BELAWAN, SUMUTPOS.CO – MEMPERINGATI Hari Kartini, sejumlah personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Pelabuhan Belawan membagi-bagikan menu berbuka puasa kepada para nelayan dan abang becak di Jalan Serma Hanafiah, Medan Belawan, Rabu (21/4).

Aiptu Erni Ginting, Polwan Polres Belawan menyebutkan, pembagian menu berbuka puasa ini dibagi-bagikan kepada para nelayan dan abang becak yang sedang melaksanakan ibadah puasa. “Di bulan yang penuh berkah ini, kami memberikan menu berbuka puasa kepada sejumlah nelayan dan abang beca sebagai wujud kepedulian Polwan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” kata Erni Ginting didampingi rekan-rekannya.

Sementara, Kabag Sumda Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Waskita Sembiring mengatakan, bentuk sosial yang mereka lakukan merupakan hasil sumbangsih dari sejumlah Polwan di Polres Pelabuhan Belawan. “Apa yang kami berikan ini, sebagai bentuk rasa peduli kami kepada nelayan dan tukang becak yang berpuasa,” ucapnya.

Para nelayan dan abang-abang penarik beca bermotor mengucapkan terima kasih kepada sejumlah Polwan yang secara tiba-tiba memberikan menu berbuka puasa. “Alhamdulillah, hari ini ada yang memberikan makanan untuk berbuka puasa,” ucap seorang nelayan, Syahril.

Menurut Syahril, para abang beca dan nelayan memberikan apresiasi kepada para Polwan yang peduli dengan kondisi masyarakat kecil di bulan suci ramadan 1442 Hijriah ini.(fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PEMPROV Sumut memutuskan untuk tidak memberikan dana hibah tahun anggaran 2021 kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut. Sebab, komisioner KPID harusnya sudah berstatus demisioner sejak masa jabatan habis pada 2019.

Pada Tahun Aanggaran 2020, dana hibah yang diberikan sebanyak Rp4 miliar. Namun senilai Rp400 juta dikembalikan ke kas negara karena merupakan dana pembentukan tim seleksi (Timsel) yang hingga kini belum disahkan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Alhasil, dana yang diserap hanya Rp3,6 miliar. “Di 2021 itu anggaran timselnya tidak ada lagi,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, Rabu (21/4).

Komisioner KPID Sumut ini memang harusnya sudah habis masa jabatannya pada 2019 lalu. Namun, kembali diperpanjang dengan surat Sekdaprovsu R Sabrina hingga pembentukan komisioner yang baru terpilih.

Akan tetapi, sangat disayangkan hingga kini komisioner KPID itu belum juga terpilih. Malah SK pengangkatan timsel saja belum juga disahkan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dengan alasan, ada sejumlah fraksi yang menolak hasil timsel itu.

Padahal draf tersebut menurut Komisi A sudah diserahkan sejak Agustus 2020 lalu. Sehingga timsel tidak bisa bekerja untuk melakukan seleksi komisioner KPID yang sudah habis periode 2019.

Dengan alasan itu, Pemprov Sumut kemudian memberhentikan dana hibah KPID Sumut untuk 2021. “Buat apa kita kasih uang ke mereka, sementara masa tugasnya sampai di 2019. Kalaupun diperpanjang dengan surat Sekda segala macam, berarti kan mereka habisin anggaran saja tak ada kerja, itu tak benar,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPRDSU tersebut.

Hendro meminta agar Baskami Ginting segera mengesahkan SK pengangkatan timsel yang sudah dibentuk. Sehingga proses seleksi komisioner KPID bisa dilakukan. “Komisi A sudah menuntaskan tugasnya sebagaimana regulasi yang mengaturnya. Pemilihan timsel di Komisi A dan kita sudah menyerahkan itu di Agustus ke Ketua DPRD Sumut Pak Baskami yang terhormat. Namun Pak Baskami belum bersedia untuk menandatangani dengan berbagai alasan segala macam,” ujar Hendro.

Ihwal dana hibah KPID Sumut ini, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar sebelumnya menyebut akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya kata dia, agar penggunaan dana KPID tidak lagi dilakukan dengan sembarangan. Terlebih menurutnya, komisioner KPID yang sekarang itu sudah habis periode sejak 2019 lalu. “Karena ini sudah berproses lama untuk anggaran 2021. Kita akan konsultasi dengan BPKP supaya tidak sembarang lagi,” ujar Irman, awal Februari lalu. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut mengirimkan somasi kepada pemilik akun Tiktok @ratu_entok2 Irfan Satria Putra. Somasi dilakukan karena menilai postingan Ratu Entok menghina profesi perawat.

Ketua DPW PPNI Sumut, Mahsur Al Hazkiyani mengatakan, pihaknya melayangkan somasi karena Ratu Entok dianggap melecehkan profesi perawat. “Somasi tersebut dilayangkan Badan Bantuan Hukum PPNI, karena keberatan dengan pernyataan yang bersangkutan. Sebab perawat disamakan dengan tong sampah,” kata Mahsur kepada wartawan, Rabu (21/4).

