ALAMI: Air Terjun Lawu-Lawu di Nias Barat yang terlihat masih alami.istimewa.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Objek Wisata Air Terjun Lawu-Lawu di Desa Sisobaöhö, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, akan diresmikan bupati pada 7 April mendatang sebagai objek wisata dengan konsep wisata desa.
ALAMI: Air Terjun Lawu-Lawu di Nias Barat yang terlihat masih alami.istimewa.
Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat, Elvira Hotmulani Manik, didampingi Kabid Promosi Wisata, Odhan Daeli dan juga Kabid Budaya, Manwar Waruwu menyampaikan Informasi tersebut ketika meninjau langsung persiapan yang dilakukan Warga Desa Sisobaöhö, Jumat, (19/3).
“Kami dari Dinas Pariwisata mengapresiasi semangat gotong-royong yang dilakukan tokoh masyarakat warga desa, dan kalau Tuhan menolong tidak ada aral melintang, Objek Wisata Lawu-lawu ini akan dilaunching oleh Bupati Nias Barat tanggal 7 April,” Kata Elvira
Elvira juga memberikan motivasi kepada warga yang menyadari potensi Air Terjun Lawu-Lawu yang dengan suka rela bergotong royong membersihkan lokasi agar layak dikunjungi.
“Nanti kalau ini sudah dilaunching akan berdampak pada perekonomian warga desa,” ujarnya.
Manase Gulo sebagai Kades Sisobaöhö melaporkan bahwa persiapan sejauh ini sudah 80% dan diyakinkan dengan semangat yang dimiliki oleh warga yang terus berbenah objek wisata tersebut siap dilaunching pada tanggal 7 April.
Melihat potensi Air Terjun Lawu-Lawu yang tinggi airnya kurang lebih 30 meter dengan aliran yang cukup deras, air yang dingin dan sangat alami, pasti menarik untuk dikunjungi. Saat ini warga tengah membangun anak tangga dengan julukan tangga 100 menuju lokasi.
Kadis Pariwisata mengatakan, nanti saat launching diharapkan kehadiran perwakilan dari Kemenko Marves dan juga dari Kemenpar.
Elvira berharap Desa Sisobaöhö dapat berbenah menjadi desa wisata, karena akan menjadi perhatian untuk dikembangkan. (mag-11/ram)
PAPAR: Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo saat memberikan paparan.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo memaparkan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 di hadapan para peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Afo Bappeda Kabupaten Nias Barat, Senin (22/3).
PAPAR: Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo saat memberikan paparan.
Usai dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Barat, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber diantaranya Kepala Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan topik Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022.
Dihadapan para Pimpinan OPD, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa tema RKPD Nias Barat Tahun Anggaran 2022 adalah “Pengembangan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam rangka mewujudkan Nias Barat Bersih, Unggul dan Maju”
Pada Kesempatan itu, Sabahati Gulo memaparkan gambaran umum dan capaian pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat pada beberapa di antaranya bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Menurut Sabahati, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat disasarkan pada peningkatan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem informasi.
Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022 wajib memperhatikan visi, misi dan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi dan permasalahan pembangunan daerah dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2005-2025, maka pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2022 disasarankan pada peningkatan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem informasi. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022 wajib memperhatikan visi, misi dan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” ujar Sabahati Gulo. (mag-11/ram)
PUKUL BEDUG: Sekda Dairi, Leonardus Sihotang memukul bedug dan Forkopimda memukul gendang rebana pembukaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (23/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat kabupaten. MTQ memperlombakan 9 cabang dengan peserta 346 orang.
PUKUL BEDUG: Sekda Dairi, Leonardus Sihotang memukul bedug dan Forkopimda memukul gendang rebana pembukaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (23/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Pembukaan juga diikuti peserta secara virtual dari Mimbar Utama MTQ di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Selasa (23/3). Hal itu dilakukan untuk menaati protokol kesehatan.
Ketua Panitia MTQ ke-46, Kamidun Solin mengatakan, peserta merupakan utusan dari 15 kecamatan, sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Dairi. Pelaksanaan MTQ tahun ini, berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana tiap pelaksanaan MTQ menghadirkan masyarakat banyak dan gelar pawai.
“Namun, kendati demikian diharapkan tidak mengurangi hikmah pelaksanaan MTQ ke-46, yang akan dilaksanakan selama 3 hari (Selasa, Rabu, Kamis),” ujarnya.
Sementara itu, Leonardus Sihotang mengatakan, MTQ merupakan kegiatan yang sudah mentradisi dan melekat dalam kultur masyarakat Indonesia, yang juga terbukti menjadi daya dorong pembangunan daerah. Selain itu, MTQ mejadi forum silaturahmi untuk memperkuat rasa persaudaraan lintas agama, etnis, masyarakat.
