25 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 3464

Ramadhan Fair Masih Ditutup, The Kitchen of Asia Buka Lebih Awal

BERKUNJUNG: Menparekaraf Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kesawan City Walk The Kitchen Of Asia , sehari sebelum diresmikan.markus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan jika pusat kuliner Ramadhan Fair Kota Medan tidak akan dibuka dalam suasana Ramadan 1442 H tahun ini. Sama seperti tahun 2020 atau Ramadan 1441 H yang lalu, Ramadhan Fair di Kota Medan tahun ini tidak dibuka karena situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda.

BERKUNJUNG: Menparekaraf Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kesawan City Walk The Kitchen Of Asia , sehari sebelum diresmikan.markus/sumut pos.

“Ramadhan Fair sama seperti tahun lalu, tahun ini tetap belum bisa kita buka. Ini kita lakukan untuk menghindari kerumunan, menjaga prokes. Itu saja,” ucap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, Drs H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Kamis (8/4).

Namun begitu, Agus mengatakan, jika The Kitchen of Asia di kawasan Kesawan tetap akan dibuka saat bulan puasa tahun ini. Apalagi, Pemko Medan telah mengatur dengan baik, agar protokol kesehatan tetap dijaga di kawasan tersebut. “Kalau angkringan dan pedagang UMKM di Kesawan tetap buka di bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah saat ini para pedagang UMKM di kawasan Kesawan sudah cukup lengkap, respon masyarakat pun positif. Sesuai target Pemko Medan, kita berfokus mengembangkan kawasan Kesawan,” ujarnya.

Dikatakan Agus, selama ini, pedagang kuliner di kawasan Kesawan memang mulai menjajakan dagangannya sekitar pukul 18.00 WIB. Bahkan sebagian lainnya, banyak yang baru mulai menjajakan dagangannya pada pukul 19.00 WIB. Namun untuk di bulan Ramadan nanti, pihaknya berkeinginan untuk memajukan jadwal operasi The Kitchen of Asia. Hal itu dilakukan, untuk memfasilitasi masyarakat atau pengunjung The Kitchen of Asia agar dapat menikmati jajanan kuliner di kawasan Kesawan sambil berbuka puasa.

“Rencananya memang begitu, kalau bisa jam operasionalnya dimajukan jadi jam 5 (sore). Supaya nantinya pengunjung bisa datang ke sana dan berbuka puasa di sana. Kita usahakan lah, agar bisa memfasilitasi masyarakat yang mau berbuka puasa. Kebetulan di kawasan Kesawan kan ada 2 masjid yang dekat, jadi bisa Salat Maghrib juga di sana,” ujarnya.

Hanya saja, kata Agus, hal itu masih akan dibicarakan dan diajukan kepada Wali Kota Medan.

“Ya kita izin dulu ke Pak Wali. Kalau diizinkan, ya bisa saja kita buka lebih awal. Saya rasa bukan hal yang sulit untuk menginformasikan kepada para pelaku UMKM di sana, bahwa nantinya di bulan Ramadan, kita mau jam operasional agar bisa memfasilitasi masyarakat berbuka puasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin, meminta Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan untuk berpikir keras terkait meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan di tahun 2021 ini akibat belum dibukanya Ramadhan Fair.

“Setahu kita, Ramadhan Fair itu menghasilkan PAD yang cukup besar untuk Kota Medan walaupun hanya beroperasi selama 1 bulan. Kita dukung Pemko Medan yang tidak membukanya di tahun ini karena masih dalam situasi pandemi, tapi kita juga meminta Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UMKM agar segera mencari cara untuk menghasilkan PAD pengganti Ramadhan Fair,” tegas Duin.

