HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak delapan kelompok kerja (Pokja) termasuk Kepala Bagian (Kabag) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Padahal untuk melakukan evaluasi, semisal rencana keselamatan kontruksi (RKK) kelompok kerja harus memiliki sertifikat atau melibatkan ahli K3.

Menyikapi hal itu, menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Oktavianus Rumahorbo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kontruksi, baik pelaksana maupun penyedia jasa kontruksi harus mempunyai sertifikasi K3 bagi untuk kontruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Khusus bagi Pokja Pemilihan, lanjut dia, dengan adanya sertifikasi kompetensi K3 maka dapat melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK) yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor).

“ Jadi, jika tidak ada Pokja Pemilihan memiliki termasuk kepala UKPBJ, tender harus dibatalkan,” pintanya menanggapi pemberitaan media seputaran dari 8 Pokja Pemilihan di UKPBJ Humbahas tidak memiliki sertifikat kompetensi K3, Rabu (5/5) melalui sambungan telepon.

Oktavianus menjelaskan, semua yang termuat dalam dokumen pemilihan atau dokumen tender pada prinsipnya adalah syarat yang harus dipenuhi, baik oleh peserta tender maupun oleh kelompok kerja. Salah satunya, rencana keselamatan kerja (RKK).

Dari RKK itu, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK). Dan, merupakan satu bagian dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi.

Ditambahkannya, dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan teknis penawaran untuk pekerjaan konstruksi. Jika disetujui oleh pengguna jasa, selanjutnya dokumen itu dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.

“Semua yang termuat dalam dokumen pemilihan atau dokumen tender itu, pada prinsipnya adalah syarat yang harus dipenuhi, baik oleh peserta tender maupun oleh kelompok kerja. Jika tidak ada yang terpenuhi, maka tender terbilang akan cacat secara aturan,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain dari perundang-undangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Penyedia, imbuh dia, keselamatan konstruksi menjadi hal yang penting. Keselamatan konstruksi diperlukan dalam segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi.

Selain itu, K3 Konstruksi menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta keselamatan publik dan lingkungan. Di antaranya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sebelumnya, Kepala UKBJ Kabupaten Humbang Hasundutan, Renward Henry Marpaung mengaku dari 8 Pokja Pemilihan belum memiliki sertifikat kompetensi K3, termasuk dirinya.(des)

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega menyampaikan pidato perdananya melalui sidang paripurna istimewa yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nias Utara Jalan Gunungsitoli-Lahewa, Km 42 Hilidundra Lotu, Kamis (29/4).

Rapat paripurna yang dibuka langsung oleh ketua DPRD Nias Utara Sukanto Waruwu dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Nias Utara, Sekda Kabupaten Nias Utara Yafeti Nazara, para Kepala OPD, unsur forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan undangan lainnya, Amizaro Waruwu kembali menyampaikan komitmennya dalam membangun Kabupaten Nias Utara  yang maju, sejahtera dan berkeadilan, hingga akhir masa jabatan tahun 2024.

 “ Kami telah menyiapkan misi dengan merumuskan empat strategi sekaligus menjadi prinsip yang harus dijalankan agar misi yang telah ditetapkan dapat dijamin ketercapaiannya,” Ujar Amizaro. 

 Adapun keempat strategi yang dimaksud yakni, fokus tuntas dan sesuai kebutuhan, integrasi daerah, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi.

 Lebih lanjut disampaikan, pada sektor pembangunan ekonomi daerah pihaknya juga telah menyiapkan empat paket kebijakan, yakni : Program Sharing Dana Desa (PSDD), Desa mitra OPD (DeMO), Mitra Pengelola Ekonomi Daerah (MiPED), dan Program dana bergulir bagi UKM dan Koperasi (ProDB). 

Menurut Amizaro, Kabupaten Nias Utara saat ini memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang mumpuni. Sementara kelemahan, kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sarat potensi defisit, ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sangat minim, etos kerja Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi yang cenderung kontra produktif serta tidak memiliki basis data yang kuat dan akurat, serta persoalan lainnya.

 “Potensi sumber daya alam yang kita miliki jika dikelolah dengan baik maka akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita memang masih memiliki tantangan dan kelemahan dibeberapa bidang. Namun kalau kita semua bersatu, peluang yang dimiliki Kabupaten Nias Utara saat ini akan membawa daerah kita maju, sejahtera dan berkeadilan,” katanya.