“Pelaksanaan MTQ digelar secara berjenjang, juara MTQ tingkat kabupaten, akan menjadi perwakilan Kabupaten Dairi mengikuti MTQ tingkat provinsi,” ungkap Leonardus Sihotang.
Leonardus mengharapkan kepada dewan hakim, agar memberikan penilaian seobjektif mungkin. Sehingga MTQ ke-46 bisa menghasilkan juara dan dapat mengharumkan nama Dairi, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh peserta menaati protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5m).
Pembukaan MTQ ke-46, ditandai pemukulan bedug oleh Sekda, Leonardus Sihotang serta diikuti pemukukan gendang rebana oleh Kapolres Dairi AKBP, Ferio Ginting, Dandim 0206/ Dairi, Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, Kajari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki, Ketua DPRD, Sabam Sibarani, Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang, Japaham Sinaga, Ketua MUI Dairi, Wahlin Munthe, Ketua Forkala, Raja Ardin Ujung serta camat. (rud/ram)
istimewa
PAHLAWAN: Tiga nama tokoh asal Sumut, masing-masing Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga nama tokoh asal Sumut diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Ketiga nama tersebut adalah Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis.
PAHLAWAN: Tiga nama tokoh asal Sumut, masing-masing Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Sidang pembahasan dilakukan tiga tahap. Hari ini kita bahas pengusulan nama Sanusi Pane. Malu kita sebagai warga Sumut bila tidak tahu sosok Sanusi Pane. Sebagai pengusung Bahasa Indonesia, menurut saya beliau ini sangat layak dijadikan sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, saat membuka sidang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumut, di Hotel Le Polonia, Medan, Selasa (23/3).
Peserta sidang terdiri dari anggota tim pengusul yakni Balai Bahasa Sumut, perwakilan dari unsur TNI, kepolisian, pejuang, pakar, akademisi, dan sejarawan.
“Tolong berikan masukan yang bermuara pada perbaikan berkas, agar bisa melengkapi apa yang sudah ada, kalau bisa satu kali pengusulan langsung diterima,” ungkap Sabrina.
Disampaikan dia, sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dirinya sudah membaca buku-buku sastra karya Sanusi Pane. Menurutnya, Sanusi Pane merupakan salah satu pegiat sastra yang turut membela dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.
“Bayangkan saat ini, dari ujung Aceh hingga Papua, kita bisa menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain, yaitu Bahasa Indonesia, itukan luar biasa, satu bangsa dipersatukan dengan bahasa,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali mengatakan, untuk usulan tahun 2021 paling lambat minggu kedua bulan April sudah disampaikan. Karena itu diharapkan sidang TP2GD dapat segera menghasilkan nama yang akan diusulkan dari Sumut.
“Bagi yang belum memenuhi syarat untuk pengusulan, bisa diusulkan kembali tahun berikutnya. Hasil sidang nanti akan dituangkan dalam bentuk laporan yang akan diberikan untuk rekomendasi dari Pemprov Sumut kepada Kemensos,” terangnya.
Dijelaskannya, akan dilakukan tiga kali sidang untuk membahas tiga usulan nama yang diterima oleh TP2GD. Setelah membahas usulan gelar pahlawan untuk Sanusi Pane, 23 Maret 2021, tim akan pengusulan nama MH Manullang dan HM Arsyad Thalib Lubis, pada 25 Maret 2021.
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU) Maryanto sebagai pengusul Sanusi Pane untuk mendapat gelar pahlawan mengatakan, ada tiga alasan kenapa Sanusi Pane layak menjadi pahlawan nasional. Pertama, karena beliau melahirkan bahasa persatuan, kemudian melakukan pergerakan pelembagaan (mendirikan Balai Bahasa), dan melakukan gerakan pelopor menggunakan Bahasa Indonesia.
Maryanto mengaku telah menyiapkan dokumen riwayat hidup Calon Pahlawan Nasional Sanusi Pane, dan juga biografinya. “Itu merupakan hasil dari penelitian bukan sembarang mengambil data. Kami sudah melakukan tiga kali kajian untuk pengusulan. Oktober 2020 kami sudah melakukan seminar kajian, dan terakhir di Februari 2021, artinya permohonan yang kami ajukan sudah dilakukan pengkajian,” jelasnya.
Anak Sanusi Pane, Nina Pane menyampaikan rasa terima kasih, dan rasa hormat setinggi tingginya, kepada pihak yang ikut mengusung nama ayahnya guna mendapat gelar Pahlawan Nasional. “Karena sesunguhnya sejak mendengarkan kabar ini, saya dan keluarga merasakan haru, saya juga mengapresiasi terkait kajian yang selama ini dilakukan oleh para peneliti, serta peran dari Pemprov Sumut yang turut mendukung pengusulan nama Sanusi Pane mendapat gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya. (rel/prn)
DISKUSI: Diskominfo Sumut menggelar diskusi bersama puluhan wartawan terkait kesiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3). diskominfo sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan pematangan persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Sumut, yang rencananya dimulai Juli mendatang.