Politisi PDIP ini pun mengaku sangat mendukung langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam mengembangkan kawasan Kesawan sebagai salah satu pusat kawasan Pariwisata di Kota Medan dengan didukung sebagai kawasan Heritage dan Pusat Kuliner The Kitchen of Asia. Tentunya, kawasan ini diharapkan sebagai salah satu kawasan penghasil PAD bagi Pemko Medan, apabila OPD terkait dapat mengelolanya dengan baik. “Saya harapkan, kalaupun nantinya kawasan Kesawan ini akan memfasilitasi masyarakat yang ingin berbuka puasa, maka segera lah sosialisasikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya juga turut mendorong majunya jam operasional The Kitchen of Asia di Kawasan Kesawan selama Bulan Ramadan. Pasalnya, hal itu dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke kawasan Kesawan.

“Tapi kita juga berharap agar OPD terkait dapat mengawasi jalannya prokes secara baik. Komisi I nantinya akan mencoba berkomunikasi juga soal hal ini, apakah memungkinkan untuk dimajukannya jam operasional atau tidak,” pungkasnya. (map/ila)

Dairi Usulkan 1.077 Guru Honorer Diangkat jadi P3K

Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi pada BKPSDM Dairi, Martua Simarmata.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mengusulkan sebanyak 1.077 orang guru honorer di sejumlah sekolah di kabupaten Dairi, untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi pada BKPSDM Dairi, Martua Simarmata.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

“Usulan sudah disampaikan ke BKN,”kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Dapot Hasudungan Tamba melalui Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata kepada wartawan, Jumat (9/4).

Martua mengatakan, pihaknya baru menyampaikan usulan. Apakah nanti semuanya disetujui, tergantung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Dijelaskan Martua, P3K yang diusulkan khusus tenaga pendidik (guru) yakni guru kelas, guru olahraga dan guru bidang studi mulai tingkat TK, SD dan SMP. Jika usulan disetujui Menpan, kecukupan guru di Dairi sudah memadai yang gajinya sudah ditanggung pemerintah.

Disebutkanya, visi misi Bupati / Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing sektor pendidikan merupakan salahsatu pilar utama di samping sektor lainya dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu lanjut Martua, tahun 2021 ini Pemkab Dairi juga mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 300 orang untuk mengisi kekosongan peta jabatan administrator yang kurang di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Pengusulan CPNS itu sudah kita lakukan lewat aplikasi e-formasi,”bilang Martua.

Martua mengungkapkan, jumlah pegawai di Dairi masih kurang. Data per 31 Desember 2020, jumlah ASN di Dairi sebanyak 4.858 orang. Kekurangan itu disebabkan karena minimnya penerimaan CPNS, sementara rata-rata ASN yang pensiun antara 150-200 orang setiap tahun.

Misalnya, di tahun 2019 batas usia pensiun (BUP) sebanyak 178 orang, atas permintaan sendiri (APS) 2 orang, Janda/Duda/Yatim-Piatu 35 orang total 215 orang. Begitu juga tahun 2020, BUP sebanyak 210, APS 3 orang, Janda/Duda/Yatim-Piatu 26 orang total 239 orang. (rud)

Bantu Korban Banjir NTT dan NTB, GMKI Telukdalam Galang Dana

GALANG DANA: Ketua cabang GMKI Telukdalam Wulandari Zamili bersama anggota melakukan penggalangan dana, Kamis(8/4).

NISEL, SUMUTPOS.CO – Badan Pengurus Cabang dan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Telukdalam menggalang dana untuk membantu korban bencana alam banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di kota Telukdalam, simpang lima, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (8/4) siang.

GALANG DANA: Ketua cabang GMKI Telukdalam Wulandari Zamili bersama anggota melakukan penggalangan dana, Kamis(8/4).

Ketua Cabang GMKI Telukdalam, Wulandari Zamili, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap korban bencana alam di NTT dan NTB, juga merupakan salah satu panggilan tri matra GMKI yaitu pengabdian terhadap masyarakat.

Dikatakan Wulandari, dana yang berhasil dikumpulkan berupa uang tunai, sembako dan bantuan lainya, dan akan dikirim melalui pengurus pusat GMKI. (mag10)

Masih 55 Desa di Dairi Bisa Cairkan Dana Desa 2021

Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dispemdes Dairi, Agel Siregar.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 55 dari total 161 Desa di Kabupaten Dairi bisa mencairkan Dana Desa (DD) tahun 2021. Minimnya jumlah Desa belum bisa mencairkan DD, karena belum selesai melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDesa).

Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dispemdes Dairi, Agel Siregar.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Demikian diterangkan Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Agel Siregar menjawab wartawan di Kantornya, Kamis (8/4).

Agel Siregar menerangkan, realisasi penyaluran DD tahun 2021 sebesar Rp10,056 miliar lebih dari total DD Dairi tahun 2021 sebesar Rp129.738 miliar (7,75%).

“Realisasi anggaran DD itu untuk bantuan langsung tunai (BLT) bulan Januari 2021 sebesar Rp1,962 miliar, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp3,581 miliar, serta penggunaan untuk non covid-19 sebesaf Rp4,513 miliar, ucap Agel.

Kini lanjut Agel, dan untuk BLT bulan Januari 2021 sudah ada di rekening Desa, dan tinggal mereka (Pemerintah Desa) kapan menyalurkannya kepada masyarakat penerima manfaat.

Agel Siregar memaparkan, prioritas DD tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi melalui penyaluran BLT dimaksud. Agel mengatakan, Dispemdes terus mendorong semua Kepala Desa supaya segera menyelesaikan penyusunan APBdes agar DD bisa dicairkan. Karena syarat pencairan DD, harus ada APBDes. Sejak awal tahun, Dispemdes telah turun ke Desa mensosialisasikan penyusunan APBDes.

Kondisi sekarang, semua Desa yang belum menyelesaikan penyusunan APBDes sedang proses. Dan sebanyak 50 desa, sudah menyerahkan APBDes tetapi masih kita periksa sebelum pengajuan pencairan, katanya seraya menambahkan Alokasi Dana Desa (ADD) Dairi tahun 2021 sebesar Rp61,114 miliar. (rud)

Lagi, TNI AL Amankan 46 TKI Ilegal di Asahan

DIAMANKAN: Sebanyak 46 orang TKI Ilegal diamankan dari kapal kayu tak bernama di perairan Kabupaten Asahan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) kembali mengamankan satu unit kapal kayu tanpa nama, mengangkut 46 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di perairan Muara Sungai Asahan, Tanjungbalai, Sumatera Utara, Kamis (8/4).

DIAMANKAN: Sebanyak 46 orang TKI Ilegal diamankan dari kapal kayu tak bernama di perairan Kabupaten Asahan.

Penangkapan penyelundupan tenaga kerja ilegal ini untuk kedua kalinya ini, merupakan hasil penindakan dari Lantamal I melalui Lanal Tanjungbalai Asahan yang berpatroli secara rutin.

Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal-I), Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, mengatakan bahwa penangkapan penyelundupan TKI Ilegal tersebut hasil dari pengembangan sebelumnya diamankan.

“Untuk kedua kali ini, kita amankan sebanyak 46 orang TKI ilegal terdiri dari 27 pria, 17 wanita, 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Mereka rencananya ingin bekerja ke Malaysia,” jelas Danlantamal-I.

Terpisah, Panglima Komando Armada I (Koarmada-I), Laksda TNI Abdul Rasyid K mengatakan, patroli TNI-AL akan selalu hadir melaksanakan tugas patroli secara rutin. Terutama mengawasi tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur keluar masuk ilegal seperti penyelundupan tenaga kerja ilegal, komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba yang saat ini disinyalir masih saja terjadi di wilayah Kerja Koarmada I.

“Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat Malaka berbatasan dengan negara tetangga, masih banyak digunakan sebagai perlintasan penyelundupan TKI ilegal. Kami tetap melakukan pengawasan melalui pangkalan-pangkalan jajaran Koarmada I,” pungkas Koarmada-I.

Pengawasan di perairan Pantai Timur Sumatera merupakan komitmen Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, dalam penindakan dan pemberantasan segala bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan di laut yurisdiksi nasional, utamanya di wilayah kerja Koarmada I.

