NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Bupati terpilih Nias Barat Khenoki Waruwu mengajak Aparatur SN agar disiplin dalam melaksanakan tugas, menghargai pimpinan dan mengubah paradigma. Hal ini demi kesuksesan Kabupaten Nias Barat, dan diri sendiri.
Hal itudisampaikan Khenoki usai amanat Inspektur Upacara dari Bupati Nias Barat di Halaman Kantor Bupati Nias Barat, Rabu (21/4).
Seperti diketahui, Khenoki Waruwu nantinya akan melanjutkan tugas sebagai Bupati. Dan dirinya berharap agar seluruh ASN dapat mengubah paradigma dan lebih disiplin karena niatnya baik untuk membangun Nias Barat.
“Ikuti apa yang saya katakan demi Kabupaten Nias Barat, niat saya baik hanya untuk membangun Nias Barat, Tuhan mengutus kami membangun Nias Barat,” ujarnya di hadapan peserta Upacara.
Khenoki berkomitmen, bahwa tidak akan ada pungutan dalam menentukan jabatan. Ia berpesan kepada ASN agar tidak percaya kalau ada oknum yang mencoba menyampaikan iming-iming. Ia mengajak agar ASN dapat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan jangan mempersulit.
“Orang Pintar memang penting. Tetapi jauh lebih penting lagi orang yang baik dan jujur dalam tugasnya,” tandas Khenoki Waruwu. (mag-11)
TOBA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif mengadakan BimbinganTekhnis Beli Kreatif Danau Toba, di Labersa Hotel Balige kabupaten Toba , Rabu (23/4). Ada sekitar 200 pelaku UMKM yang ikut serta dalam kegiatan ini.
Direktur Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif, Andi Rizwar mengatakan bimbingan ini untuk meningkatkan level bisnis UMKM sehingga dapat menghasilkan produk UMKM yang potensian, berkualitas, dan siap di pasarkan.
“Kami berharap, para pelaku UMKM juga dapat meningkatkan mutunya dengan bimbingan ini. Karena potensi produk UMKM kita sangat menjanjikan,” ungkapnya.
Andi Rizwan menegaskan, semua bimbingan ini gratis dan ini merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk dapat menimba ilmu sebaik mungkin. Apalagi, para pemberi materi adalah mereka yang sudah berpengalaman.
Wakil Bupati Toba, Toni Simanjuntak dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan semua yang terlibat dalam acara bimbingan yang sangat peduli kepada Pelaku UMKM Toba.
“Saya mengharapkan para pelaku UMKM dapat mengikuti bimbingan Teknis ini dengan baik untuk kelak menjadi wirausaha yang handal,” ujarnya.
Dijelaskannya, banyak manfaat yang dapat diterapkan para pelaku UMKM bila mengikuti materi bimbingan yang diberikan. Mulai dari kemasan produk, penampilan produk, dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri, kemasan yang menarik akan menarik perhatian seseorang hingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk.
“Dan yang paling penting adalah memperkenalkan produk. Ini yang sulit, jadi kalau kita yang tidak memperkenalkan produk kita, siapa lagi?” tambahnya.
Dalam bimbingan teknis untuk para Pelaku UMKM Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif ini berkolaborasi dengan Ditjen Pajak Republik Indonesia.
Selain Wakil Bupati, kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirjend pajak wilayah 2 Sumut dan Kepala KKP Balige. Acara yang dimulai dari pagi hingga sore ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. (mag-7/ram)
FOTO BERSAMA: Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut Novawati Siregar, Rumondang Siregar bersama dengan Kacabdis Telukdalam Gatimbowo Lase, Kepala BPN Nisel Daniel S Sagala, Ketua Yayasan Robert Dachi bersama para pengurus yayasan bersama dengan siswa berfoto bersama di lahan pertanian SMK Pertanian Edukasih Nisel usai penyerahan izin operasional sekolah tersebut. Rabu, (21/4)
NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumut menyerahkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Edukasih Nias Selatan. Izin diserahkan oleh Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut, Novawati Siregar bersama dengan Rumondang Siregar mewakili Kepala Dinas di Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Luahagundre, Rabu (21/4).
