ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan melakukan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di gedung BNNK Asahan, Kamis (18/3).

Kepala Ombusdman perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengapresiasi BNNK Asahan yang telah mencanangkan WBK dan WBBM. Artinya, merupakan langkah awal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, untuk menjalankan program membangun integritas menuju WBK dan WBBM tidak semudah apa yang diucapkan, karena membutuhkan kekompakan bersama. “Semua harus punya komitmen yang kuat. Bila satu saja yang tidak komitmen, maka tidak akan terwujud. Apalagi persoalan kultur dan sikap yang sulit untuk berubah,”ungkap Abyadi.

Abyadi berharap BNNK Asahan memahami dan menjalani sejumlah item untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Diantaranya, melakukan kewajiban sesuai standart layanan, memiliki sarana dan prasarana, memiliki komitmen waktu pelayanan dan hal lainya. Berikan pelayanan yang baik seolah olah melayani diri sendiri.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol. Drs. Atrial berharap komitmen yang dibangun harus dilakukan bersama-sama, membuktikan komitmen dengan memberikan pelayanan sesuai standart sehingga masyarakat tidak kesulitan menerima pelayanan BNNK.

“Kalau kita kompak dan komitmen tidak ada yang sulit untuk mewujudkan WBK dan WBBM,” cetus Atrial, sembari mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba

Sementara itu, Bupati Asahan diwakili Kakan kesbang Asahan, Hary Naldo Tambunan menyatakan, pihaknya siap bersinergi dan memberikan dukungan WBK dan WBBM kepada BNNK Asahan.(mag-9)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso memimpin pengisian SPT tahunan melalui E-Filling bersama pejabat umum di Mapolres Tebingtinggi di Aula Khamtibas Polres Tebingtinggi, Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Kamis(18/3).

Pengisian SPT tersebut juga dilakukan oleh para Kabag, Kasatfung, Kapolsek dan ASan se wilayah hukum Polres Tebingtinggi. Kegiatan dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Womsitter Sinaga.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Agus Sugiyarso mengajak seluruh unsur Polri dan ASN yang bertugas di Polres Tebingtinggi untuk taat dan ikut mengisi SPT tahunan dengan benar untuk melaporkan harta kekayaannya. “Pengisian SPT harus tepat waktu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,”ujar Agus Sugiyarso seraya mengajak untuk mendukung program program pemerintah dalam mewujudkan bebas dari korupsi, apalagi kita sedang mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK).

Sedangkan Kepala KPP Pratama, Womsitter Sinaga mengaku bangga melihat seluruh jajaran Polres Tebingtinggi yang taat dan antusias mengikuti pengisian laporan SPT tahunan, dan berharap bisa di ikuti oleh unsur unsur lainnya.(ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebingtinggi lakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (18/3) di Kantor BNNK Tebingtinggi Jalan HM Yamin Kota Tebingtinggi.

Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Kajari Mustaqpirin, Kabag Umum BNN Sumut Bastian, Kepala BNNK Tebingtinggi AKBP Faduhusi Zendrato, Kepala BNNK Sergai AKBP Safwan Khayat, Danramil 13 Kapten Inf Budiono dan Kasat Narkoba Polres Tebingtinggi AKP Muhammad Yunus Tarigan.

Kepala BNNK Tebingtinggi AKBP Faduhusi Zendrato menyampaikan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada.

“Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif efisien, pelayanan prima dan memuaskan,” ujar Faduhusi Zendrato.

Sementara itu Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengungkapkan, Zona Integritas yang akan dibangun tidak hanya pada satu instansi, tetapi seluruh instansi bersama masyarakat yang ada di Kota Tebingtinggi bersama sama kita mewujudkan pemerintahan yang bersih itu bisa terwujud dalam bentuk inplementasi dan bukan hanya dalam bentuk wacana saja.

“Hal ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pegawai dan pimpinan agar ini bisa diwujudkan dengan sebaik baiknya. Kita harus memeiliki sistim untuk itu, transparansi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Umar.

Kemudian lanjut Umar, harus ada pengendalian dan pengawasan dan pada akhirnya masyarakatlah yang menilai dan menerima hasilnya. “Kita juga menghimbau kepada masyarakat agar kiranya masyarakat melihat juga bahwa ini merupakan sebuah sistim yang akan dikerjakan dan masyarakat ikut mendukung ini dengan baik,” pinta Umar.

Diakhir acara, Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara di wakili Kabag Umum Bastian menganggap, pencanangan hari ini tentu saja merupakan sebuah langkah awal, sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam langkah nyata.

“Kita ketahui bersama bahwa BNN terus mendorong satuan geraknya untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Semangat ini harus terus kita jaga dan kita bangun,” ujar Bastian.

Kegiatan Pencanangan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Wali Kota Tebingtinggi bersama Forkompimda Kota Tebingtinggi yang hadir dalam kegiatan tersebut. (ian)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan, H. Surya, BSc, Sekretaris Daerah Drs. Jhon Hardi Nasution M.Si, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kelompok Digitalisasi Birokrasi yang dilaksanakan di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kamis (18/3).