DISKUSI: Diskominfo Sumut menggelar diskusi bersama puluhan wartawan terkait kesiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3). diskominfo sumut.
Untuk memperkuat kebijakan pembukaan PTM di tengah pandemi Covid-19, Disdik Sumut melakukan sejumlah simulasi.
“Kita sedang mematangkan persiapan PTM dengan berbagai pertimbangan dan skema tertentu. Sekarang bagaimana meyakinkan Pak Gubernur bahwa PTM ini bisa (PTM dimulai). Kita mulai dari simulasi. Kemudian tatap muka seutuhnya seminggu dua kali. Ada seminggu tiga kali,” kata Kepala Disdik Sumutn
Syaifuddin, dalam Coffee Morning bertajuk ‘Menimbang Kesiapan PTM Masa Pandemi Covid-19 di Sumut’, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3).
Di kesempatan itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU itu menceritakan kegiatannya di hari yang sama, saat menyambangi SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang, yang dinilainya baik dalam pelaksanaan PTM di tengah pandemi. Kata dia, SMA Negeri 1 tersebut telah mempersiapkan sejumlah pendukung berupa tandu (tempat tidur), mengantisipasi bila terjadi sesuatu pada siswanya ataupun guru.
“Mereka telah mulai tatap muka, tapi selalu koordinasi dengan gugus (Covid-19),” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku di beberapa kabupaten/kota lain di Sumut, berupa penyediaan perangkat hand sanitizer. “Syukur respon sekolah kita lihat antusiasnya sangat besar. Mungkin mereka sangat rindu tatap muka, sehingga guru juga ikut merespon. Maka kalau ditanya Provinsi Sumut bisa lakukan tatap muka, jawabnya bisa, asal…,” tambahnya.
Namun mengenai waktunya, ia menunggu sampai selesai masa libur (Ramadan dan Idul Fitri). “Kita mau lihat bagaimana trennya,” katanya.
Dukungan juga disampaikan anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, yang menyambut antusias rencana dari Disdik Sumut melalui persiapan pematangan jelang rencana PTM pada Juli mendatang.
“Saya sepakat adanya pematangan ini. Kami dari DPRD siap mendampingi untuk pematangan itu. Kalau perlu rekomendasi kita di coffee morning ini adalah dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah,” tegasnya.
Dorongan juga diberikan Ineke Lubis, selaku dokter anak terhadap upaya Disdik Sumut yang mempersiapkan pematangan PTM. “Mau buka sekolah, ayo persiapan. Harus ada kerjasama, semua harus bergerak mau diperiksa. Kenapa kita dibanding dengan Sumbar dan Aceh yang sudah duluan? Karena kita lambat geraknya. Ketika seluruh siswa mau diperiksa tapi dosen dan pegawai takut, nggak mau diperiksa atau divaksin. Ini yang memperlambat tadi,” jelasnya.
Di akhir kegiatan coffee morning, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar menyatakan, Pemprov Sumut melalui Disdik sedang melakukan persiapan pematangan hingga pada evaluasi dari PTM di masa pandemi Covid-19.
“Upaya kita sekarang bagaimana memutuskan mata rantai Covid-19 di Sumut bisa teratasi. Pemprov dalam hal ini Satgas (Covid-19) akan mempertanyakan pembelajaran. Bukan masalah siap atau tak siap, tapi ada persyaratan yang dipenuhi. Kriteria apa kalau sekolah itu ingin tatap muka,” ujarnya.
Sementara dr Inke Nadia Lubis, selaku tim dari Satgas Pananganan Covid-19 Sumut menyebutkan pertimbangan membuka sekolah saat ini masih dalam kondisi yang belum begitu baik. Mengingat tren penularan Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun signifikan. Dalam angka, sudah 26.406 orang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 22.808 orang dan sebanyak 887 orang meninggal dunia.
“Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Karena itu perlu panduan persiapan pembelajaran tatap muka yang bertujuan menjamin sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Persiapan pra pembelajaran, pendataan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta,” katanya.
Kemudian, lanjut Inke, tujuan panduan persiapan pembelajaran tatap muka lainnya yaitu memastikan prasyarat bagi para guru dan murid yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, rencana tindak lanjut jika terjadi kasus Covid-19 seperti karantina, serta evaluasi kesehatan siswa. Adapun sasaran awal yakni tingkat SMA/SMK sederajat.
Pemerintah Diminta Tegas
Terkait adanya sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, khususnya sekolah swasta, yang sudah melakukan aktivitas belajar-mengajar langsung di sekolah, meski Pemprov Sumut belum mengizinkan sekolah tatap muka, pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Medan, Joharis Lubis menilai, Disdik Sumut tidak tegas.
