MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut kembali melakukan pendataan dan cek fisik kendaraan dinas operasional roda empat. Kegiatan yang dimulai dari 22-30 Maret 2021 tersebut, dinilai hanya seremonial sebab tidak ada eksekusinya hingga kini.

“Ya lebih kepada seremonial karena belum pernah kita lihat ada aksi nyatanya dieksekusi dari para pensiunan. Padahal penertiban aset buat meningkatkan disiplin ASN agar lebih bertanggungjawab,” kata pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Rabu (24/3).

Menurutnya, pelaksanaan pendataan kendaraan dinas yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, akan lebih efektif jika dilakukan setiap tahunnya. “Karena ini dilaporkan dalam daftar aset. Daftar aset masuk dalam laporan keuangan daerah. Nilai aset akan menjadi nominal kekayaan daerah. Setiap tahun dilaporkan dalam laporan keuangan daerah,” katanya.

Elfenda menilai, persoalan aset daerah khususnya roda empat tentunya sudah ada ketentuan yang mengatur. Mulai dari penggunaan untuk apa, pelaporan kondisi aset sehingga aset dapat menjadi nilai kekayaan daerah.

Akan tetapi yang disayangkan, lanjut dia dia, aparatur sipil negara justru tidak disiplin dalam hal memelihara dan menjaga aset. Seringkali penggunaan kendaraan di luar fungsi dinas untuk keperluan sesuai fungsi memperlancar kerja OPD.”Jangan sampai aset daerah disalahgunakan. Aset kendaraan milik daerah harusnya bisa membantu kelancaran kerja-kerja OPD. Bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Kepala BPKAD Setdaprovsu Ismael Sinaga sebelumnya mengatakan, dalam kegiatan tersebut kendaraan dinas secara teknis akan diperiksa oleh Inspektorat daerah, Dinas Perhubungan Sumut dan Satpol PP Sumut. Oleh instansi terkait itu, akan dilakukan cek fisik kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka, serta dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK.

Pendataan dilakukan terhadap seluruh kendaraan dinas termasuk yang dalam kondisi rusak. “Seluruh kendaraan akan kita data, tujuan kita memanajemen para pengguna barang, jadi walau pun aset itu dalam keadaan tidak baik tetap akan didata,” katanya.

Ia berharap kepada seluruh OPD agar dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mengurus pajak kenderaannya, jika masih ada yang tertunggak. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan diterapkan seluruh kabupaten/kota.

Diakuinya bahwa pelaksanaan apel dan pendataan kendaraan dinas roda empat tersebut sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Tujuannya untuk mengonsolidasikan aset yang ada di Pemprov Sumut. Secara tertulis, Sekdaprovsu R Sabrina dalam suratnya Nomor 024/2262/2021, juga memerintahkan kepada seluruh OPD di jajaran Pemprov Sumut untuk menghadirkan seluruh kendaraan dinas operasional roda empat yang tercatat di OPD tersebut.

“Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengonsolidasikan aset kita yang ada di Pemprov Sumut, yang dalam hal ini OPD sebagai pengguna barang kita harapkan dapat menertibkan, terkait dokumen kendaraan roda empat,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paparan cahaya ponsel android dan laptop atau komputer bisa mendatangkan efek buruk pada kesehatan mata. Bahkan, lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kerusakan permanen pada mata hingga kebutaan.

Menurut dr Delfi SpM(K) dari Departemen Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran USU, dalam kehidupan sehari-hari saat ini tidak mungkin bisa lepas dari gadget. Apalagi, dalam kondisi pandemi ini mengharuskan jaga jarak, tidak melakukan kegiatan berkerumun sehingga mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi tersebut. Contohnya, kegiatan belajar-mengajar maupun perkuliahan melalui daring atau lewat aplikasi. Karena itu, masyarakat harus bijak menyikapinya.

“Penggunaan ponsel android maupun laptop biasanya dihubungkan dengan blue light atau sinar biru, dengan panjang gelombang sekitar 415-455 nanometer. Sinar biru ini bisa merusak makula retina mata dan kebanyakan pada usia produktif. Dari beberapa laporan banyak negara, disampaikan bahwa makula retina ini menjadi faktor utama terjadinya kebutaan pada usia produktif,” ungkap dr Delvi melalui akun youtube Prof Delfitri Munir saat ngobrol sehat belum lama ini.

Dijelaskan Delfi, gejala makula retina mata adalah terjadi gangguan penglihatan terhadap mata. Misalnya, penglihatan kabur, mata berair, mata merah, mata berkedut-kedut. “Makula retina mata ini merupakan reseptor untuk melihat. Kalau ini rusak, maka penglihatan pasti akan rusak pula,” ujarnya.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi gangguan terhadap mata, Delfi menyarankan mengurangi intensitas paparan sinar ponsel android maupun laptop. “Misalnya, menggunakan kacamata yang sesuai ukuran dan fungsinya sehingga tidak menambah lagi kelelahan mata akibat paparan blue light tersebut. Selain itu, bisa juga menggunakan lensa fotokromik. Lensa ini dapat menyaring sinar tersebut,” katanya.