FOTO BERSAMA: Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut Novawati Siregar, Rumondang Siregar bersama dengan Kacabdis Telukdalam Gatimbowo Lase, Kepala BPN Nisel Daniel S Sagala, Ketua Yayasan Robert Dachi bersama para pengurus yayasan bersama dengan siswa berfoto bersama di lahan pertanian SMK Pertanian Edukasih Nisel usai penyerahan izin operasional sekolah tersebut. Rabu, (21/4)
Pada kesempatan itu, Novawati Siregar menyampaikan bahwa proses perizinan di Provinsi Sumut saat ini sudah menerapkan sistem aplikasi online, sehingga seluruh perijinan dapat diurus dengan mudah dan tanpa biaya, tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan persyaratan yang ditetapkan.
Khusus untuk SMA, SMK dan SLB yang merupakan wewenang provinsi, dikatakan wajib mengurus izin operasional bila ada sekolah baru maupun ada penambahan jurusan baik di sekolah swasta maupun negeri.
“Kita ada website siaplayani. sumutprov.go.id, disitu bisa di upload semua persyaratan setelah lengkap, maka kami akan melakukan survei lapangan, kalau memang layak kemudian akan diberikan rekomendasi dan tidak perlu ke kantor lagi, dari website itu bisa langsung di print izinya,” terangnya.
Ketua yayasan SMK Pertanian Edukasi, Robert Dachi mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perizinan Sumut mulai pengurusan hingga akhirnya izin operasional sekolah terbit. Robert mengakui sempat 12 kali bolak-balik berurusan dengan dinas perizinan karena beberapa berkas tidak lengkap.
“Setelah semua berkas lengkap, ternyata sangat mudah untuk mengurus izin. Saya salut dengan pelayanan yang diberikan, ibu Novawati Siregar dan Rumondang terus menuntun kami. Bahkan ada sempat beberapa berkas yang salah dan itu diberitahukan kepada kami untuk dirubah dan diupload kembali. Artinya tidak mau mempersulit,” kata Robert.
Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Telukdalam Gatimbowo Lase yang turut hadir mengatakan setelah adanya izin operasional, maka sekolah berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah yakni Dana BOS, demikian juga bantuan pembangunan gedung sekolah tergantung kesiapan anggaran.
Turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nisel, Daniel S Sagala, yang juga sebelumnya telah menerbitkan sertifikat tanah sebagai persyaratan izin operasional.
Sekolah SMK Pertanian Edukasih Nisel yang memiliki luas lahan sekitar 7 hektare berpotensi menghasilkan petani-petani kompeten di masa kini. Dengan pengajar yang memiliki SDM mumpuni, para siswa diajari dan dilatih bercocok tanam yang baik, berternak sehingga setiap siswa memiliki wawasan dan dapat mengaplikasikan saat sudah tamat nantinya.
Saat ini hasil pertanian dan peternakan SMK Pertanian Edukasi sudah dipasarkan di tengah masyarakat. (mag-10/ram)
UNJUKRASA: Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat (kiri) menyampaikan orasi di hadapan ribuan masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan dan 3 Desa lainya saat menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi menuntut penciutan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (21/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat dari 3 Desa yakni Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Desa Perjuangan, Pargambiran Kecamatan Sumbul kembali menggelar aksi di Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Rabu (21/4).
UNJUKRASA: Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat (kiri) menyampaikan orasi di hadapan ribuan masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan dan 3 Desa lainya saat menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi menuntut penciutan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (21/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Ini unjukrasa kedua, setelah satu hari sebelumnya yakni, Selasa (20/4) massa dari 3 Desa menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi. Hari kedua unjukrasa, massa bertambah banyak. Dimana, 1 dari 5 Desa yang sudah mengusahai areal konsesi PT Gruti, yakni Desa Sileuleu Parsaoran, Kecamatan Sumbul, ikut unjukrasa.
Dengan menaiki puluhan mobil truk, pengunjukrasa langsung merengsek ke depan kantor Bupati. Ratusan ibu-ibu dan anak-anak ikut dalam aksi demo.
Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat saat berorasi meminta bertemu Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu. Pangihutan menyebut, pihaknya kembali turun ke jalan untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka terkait penciutan kawasan hutan yang sudah lama diusahai warga untuk lahan pertanian dan permukiman.