“Ini soal ketegasan dan pengawasan. Di satu sisi pemerintah melarang, tapi di sisi lain (kenyataan) beda. Di Sumut seperti Batubara, Mandailing Natal, dan Tapanuli, ini sudah (tatap muka). Sekolah- sekolah swasta sekolah tatap muka, walau pakaiannya biasa,” ungkap Joharis, Selasa (23/3).
Untuk mengelabui, pihak sekolah mewajibkan anak didiknya mengenakan pakaian biasa. Artinya, ada pro dan kontra antara sejumlah sekolah mengenai sistem belajar online yang diberlakukan Pemerintah Indonesia.
“Guru tidak maksimal mengajar melalui daring, mungkin juga sudah jenuh. Walaupun kita ada buat webinar dan pertemuan ilmiah melalui online, siswa memang membutuhkan tatap muka,” tutur Joharis.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah bisa menerapkan sekolah tatap muka dengan memaksimalkan program vaksin Covid-19 kepada guru dan tenaga pendidik serta staf di sekolah. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan.
“Ini kita tidak serentak… tidak seragam. Kita harus tegas. Kalau jangan ada tatap muka, ya jangan ada. Ini nggak. Ada yang tatap muka, ada juga yang daring. Kemudian daring itu juga gurunya nggak profesional dan nggak maksimal belajar daring,” jelas Joharis.
Dampak dari sistem belajar daring, diakui Joharis, berdampak pada penurunan standar kompetisi siswa di Indonesia selama masa pandemi Covid -19. Hal ini terjadi juga karena pandemi menghantam semua lini sektor.
“50 persen siswa tidak memiliki standar kompetensi selama Covid -19. Apalagi sinergitas antara pemerintah dengan sejumlah stakeholder yang kurang sinkron. Ini secara nasional, bukan hanya di Sumut. Karena pandemi Covid -19 menghantam semua lini,” tandasnya.
Penuhi Standar Prokes
Terpisah, pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Delyuzar, mengungkapkan, belajar tatap muka di sekolah sebaiknya dilakukan, jika sekolah dapat memenuhi standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan.
“Ini harus bekerja sama dengan Satgas Covid-19. Bahkan kalau bisa, setiap sekolah juga disiapkan Satgas yang mengatur standar yang benar,” kata Delyuzar dihubungi wartawan, Selasa (23/3).
Menurut dia, jika standar prokes tidak dapat dipenuhi, maka sekolah jangan melakukan PTM. “Kalau tidak bisa dilakukan, jangan dipaksakan karena berisiko tinggi. Walaupun ada tren angka kasus Covid-19 menurun di banyak daerah, namun kasusnya tetap ada,” ujarnya.
Delyuzar menuturkan, belajar tatap muka dapat diprioritaskan bagi daerah zona hijau. Namun harus mengikuti prokes ketat. “Misalnya, kapasitas ruangan, jumlah siswa, kemudian kesiapan siswa harus diperhatikan,” ucap dia.
Di samping prokes yang ketat, perlu disiapkan testing dan tracing kasus Covid-19. Jangan sampai ada murid atau guru yang terpapar saat berlangsungnya sekolah tatap muka itu. “Tidak harus ada perawat di sekolah. Namun jika terjadi apa-apa, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di sekitar sekolah harus siap,” tandas Delyuzar.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, pembelajaran tatap muka akan dibuka secara bertahap pada Juli 2021. “Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, Kamis (25/2) lalu.
Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Ia mengatakan, PTM ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa. Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.
“Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujar dia.
Ia pun meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif. (prn/gus/ris)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Selama 4 hari persisnya sejak Jumat-Senin (19-22/3), tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengamankan 18 orang terduga teroris dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Penangkapan itu merupakan pengembangan dari penangkapan kelompok jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di Jawa Timur. Pengembangan dilakukan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dari 3 provinsi itu, Sumut terbanyak ditangkap.
Ilustrasi terorisme.
HINGGA Senin (22/3), Densus 88 Antiteror Polri masih menangkap 22 terduga teroris kelompok JI di DKI Jakarta, Sumbar, dan Sumut. “Dua tersangka ditangkap di Jakarta, enam ditangkap di Sumbar, dan 14 ditangkap di Sumut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/3).
Namun Selasa kemarin, jumlah penangkapan di Sumut bertambah menjadi 18 orang. Artinya, jika tidak ada penangkapan dari provinsi lain, total terduga teroris yang ditangkap mencapai 26 orang.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, ke-18 orang terduga teroris itu diamankan dari Kota Medan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Deliserdang.
“Ya betul, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan 18 orang terduga teroris,” ungkap Hadi kepada wartawan di Medan, Selasa (23/3).
Hadi mengatakan penangkapan dilakukan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, sejak Jumat (19/3) sebanyak 8 orang. Hasil pengembangan, tim kembali menangkap 3 orang terduga teroris pada Minggu (21/3). “Dan pada Senin (22/3), kembali mengamankan sebanyak 7 orang. Totalnya 18 orang,” tutur perwira melati tiga itu.