 Untuk membuktikan keseriusannya dalam membangun Nias Utara hingga akhir masa jabatan tahun 2024, Pemerintahannya menargetkan enam indikator makro yang hendak dicapai diantaranya,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 66, pertumbuhan perekonomian ditargetkan rata-rata 6,25 persen setiap tahun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 4,5 Miliar, penduduk miskin turun hingga 14 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 0,5 persen dan performance pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“ Tentu semuanya ini hanya dapat terwujud dengan dukungan politik secara penuh dari lembaga DPRD dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” harapnya.

 Pada kesempatan ini, Amizaro membeberkan dalam waktu dekat akan hadir Perguruan Tinggi Negeri ternama di Nias Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) melalui program PSDKU. Selanjutnya, harapan lainnya pada pengembangan ekonomi melalui hadirnya beberapa calon investor ke Nias Utara.

 “ Dengan hadirnya investor, peluang mengejar program nawacita bapak Presiden Jokowi melalui pengembangan sektor pariwisata dan perikanan. Juga dukungan parpol dan pengembangan jejaring ditingkat pusat dan provinsi dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Nias Utara yang kita cintai ini,” Sebutnya.

 Sementara Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Sukanto Waruwu dalam sambutannya mengatakan lembaga yang ia pimpin siap mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara. “ Mari bersatu kembali membangun Nias Utara yang lebih baik. Kontestan pilkada telah usai, saatnya kita bersatu padu membangun Nias Utara yang lebih baik,” katanya. (adl/ram)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Seekor Buaya yang ditangkap warga di pinggir laut antara Museum Pusaka Nias dan Pelabuhan Angin, tepatnya di belakang rumah makan Dimas, Kelurahan Saombo Gunungsitoli, pada Sabtu (1/5) yang lalu, kini jadi tontonan anak-anak.

 Buaya yang panjangnya diperkirakan 160 centi meter itu, pertama kali ditemukan M Ritonga bersama temannya warga sekitar yang hendak memancing di pinggir laut di belakang rumah makan Dimas. Melihat ada Buaya keduanya langsung mengurungkan niatnya untuk memancing, lalu memberi tahu warga setempat.

 “Sabtu kemarin sekira pukul 17.00 Wib saya dan teman pergi memancing di pinggir laut di belakang rumah makan Dimas. Saat itu kami masih duduk-duduk diatas karang, tiba-tiba teman saya ngomong itu ada Buaya,” Tutur M Ritonga saat diwawancarai Sumut Pos (Selasa, 4/5), di rumahnya tak jauh dari lokasi penemuan Buaya.

 “ Posisinya saat itu berada dibawah pelepah kelapa berkisar 4 meter dari pinggir laut. Mungkin karena ombak saat itu agak besar sehingga Buayanya berenang menuju karang tempat kami duduk,” sambung Ritonga yang mengaku sudah sering memancing di lokasi tersebut. 

Kemudian Ritonga bersama temannya memberitahu warga setempat, lalu beramai-ramai menangkap Buaya yang asalnya sampai saat ini belum diketahui. “ Buayanya ditangkap warga, diikat menggunakan tali nilon. Lalu dibawa ke pinggir jalan samping bengkel tak jauh dari lokasi ditangkap, setelah itu saya tidak tahu lagi Buayanya diapakan mereka,” Beber Ritonga.

 Terkait informasi yang beredar bahwa ada dua ekor lagi Buaya masih berkeliaran, Ritonga membantah isu itu, menurutnya saat itu hanya ada satu ekor yang dia lihat. “Saya juga tidak tahu informasi itu dari mana, selama saya memancing di lokasi tersebut belum pernah melihat ada Buaya,” Tegasnya.

 Terpisah, Putra Zega anak pemilik bengkel tempat Buaya diamankan warga mengaku ayahnya turut menangkap. Putra mengatakan hewan reptil itu akan dijual jika ada peminat. “Panjangnya ada 160 centi meter, kalau ada peminat kami jual. Memang ada juga orang Museum datang ke sini, tapi mereka hanya melihat saja,” katanya kepada Sumut Pos (Selasa, 4/5).

