MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat yang melarang kegiatan mudik lebaran tahun ini, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menegaskan Pemprov Sumut akan turut mengawasi keluar masuknya orang maupun kendaraan ke Sumut, dengan melakukan penyekatan di perbatasan. Tujuannya agar masyarakat mematuhi larangan mudik Lebaran tahun ini.

“Kalau di dalam daerah, bisa kita atur. Kita tau semua pemetaan dan kondisi kesehatannya. Tapi kalau dari atau keluar dari provinsi tidak bisa masuk. Dan itu sudah instruksi pemerintah pusat,” ujar Edy menjawab wartawan, Jumat (9/4).

Edy juga menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemprovsu, agar tidak berpergian keluar kota saat libur Lebaran 2021. Edy meminta seluruh ASN tetap tinggal di kota mereka berdomisili. “Terkhusus kepada pegawai atau ASN, saya minta untuk tetap berada di tempat,” tegas mantan Pangkostrad itu

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan melarang kegiatan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh elemen masyarakat. Larangan mudik itu berlaku pada 6-17 Mei 2021, serta sebelum atau sesudah waktu tersebut.

Kebijakan itu diambil, setelah melihat masih tingginya angka penularan dan kematian akibat covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya usai libur Natal dan Tahun Baru lalu.

“Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat,” ujarnya, Jumat (26/3) lalu.

Larangan mudik ini bersifat nasional, dan bahkan rencananya akan dilakukan penyekatan pemudik dari Lampung hingga Bali. Lalu bagaimanakah dengan mudik lokal?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sinyal bahwa mudik lokal masih boleh dilakukan di wilayah-wilayah aglomerasi. Salahsatunya Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, hingga Karo).

“Seperti yang disampaikan oleh ibu Adita (juru bicara Kemenhub), menyangkut masalah wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan. Untuk masalah perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Nomor PM 13 Tahun 2021) tadi, yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan. Yyang pertama adalah wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Lanjut Budi menjelaskan, wilayah aglomerasi yang boleh melakukan mobilitas dan pergerakan berikutnya adalah Jabodetabek. Kemudian Bandung Raya. Lalu Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menegaskan jika mobilitas dan pergerakan masyarakat di wilayah-wilayah aglomerasi tersebut masih diperbolehkan pada periode larangan mudik lebaran 2021.

“Di aglomerasi, mobilitas masyarakat masih diperbolehkan, (namun) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu transportasi umum di wilayah ini akan dibatasi armada, frekuensi dan kapasitasnya,” kata Adita, melalui pesan singkat, Jumat (9/4).

Nantinya, ketentuan soal mobilitas dan pergerakan masyarakat di wilayah-wilayah aglomerasi bakal diatur dalam surat edaran. “Akan diturunkan dalam Surat Edaran, sedang dalam penyusunan,” sambung Adita.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa seluruh moda transportasi dilarang beroperasi selama masa mudik Idul Fitri 2021 dalam rangka pemberlakuan larangan mudik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H.

Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian saran transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021. (prn/dto)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut dan DPRD Sumut ternyata sudah sepakat mengenai perampingan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprovsu pada 2022 mendatang. Perubahan OPD —ada yang dimerger maupun dihapuskan—, bertujuan untuk membuat kinerja APBD Sumut serta visi misi gubernur dan wakil gubernur lebih cepat diimplementasikan.

“Dasar regulasi dalam perubahan OPD ini antara lain Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang Perangkat Daerah. Yakni menyatakan pembinaan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu, Aprilla Siregar, menjawab Sumut Pos, Jumat (9/4).

Kemudian, pasal 4 Permendagri 99/2018 yang lebih detil mengatur mengenai penataan struktur organisasi meliputi besaran organisasi, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta tata kerja perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan Permanpan RB No.20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Seperti tertuang di pasal 3; Setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah.

Menurut Aprilla, lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. “Inilah dasar kita melakukan evaluasi perangkat daerah,” ungkap wanita yang beken disapa Butet ini.

Ia menambahkan, perubahan OPD ini masih dalam tahap proses pengkajian. Nantinya akan disampaikan pihaknya ke DPRD, karena juga menyangkut perubahan Perda No.6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut.

“Nah, sesuai dengan ketentuan Menpan pula, penyederhanaan birokrasi eselon IV dalam waktu dekat akan di-inpassing menjadi fungsional. Untuk internal pemprov sudah mulai kita bahas. Setelah final, kita surati ke dewan untuk dibahas. Dan ini hampir final,” katanya.

Termasuk menurutnya, perubahan pejabat struktural maupun ASN yang ada dalam lingkup OPD yang terimbas kebijakan dimaksud bakal disesuaikan pula. “Ya, akan kita sesuaikan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan serta skor dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Lebih Gesit

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan, perubahan nomenklatur OPD ini memiliki dasar regulasi dari pemerintah pusat. Diakui dia, pihaknya sudah mengundang OPD terkait guna membahas hal dimaksud, seperti Inspektorat, Biro Organisasi, dan Badan Kepegawaian Daerah.

“Sejauh ini memang ada tumpang tindih (tupoksi) OPD kita. Namun saya memandang, semangat pak gubernur mewujudkan Sumut aman, maju, dan bermartabat, dia butuh kendaraan yang ramping tapi mampu berlari gesit. Kalau sekarang ini memang larinya lambat,” katanya.

Perubahan OPD ini juga, lanjutnya, berkaitan dengan kebijakan pusat mengenai inpassing jabatan fungsional. Kemudian dalam konteks anggaran, kinerjanya diharapkan mampu lebih cepat dalam penyerapan kepada masyarakat.

