KARO, SUMUTPOS.CO – Pangdam l/BB Mayjen Hasanudin S,IP, M.M melakukan kunjungan kerja ke Batalyon 125/Simbisa, Kamis (25/3) siang.

Dalam sambutannya, Pangdam l/BB Mayjen Hasanudin S,IP M.M mengatakan, upacara penerimaan purna tugas Pamtas RI – PNG yang telah melaksanakan tugas di Papua, dan telah pulang dalam keadaan sehat walafiat.

“Hari ini kita ucapkan rasa syukur dan prestasi, yang sudah melakukan tugas secara profesional, telah menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini,” tegasnya.

“Saya ucapkan selamat datang telah melakukan tugas operasi kurang lebih 10 bulan dan sukses serta menempuh tanggung jawab. Kalian telah melakukan profesional dan proporsional, keberhasilan tersebut merupakan hasil pengabdian tulus dan ikhlas, dan telah menjaga nama baik khususnya Kodam l/ BB,” tegasnya.

Tetaplah bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, laksanakan konsolidasi dengan tertib administrasi, agar laporan dapat dilaporkan secara akuntabel, segera menyesuaikan aturan dari Kodam I/BB, maka Kamis (25/3) siang secara resmi saya terima kembali satuan Batalyon 125/Simbisa.

Pangdam juga memberi satya lencana kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan operasi Pamtas di Papua. Juga memberikan piagam penghargaan kepada dua orang prajurit Praka Jimmy Saragih, yang telah memasang instalasi listrik yang sudah lama terbengkalai di Desa Kando serta Praka Indra yang telah membantu persalinan di tengah hutan di desa tersebut karena jauh dari rumah sakit.

Sementara Danyon 125/ Simbisa, Letkol Ajuanda Pardosi mengaku sangat bersyukur dimana prajurit yang tugas operasi sebanyak 450 prajurit. “Puji Tuhan kami kembali dengan personel yang lengkap, yaitu 450 prajurit dan saya juga bangga kepada dua orang prajurit saya yang telah dapat penghargaan,” ucap Pardosi.

Turut mendampingi Pangdam l/ BB, Waka Poldasu Brigjen Pol Dadang Hartanto, Irdam l/BB, Dandrem 023/KS, Dan Brigib Rimba Raya, TNI AU, Komandan satuan jajaran Kodam l/BB dan Forkopimda Tanah Karo. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Partai pengusung almarhum H. Juliadi-H. Amir Hamzah, Golkar, Demokrat dan PPP telah menetapkan H. Rizky Sitepu, sebagai satu-satunya kandidat untuk menduduki kursi Wakil Wali Kota Binjai mendampingi Amir Hamzah.

Namun belakangan, ada seorang kader Partai Golkar yang lain masuk dalam bursa Calon Wakil Wali Kota Binjai, asal Kota Medan berinisial HD. Menanggapi kabar itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menanggapi nama H Rizky Sitepu yang bakal menjadi Wakil Wali Kota. “Itukan partai yang mengusulkan. Saya serahkan saja ke mekanisme partai sesuai aturan perundang-undangan,” kata Amir ketika dimintai tanggapannya di Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kartini, Binjai Kota, Kamis (25/3).

Amir Hamzah mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusungnya. “Siapa yang mau diusulkan oleh partai, itu urusan partai,”tandasnya. “Kalau menyangkut masalah wakil saya, mekanisme itukan partai pengusung, kader partai pengusung. Sepenuhnya saya serahkan ke partai,”tambah mantan Kepala BKD Kota Binjai ini.

Menurutnya, siapapun yang akan mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Binjai, tidak ada masalah. “Yang penting mau membangun kota ini, yang cinta dengan kota ini dan sayang dengan kota ini,” ujar dia.

