Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti juga hadir pada kesempatan tersebut. Dia mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan itu.

Ia menegaskan pentingnya menjaga dan mewariskan tradisi adat kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

“Tradisi ini adalah identitas masyarakat Karo yang harus terus dijaga. Pemerintah Kabupaten Langkat akan selalu mendukung pelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan daerah,” ujar Tiorita.

Politisi Partai Golkar itu juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersatu dalam mendukung program pembangunan di Langkat, tanpa terpengaruh oleh perbedaan suku, agama, maupun politik.

“Mari bersama membangun Langkat yang lebih maju dan sejahtera dengan tetap menjaga persatuan dan budaya yang kita miliki,” katanya. (ted/han)

1...345346347...15,830Page 346 of 15,830