Mahsur membantah pernyataan Ratu Entok yang menyebut perawat membedakan pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. “Perawat memang disumpah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Itu bagian dari kode etik perawat,” ucapnya.

Disebutkan dia, berdasarkan perkataan melalui konten pada media Tiktok dengan akun @ratu_entok2 tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap profesi perawat Indonesia. “Kami anggap perbuatan saudara memenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 27 ayat 3, jo pasal 28 ayat 2, jo pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau perbuatan saudara memenuhi unsur pasal 310 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP),” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam postingannya, Ratu Entok menyinggung adanya perawat yang dipukul seorang pria. Dia tidak menyebutkan di mana peristiwa itu, tapi dia mengatakan, peristiwa tersebut terjadi karena si pria marah infus anaknya yang dirawat lepas. “Nggak tahulah ya, mungkin bapak itu sangat sayang sama anaknya, ya namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus ya mungkin bapak itu silap,” kata Ratu Entok dalam video itu.

Ratu Entok kemudian mengatakan, peristiwa itu merupakan peringatan besar kepada perawat yang ada di Indonesia. Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi karena banyak perawat yang sombong saat merawat, khususnya pasien yang menggunakan kartu BPJS. “Ini pukulan besar untuk semua perawat perawat karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS,” ucapnya.

Tidak hanya menyebut sombong, Ratu Entok juga menyebut ada perubahan dari wajah perawat jika merawat pasien yang menggunakan BPJS. Dia menyebut, perawat sibuk main ponsel saat merawat pasien BPJS. “Muka perawat kayak tong sampah, malam hari tidur ngorok, chat-an sama jantannya, teleponan sama jantannya, kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan,” tutur Ratu Entok dalam video itu juga.

Ratu Entok Klarifikasi

Sebelumnya, Ratu Entok atau Ratu Talisha telah memberikan klarifikasi terkait komentarnya terhadap perawat-perawat di RS Siloam Palembang. Talisha membeberkan, dirinya tidak setuju dengan pemukulan dan kekerasan dalam bentuk apapun, hanya saja dia berpesan agar para perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit di Indonesia agar ekspresi wajahnya dalam melayani pasien BPJS/ KIS atau rakyat miskin dan sebagainya tidak jutek atau kasar.

“Saya tidak bilang perawat-perawat di Indonesia seperti tong sampah, tetapi ekspresinya dalam melayani pasien-pasien BPJS/KIS rakyat miskin ekspresinya seperti tong sampah banget, jutek, kasar dan judes banget,” katanya kepada sejumlah wartawan saat ditemui di salah satu restauran di Medan, Senin (19/4) malam.

Menurutnya, insiden pemukulan tersebut menjadi pembelajaran bagi semua perawat-perawat yang berjiwa kasar dan jutek yang berlindung di balik kata ‘kami juga manusia, punya titik jenuh’. “Jadi intinya tidak pantas seorang perawat bersikap jutek dengan siapapun. Jadi ini tendangan dari langit, melalui bapak botak yang melakukan pemukulan itu. Benar atau salahnya aku no comment. Cuma ke depannya agar perawat intropeksi diri, lebih santun dan sopan dalam melayani pasien,” tegasnya. (ris/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerja sama, anggota Komisi VI DPR RI Ir Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN UIW Sumatera Utara pada Rabu (21/4).

Dalam kunjungan tersebut Khaeron disambut General Manager PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung didampingi Senior Manager Distribusi Didik Wicaksono, Manager UP3 Medan Hariadi Fitrianto, Manager UP3 Lubuk Pakam Evan Sirait serta Manager UP2D Sumut Adhi Herlambangn

Herman menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dan peningkatan kerja sama kepada BUMN. “Tidak ada agenda khusus pada kunjungan ini, hanya peningkatan koordinasi dan kerjasama BUMN,” ungkapnya.

Menurut Herman, kinerja PLN UIW Sumut dalam menyediakan energi listrik sudah cukup baik. “Kami lihat PLN UIW Sumut sudah melakukan fungsinya dengan baik. Secara umum pengoperasian instalasi listrik serta layanan kepada pelanggan sudah baik. Kalaupun ada improvement secara teknis sudah saya sampaikan ke Pak GM,” kata Herman.

Sementara itu General Manager PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ir Herman Khaeron. “Kami sampaikan terimakasih atas kunjungan Pak Herman ke Kantor PLN UIW Sumut. Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas masukannya. PLN, khususnya UIW Sumatera Utara terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan,” paparnya.

Saat ini, lanjut Pandapotan, PLN UIW Sumut telah memiliki Distribution Control Center (DCC) yang dapat memantau secara realtime sistem distribusi 20kV, termasuk proses manuver serta gangguan. “Dengan adanya DCC, PLN UIW Sumut dapat melakukan monitoring pasokan listrik dari 51 Gardu Induk dan dan 56 Gardu Hubung sehingga apabila terjadi gangguan proses lokalisir, manuver serta penanganan dapat dilakukan secara singkat,” pungkas Pandapotan. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah jurnalis yang bertugas di Balai Kota Medan mengaku bingung dengan sebuah video mengenai prosedur wawancara dengan sistem doorstop terhadap Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution yang beredar di akun instagram resmi milik Humas Pemko Medan @humaspemkomedan.