Hadi mengungkapkan, pihak Densus 88 Anti Teror terus melakukan pendalaman terkait 18 orang diamankan tersebut. “Interogasi dilakukan Densus di Mabes Polri,” kata Hadi.
Hadi mengaku belum bisa membeberkan jaringan terduga teroris yang diamankan di Sumatera Utara, karena merupakan kewenangan pihak Densus 88 Mabes Polri. “Terkait kelompok mana dan jaringan siapa, masih terus didalami oleh Densus 88. Informasi lengkapnya nanti Densus yang menyampaikan,” jelas Hadi.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menjelaskan, para terduga teroris yang ditangkap di tiga provinsi tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan di Jawa Timur.
Diketahui, sebanyak 22 terduga teroris dari JI ditangkap di Jatim pekan lalu. Seluruhnya telah dipindahkan ke Jakarta pada Kamis (18/3). Puluhan teroris yang diamankan kali ini masih satu jaringan dengan kelompok Fahim, teroris asal Jawa Timur. “Ini pengembangan. Karena Fahim ini kelompok JI. Di Jakarta ada dua yang diamankan, enam ada di Sumatera Barat dan paling banyak di Sumatera Utara ada sebanyak 14 orang,” tuturnya, Senin (22/3).
Rusdi memastikan bahwa pihaknya tidak berhenti untuk memburu seluruh teroris kelompok Jamaah Islamiyah. Menurutnya, Tim Densus 88 Antiteror kini tengah mengembangkan kasus tindak pidana terorisme tersebut untuk menangkap teroris lainnya. “Masih kami kembangkan, tunggu saja ya,” katanya.
Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebut jaringan JI memiliki 6.000 anggota. “Jadi gini, JI itu anggota dan kelompoknya pernah kami sampaikan jumlahnya 6.000. Nah, 6.000 itu gabungan anggota dan simpatisan,” ujar Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/3).
Sebanyak 22 tersangka teroris yang ditangkap ini menamakan diri kelompok Fahim. Ramadhan mengatakan, pergerakan kelompok ini terus dipantau Densus 88.
Pedagang Bakso & Pedagang Kerupuk
Informasi diperoleh, sejumlah terduga teroris yang ditangkap tim Densus merupakan warga pendatang di berbagai daerah di Sumatera Utara. Di Kota Padangsidimpuan misalnya, terduga teroris berinisial G yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Senin (22/3), baru sekitar 8 tahun tinggal di Padangsidimpuan.
“Keterangan kepling tadi, inisialnya G. Dia sehari-hari berdagang bakso keliling, dan sudah 8 tahun tinggal di situ,” ujar Camat Padangsidimpuan Utara, Zulkifli Lubis, Senin (22/3).
Untuk mengantisipasi kejadian terulang, Zulkifli menyarankan kepada seluruh kepala lingkungan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk mengecek seluruh warga pendatang. “Kami sudah memerintahkan seluruh kepala lingkungan untuk mengecek orang yang datang ke lingkungannya,” kata Zulkifli.
Sementara dari penangkapan delapan orang terduga teroris pada Minggu (21/3), salahsatunya ditangkap di Kecamatan Namorambe, Deliserdang. Seorang pria berinisial T. Diketahui, T sehari-hari berjualan menjual keripik. Ia tinggal di rumah sewa, dan baru tinggal di kompleks sejak 7 bulan lalu.
Terduga teroris lainnya diamankan di wilayah Medan dan Tanjungbalai.
Terkait penangkapan sejumlah terduga teroris di Sumatera Utara, Polda Sumut konsisten melakukan pengamanan di sejumlah titik di Sumut. “Kita telah melakukan pengamanan objek vital secara konsisten. Tetapi berapa jumlah personelnya belum bisa kita jabarkan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. (bbs/net/mag-01)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Krimininolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai, Habib Rizieq Shihab (HRS) berupaya membangun psikologi massa. Dalam beberapa kali sidang kasus dugaan menghasut hingga terjadi kerumunan di Petamburan dan Tebet, Rizieq membangun citra seolah dizalimi.
“Ini strategi yang mungkin efektif memainkan psikologi massa. Massa bisa semakin marah atas dimunculkannya persepsi bahwa HRS dizalimi melalui “drama” ini. Ada juga kemungkinan, orang yang bukan pendukungnya ikut-ikut simpati,” kata Adrianus Meliala kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menggelar sidang kasus ini secara offline. Majelis tidak ingin kehadiran HRS di ruang pengadilan menimbulkan kerumunan massa. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik menjadi landasan.