Selain Pangihutan, Ketua PBHI wilayah Sumatera Utara, Zulkifli Lumbangaol mendesak Pemkab Dairi mengakomodir tuntutan warga penciutan kawasan hutan dimaksud.
“Masyarakat menuntut sekitar 2000-an hektare lahan yang sudah diusahai untuk dilepaskan dari kawasan hutan yang hak guna usaha (HGU) dimiliki PT Gruti. Masyarakat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) segera mengakomodir permintaan warga,” ucap Zulkifli.
Setelah beberapa saat menyampaikan orasi, sejumlah pejabat Pemkab Dairi menemui kordinator aksi dan meminta sejumlah perwakilan untuk bertemu Bupati. Pertemuan perwakilan warga dan Bupati Eddy KA Berutu berlangsung tertutup. Wartawan tak diperkenankan meliput. Hadir juga dalam pertemuan Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting.
Usai melakukan pertemuan, Pangihutan Sijabat dan Zulkifli Lumbangaol menyampaikan hasil pertemuan kepada pengunjukrasa.
Zulkifli menyatakan, Bupati Eddy Keleng Ate Berutu sudah berjanji mendukung dan memperjuangkan tuntutan masyarakat terkait penciutan kawasan hutan itu.
“Bupati mengatakan akan mendukung. Dan kita akan terus mengawal dan menunggu janji Pemkab Dairi itu,” ujarnya. (rud/ram)
ASET: Sebuah plang berdiri berisikan informasi tanah kavlingan aset PTPN II di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, diperjualbelikan.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tanah milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, diperjualbelikan secara bebas melalui dunia internet atau lainnya oleh sekelompok oknum. Kabarnya, tanah yang telah dikavling-kavling berukuran 5×16 meter dibuka dengan harga mulai Rp11 jutaan.
ASET: Sebuah plang berdiri berisikan informasi tanah kavlingan aset PTPN II di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, diperjualbelikan.
Informasi dirangkum, sejumlah warga sudah ada yang berusaha memiliki dengan membayar uang tunai kepada penjual. Kepada calon pembeli, penjual mengalahkan bahwa tanah tersebut mengantongi Akta Notaris.
Namun, warga juga belum dapat memastikan apakah tanah tersebut berstatus milik negara atau bukan. “Memang ini benar ini tanah PTPN, tapi saya gak tau jelas kali bagaimana statusnya,” ungkap warga sekitar di lokasi, Rabu (21/4).
Pantauan di lokasi, sebuah rumah permanen tengah dibangun di atasnya. Sejumlah orang terlihat bekerja melakukan pengerjaan rumah dengan pondasi batu bata.
Menanggapi hal ini, Humas PTPN II, Sutan Panjaitan belum dapat memastikan status tanah tersebut. Apakah sudah dilepas atau masih milik negara.
Sebab, pihaknya dapat mengetahuinya bila turun ke lokasi, dengan dilakukannya pengukuran tanah. “Kemungkinan itu adalah eks milik PTPN yang sudah dilepas,” kata Sutan.
Dia menambahkan, ada beberapa titik tanah yang berstatus aset perusahaan plat merah tersebut sudah dilepas. “Tapi saya lupa di mana letaknya,” kata dia.
Terpisah, Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai pun tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah yang dikabarkan masih aset PTPN II. “Kita belum tau, ada yang menjual tanah tersebut,” kata Faisal Rahman, Penata Kadastral Pertama BPN Binjai kepada wartawan ketika ditemui di kantornya, Jalan Samanhudi, Kelurahan Setia, Binjai Kota, Rabu (21/4).
Menurut dia, bila tanah milik negara diperjualbelikan, harus memiliki surat pelepasan aset dari PTPN II. “Harus ada pembayaran dan surat pelepasan aset dari negara,” kata dia.
Faisal juga mengakui, ada beberapa titik lokasi tanah negara yang sudah dilepas di Kota Binjai. “Kalau memang itu masih tanah PTPN II, seharusnya marah dong, kenapa dijual, apakah dibiarkan saja atau bagaimana,” tukasnya. (ted)
SERAHKAN: Wabup Cory S Sebayang menyerahkan bantuan ke warga yang terdampak banjir.
KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang melakukan kunjungan ke Kecamatan Lau Baleng, sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir di Desa Lau Baleng dan Desa Tanjung Gunung, Rabu(21/4).
