DIKLATSER: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso saat memberikan materi pada Diklatsar Banser ormas NU.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Banser Nahlatul Ulama (NU) harus bisa menciptakan pemuda dan pemudi yang siap memperjuangkan, dan membentengi ajaran ahlusunnah wal jamaah (Aswajah) yang mampu menangkal paham terorisme dan radikalisme.
DIKLATSER: Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso saat memberikan materi pada Diklatsar Banser ormas NU.Sopian/sumut pos.
Demikian disampaikan Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso saat menjadi pembicara pada kegiatan Diklatsar Banser angkatan ke-III GP Ansor Kota Tebingtinggi, di Gedung STIT Al Hikmah Kota Tebingtinggi, Minggu (11/4).
“Saya berharap kegiatan Diklatsar Banser dapat meningkatkan kecintaan kepada NKRI melalui wadah ormas NU. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan kiranya dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga dapat menangkal paham-paham radikalisme dan terorisme,” ujar AKBP Agus Sugiyarso.
Hadir dalam kegiatan, Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kota Tebingtinggi Ansari Akbar, Sekjen PC GP Ansor Indra perwira H Siregar dan para peserta Diklatsar Banser Angkatan III.
Kegiatan Diklatsar Banser Tebingtinggi Angkatan Ke III ini berlangsung selama 3 hari sejak Jumat (9/4), yang dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Anshor Sumut, Adlin Tambunan.
Sebagai pemateri Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar tentang Sejarah NU, Materi ke Ansoran oleh pengurus NU Sumut, Materi malam fisik dan Materi Aswajah ( ahli sunah Waljamah) oleh Ustad L Suhami. Rencananya kegiatan akan ditutup dengan agenda pembayatan pengambilan sumpah, janji, ikrar anggota Banser. (ian/han)
RAZIA: Personel Polres Asahan melakukan razia cipta kondisi di sejumlah hotel dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan, Minggu (11/4) dini hari.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan melakukan operasi penyakit masyarakat di sejumlah hotel, penginapan, Sabtu (10/4). Hasilnya, 16 pasangan mesum dan seorang Penjaja Seks Komersial (PSK) yang diamankan.
RAZIA: Personel Polres Asahan melakukan razia cipta kondisi di sejumlah hotel dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan, Minggu (11/4) dini hari.
Kepala Bagian Ops Polres Asahan, Kompol RD Firman Darwin mengatakan pihaknya sejak Sabtu (10/4) hingga Minggu (11/4) dini hari melakukan razia di tiga lokasi penginapan, atau hotel kitik-kitik di sekitar Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan.
“Razia kali ini merupakan cipta kondisi jelang bulan suci Ramadan. Kami ingin memberikan rasa nyaman dan tenang bagi mereka yang akan menjalankan ibadah Ramadan. Setelah diamankan, pasangan mesum ini kami serahkan ke Satpol PP dan Dinas Sosial untuk dibina,”tegas Firman.
Sementara itu, Kasat Sabhara Polres Asahan, AKP Ilham Harahap mengusulkan bagi para pasangan mesum agar dinikahkan untuk mengantisipasi perbuatan dosa. “Jika tidak dinikahkan, perbuatan mereka dimungkinkan bisa terulang kembali, apalagi lepas dari pengawasan,”kata Ilham.
Ilham juga mengatakan, sebaiknya para pasangan mesum yang diamankan agar dijemput oleh orangtua mereka masing-masing.
“Tetap disarankan agar mereka dinikahkan untuk menghindari perbuatan dosa,”saran Ilham. (mag-9)
SANTUNAN: Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Binjai, Samsul Tarigan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Binjai Barat.
teddi/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kecamatan Binjai Barat menjadi daerah terakhir lokasi penyaluran sembako yang dilakukan Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Binjai, Samsul Tarigan, Minggu (11/4). Sebanyak 10 orang masyarakat yang mewakili, menerima paket sembako secara simbolis di Jalan Durian, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat.