Rizieq dan kuasa hukum menolak sidang virtual atau online. Rizieq merasa diperlakukan tidak adil, lalu meninggalkan sidang. Beberapa kali ia dan kuasa hukum meluapkan emosi. Setelah beberapa kali “drama”, majelis hakim akhirnya mengambulkan keinginan Rizieq untuk hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Adrianus menyebut sidang offline akan lebih menguntungkan Rizieq secara taktis. Kemungkinan massa akan berbondong ke pengadilan untuk memberikan dukungan. “HRS sendiri bisa mengeluarkan kemampuannya sebagai orator. Karena pilihan ini sempat digagalkan hakim, maka situasi drama yang kemudian dieksploitasi,” ungkapnya.
Menurut Adrianus, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tidak mengabaikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menilai Perma itu dipakai dengan pertimbangan solus populi suprema lex esto. “Bagi saya, pertanyaannya bukanlah dasar hukum sudah cukup kuat atau tidak, tetapi mengapa kita harus mempertanyakan dasar hukum mengingat pandemi masih ada,” tutur Adrianus.
Saat sidang pertama hingga ketiga yang digelar offline dengan Rizieq di kantor Badan Reserse Kriminal Polri, masyarakat yang datang ke kawasan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur cukup ramai. Saat sidang ketiga sempat terjadi ketegangan. Seorang perempuan yang mengaku pendukung Rizieq memaksa masuk ke ruang sidang.
Karena sidang selanjutnya akan dihadiri Rizieq secara langsung, kemungkinan masyarakat yang datang ke sekitar kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur semakin ramai. Polisi harus tegas melarang kerumunan, menindak setiap orang yang melanggar protokol kesehatan.(bbs/adz)
PANEN KENTANG: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, melakukan panen kentang perdana di kawasan Food Estate, Desa Ria-ria Kec.Pollung Kab. Humbang Hasundutan, Selasa (23/3).
HUMBAHAS , SUMUTPOS.CO – Tiga menteri yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum, menyambut positif hasil komoditas di Food Estate (FE) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut). Hasil komoditas yang dihasilkan di tiga area FE Humbahas sudah berada di atas rata-rata nasional.
PANEN KENTANG: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, melakukan panen kentang perdana di kawasan Food Estate, Desa Ria-ria Kec.Pollung Kab. Humbang Hasundutan, Selasa (23/3).
“Hasilnya sangat baik, padahal ini baru tanaman pertama. Saya harapkan tanaman selanjutnya akan lebih bagus. Apa yang akan kita tanam di sini, komoditinya adalah bawang putih, bawang merah, kentang dan jagung. Karena jagung di sini juga bagus,” ucap Menko Marves, Luhut B Pandjaitan, yang hadir bersama Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, usai melakukan seremoni panen kentang, di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung dan Hutajulu Humbahas, Selasa (23/3).
Hadir dalam kunjungan tersebut Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Simanjuntak, dan Pangdam I/BB, Burhanuddin, serta rombongan kementerian,
Dengan progres yang cukup memuaskan ini, menurut Luhut, akan segera menambah dan mengembangkan lahan pertanian ini hingga 1.000 ha. Sedangkan mengenai hasil pertanian untuk pemasarannya atau off taker (penampung) dipastikan tidak ada masalah.
Pengembangan selanjutnya, dijelaskan Luhut, setelah melakukan diskusi dengan Menteri PUPR dan Pertanian akan kembali melakukan penelitian, yang diharapkan dua tahun ke depan akan menghasilkan benih varietas yang cocok dengan kultur pertanian di Humbahas.
“Mimpi kita sampai dengan 2024 akan tercapai pertanian di sini hingga 20 ribu hektare. Dan ini tidak mudah namun dengan hasil kerja seperti ini dengan team work mulai dari Bupati, Gubernur, Kementerian dan masyarakat ini saya yakin akan berhasil,” katanya.
Menurut Luhut, dari pengalaman pertama ini kegagalan yang terjadi hanya sampai 12%, tetapi 70% hasil yang sudah diperoleh di atas rata-rata nasional. “Dan saya minta karya anak bangsa ini dapat untuk diteruskan. Saya minta bupati, kepala desa dan masyarakat untuk bahu-membahu menyelesaikan ini. Kalau semua terintegrasi saya rasa semua ini akan berjalan dengan baik,” katanya.
Mengenai pupuk, dijelaskan Luhut, langkah selanjutnya yang akan ditempuh yakni menggunakan limbah eceng gondok yang ada di Danau Toba MENJADI pupuk kompos untuk lahan pertanian di FE. Nantinya dengan riset ini diharapkan dapat menaikkan hasil pertanian sebesar 20%.
Gubsu: Peluang Bamer & Kentang
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu menjelaskan kondisi yang telah diraih Sumut dalam hal komoditas. Dari hasil panen bawang merah pada Minggu yang lalu didapatkan hasil produksi sebanyak 10 ton/hektare dan kentang diperkirakan 26 ton/hektare.