“Siapapun orangnya, saya serahkan kepada mekanisme partai, karena partai yang mengusung. Siapapun enggak ada masalah. Karena uriku, lahirku dan besarku di Binjai. Siapapun orangnya, saya serahkan ke partai,” tukasnya. (ted/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus dan Ketua Baznas Labura, Sukisman menyalurkan zakat kepada 68 masyarakat pelaku UMKM, Kamis (25/3).

Penyerahan bantuan Baznas tersebut ditujukan sebagai tambahan modal usaha kepada masyarakat pelaku UMKM di 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilur dimasa pandemi Covid-19.

Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus, mengakatan zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

“Kita harapkan hal seperti ini terus dilaksanakan dan ditingkatkan, ini merupakan amal ibadah, bukan hanya dunia, namun juga bekal di akhirat,” ucap Bupati.

Bupati juga berterimakasih kepada Baznas Labura, karena sudah mendukung visi misi Bupati Labuhanbatu Utara, yaitu mensejahterahkan masyarakat bumi basimpul kuat babontuk elok.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak/ibu penerima bantuan baznas, semoga bermanfaat, dan gunakan dana tersebut sebaik mungkin dalam menjalankam usaha,” kata Bupati.

Sementara Ketua Baznas Labura, Sukisman, mengatakan bantuan yang diberikan sebesar Rp1,5 juta setiap pelaku UMKM. Sedangkan 4 pelaku UMKM di antaranya mendapat Rp2,5 juta. Dan untuk masjid masing-masing menerima Rp2,5 juta. Bantuan ini merupakan hasil dari zakat para ASN Pemkab Labura, juga dari para pemberi zakat lainnya. (fdh/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat, Kamis (25/3).

Hadir dalam kegiatan, Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah, Kepala Bidang P2M BNNP Sumut, Adlin Mukthar Tambunan dan Forkopimda kota Binjai.

Kepala BNN Kota Binjai, AKBP Suprayogi, menyampaikan keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu. Juga yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada.

“Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, pelayanan prima dan memuaskan,” ujar Suprayogi.

Sementara, Amir Hamzah menjelaskan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas dari masing-masing instansi. Karenanya, setiap pimpinan beserta jajarannya harus berkomitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Khususnya dalam pencegahan korupsi dan menjaga kualitas pelayanan publik. “Dukungan dari seluruh pihak baik instansi pemerintah, LSM, rekan-rekan Pers dan seluruh masyarakat kota Binjai untuk terus berkomitmen, bersinergi dan bekerja sama, sehingga dapat terwujudnya wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” tukas Amir.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BNN Kota Binjai adalah salah satu formasi yang sangat tepat untuk dapat meningkatkan wibawa serta kiprah BNNK.

BNNP Sumut berharap, pencanangan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi BNNK Binjai untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Plt Wali Kota Binjai bersama Forkompimda yang hadir dalam kegiatan tersebut. (ted/han)

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Barat resah. Pasalnya, masa kerja mereka “dipangkas” saat membuat surat perjanjian Kerja (SPK).

Kepada wartawan, sejumlah PTT di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nias Barat mengaku kesal atas tindakan kepala dinas yang mengurangi masa kerja mereka. Karenanya, mereka tidak terima pembuatan SPK per tanggal 16 Maret 2021 hingga akhir Juni 2021.

Apalagi, ada PTT yang masuk pada Februari 2021, namun SPK-nya dibuat per Januari 2021 hingga Juni 2021. Sedangkan yang sudah lama bekerja, bahkan ada yang sudah 5 tahun kerja di dinas tersebut, SPK-nya hanya dibuat per Maret 2021 hingga Juni 2021.

“Kami merasa dianaktirikan oleh kepala dinas. Saya sudah menjadi PTT di dinas tersebut lebih dari 5 tahun, kenapa SPK kami diterbitkan per Maret 2021?” ungkap seorang PTT berinisial MG kepada wartawan, Kamis (25/3).