SANTUNAN: Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Binjai, Samsul Tarigan memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Binjai Barat.
teddi/sumut pos.
“Jangan dilihat dari banyaknya, tapi berbagi yang saya lakukan ini dengan hati yang ikhlas,” kata Samsul.
Berbagi sembako yang dilakukan Samsul jelang bulan suci Ramadan yang jatuh pada 13 April 2021. “Tahun depan, kegiatan positif ini akan terus saya lakukan. Mohon doa dan dukungannya,”kata dia.
“Semoga bermanfaat bantuan ini karena di tengah pandemi Covid-19. Tetap jaga kesehatan,” sambung dia.
Selain masyarakat kurang mampu, Samsul juga menyisihkan rejekinya ke rumah ibadah, anak yatim piatu, bilal mayit dan penggali kubur. Sebelum Binjai Barat, Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota juga telah disalurkan, Sabtu(10/4).
Karenanya, genap 10 ribu paket sembako yang disalurkan oleh Samsul. Atas hal ini, warga mengucapkan terima kasih karena cukup bermanfaat di tengah ekonomi sedang jatuh. (ted)
RESMIKAN: Pj Sekdako Binjai, H Irwansyah Nasution memotong pita tanda peresmian Masjid Taqwa Gedung Dakwah Muhammadiyah.
teddi/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution menghadiri peresmian Masjid Taqwa Gedung Dakwah Muhammadiyah, di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 122, Binjai Utara, akhir pekan lalu.
RESMIKAN: Pj Sekdako Binjai, H Irwansyah Nasution memotong pita tanda peresmian Masjid Taqwa Gedung Dakwah Muhammadiyah.
teddi/SUMUT POS.
Irwansyah menyampaikan salam dari Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah sekaligus permohonan maaf atas ketidakhadirannya.
“Terlebih dahulu, saya ingin meminta dibukakan pintu maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan nanti dijabah oleh Allah SWT,” ujar Irwansyah.
Dia berharap, semoga peresmian Masjid Taqwa ini dapat menjadi tempat berkumpul dan membahas mengenai dunia keislaman maupun masalah sosial serta kemasyarakatan. “Saya yakin dengan semangat generasi muda Islam masa kini, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun, mencintai dan memakmurkan masjid dengan syiar Islam”, katanya.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai, H Yundiser juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan masjid.
Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Prof Hasyimah Nasution, mengatakan dalam memakmurkan masjid harus ada aspek pembinaan. (ted)
BERIKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana memberikan masker kepada sopir truk.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana mengeluarkan instruksi bupati (Inbup) mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pengendalian Covid-19.
BERIKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana memberikan masker kepada sopir truk.
Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Karo, Frans Leonardo Surbakti menerangkan, Inbup tersebut diterbitkan untuk pengendalian Covid-19. “Instruksi Bupati Karo ada delapan poin,” katanya.
Berikut delapan Inbup yang diterbitkan pada 5 April 2021. Pertama mengatur PPKM, kedua; menginsentifkan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) dengan menerapkan sistem 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi).
Ketiga, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Karo memperkuat kemampuan tracking, fasilitas kesehatan, keempat melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, kelima; optimalisasi posko Satgas Covid-19 di setiap wilayah. Desa dapat mengunakan dana APBDes secara akutanbel, transfaransi dan tanggungjawab. Keenam, Dinas Pamong Praja agar dapat berupaya dalam pencegahan kerumunan.
Ketujuh, memastikan semua tempat kegiatan masyarakat dengan cara pembatasan, dan ke delapan; dalam pelaksanaan Instruksi Bupati, camat, lurah dan perangkat desa agar tetap berkoordinasi dengan TNI-Polri dan perangkat daerah lainnya jika diperlukan. (deo)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Penutupan tiga diskotik dan kafe di kawasan perbatasan Langkat-Binjai-Deliserdang, diapresiasi Bupati Langkat Terbit Rencana PA.