SERAHKAN: Wabup Cory S Sebayang menyerahkan bantuan ke warga yang terdampak banjir.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang berharap dan berpesan kepada masyarakat,agar selalu memperhatikan lingkungan masing-masing, baik kebersihannya maupun keindahannya tetaplah harus selalu dijaga.
“Dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pembukaan lahan yang berlebihan, kita sudah turut membantu memelihara alam sekitar kita, karena kita harus bersahabat dengan alam,” ungkap Wakil Bupati Karo.
Di dalam kunjungannya, Wakil Bupati Karo menyempatkan diri untuk melihat langsung saluran irigasi di Desa Lau Baleng serta menegaskan agar Camat Lau Baleng segera melakukan normalisasi sungai, demi menjaga kebersihan dan kemurniannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Administarsi Mulianta Tarigan, Kadis PMD Abel T Tarigan, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Lau Baleng Asmona Perangin-Angin, dan Forkompimcam Lau Baleng.
Sekedar mengingatkan,hujan deras dengan intensitas tinggi di menyebabkan sejumlah desa terendam banjir, Minggu (17/12) malam. Air bercampur batu dan lumpur yang dibawa aliran Sungai Diar tampak mulai menggenangi rumah warga sekitar pukul 19.00 WIB.
Air yang disertai dengan lumpur dan batu menggenangi Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Timur, dan Dusun Lau Baleng.
Air merupakan kiriman dari Desa Kinangkong, Lau Peradep dan Desa Lau Baleng.
Akibat banjir ini, satu unit rumah warga milik Malem Pagi Tarigan di Dusun Kampung Baru rusak parah. Selain itu, tiga kendaraan milik warga berupa satu unit mobil dan dua unit becak motor rusak lantaran diterjang banjir. (deo)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Beroperasi di bulan suci Ramadan, puluhan emak-emak menggeruduk lokasi yang dijadikan temnpat judi modus tembak ikan di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (20/4) malam.
Aksi emak-emak itu dilakukan karena lokasi yang dijadikan tempat berjudi sudah sangat meresahkan warga. Tak hanya menggeruduk, mereka juga memaksa keluar dua alat mesin judi tembak ikan dan dibakar.
“Iya tadi malam itu kejadiannya. Sudah disuruh jangan buka menjelang puasa, tapi mereka masih buka. Makanya emak-emak bakar mesinnya,”ujar Kapolsek Selesai, AKP Feriawan ketika dikonfirmasi, Rabu (21/4).
Diduga aktivitas judi tembak ikan ini sudah berlangsung lama. Hasil penelusuran sementara, usaha ilegal tersebut diawasi oleh oknum Ketua OKP.
Kanit Reskrim Polsek Selesai, Iptu Saleh Andri Siregar mendukung tindakan yang dilakukan massa dari kaum hawa tersebut. “Tadi malam itu kejadiannya, para ibu-ibu datang merusak tempat judi yang dianggap meresahkan. Cocok itu dilakukan,” katanya, melalui sambungan telepon genggam.
Tak lama lokasi judi digeruduk, kata dia, personel Unit Reskrim Polsek Selesai pun terjun ke TKP. Menurut dia, tim tidak menemukan massa di lokasi.
Sampai dengan saat ini, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik dua mesin judi yang dibakar tersebut. “Gak ada pelaku yang kita amankan, dan belum tau siapa yang punya mesin ini,” pungkasnya. (ted)
RAPAT: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Corry S Sebayang beserta Forkopimda saat mengikuti rapat virtual bersama Menko Kemaritiman RI.
KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo akan merampungkan penataan Kerambah Jaring Apung (KJA) di kawasan Tongging Kecamatan Merek pada tahun 2023. Hal itu terungkap dalam rapat pengelolaan KJA secara virtual yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor Bupati, Selasa (20/4).
RAPAT: Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Corry S Sebayang beserta Forkopimda saat mengikuti rapat virtual bersama Menko Kemaritiman RI.
“Forkopimda sekawasan Danau Toba harus mempedomani timeline yang telah disebarkan ke Pemprov Sumatera Utara dan pemda, sebagai acuan kegiatan,” imbau Luhut Panjaitan. Dalam timeline itu, tercantum susunan kegiatan penataan KJA di kawasan Danau Toba.