“Panen tersebut menggambarkan peluang besar peningkatan komoditas bawang merah dan kentang di lahan food estate ini,” katanya.
Edy Rahmayadi juga menyampaikan sampai saat ini kondisi komoditas seperti cabai, padi dan jagung telah mengalami ketercukupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut. Pada tahun 2020 produksi padi sebesar 4,2 juta ton, gabah kering giling 2,7 juta ton. Sementara kebutuhan beras untuk Sumut hanya 1,8 juta ton. Surplus lainnya yakni pada jagung 147 ribu ton, dan cabai surplus 69 ribu ton.
“Namun pada bawang merah kita defisit 36% atau 15.822 ton. Namun untuk hasil bawang merah ini terus mengalami peningkatan hasil panen setiap tahunnya. Untuk masyarakat pada konsumsi bawang merah kita harus menyiapkan sebanyak 43.952 ton,” katanya.
PUPR: Akses Rampung Ramadan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam kesempatan itu mengatakan untuk akses di kedua kawasan FE akan rampung sebelum puasa Ramadan pada tahun ini. Alat berat juga sudah melaksanakan pekerjaan baik jalan, jembatan dan sebagainya.
“Dapat dilihat eskavator dan alat berat lainya tadi sudah mengerjakan seperti penyelesaian pekerjaan jembatan dan lainnya. Mudah-mudahan sebelum puasa ini sudah selesai,” katanya.
Diketahui di Humbahas ini terdapat tiga area FE yang keseluruhannya seluas 785 ha, yakni di Hutajulu 120,5 ha, di Desa Ria Ria 411,5 ha dan Parsingguran 253 ha. Dari hasil panen komoditas di area 215 ha progres yang dicapai hasil panen sampai 20 Maret 2021 yakni sebanyak 79.454 kg.
Untuk pengembangan selanjutnya kawasan FE ini tahap ke II sesuai peta wilayah kepentingan (AOI) 1.591 ha SK MenLHK 448, Kabupaten Humbahas direncanakan areal tahap II 747 ha dan 406,7 ha AOI area usulan kebun raya.
Bupati Humbahas telah menyampaikan surat No. 600/HH/III/2021 tangal 5 Maret 2021 pada Menteri LHK untuk merubah fungsi peruntukan kebun raya menjadi FE.
Selain panen kentang, ketiga menteri dan Gubsu turut melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait pengembangan food estate Sumut, sekaligus melaksanakan kick off food estate di Desa Hutajulu, Humbahas.
Sebelumnya Menko Merves, Gubernur serta lainnya juga melakukan peninjauan melalui jalur udara menggunakan helikopter di kawasan Danau Toba. Kemudian di area FE di Desa Ria Ria mereka kemudian melaksanakan seremoni panen perdana komoditas kentang dan kemudian kembali ke Jakarta melalui Bandara Silangit. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran Covid-19 di Kota Medan kembali lagi masuk zona merah (risiko). Status zona merah berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia per tanggal 21 Maret, seperti dikutip dari website covid19.go.id, Selasa (23/3). Sebelumnya, Medan masih berada pada zona oranye (risiko sedang) hasil zonasi per tanggal 14 Maret.
Sementara daerah berzona oranye ditetapkan sebanyak 11 daerah yakni Tanjungbalai, Tebingtinggi, Deliserdang, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Batubara, Gunungsitoli, Binjai, Labuhanbatu Utara, Karo, dan Tapanuli Selatan. Kemudian daerah berzona kuning terdapat 17 kabupaten/kota. Dan zona hijau hanya terdapat 3 daerah yaitu Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, menyebutkan di Kota Medan kasus positif Covid-19 telah mencapai 13.970 orang. Jumlah ini setelah bertambah 53 kasus baru. “Sedangkan kasus kesembuhan sebanyak 12.314 orang, bertambah 67 kasus baru hari ini (kemarin, red),” ujarnya.
Untuk kasus kematian akibat Covid-19, lanjut dia, berjumlah 427 orang. Sedangkan kasus suspek mencapai 552 orang, bertambah 11 kasus baru. “Dengan demikian, angka kasus aktif Covid-19 di Medan sebanyak 1.229 orang,” tandasnya.
##Vaksinasi Lansia Tak Sampai 10%
Terkait vaksinasi Covid-19 terhadap petugas publik dan masyarakat lanjut usia (lansia) di Sumatera Utara (Sumut), tak sampai 10 persen dari masing-masing target yang ditetapkan. Padahal, penyuntikan vaksin corona ini sudah berjalan selama tiga pekan sejak 1 Maret lalu.
dr Aris Yudhariansyah tak menampik vaksinasi corona tahap kedua ini agak lambat. Hal itu dikarenakan banyaknya target sasaran, dibanding dengan jumlah tenaga kesehatan (nakes). “Sasarannya banyak,” ucap Aris, Selasa (23/3).