“Terima kasih, saya ucapkan kepada Kapoldasu, Pangdam I/BB dan Gubsu beserta jajaran, atas bantuannya,”ujar Bupati Langkat, di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Jumat (9/4)
Dengan adanya penutupan ketiga diskotik dan kafe tersebut, rencana aksi ribuan masyarakat dari tiga Kabupaten/Kota, untuk menutup Diskotik Sky Garden (SG), Caffe Duku Indah (CDI) dan Champion (C), dibatalkan.
Seperti diketahui, tiga diskotik ditutup petugas gabungan dari provinsi maupun daerah, Jumat (9/4). Penutupan ini dilakukan sebelum masyarakat turun untuk menutup ketiga tempat hiburan malam tersebut.
Koordinator aksi untuk Kota Binjai, Sani Abdul Fatah, mengucapkan terimakasih kepada petugas gabungan dari Poldasu, Kodam, Pemkab Deliserdang, Langkat, Binjai, dan instansi terkait lainnya.
“Kita sangat apresiasi kepada aparat penegak hukum dan pemerintah setempat, baik Binjai, Langkat dan Deli Serdang serta tim gabungan lainnya yang telah menutup tempat maksiat tersebut,” ujar Sani.
Meski aksi tidak jadi dilakukan, lanjut Abdul Sani, pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Umat dan Generasi Bangsa tetap memantau ketiga diskotik tersebut.
“Kita akan terus pantau apakah penutupan itu permanen atau sementara. Karena kita tidak mau generasi muda kita hancur karena narkoba. Kami juga meminta agar barak narkoba dan barak judinya juga harus disegel dan ditutup permanen,” tegas Sani.(yas)
SERAHKAN: Kakan Kemenag Langkat, Zulfan Efendi menyerahkan berita acara pernyataan sikap kepada Wabup Langkat, H. Syah Afandin.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untuk mewujudkan Kabupaten Langkat rukun dan damai, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Langkat menolak keras aksi radikalisme dan terorisme.
SERAHKAN: Kakan Kemenag Langkat, Zulfan Efendi menyerahkan berita acara pernyataan sikap kepada Wabup Langkat, H. Syah Afandin.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Hal itu disampaikan dalam penandatangan pernyataan sikap kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Wabup Langkat, H.Syah Afandin, di Aula Kantor Kemenag Langkat, Stabat, Jumat(9/4).
Berita acara pernyataan sikap tersebut, diserahkan langsung Kakan Kemenag Langkat, H.Zulfan Efendi kepada Wabup Langkat dan Wakapolres Langkat, Kompol Khairi Sani.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan sikap dan pernyataan menolak peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, oleh sejumlah tokoh lintas agama. Wabup Langkat H. Syah Afandin mengapresiasi pernyataan ini, baik anti kekerasan, terorisme dan peredaran narkoba. Dan meyakini aksi melanggar hukum tersebut, tidak pernah diajarkan oleh agama manapun.
Wabup mengharapkan peran aktif dari peran tokoh agama untuk menjaga kerukunan, bagi kelangsungan dan keseimbangan pembangunan moral umat.
“Saya juga mengharapkan sinergitas dari semua komponen masyarakat Langkat, untuk menjaga kondusifitas negeri bertuah ini,”pintanya.
Sementara Kakan Kemenag Langkat, Zulfan Efendi, menjelaskan pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan Polri dalam memerangi aksi radikalisme dan terorisme. Serta bentuk pengecaman dan mengutuk, aksi teror dan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makasar dan di Mabes Polri, beberapa waktu lalu.
Kakan Kemenag Langkat juga mengajak tokoh lintas agama, tidak memberi ruang gerak dan kesempatan atas berkembangnya ajaran yang membahayakan persatuan dan kebhinekaan di Indonesia.
Turut hadir Kabag Kesra H.Syahrizal, Ketua FKUB Langkat Panjang Harahap, Sekretaris MUI Langkat H.Saiful Abdi dan seluruh tokoh lintas agama Langkat.(yas)
UNJUKRASA: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai saat berunjukrasa di Balai Kota.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasus dana anggaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diduga melibatkan mantan Ketua DPRD Binjai berinisial ZP, hingga kini belum ada penyelesaiannya.