Disebutkan, Minggu I April 2021, dilakukan pengambilan video dan foto areal dengan menggunakan drone, pengambilan Citra Satelit lokus keberadaan KJA Toba dan pembuatan peta Bathimetri Kedalaman sesuai zonasi pengaturan dalam Perpres Danau Toba.
Pada Minggu II April 2021, dilakukan analisis sebaran KJA terkini berdasarkan peta hasil overlay foto drone, Citra Satelit dan Bathimetri. Disusul pada Minggu III April 2021, dilakukan verifikasi jumlah KJA di zona kedalaman <30 meter yang disesuaikan dengan hasil analisisi overlay data dan identifikasi kepemilikan KJA dalam radius kedalaman <30 meter di setiap kabupaten.
Sementara, sosialisasi rencana penertiban KJA dan edukasi serta Inisiasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak, dilakukan pada Minggu IV April-Mei 2021.
Dalam kurun Mei-Juni 2021, timeline memasuki fase penertiban KJA Tahap I dalam radius kedalaman <30 m. Selanjutnya, selama kurun waktu Juni-Desember 2021, dilakukan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak pada Penertiban Tahap I. Penataan KJA Tahap II dilakukan pada kurun waktu Januari-Desember 2022, terdiri atas identifikasi dan verifikasi kepemilikan KJA radius kedalaman 30-100 meter persegi, identifikasi status pekerjaan dari pemilikan KJA, penertiban dan pengendalian KJA Tahap II dalam radius kedalamam 30-100 meter serta alih profesi bertahap pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya.
Untuk finalisasi, yakni penataan KJA Tahap III, berlangsung Januari-Desember 2023. Sejumlah hal yang dilakukan diantaranya, identifikasi dan verifikasi KJA dalam radius kedalaman >100 meter, alih profesi pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya, serta pengendalian budidaya terbatas dan penerapan Eco Friendly untuk budidaya perikanan secara berkelanjutan.
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, didampingi Wakil Bupati, Cory Sriwaty Sebayang, menyambut positif penertiban KJA sesuai timeline yang telah disusun pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Pihaknya sangat mendukung program pemerintah pusat itu.
“Sejak awal kita solid dan mendukung program pemerintah pusat ini. Untuk itu, saya ajak wakil Bupati ikut rapat, agar ke depan, kebijakan yang ditempuh dalam Penataan KJA, khususnya di wilayah Tongging Kecamatan Merek tidak bias dan ambigu,” sebut Bupati Terkelin Brahmana yang segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Karo.
Tampak hadir, Dandim 0205/TK, Letkol (Kav) Yuli Eko Hadyanto, Kapolres, AKBP Yustinus Setyo Indriono, Kepala Bappeda, Ir Nasib Sianturi Msi, Kadis Perikanan, Sarjana Purba, Kadis Lingkungan Hidup, Radius Tarigan dan Kadis Parawisata, Munarta Ginting. (deo)
MUDIK: Calon penumpang bersiap memasuki Kereta Api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lebaran tahun ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak menerapkan kebijakan pelarangan mudik seperti tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan tidak akan melakukan penjaringan masyarakat yang masuk ke Kota Medan, saat masa larangan mudik Idul Fitri diberlakukan, yakni mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Pasalnya, Pemerintah Provinsi mengizinkan mobilitas masyarakat di 4 Kabupaten/Kota, yakni Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro).
Ilustrasi.
“Kota Medan dikelilingi kabupaten/kota Bidangro. Jadi kalaupun ada masyarakat di luar Mebidangro yang mau masuk ke Medan, logikanya sudah terjaring di Binjai, Deliserdang, maupun Karo. Pemudik sudah tidak bisa masuk ke Medan lagi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar S.SiT MT kepada Sumut Pos, Rabu (21/4).
Kota Medan sendiri tidak melakukan pembatasan masyarakat yang masuk dari 3 kabupaten/kota Bidangro, karena pemerintah provinsi tidak melarang mobilitas di Mebidangro. Karena itu, Dishub Medan fokus kepada pengurangan mobilitas masyarakat di dalam kota.