Disebutkan dia, jumlah target sasaran vaksinasi petugas publik sebanyak 879.798 orang dan lansia 1.279.122 orang. Sedangkan nakes hanya 71.058 orang. “Vaksinasi dosis 1 terhadap nakes sudah 100 persen, dan dosis 2 mencapai 84,6 persen (60.145 orang). Sementara petugas publik masih 9,8 persen (86.403 orang) dan lansia 2,7 persen (34.518 orang),” sebutnya.
Disinggung lambatnya progres vaksinasi corona terhadap petugas publik dan lansia dikarenakan keterbatasan jumlah nakes, Aris membantah. Dia mengaku jumlah nakes yang bertugas menyuntikkan vaksin mencukupi. “(Jumlah nakes) cukup,” katanya. Tetapi ia tidak merinci secara detail.
Lebih lanjut dia mengatakan, akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut telah mencapai 26.727 orang, setelah bertambah 97 kasus baru dari 8 kabupaten/kota. Antara lain, Medan 53 orang, Deliserdang 24 orang, Dairi 6 orang, Batubara 5 orang, Karo, dan Labuhanbatu Utara masing-masing 3 orang, Labuhanbatu Selatan 2 orang, serta Tapanuli Utara 1 orang.
“Untuk angka kesembuhan, jumlahnya saat ini mencapai 23.356 orang setelah bertambah 73 kasus baru dari 3 kabupaten/kota yaitu Medan 67 orang, Tebingtinggi 4 orang, dan Labuhanbatu Selatan 2 orang,” bebernya.
Kemudian, terkait angka kematian akibat Covid-19, jumlahnya saat ini mencapai 899 orang. “Dari data-data tersebut, diketahui bahwasanya kasus aktif di Sumut saat ini mencapai 2.472 orang (664 isolasi di rumah sakit dan 1.808 orang isolasi mandiri),” pungkasnya. (ris)
TUNTUT MATI: Tiga terdakwa kurir sabu seberat 40 kg yang dituntut hukuman mati dalam sidang yang digelar secara virtual di PN Medan, Selasa (23/3). AGUSMAN/SUMUT POS .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Naibaho, menuntut pidana mati terhadap tiga terdakwa kasus narkotika dalam sidang virtual di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (23/3). Ketiganya dituntut mati karena terbukti menjadi kurir sabu seberat 40 kilogram.
TUNTUT MATI: Tiga terdakwa kurir sabu seberat 40 kg yang dituntut hukuman mati dalam sidang yang digelar secara virtual di PN Medan, Selasa (23/3). AGUSMAN/SUMUT POS .
Ketiga terdakwa yakni Wahyudi (48), Hendra Apriyono (27), keduanya warga Jalan Keputran Kejambon, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan Riki Syahputra (24) warga Dusun Selanga, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
“Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan pidana mati,” ujarnya dihadapan hakim ketua Abdul Kadir.
JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut JPU, perbuatan ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika. Sedangkan hal yang meringankan tidak ditemukan. Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan keada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.
Mengutip surat dakwaan, pada 15 Juli 2020, terdakwa Wahyudi diajak terdakwa Hendra Apriyono untuk menjadi kurir sabu. Terdakwa Wahyudi diberikan semua fasilitas dan upah sebesar Rp2 juta yang akan diterima setelah pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu tersebut berhasil dilakukan.
Malam harinya, terdakwa Hendra Apriyono menerima kiriman paket yang berisi 6 buah KTP palsu dengan identitas terdakwaHendra Apriyono yang berbeda-beda dan 1 unit handphone merk Redmi 7A warna hitam untuk Hendra Apriyono.
Selanjutnya, terdakwa Hendra Apriyono menyuruh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pablo (DPO) yang nomornya sudah ada di kontak handphone tersebut. Terdakwa menghubungi Pablo dan menyuruh terdakwa Wahyudi untuk pergi ke Medan, setelah tiba di Medan, terdakwa Wahyudi menemui terdakwa Hendra Apriyono yang menginap di Hotel Swiss Bell Medan yang mana Hendra Apriyono telah lebih dahulu pergi ke Medan.
Keesokan harinya, Pablo menghubungi Hendra dan menyuruh keduanya untuk pergi ke Penginapan Citra Atsari Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, mengambil paket sabu yang sudah berada di dalam mobil Avanza BK 1106 KU warna hitam.
Setelah tiba di lokasi dan melihat mobil tersebut, namun pada saat membuka mobil Avanza BK 1106 KU warna hitam, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Medan Baru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hendra Apriyono.
Di mana petugas terlebih dahulu mengamankan terdakwa Riki Syahputra dan Muhammad Rizal Fauzi alias Fadil (sudah meninggal dunia) yang berperan membawa mobil Toyota Avanza BK 1106 KU yang didalamnya terdapat 2 buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 40 bungkus plastik berisikan sabu seberat 40 kilogram. (man)