Menyikapi hal ini, MG mengharapkan keadilan dari pemerintah. “Kepada bupati terpilih agar jangan pilih bulu ke depan, dan seharusnya dilakukan penyisiran jika ada yang dobel job,” harapnya.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nias Barat, Yohanes Halawa, membantah telah menganaktirikan PTT di instansi yang dipimpinnya. “SPK diterbitkankan berdasarkan surat permohonan, kemudian PTT yang diterbitkan Bulan Maret itu karena permohonannya dikasih Bulan Maret. Hal ini kita lakukan berdasarkan disposisi dari pimpinan,” jelasnya.

Sementara, Sekda Nias Barat Fakhili Gulo, saat dikonfirmasi wartawan di lobbi kantor Bupati Nias Barat menjelaskan hal ini. “Sebelumnya sudah kita instruksikan kepada seluruh SKPD, supaya PTT yang sudah lama bekerja segera di SPK-kan per Januari 2021, kalau sudah mendaftar sejak Januari, dan bagi PTT yang baru masuk di-SPK-kan berdasarkan bulan mereka masuk,” terangnya. (mag-11)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias diambil sumpah dan janjinya dalam jabatan administrator, pengawas dan fungsional auditor dan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Pelantikan itu dipimpin langsung Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM, di lantai III kantor Bupati Nias, Selasa (22/3).

Dalam arahannya, Bupati Nias menyampaikan, sosok ASN merupakan unsur utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, dengan sikap kesetiaan dan ketaatan kepada Pemerintah dan Negara. “Untuk mencapai itu, saudara dituntut memiliki kompetensi dan perilaku baik, bermoral, profesional dan sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks,” ujar Sokhiatulo Laoli.

Bupati Nias berharap ASN dapat mewujudkan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang profesional dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, sesuai motto kerja Pemerintah Kabupaten Nias yaitu Kreatif Inovatif dan Sinergitas. “Saya kembali mengingatkan fungsi dan peranan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa,” harapnya.

Menurut Bupati Nias stigma negatif selama ini dari masyarakatkan yang ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah, hanya dapat dihilangkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami menghimbau kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu menaati kode etik ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010. Tingkatkan kualitas dan profesionalime layanan terhadap masyarakat, yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.” pesan Bupati. (adl)

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Megawati Zebua mengaku prihatin atas peningkatan kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nias Selatan. Apalagi, kasus tersebut menyasar anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan rapat dengar pendapat DPRD Sumut bersama Kapoldasu, Kejatisu, dan BNNP Sumut beberapa hari lalu, terungkap kalau penggunaan Narkotika di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan,” kata Megawati Zebua saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Nias Selatan, di Jalan M Hatta, Kamis (24/3).

Untuk itu, Megawati mengaku akan melakukan sosialisasi pertauran daerah (Sosperda) terkait bahaya penggunaan Narkoba di wilayah hukum Nias Selatan, dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disambut baik Kapolres Nias Selatan AKBP Arke Furman Ambat, dan dirinya siap bersinergi dalam sosialisasi dan pencegahan terhadap bahaya Narkoba tersebut. “Penindakan terhadap pengguna Narkotika, kita tidak main-main. Bahkan jika itu diindikasikan terjadi di internal Polres, kita akan tindak,” tegas Kapolres.

Dalam pertemuan singkat itu, Kapolres Nisel berharap, Megawati Zebua dapat menyampaikan kepada pihak terkait untuk melakukan penambahan personel anggota Polri di Kabupaten Nisel. Pasalnya saat ini, hanya ada 5 Polsek di Nias Selatan dari 35 kecamatan dengan jumlah jiwa sekitar 500 ribu jiwa lebih. “Kita berharap dalam tahun-tahun yang akan datang, putra-putri dari daerah Kabupaten Nias Selatan supaya banyak diterima menjadi anggota Polri,” harapnya.

Arke Furman Ambat juga mengingatkan, pada April 2021 mendatang akan ada penerimaan baru anggota Polri. Kapolres pun mengimbau agar putra-putri daerah berlomba-lomba mendaftarkan diri masuk sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah sendiri. (mag-10)