“Kita akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di Kota Medan, khususnya menjelang malam Idul Fitri atau malam takbiran. Untuk itu, nantinya kita akan melakukan penutupan sejumlah ruas jalan di Kota Medan menjelang malam takbiran,” ujarnya.
Hari ini, jelas Iswar, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Medan untuk menentukan ruas-ruas jalan mana saja di Kota Medan yang akan ditutup, untuk mengurangi mobilitas masyarakat, termasuk waktu penutupannya.
“Rencananya besok (hari ini) kita akan rapat dengan teman-teman Satlantas. Kita akan bahas mana-mana saja ruas jalan yang akan ditutup, dari jam berapa sampai jam berapa akan ditutup, lalu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa diberlakukan. Nanti bila sudah fix, maka akan kita umumkan,” jelasnya.
Mewakili Pemko Medan, Iswar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas tinggi selama libur Idul Fitri bila tidak ada kepentingan yang wajib dilakukan, seperti kegiatan kerja atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan pergerakan roda ekonomi.
“Bukan berarti karena tidak dilarang melakukan perjalanan di Mebidangro, lalu masyarakat rame-rame liburan ke Berastagi di (Karo). Kita mengimbau masyarakat bisa menahan diri untuk tetap berada di Medan bila tidak ada yang sangat penting untuk keluar kota. Lalu kita juga mengimbau agar takbiran cukup dilakukan dari masing-masing Masjid, tidak perlu melakukan takbir keliling,” pungkasnya. (map)
TAK LAGI RUJUKAN: Gubsu Edy Rahmayadi saat meninjau RS Martha Friska, beberapa waktu lalu. RS Martha Friska tidak lagi jadi RS rujukan pasien Covid-19, berlaku mulai Juni mendatang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satgas Penanganan Covid-19 Sumut tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan RS Martha Friska Multatuli. sebagai RS rujukan utama pasien Covid-19. Mulai 1 Juni mendatang, rumah sakit swasta tersebut tidak lagi menjadi rujukan pasien corona di Sumut.
TAK LAGI RUJUKAN: Gubsu Edy Rahmayadi saat meninjau RS Martha Friska, beberapa waktu lalu. RS Martha Friska tidak lagi jadi RS rujukan pasien Covid-19, berlaku mulai Juni mendatang.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, mengatakan tidak diperpanjangnya kontrak kerja sama kepada RS Martha Friska Multatuli, karena jumlah pasien corona yang dirawat di rumah sakit itu terus menurun. Hingga kini, pasien yang dirawat berjumlah 17 orang. Jumlah itu terdiri dari 16 pasien positif dan 1 pasien suspek.
“Tidak diperpanjang karena jumlah pasien menurun. Kontrak akan berakhir pada 1 Juni 2021,” kata Aris, Rabu (21/4).
Meski demikian, disebutkan Aris, masih ada rumah sakit rujukan yang disiapkan Pemprov Sumut untuk pasien corona. Pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit itu nantinya dialihkan ke RS Haji Medan dan RS GL Tobing (Deliserdang). “Semua pelayanan digeser ke RS Haji dan GL Tobing,” ujarnya.
Aris memastikan, biaya perawatan pasien Covid-19 tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pembiayaan itu dilakukan, meski pasien corona dirawat di luar rumah sakit rujukan. “Secara prinsip semua pasien corona ditanggung negara,” cetusnya.
Secara akumulatif, lanjutnya, jumlah pasien positif corona di Sumut yang dirawat sebanyak 881 orang dan 205 orang suspek. Sedangkan pasien yang isolasi mandiri 1.403 orang. “Angka terkonfirmasi positif saat ini 28.809 orang, bertambah 68 kasus baru. Sementara angka kesembuhan 25.573 orang, dengan penambahan 60 kasus baru. Sedangkan angka kematian akibat corona yaitu 952 orang, bertambah 1 kasus baru. Untuk suspek 878 orang, dengan penambahan 27 kasus baru,” tandas Aris.
Diketahui, RS Martha Friska Multatuli telah menjadi rujukan utama penanganan pasien corona di Sumut sejak 2 April 2020. Rumah sakit itu memiliki 110 kamar. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi langsung meninjau proses pengoperasian rumah sakit, yang ditandai dengan simulasi penanganan pasien Covid-19. (ris)