 Saat Sumut Pos mengambil dokumen foto, beberapa orang tua membawa anaknya melihat buaya yang ditangkap warga itu kini diamankan di samping bengkel milik orang tua Putra. Anak-anak ini sepertinya antusias menonton buaya yang sudah diikat itu seolah tidak ada rasa takut. “Tidak takutlah om, buayanya kan masih kecil, belum ada giginya,” kata Andi bocah berumur 5 tahun itu.

 Sementara itu, dikutip dari laman facebook Museum Pusaka Nias membuat klarifikasi terkait penangkapan Buaya itu, sebagai berikut: Kami dari Museum Pusaka Nias meluruskan berita yang beredar di berbagai media sosial bahwa buaya yang ditangkap oleh warga di laut antara Pelabuhan Angin Gunungsitoli dengan Museum Pusaka Nias pada tanggal 1 Mei 2021 seolah berasal dari Museum Pusaka Nias.(adl)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Bupati Asahan bersama unsur Forkopimda melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ketersedian bahan pokok dan har ga di sejumlah pasar tradisional dan modern, Rabu (5/5).

Adapun pasar yang dikunjuni di antaranya, Pasar Kartini, Pasar Inpres, Bulog Kantor Cabang Kisaran, PUK Kilang Padi Kisaran dan Kilang Padi Petani.

“Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang, tidak ada lonjakan harga dan penimbunan barang saat menjelang lebaran,”ujar Bupati Asahan, H. Surya, BSc.

Pun begitu, sambung Surya, diimbau seluruh pedagang dan pembeli agar mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Dan diminta agar tidak mudik saat Idul Fitri 1442 Hijriah, agar pandemi Covid-19 bisa dicegah dan tidak meluas. Sidak bupati juga didampingi Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Danyon 126/KC, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran dan beberapa OPD. (mag-9/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 membuat kemampuan Pemerintah Kota Binjai dari sisi penganggaran. Sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD, jumlahnya sangat banyak.

“Karenanya, diperlukan skala prioritas untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan,”kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution saat membuka fasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 di Aula Pemko Binjai Jalan Jendral Sudirman Nomor 6, Selasa (4/5).

“Semua program, kegiatan dan sub kegiatan harus terencana, fokus dan terarah, memiliki nilai strategis, serta memiliki manfaat yang besar bagi Pemerintah Kota dan seluruh masyarakat Kota Binjai,” ujar Irwansyah.

Sekdako juga menekankan, perlunya pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan Kota Binjai, serta program-program inovatif untuk membangun Kota Binjai, untuk mewujudkan Visi Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya dan religius.

Plt Kepala Bappeda Kota Binjai, Majid Ginting, mengatakan, denan capaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Binjai akan menjadi kota yang aman, sejahtera dan bermartabat.

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah pusat. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Binjai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha,” tukasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Perbaikan jalan menuju destinasi wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, terhalang pandemi. Sejatinya, anggaran perbaikan jalan tersebut telah dialokasikan dalam APBD Sumut tahun anggaran 2020. Namun terkena refocusing dan realokasi dampak dari Covid-19 di Sumut.

“Ya karena refocusing anggaran, tahun 2021 tidak ada alokasi anggaran ruas jalan dari Binjai menuju Bukit Lawang. Hanya ada di Jalan Gatot Subroto Kota Binjai, penanganan jalan sepanjang 2 kilometer,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Rabu (5/5).

Diakui dia, pada tahun lalu sebenarnya untuk pekerjaan perbaikan ruas jalan Binjai-Bukit Lawang, sudah dianggarkan pihaknya.

“Tahun lalu sebenarnya sudah dianggarkan, namun karena pandemi tertunda. Anggarannya direfocusing, sehingga kami hanya dapat mengerjakan yang sifatnya prioritas saja,” katanya.

Adapun perbaikan jalan dari APBD Sumut TA. 2021 ini, pihaknya hanya memiliki kemampuan anggaran sekitar Rp402 miliar.

Dengan anggaran yang ada, kata Iswahyudi, hanya mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat prioritas atau darurat saja.

Antara lain sebut dia, perbaikan badan jalan akibat longsor (yang terjadi di 2020), pembangunan tembok penahan/bronjong, dan perbaikan jembatan-jembatan.