Menurut Delfi, ketika menggunakan gadget biasanya orang jarang berkedip karena sudah fokus. Dan, ini bisa berdampak terjadi gangguan pada kornea mata mulai dari yang ringan sampai yang berat. Padahal, kalau mata berkedip, maka membasahi kornea mata. “Yang dikhawatirkan terjadi gangguan berat sampai permanen hingga kemudian penglihatan bisa terganggu. Ini sering dikaitkan dengan penelitian sekarang yaitu tentang degenerasi makula. Kalau sudah seperti itu (degenerasi makula), yang bisa kita lakukan mengurangi progresivitasnya. Karena, dikatakan bahwa itu sangat fatal dan termasuk ancaman kebutaan pada kasus degenarasi makula. Apalagi, pada tipe basah,” terangnya.

Delfi juga menyarankan agar jangan berlama-lama menggunakan gadget dengan mata telanjang atau tanpa kacamata pelindung. Artinya, berikan waktu istirahat kepada mata secara berkala. “Istirahat berkala, misalnya pada umumnya kita melihat gadget sekitar 20 menit. Maka, disarankan mengistirahatkan mata sekira 20-30 detik. Dengan kata lain, ketika melihat gadget maka disarankan mata tidak berakomodasi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika bekerja di depat laptop atau komputer sekitar 1 sampai 2 jam maka disarankan mengistirahatkan mata sekira 5 hingga 10 menit,” imbau dia.

Sementara, Prof Delfitri Munir menuturkan, paparan sinar dari ponsel atau laptop bisa merusak mata. Dampak yang diakibat cukup serius terhadap kesehatan, karena bisa menyebabkan kebutaan. “Memang kita terpaksa mengikuti perkembangan teknologi, mulai dari anak-anak hingga orang tua sekalipun menggunakan gadget. Walau demikian, bijaklah menggunakanya dengan mengantisipasi terjadinya gangguan pada mata,” pesannya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah bocah yang tinggal di Asrama TNI Singgasana III, Kelurahan Durian, Medan Timur, menemukan granat jenis manggis saat mencari kelereng di parit, Rabu (24/3) siang. Granat itu sempat dikira bola kasti oleh bocah tersebut karena bentuknya mirip seperti bola kasti.

Salah seorang bocah, Raka Prasetya (9) menceritakan, awalnya dia bersama temannya mengorek parit dengan menggunakan cangkul untuk mencari kelereng. Setelah beberapa kali dikorek, ternyata menemukan granat tersebut. “Kami kira itu bola kasti, rupanya granat. Itulah langsung diambil sama Pak Sembiring,” ucapnya ditemui di lokasi.

Granat tersebut kemudian diletakkan Pak Sembiring di pekarangan rumahnya. Selanjutnya, memberitahu Kepala Lingkungan XII Kelurahan Durian, Sri Maynarsih dan meneruskan kepada pihak kepolisian. Tak lama, petugas Polsek Medan Timur dan Koramil 02 Medan Timur datang ke lokasi.

Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin mengatakan, personil yang turun ke lokasi lalu memasang garis polisi untuk mengamankan granat itu. Kemudian, menunggu tim Gegana Brimob Polda Sumut untuk mengevakuasi bahan peledak tersebut. “Personil sudah turun ke lokasi dan situasi tetap kondusif,” ujar Arifin.

Sementara, Danramil 02 Medan Timur Kapten Kav Bina Satria Sembiring mengatakan, granat jenis manggis itu buatan Korea. Menurut dia, diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. “Kalau dilihat dari granat tersebut, kondisinya masih aktif karena cincin pengaitnya belum terlepas atau masih utuh. Tapi, karena sudah tua jadi seperti terbungkus besi karatan,” ungkap dia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, Kabir Bedi didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie, Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) Humarkar Ritonga, Kadiv Hubungan Langganan (Hublang), Kadiv Transmisi dan Distribusi Muhri Febriyanto beserta staf lainnya menyampaikan klarifikasi ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumut terkait adanya laporan pelanggan PDAM Tirtanadi, di Kantor Ombudsman Jalan Sei Besitang No 3 Medan, Senin (22/3).

“Pelanggan tidak perlu risau karena hingga saat ini tidak ada kenaikan tarif, hanya perubahan sistem pada pencatatan dan kami sudah menyiapkan solusinya,” kata Dirut Tirtanadi, Kabir Bedi.

Kabir Bedi menegaskan, perubahan sistem pencatatan dari manual ke sistem android itu bertujuan untuk lebih akuratnya pencatatan meter, sehingga kedepannya pencatatan meter akan lebih baik.

Menurut Kabir Bedi, pencatatan dengan sistem android ini, sudah dilaksanakan PDAM lain di Indonesia.

“Memang kami sangat memahami yang dialami pelanggan akibat dari perubahan sistem ini, untuk itu kami tidak tinggal diam dan akan proaktif mendatangi pelanggan yang mengalami lonjakan akibat perubahan sistem ini,” ungkap Kabir Bedi.