UNJUKRASA: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai saat berunjukrasa di Balai Kota.
Terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp360 juta lebih tersebut, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai, mendesak Pemko Binjai untuk terbuka dan transparan.
“Hingga saat ini masalah itu belum selesai. Kita sebagai kontrol sosial kecewa dengan hal ini. Makanya kita meminta agar diselesaikan,”ujar Yudhi saat berunjukrasa di Balai Kota Binjai, akhir pekan lalu.
Dalam orasinya, agar Sekretariat DPRD Binjai menyelesaikan persoalan tersebut. Dan Sekdako Binjai segera membentuk tim yang berperan aktif menyelesaikan polemik tersebut.
“Sebab hingga saat ini ZP belum juga mengembalikan kerugian negara tersebut,”ungkapnya.
Pemko Binjai, sambung dia, juga didesak untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat tentang administrasi dana TPTGR yang diduga belum diselesaikan oleh ZP.
“Kami yakin dan percaya, Pemko Binjai lebih transparan dan aktif untuk menyelesaikan masalah anggaran TPTGR yang sudah terlalu lama. Jadi kami minta 3×24 jam, permasalahan ini segera selesai dengan maksimal. Jika tidak, kami akan kembali gelar aksi serupa,”pungkasnya. (ted)
RAZIA: Tim gabungan saat melakukan razia masker di Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Deliserdang, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah resmi melarang mudik pada momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Untuk itu, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan memperketat mobilitas kendaraan umum dan pribadi di pintu-pintu masuk dan keluar Kota Medan, khususnya di Medan-Binjai dan Medan-Tanjungmorawa.
RAZIA: Tim gabungan saat melakukan razia masker di Kampung Lalang, perbatasan Kota Medan dan Deliserdang, beberapa waktu lalu.
Pembatasan mobilitas kendaraan umum dan pribadi itu dilakukan, sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara No.1009/SPT.COVID-19/IV/2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.
Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Khususnya saat Bulan Ramadan dan Idul Fitri yang berpotensi besar dalam menciptakan lonjakan angka mobilitas dan dapat menciptakan kerumunan ataupun pelanggaran protokol kesehatan (prokes) lainnya di tengah pandemi Covid-19.
“Dinas Perhubungan Kota Medan akan ikut berperan dalam memperketat mobilitas perjalanan masyarakat, baik yang masuk maupun ke luar Kota Medan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis SSiT MT kepada Sumut Pos, Minggu (11/4).
Dikatakan Iswar, pihaknya akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan pihak Kepolisian dalam memperketat mobilitas masyarakat selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. “Secara teknisnya, itu akan kita koordinasikan dengan Dishub Sumut. Nanti juga akan ada koordinasi dengan teman-teman di kepolisian. Intinya, kita semua bekerja sama dalam menekan angka mobilitas dari dan keluar Kota Medan,” ujarnya.
Sedikitnya, kata Iswar, ada 2 titik perbatasan Kota Medan yang akan betul-betul dijaga untuk menekan angka mobilitas masyarakat selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, yakn jalur Medan-Binjai, di mana Kota Medan berbatasan langsung dengan (Kabupaten) Deliserdang di kawasan Kampung Lalang.
“Lalu, ada juga kawasan jalur Medan-Tanjungmorawa. Kami pikir dua jalur ini yang paling berpotensi sebagai jalur yang paling sering dipakai pengguna jalan untuk bepergian atau masuk ke Kota Medan. Apalagi dua jalur ini bukan hanya dipakai untuk jalur lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi, tetapi juga untuk luar Provinsi,” katanya.