“Terhadap dua kapal tanpa nama beserta ABK dan penumpang yang ditangkap, dibawa menuju Lanal Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19” sebut Abdul Rasyid. (fac/han)

Dorong Pemulihan Ekonomi Desa, BRI Umumkan 10 Pemenang Desa BRILiaNTahap 1 2021

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah melewati tiga bulan periode seleksi dan penyelenggaraan Literasi Desa BRILiaN, Bank BRI telah menetapkan 10 pemenang program Desa BRILiaN Batch 1. Penetapan ini merupakan bagian dari rangkaian program Desa BRILiaN 2021 yang dilaksanakan BRI dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi desa di masa pandemi.

Sepuluh Desa BRLiaN Batch 1 tersebut yaitu Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat; Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah; Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau; Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat; Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok Banjarnegara, Jawa Tengah.

Selanjutnya ada Desa Pasir Baru, Rambah, Rokan Hulu, Riau; Desa Jangkang Satu, Kubu Raya, Kalimantan Barat; Desa Serdang Wetan, Legok, Tangerang, Banten; Desa Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, D.I Yogyakarta; Desa Ketapanrame, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur.Ke-10 pemenang Desa BRILiaN Batch 1 tahun 2021 masing-masing mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp 20juta dan selanjutnya akan mendapatkan pendampingan dari BRI.

Tercatat ada 2.062 kandidat desa yang diajukan namun untuk Batch 1 diseleksi menjadi 350 desa dan selanjutnya ada 287 Desa yang ikut bergabung mengikuti seluruh rangkaian kegiatan BRILiaN Batch 1 dari awal sampai akhir. Kemudian dari 287 Desa yang mengikuti kegiatan webinar Desa BRILiaN tersebut, dilakukan penilaian sehingga ditetapkan 10 besar pemenang Desa BRILiaN 2021 Batch 1.

Beberapa kriteria yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh 10 Desa terpilih selama periode seleksi maupun observasi seperti keaktifan peserta, kelengkapan adminstrasi dan kelembagaan, implementasi digitalisasi desa, kreativitas dalam memecahkan masalah serta mampu secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan warga dengan sektor unggulan di masing-masing desa.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwaBRI memberikan penilaian secara objektif dan tentunya dengan melihat visi desa-desa tersebut ke depannya. “Semoga program ini menjadikan desa-desa lebih berdaya, mandiri dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di daerah. Mari kita wujudkan mimpi kita bersama membangun Indonesia dari Desa,” ungkap Supari.

Executive Vice President Social Entrepreneurship & Incubation Division BRI Djoko Purwanto menambahkan bahwa program Desa BRILiaN tidak luput dari kolaborasi lima unsur masyarakat yaitu Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Bumdes, ibu-ibu PKK dan Pemuda Desa.  Oleh karena itu, BRI juga turut mengapresiasi peran Bumdes, aparat desa dan ibu-ibu penggerak PKK yang ikut terlibat dalam program seleksi Desa BRILiaN terutama di masa-masa sulit akibat pandemi.

“Semoga dengan terpilihnya 10 pemenang Desa BRILiaN Batch 1 ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi desa-desa lain sehingga muncul lagi jagoan-jagoan baru. Kami harapkan untuk desa-desa yang akan ikut di batch berikut dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk konsep-konsep dan kreativitas yang bagus dan tentunya peserta yang ikut bisa terwakilkan dari seluruh wilayah di Indonesia”, imbuhnya.

Sebagai informasi, program Desa BRILiaN BRI ini telah dimulai sejak tahun 2020 dan secara bertahap telah menghasilkan pemenang-pemenag yang berasal dari desa-desadi seluruh Indonesia. Untuk tahun 2021, BRI menargetkan sebanyak 1000 untuk berpartisipasi dalam program ini.Program Desa BRILiaN merupakan salah satu bentuk pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Desa-desa didorong untuk tanggap terhadap perubahan, tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, serta tetap inovatif di masa pandemi.(rel)

Bank Sumut Tebingtinggi Ditutup 4 Hari, 12 Pegawai Terkonfirmasi Positif Covid-19

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Karena adanya 12 orang pegawai terkonfirmasi positif Covid-19, Bank Sumut Cabang Tebingtinggi di Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi menutup operasional dari tanggal 8-11 April 2021.

Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi, yang sekaligus Tim Satgas Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia membenarkan adanya 12 orang pegawai Bank Sumut yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dan untuk sementara aktivitas kegiatan perbankan di Bank Sumut ditutup sementara.

“Total datanya sampai tadi malam masuk ada 12 orang. Ada 4 warga Kota Tebingtinggi, 4 warga asal Kota Medan, 2 warga Pematang Siantar, 1 warga Tanjungmorawa dan 1 warga Rantau Prapat, “beber Nanang.

Dijelaskan Nanang, pihaknya sudah melakukan treasing kontak dan Satgas Covid-19 dengan melakukan penutupan sementara terhadap Bank Sumut selama 4 hari.

“Dari mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19, ada yang menjalani isolasi di rumah sakit dan ada yang secara mandiri di rumah. Apabila baru baru ini ada masyarakat kontak langsung dengan orang orang yang berada di bank tersebut, agar segera untuk memeriksakan diri, bisa mandiri dan ke Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi agar penyebaran Covid-19 bisa diputus,” paparnya.

Hingga sampai tanggal 8 April 2021, angka penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi kasus terkonfirmasi positip sebanyak 24 orang, kasus sembuh 373 orang, meninggal 19 orang, dan habis masa pantau 2.734 orang. (ian/han)

Kemendagri Gunakan Penampung Panen Petani Langkat

RAKOR: Wabup Langkat, Syah Afandin memberikan tanggapan pada rakor pengembangan Sistem Resi Gudang di Mall Focal Point Medan, Kamis (8/4). ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan RI akan menggunakan gudang penampung hasil panen petani Langkat, dengan tujuan menjaga hasil panen tetap bermutu dan berkualitas.

RAKOR: Wabup Langkat, Syah Afandin memberikan tanggapan pada rakor pengembangan Sistem Resi Gudang di Mall Focal Point Medan, Kamis (8/4). ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

“Di Provinsi Sumut ada 4 gudang, yang sudah dibangun akan dipakai. Keempatnya terdapat di Kabupaten Langkat, Serdangbedagai, Simalungun dan Kabupaten Karo,”ungkap Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga, pada Rakor Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG), di Balroom Mall Focal Point, Medan, Kamis (8/4).

Pemanfaatan gudang itu, kata Jerry Sambuaga untuk menampung hasil panen dari para petani, sehingga dapat memberikan nilai tambah dari komoditi para Petani agar terja dan berkualitas.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian Perdagangan RI meminta dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, agar gudang yang sudah ada bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan bersama.

Wakil Menteri Jerry Sambuaga mengucapkan terimakasih kepada HIPMI Kota Medan, karena sudah menjadi wadah UKM.

Sementara Wabup Langkat H. Syah Afandin mendukung penggunaan gudang penampungan tersebut untuk memajukan para petani di Kabupaten Langkat.

“Arahan ini akan kami jalankan semaksimal mungkin,”ujar Syah Afandin didampingi Kadis Perindag, Sukhyar Mulyamin.

Rapar koordinasi ini juga dihadiri Wakil Bupati Sergai, Ketua HIPMI Kota Medan, Sekdis Perdagangan Karo, Sekdis Perdagangan Simalungun dan instansi terkait lainnya. (yas)

Pemkab Langkat Siap Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

MUSRENBANG: Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin saat mengikuti Musrenbang RKPD Provsu tahun 2022. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat siap mendukung Pemprovsu dalam perencanaan pembangunan tahun 2022. Hal itu disampaikan Bupati Terbit Rencana PA yang diwakili Wabup, H Syah Afandin usai mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provsu Tahun 2022, dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Kamis (8/4).

MUSRENBANG: Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin saat mengikuti Musrenbang RKPD Provsu tahun 2022. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

Wabup Langkat di sela-sela acara tersebut mengaku, Pemkab Langkat akan mengikuti instruksi Gubsu, Edy Rahmayadi dalam menselaraskan rencana pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dan ikut serta

membantu pemulihan ekonomi nasional yang dilanda pandemi Covid-19.