BAGAIMANA tidak, video berdurasi 1 menit 34 detik itu diunggah di akun instagram resmi Humas Pemko Medan pada Rabu (21/4) dini hari.

Namun selang beberapa jam setelah video tersebut beredar, Pemko Medan justru menghapus video tersebut hingga tak bisa diakses lagi.

Saat ditanya mengenai hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Medan, Arrahman Pane kepada Sumut Pos mengatakan, penghapusan video tersebut dikarenakan pihaknya masih akan melakukan sejumlah revisi pada video tersebut. “Iya, itu diperbaiki untuk jadwal yang tertera di video,” jawab Arrahman kepada Sumut Pos, Rabu (21/4).

Arrahman mengatakan, di dalam video disebutkan, waktu wawancara doorstop yang boleh dilakukan wartawan kepada Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan adalah mulai Pukul 08.00 hingga 09.00 WIB. “Nah itu yang mau diubah. Kita perbaiki menjadi jadwal tentatif,” ucapnya.

Artinya, besar kemungkinan setiap harinya, jadwal wartawan untuk mewawancarai Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan tidak sama atau tidak tetap setiap harinya. Sebab, waktu yang diberikan untuk doorstop tergantung dari jadwal Wali Kota Medan pada hari itu. “Kalau jadwal nanti kami berkoordinasi dengan (bagian) protokol, masih kita pelajari untuk jadwal Pak Wali tiba di kantor,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong cukup menyayangkan kebijakan yang diambil Pemko Medan terkait tata cara wawancara Doorstop Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan.

Terkhusus untuk batasan waktu yang diberikan, hingga waktu wawancara yang tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Wali Kota Medan. Akibatnya, seorang wartawan berpotensi besar tidak dapat memastikan kapan dirinya akan mewawancarai Wali Kota di gedung Balai Kota Medan.

“Bagaimana wartawan mau mewawancarai saudara Wali Kota Medan kalau jadwal kegiatan beliau saja wartawan tidak tahu. Kalau jadwalnya tidak tahu, bagaimana wartawan bisa tahu jam berapa Wali Kota ada di kantornya dan bisa di wawancarai seperti yang dimaksudkan tadi?” ucap Rudiyanto kepada Sumut Pos, Kamis (21/4).

Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu, dirinya sangat menyayangkan sikap Pemko Medan yang membatasi tugas-tugas jurnalistik. Sebab pada dasarnya, Pers justru berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kinerja, prestasi, program, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukannya.

Apalagi ketika masa kampanye dulu, sambung Rudiyanto, Pers memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Bobby-Aulia sehingga mampu memenangkan Pilkada Medan. “Jadi kalau sekarang saudara Wali Kota bersikap seperti itu kepada Pers, saya agak heran juga. Dan yang pasti, apabila wartawan dipersempit ruangnya oleh Pemko, maka yang rugi adalah Pemko sendiri. Sekali lagi, Pers berperan besar dalam menyampaikan kinerja Pemko Medan kepada masyarakat luas,” tegasnya.

Untuk itu, Rudiyanto pun meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan dan jajarannya untuk mengkaji ulang sistem atau tata cara dan waktu wawancara yang seharusnya dilakukan di gedung Balai Kota Medan.

“Saya pikir kebijakan soal itu agar dikaji ulang kembali, untuk kebaikan bersama. Pemko Medan dan Pers harus bersama-sama dalam membangun Kota Medan, jangan ada yang ditinggalkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, video yang dimaksud diunggah dengan judul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Doorstop Wartawan di Kantor Wali Kota Medan. Dalam ilustrasi doorstop di Kantor Wali Kota Medan tersebut, terlihat tiga orang masuk ke dalam Kantor Wali Kota Medan.

Dalam prosedur pelaksanannya, jurnalis harus sudah berada di Kantor Wali Kota Medan dengan membawa kartu Pers pada pukul 08.00 WIB. Sebelum masuk, petugas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada jurnalis dan memberikan imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Selanjutnya, jurnalis harus mengisi daftar absensi dan penukaran identitas kependudukan dengan tanda pengenal wartawan khusus Pemko Medan. Setelah diberikan tanda khusus wartawan Pemko Medan, jurnalis dipersilakan masuk dan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.

Lalu, jurnalis dapat melakukan wawancara dengan Wali Kota Medan pada tempat yang telah ditentukan di Kantor Wali Kota Medan, tepatnya di lobi Balai Kota. Wawancara dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 20 menit, dan harus selesai paling lama Pukul 09.00 WIB. Wawancara juga hanya dilakukan pada hari kerja, yakni mulai hari Senin sampai Jumat. (map)