Namun begitu, lanjut Iswar, tidak tertutup kemungkinan, pihaknya bersama Dishub Sumut dan pihak Kepolisian akan menambah titik-titik jalur lainnya untuk diperketat guna menekan mobilitas perjalan keluar ataupun masuk ke Kota Medan. “Untuk yang masuk ataupun keluar akan kita cek dulu, apa kepentingannya untuk masuk ataupun ke luar Kota Medan. Kalau memang untuk kepentingan pekerjaan dan dapat dibuktikan, maka akan kita izinkan. Itupun, yang bersangkutan harus memenuhi protokol kesehatan,” tegasnya.
Dilanjutkan Iswar, tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mematuhi aturan tersebut. Semuanya untuk menjaga dan mencegah penyebaran Covid-19, khususnya di Kota Medan. Pembatasan juga tidak bermaksud untuk mengahalang-halangi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya, melainkan penuh sebagai tindakan pencegahan kepada masyarakat yang bepergian tidak dengan alasan pekerjaan atau pergerakan ekonomi.
“Itu sebabnya akan kita cek dulu. Kalau memang untuk bekerja, tidak mungkin kita larang. Misalnya orang Deliserdang atau orang Binjai berangkat atau pulang kerja dari Medan, itu kan biasa, mengingat banyak orang Deliserdang ataupun Binjai yang bekerja di Medan. Dan itu harus dibuktikan. Tapi untuk hal-hal di luar itu, apalagi yang tidak penting, jelas itu harus diperketat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang juga Kasatgas Penanganan Covid-19 Sumut menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1009/SPT-COVID-19/IV/2021 tertanggal 9 April 2021. Surat edaran (SE) tersebut antara lain menyebutkan, dalam melakukan ibadah selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri agar meningkatkan protokol kesehatan dengan berpedoman pada SE Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021.
“Kepada Forkopimda provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri juga diminta memperketat mobilitas kendaraan umum dan pribadi di pintu masuk dan pintu keluar antarprovinsi/kabupaten/kota, sesuai Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi melalui Kepala Diskominfo Sumut, Irman Oemar kepada wartawan, Minggu (11/4).
Pihaknya meminta bupati dan wali kota agar melaksanakan pengetatan dalam memberikan persyaratan bagi masyarakat untuk keluar kota selama Ramadan dan libur Lebaran. “Kepada seluruh ASN, TNI, POLRI, BUMN/BUMD yang akan melakukan perjalanan keluar kota selama bulan suci Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri juga wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat eselon II dengan tanda tangan basah/elektronik pimpinan. Kemudian, bagi pegawai swasta harus memiliki surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan/atasan tertinggi,” kata koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut ini.
Kepada unsur Forkopimda provinsi/kabupaten/kota, juga diminta agar meningkatkan optimalisasi fungsi posko Covid-19 sesuai wilayah kerja masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadan.
Selain itu, bagi BUMN/BUMD dan organisasi pengelola angkutan dalam melaksanakan operasional agar meningkatan fasilitas prokes, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan internasional maupun domestik dengan berpedoman kepada SE Satgas Covid- 19 Nomor 6/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi Covid-19.
SE tersebut, lanjut Irman, ditujukan kepada unsur Forkopimda, kepala Kanwil kementerian/lembaga, rektor/pimpinan perguruan tinggi, pimpinan OPD Pemprovsu, dirut/pimpinan BUMN/BUMD/swasta nasional dan asing, ketua organisasi angkutan darat (Organda) dan para ketua DPD partai politik, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan. (map/prn)
HANCUR: Kondisi rumah warga di Kecamatan Ampelgading, Malang, Jawa Timur, yang hancur akibat gempa.
.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa yang mengguncang Jawa Timur, kemarin. Jokowi turut mengingatkan, Indonesia rawan bencana lantaran berada di wilayah ring of fire atau cincin api.
HANCUR: Kondisi rumah warga di Kecamatan Ampelgading, Malang, Jawa Timur, yang hancur akibat gempa.
.
“Dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api oleh karena itu aktivitias alam dapat terjadi setiap saat baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4).
Jokowi pun mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama. Terutama dalam hal meningkatkan kewaspadaan akan bencana alam.
“Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” kata dia.