Sementara itu, Gubsu dalam arahannya mengajak Kab/Kota se-Sumut, untuk membangun daerah yang lebih baik dengan memperhatikan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Terkait RKPD Tahun 2021, Gubernur berharap seluruh Kab/Kota se-Sumut menyusun rencana dan program kegiatan, yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Ekonomi terpuruk, masalah sosial muncul akibat Covid-19. Kita harus bangkit membantu para pelaku usaha dan UMKM, agar bangkit kembali dari keterpurukan, sehingga ekonomi bisa tumbuh kembali dan stabil, “pinta Gubernur.

Kegiatan RKPD Provsu tahun 2022 ini juga dihadiri perwakilan DPRD Provsu, Staf Ahli Mendagri Bid Ekonomi dan Pembangunan Dr.Hamdani, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa. Serta Unsur Forkopimda Sumut, para kepala daerah, dan undangan lainnya. (yas)

Kemenristek akan Dilebur ke Kemendikbud

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) bakal dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nomenklatur-nya akan berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan persetujuannya mengenai pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

“Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Dasco menuturkan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Rapat tersebut, kata Dasco, menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Kemendikbud Sambut Baik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyambut baik keputusan untuk meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kemendikbud yang diketuk DPR RI dalam Sidang Paripurna Ke-16, kemarin.

“Kemendikbud menyambut baik segala perubahan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hendarman, Jumat (9/4).

Hendarman mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari presiden, apakah akan ada pergantian para direktur jenderal di lingkungan kementerian baru yang dibentuk. “Mari kita tunggu pengumuman resmi oleh Bapak Presiden terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini,” katanya.

BRIN jadi Badan Otonom

Adapun Kemenristek, sebelumnya bertautan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipimpin Bambang Brodjonegoro. “BRIN-nya menjadi badan tersendiri,” kata Bambang kepada wartawan saat kunjungan kerja di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (9/4).

BRIN kata dia akan menjadi badan otonom. Bentuknya, serupa dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ya kayak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BNPB,” sambung dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, BRIN harus dapat mengambil alih peran Kemenristek yang akan dilebur dengan Kemendikbud. Eddy berharap, BRIN dapat menjadi lembaga yang memayungi seluruh kegiatan riset dan inovasi di berbagai kementerian dan lembaga yang ada.

“Kami merasa bahwa peran yang ditinggalkan Kemenristek harus diambil alih oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang nanti akan mengonsolidasi, menjadi payung dari seluruh kegiatan riset dan inovasi kementerian dan lembaga yang ada,” kata Eddy, Jumat (9/4).

BRIN, kata Eddy juga akan memayungi lembaga-lembaga pelaksana riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Politikus PAN itu berpendapat, BRIN memiliki peran penting untuk mengkoordinir seluruh kegiatan riset dan pengembangan inovasi di berbagai kementerian dan lembaga yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Ia meyakini, kehadiran BRIN dapat membuat arah riset dan pengembangan inovasi di Indonesia menjadi terarah. “Dengan adanya konsolidasi ini diwadahi oleh di bawah payung BRIN, saya kira pelaksanaan riset dan pengembangan inovasi itu akan menjadi betul-betul terkoordinir secara rapi dan bisa dilaksanakan dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh BRIN,” kata dia.

Oleh sebab itu, Eddy berharap agar pemerintah mengucurkan anggaran yang besar bagi BRIN untuk melaksanakan tugas riset dan inovasi. Di samping itu, ia meyakini pelimpahan fungsi riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan terlalu membebani kementerian yang sedang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu. Sebab, fungsi riset dan teknologi itu hanya pengembangan dari kegiatan pendidikan tinggi yang memang berbasis riset.

“Saya kira itu hanya penguatan dari dikti saja yang memang mengandalkan riset sebagai basis utamanya,” ujar Eddy. (kps/lp6)