“Dan mengenai surat yang disampaikan Ketua DPRD Sumut, Bapak Baskami Ginting, meminta perbaikan ruas jalan Binjai-Bukit Lawang tersebut telah kami sampaikan balasannya. Bahkan di tahun lalu pun mengenai persoalan ini telah kami sampaikan ke DPRD Sumut,” pungkasnya.

Sebelumnya melalui surat No.053/18/Sekr, perihal perbaikan jalan di Kabupaten Langkat, tertanggal 29 April 2021, Baskami Ginting meminta Gubsu Edy Rahmayadi segera memperbaiki kerusakan jalan menuju objek wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat yang kondisinya kian parah, dan minta mengalokasikan anggaran di Perubahan APBD 2021 atau RAPBD 2022.

Gubsu diminta menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Panitia Khusus LKPj Gubsu TA.2020 ke Kabupaten Langkat, 29 April 2021. Dalam surat itu disebutkan, tim pansus LKPj Gubsu telah menemukan status jalan yang kondisinya menjadi parah, yaitu ruas jalan Langkat mulai dari Kota Binjai menuju Brahrang Desa Timbang Lawang menuju objek wisata Bukit Lawang.

Surat yang ditandatangani Baskami Ginting selaku Ketua DPRD Sumut ditembuskan ke bupati Langkat, kepala Dinas BMBK Sumut kepala Dinas ESDM, kepala Dishub Sumut karena kerusakan jalan yang terjadi di Langkat saat ini diakibatkan banyaknya truk-truk mengangkut hasil galian C melebihi tonase, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan di Langkat.

“Benar, Kita sudah menyurati gubernur dan minta Gubsu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kerusakan ruas jalan menuju objek wisata Bukit Lawang, agar segera dilakukan perbaikan,” katanya.

Perbaikan jalan tersebut mesti terwujud melalui alokasi pada PAPBD Sumut 2021 ataupun RAPBD Sumut 2022. “Kita berharap Gubsu menindaklanjutinya, karena jalan tersebut sangat urgen yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kepariwisataan, perkebunan dan pertanian,” pungkasnya. (prn)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang melantik 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, Rabu (5/5) di aula Kantor Bupati Karo, Kabanjahe.

Dalam sambutannya, Bupati Karo mengatakan, proses pelantikan ini untuk mengisi 5 jabatan yang lowong di Pemerintah Kabupaten Karo dan telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3988/ KASN/12/2020 Tanggal 07 Desember 2020.

“Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo merupakan Penerapan Sistem Promosi Secara Terbuka, Kompetitif dan berbasis Kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan saya tetap melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada objektifitas, kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreatifitas. Tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan, bahwa ini sejalan dengan hasil penilaian dari Tim Panitia Seleksi Kabupaten Karo baru-baru ini,” ujar Bupati Karo.

Lebih lanjut, Bupati Karo menyampaikan harapannya, agar para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik mampu membuktikan kemampuan dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik dan dapat segera beradaptasi dengan tugas jabatan di lingkungan kerja yang baru.

Kemudian, lanjut Corry S Sebayang, menjadikan pengalaman dalam jabatan sebelumnya sebagai sarana introspeksi dan evaluasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Fakta Integritas dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani masing-masing.

Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah sebagai berikut, Caprilus Barus , S.Sos sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Drs. Kalsium Sitepu sebagai Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Dra. Rehjorena Br Purba sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan, SH sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, Juspri Mahendra Nadeak, S.Sos, MA sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.

Acara pelantikan tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Turut hadir dalam acara peelantikan tersebut Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekda Kab. Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si, para Asisten, para pejabat pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Toba 2021, dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah di lapangan Mapolres Tanah Karo, Rabu (5/5).

Apel gelar pasukan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan Dinas Kesehatan diawali dengan pemeriksaan pasukan dan penyematan pita Operasi Ketupat Toba 2021.

Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting membacakan amanat Kapolri, menyebutkan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan mitra kamtibmas lainnya.

Menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah, tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen. Ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat, khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk mudik tentu sulit untuk ditahan, oleh karena itu pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 yang akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 6-17 Mei 2021 diharapkan dapat mencegah penyebaran Covid-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah masayarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan ini harus dilaskanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi Salus Populi Supreme Lex Esto. (deo)