Sementara, terkait gempa di Jawa Timur, Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Selain itu, juga untuk segera mencari korban yang tertimpa reruntuhan. “Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparatur terkait lainnya juga Pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” papar Jokowi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga saat ini, total rumah rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya bertambah menjadi 2.848 unit. Rinciannya, rumah dengan kerusakan berat tercatat sebanyak 642 unit, rumah dengan kerusakan sedang tercatat 845 unit, dan rumah dengan kerusakan ringan tercatat 1.361 unit.
“Jadi kalau kita lihat ada 642 unit rumah rusak berat, 845 unit rumah rusak sedang, dan 1.000 lebih rumah rusak ringan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers, Minggu (11/4).
Sementara itu, kerusakan terhadap fasilitas umum (fasum) juga bertambah menjadi 179 unit, dibandingkan data Minggu pagi yang dilaporkan sebanyak 150 unit fasum rusak. “179 unit fasilitas umum rusak, jadi lumayan bertambah pada fasilitas umum,” ucapnya.
Sedangkan, menurut Raditya, untuk korban meninggal dunia tidak mengalami penambahan. Hingga Minggu (11/4) BNPB mencatat ada 8 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka sedang, 1 orang luka berat berat, dan 36 orang luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya. “Sampai hari ini tercatat korban jiwa meninggal dunia 8 orang, 5 orang di Lumajang dan 3 di Malang dan ini yang kami dapatkan,” ujar Raditya. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (10/4/2021) pukul 14.05 WIB. Titik episentrum gempa diketahui berada di laut dengan jarak 96 kilometer selatan Kota Kepanjen, Malang, pada kedalaman 80 kilometer. Selain di selatan Jawa Timur, gempa itu juga dirasakan di Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus menerima laporan dampak gempa di selatan Jatim. ’’Sampai petang ini (tadi malam, Red), laporan yang sampai ke kami, ada warga yang meninggal dunia dari Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, maupun Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, karena tertimpa longsoran saat gempa terjadi. Dan ada lagi yang dilarikan ke rumah sakit,’’ kata Khofifah kemarin petang.
Menurut Khofifah, dampak gempa paling parah ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Dampit dan Jabung. Lalu, di Kecamatan Tempursari dan Pronojiwo di Kabupaten Lumajang serta Kecamatan Wates dan Binangun di Kabupaten Blitar.
Dari data yang dihimpun BPBD Jawa Timur, ada banyak rumah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Semua sedang didata sambil dilakukan evakuasi warga. Selain rumah warga, ada rumah sakit dan puskesmas yang dilaporkan mengalami kerusakan seperti RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta Puskesmas Turen.
Khofifah meminta Forkopimda Jatim bersama tiga bupati terus melakukan koordinasi. Besok insya Allah saya ke lokasi. Yang jelas, evakuasi dan pendataan hingga kini terus kita lakukan,’’ tegasnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengintruksikan BNPB untuk memonitor dan mengawasi dampak gempa tersebut. “Saya sudah kontak terus dengan Kepala BNPB Pak Doni Monardo kemudian saya juga menugaskan Deputi Kemenko PMK bidang kebencanaan untuk mendata memantau perkembangan gempa,” ucap dia dalam keterangannya, Minggu (11/4).
Muhadjir menegaskan akan terus memantau perkembangan dari dampak gempa. Dia juga menyampaikan akan turun ke lapangan mengecek dampak yang timbul akibat gempa.
“Saya stand by sambil berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan akan segera turun ke lapangan. Kita lihat dulu perkembangannya,” ucapnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, bencana gempa bumi di Jawa Timur ini belum menjadi bencana nasional. Karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah dapat menangani dampak kerusakan yang terjadi.
Pemerintah pusat, kata Menko PMK, juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penanganan pascabencana gempa. “Karena itu saya sarankan bencana gempa di selatan Jawa Timur ini cukup di-handle oleh masing-masing daerah, dan nanti akan saya koordinasikan,” ujar dia. (jpc/kps/dtc)