“Saya pernah mengecek eselon III dan eselon IV pada sejumlah OPD, bahwa dalam konteks mereka memahami visi misi gubernur saja belum seutuhnya. Nah, bagaimana pula dalam mengelola anggaran yang ada untuk menjalankan prioritas sesuai yang tertuang di RPJMD. Tentu kami menyambut positif perubahan ini,” katanya.

Hendro menyebut telah ada kesepakatan atas kesepahaman bersama dalam rapat kerja dengan OPD terkait mengenai perubahan ini, bahwa melalui perampingan dinas-dinas mampu untuk lebih cepat merealisasikan visi misi Gubernur Edy dan Wagub Musa Rajekshah.

“Draf secara resmi memang belum disampaikan, tetapi secara pembicaraan sudah kami lakukan. Dinas mana saja yang akan dirampingkan juga masih dikaji oleh pemprov, tentang sejauh mana efektivitas kinerja OPD bersangkutan. Artinya sedang dilakukan mapping talent oleh OPD terkait pemprov sekaitan perampingan ini, dan tentu ini menjadi lampu kuning bagi OPD-OPD untuk menanggalkan jabatan, jika tidak siap mengemban amanah yang selama ini diberikan,” pungkasnya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengungkapkan, bakal melikuidasi sejumlah OPD di lingkup Pemprovsu, dari total 47 OPD yang ada saat ini. Adapun yang akan dilikuidasi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan.

Disdukcapil dan Dinas TPH akan digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Harpangnak). Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan akan masuk ke Dinas Pertanian. “Ada juga Dinas Lingkungan Hidup yang akan kita likuidasi,” ujar Gubsu menjawab wartawan usai Musrembang RKPD Pemprovsu 2022, Kamis (8/4).

Dengan likuidasi, ia optimis itu akan menambah anggaran untuk pembangunan daerah. “Dengan likuidasi maka akan kita bisa menambah PAD Rp600 miliar. Ini yang akan kita fokuskan untuk pembangunan ke depan,” ujarnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Bulan Ramadan 1442 Hijriah mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengurangi jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya, menjadi 6 jam per hari. Perubahan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemenpan RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi Pegawai ASN.

“BERDASARKAN surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang keluar hari ini, kita langsung menyesuaikan jam kerja pegawai, yaitu dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB dengan satu jam istirahat,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, kepada Sumut Pos, Jumat (9/4).

Pada hari biasa, jam kerja ASN dalam satu hari kurang lebih 7,5 jam, dengan total 37,5 jam per pekan. Dengan ketentuan, Senin-Kamis dari 07.30 WIB sampai 16.00 WIB dengan waktu istirahat satu jam. Lalu Jumat dimulai 07.30 WIB sampai 16.30 WIB dengan waktu istirahat satu setengah jam.

Sesuai isi Surat Edaran Kemenpan RB, kata Muslim, Pemko Medan langsung menyusun konsep kerja bagi para ASN di jajaran Pemko Medan. Mulai dari ASN yang melaksanakann

pekerjaannya di kantor atau Work From Office (WFO), maupun yang melakukan tugas-tugas kedinasannya di rumah atau Work From Home (WFH) selama bulan Ramadan dan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Konsep kerja untuk ASN yang kerja di kantor dan yang kerja di rumah harus kita atur, supaya walaupun bekerja di kantor dengan waktu lebih singkat 1 jam dari biasanya, tapi tetap dapat bekerja maksimal di bulan puasa nanti,” ujarnya.

Muslim juga menjelaskan, karena Kota Medan masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, maka Pemko Medan masih terus memberlakukan sistem WFH bagi sebagian pegawai, baik ASN maupun non ASN.

“Total ada 50 persen yang WFH dan 50 persen lagi masuk kantor. ‘Kan kita masih pandemi, jadi belum bisa masuk kantor semua. Sesuai instruksi dari pusat, masing-masing kepala OPD diminta mengatur jumlah pegawai yang masuk kantor maupun yang WFH berikut tugas-tugasnya,” jelasnya.

Muslim memastikan, aturan jam kerja itu akan mulai berlaku sejak 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. “Hari Senin (12/4) nanti kita masih pakai jam kerja seperti biasanya. Begitu juga setelah libur Idul Fitri, akan tetap memakai jam kerja saat ini. Intinya penyesuaian jam kerja itu hanya berlaku selama bulan Ramadan,” tegasnya.

Jumat kemarin, Menpan RB, Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Ramadhan 1442 Hijriah Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Covid-19.

“Sehingga perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi ASN,” ujar Tjahjo dikutip dari lembaran SE pada Jumat (9/4).

Ada enam poin yang ditekankan Tjahjo. Pertama, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah diminta mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home).

Pengaturan itu diharapkan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 dan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam SE Menpan RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.

Kedua, Tjahjo meminta ASN memperhatikan jam kerja pada Ramadan. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, maka jam kerjanya yakni Senin – Kamis pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.

“Waktu istirahatnya pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB. Pada Jumat, jam kerja 08.00 WIB – 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB,” lanjutnya.

Sementara itu, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, maka jam kerja pada Senin-Kamis dan Sabtu adalah pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB. Waktu istirahatnya ditentukan mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Jam kerja pada Jumat yakni pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB -12.30 WIB.

Ketiga, Tjahjo mengingatkan bahwa jam kerja ASN yang diatur pada poin kedua di atas berlaku bagi mereka melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).

Keempat, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah sejumlah minimal 32,5 jam per minggu.

Kelima, dalam penerapan jam kerja selama Ramadan 1442 Hijriah, pejabat pembina kepegawaian memastikan tercapainya kinerja pemerintahan. Selain itu, tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Keenam, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1442 Hijriah di lingkungan instansinya. Setelahnya, harus menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Kemenpan RB.

Tjahjo juga mengingatkan, dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 H, PPK harus memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

“PPK juga harus menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadhan 1442 H dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menpan-RB,” katanya. (map)