Selain itu, sambungnya, manajemen Tirtanadi terus melakukan terobosan program kerja untuk peningkatan pelayanan yang prima kepada pelanggan, oleh karena PDAM Tirtanadi akan membangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) untuk menambah debit air yang dibutuhkan hingga 12.500 liter/detik. “Saat ini PDAM Tirtanadi memiliki sekitar 7.000 liter/detik yang diperlukan 12.500 liter/detik. Insya Allah pada Tahun 2025 akan terpenuhi,” ujar Kabir Bedi.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengharapkan manajemen Tirtanadi dapat menyelesaikan permasalahan lonjakan rekening pelanggan dengan baik, sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan. “Kami berharap kepada Pak Dirut serta jajaran dapat menyelesaikan permasalahan laporan pelanggan yang masuk ke Ombudsman hingga saat ini berjumlah 52 laporan pengaduan yang telah melengkapi berkas,” kata Abyadi.

DPRD Medan Segera Bentuk Pansus

Sementara itu, Pimpinan DPRD Medan, H.Ihwan Ritonga menyambut baik wacana Pemko Medan yang diminta untuk mendirikan sendiri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemko Medan yang bergerak di bidang Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Terkait hal itu, DPRD Kota Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus).

“Selama ini di Kota Medan terjadi krisis air bersih. Warga prasejahtera selalu mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih. Keluhan itu patut kita sikapi dan kita tindak lanjuti. Apalagi ada desakan agar Pemko punya PDAM sendiri, ini baik sekali. Untuk itu kita akan membentuk Pansus,” ucap Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Rabu (24/3).

Dikatakan Ihwan, dengan dibentuknya Pansus, DPRD Medan akan bekerja lebih fokus dengan tugasnya membahas hal ini, khususnya agar masalah penyediaan air bersih di Kota Medan dapat teratasi. “Jadi nanti akan dibahas, apakah Pansus ini menilai Pemko Medan layak untuk mendirikan PDAM sendiri atau justru Pemprovsu berkenan menyerahkan pengelolaan PDAM Tirtanadi kepada Kota Medan. Atau mungkin ada opsi-opsi yang lain. Teknis dan kebijakan ini nanti yang mau dibahas oleh Pansus,” ujarnya.

Apalagi, kata Ihwan, saat reses DPRD Medan, warga Medan selalu mengeluhkan krisis air bersih di Kota Medan. Masih banyak rumah warga yang belum terpasang saluran air bersih. Bahkan yang sudah terpasang saluran air dari PDAM Tirtanadi sekalipun, kualitas pelayanannya sering tidak memenuhi standar, yakni sering macet dan berwarna serta berbau.

Disampaikan Ihwan, pihaknya di pimpinan DPRD dan para pimpinan Fraksi di DPRD Medan akan segera melakukan rapat koordinasi untuk pembentukan Pansus. “Kita harapkan secepatnya.Target kita krisis air bersih di Medan segera terealisasi pada kepemimpinan Wali Kota Medan yang baru ini. Hasil Pansus akan kita sampaikan ke Pemko Medan dan Provinsi,” katanya.

Menurut Ihwan, pengalihan pengelolaan PDAM Tirtanadi yang saat ini dikelola Pemprov Sumut, sangat beralasan jika beralih ke Pemko Medan. Pasalnya, hampir 80 persen pelanggan air minum PDAM Tirtanadi adalah warga Medan.

Ia menilai, wajar saja Pemko Medan merasa paling bertanggungjawab dan peduli terhadap warganya dal masalah ketersediaan air bersih. Kalau pun PDAM Tirtanadi tidak bisa dialihkan, Ihwan menilai Pemko Medan cukup layak untuk punya PDAM sendiri.

“Terkait 20 persen pelanggan PDAM di sekitar Kota Medan, katakan lah kawasan Deliserdang, bila memungkinkan, maka bisa saja diambil oleh PDAM milik Pemko Medan. Makanya secara teknis, kita lihat saja dulu, apakah memang PDAM Tirtanadi yang dialihkan ke Pemko Medan, ataupun Pemko Medan yang akan mendirikan sendiri PDAM nya,” pungkas Ihwan.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH, mengatakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan berupa ketersediaan air bersih, Pemko Medan diminta untuk mendirikan PDAM milik sendiri. Sebab, PDAM Tirtanadi dibilang kerap merugikan masyarakat Kota Medan yang merupakan pelanggannya serta sering melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada para pelanggannya.

Dijelaskannya, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka Pemko Medan sangat layak untuk mendirikan sendiri BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan dan penyediaan air minum, yakni PDAM. Saat itu, Pemko Medan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Kota Medan.

Lalu setelah itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, maka Pemko Medan sudah dapat memilih atau menetapkan tarif yang dipakai, apakah tarif batas atas atau tarif batas bawah dari tarif yang telah ditetapkan Gubernur.

Oleh karena itu, Mulia juga turut mempertanyakan, apa yg menjadi dasar dari Pemerintah Provinsi untuk mempertahankan pengelolaan PDAM Tirtanadi.

“Padahal persoalan selalu timbul tanpa ada solusi, bahkan belakangan masyarakat harus merasakan besarnya tarif pembayaran,” tuturnya. (adz/map/ila)