Forum OPD digelar untuk penyusunan rencana program kerja bidang Digitalisasi Birokrasi Kabupaten Asahan, dalam mendukung visi misi Bupati Asahan dalam program prioritas bupati bidang Digitalisasi Birokrasi.

Bupati Asahan Surya BSc menjelaskan, kegiatan forum ini dilakukan untuk mensinergikan program prioritas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) rencana kerja perangkat daerah.

“Kegiatan ini sangat strategis, karena berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas yang pertama di bidang Digitalisasi Birokrasi bagi setiap OPD, sebagai upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif inovatif profesional dan akuntabel di Kabupaten Asahan,” ucap Bupati.

Digitalisasi birokrasi merupakan budaya baru yang dapat memangkas birokrasi yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, menimbulkan tantangan bagi para ASN untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, praktis, mudah, dan sederhana serta responsif.

Menurutnya, prinsip dasar yang harus diingat adalah bahwa muara dari semua upaya digitalisasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan Informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Terkait revolusi industri digital ini, kita tidak ada alasan untuk tidak ikut di dalamnya. Semua dinas harus siap dan saling terhubung dengan jaringan. Karena ini adalah program prioritas Kabupaten Asahan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama-sama dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendukung Program-program yang berkaitan dengan bidang Digitalisasi Birokrasi di Kabupaten Asahan yang kita cintai ini,” tegas Bupati.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, menjelaskan perlunya pengembangan teknologi dan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan tujuan untuk percepatan layanan dan memangkas alur birokrasi khususnya di masa pandemi sehingga dapat cepat melayani masyarakat. Layanan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan dikorelasikan dengan instruksi Presiden poin kedua mengenai reformasi transformasi digital di sektor strategis. Beliau juga memaparkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pengembangan dan integrasi informasi dan komunikasi publik.

“Program Prioritas yang menjadi fokus perhatian diskominfo Kabupaten Asahan di bidang digitalisasi birokrasi, di antaranya adalah KTP tangguh, perizinan online, bayar pajak/retribusi online, pemasaran UMKM, pendaftaran pasien RS, pendaftaran siswa sekolah, Asahan satu pintu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi publik,”beber Rahmat.

Sementara itu, program kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Asahan dalam rangka mewujudkan Pengembangan sistem pengawasan langsung dan berbasis digital serta Pengembangan pelayanan publik berbasis digital Kabupaten Asahan berupaya menerapkan konsep smartcity melalui:

1. Penyediaan jaringan internet dan CCTV di seluruh OPD, penyediaan Hot Spot WiFi gratis di area publik, ke depannya direncanakan membangun Hot Spot Wifi gratis sebanyak 50 titik se-Kabupaten Asahan, pembangunan Data Center dan Command Center, layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (berupa aplikasi), pembangunan sistem satu data atau bank data, pemuatan Advetorial.

Untuk memudahkan penyebaran informasi publik, Pemkab Asahan juga telah menyiapkan PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (mag-9/han)

Foto: DERMAWAN/SUMUT POS

SOSIALISASI: Bupati Asahan, H.Surya BSc didampingi Sekdakab Drs. Jhon Hardi Nasution M.Si, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, H. Rahmat Hidayat Siregar, membuka Sosialisasi Digitalisasi Birokrasi dalam forum OPD.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan melakukan penyegelan terhadap 2 gudang penyimpanan bahan bangunan tanpa izin di dalam Kompleks Dipo Indah, Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kamis (18/3).

Plt Kabid Perundang–undangan Satpol PP Asahan, Pranudya Wisnu Murti, SH menerangkan penyegelan berawal dari keberatan warga Komplek Dipo Indah. Saat dicek, ternyata gudang Mega Baja tersebut tidak memiliki tanda daftar gudang (izin).

“Hingga penyegelan dia (pemilik gudang) belum bisa menunjukkan dokumen-dokumen tanda daftar gudangnya,” ucap Wisnu

Lebih lanjut Wisnu menerangkan, sebelumnya telah memberikan surat pemberitahuan terakhir agar mengosongkan lokasi gudang pada 2 Maret 2021, dan hari ini batas waktu berakhir untuk memenuhi segala kelengkapan administrasi sesuai dengan perundang–undangan dan dokumen-dokumen izin.

“Karena pemilik tidak bisa menunjukkan segala dokumennya maka gudang ditutup dan disegel,” tuturnya.

Wisnu juga mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan prosedurian antaralain telah memberikan surat himbauan dan teguran ke 1, 2 dan ke 3 serta surat peringatan, peringatan 1,2 dan 3, kita, pihaknya juga sudah mediasikan antara warga yang keberatan dengan pemilik gudang di Kantor Satpol PP dan pemilik gudang.

“Saat mediasi pemilik gudang berjanji akan mengurus izin gudangnya, namun hingga penyegelan pemilik tidak dapat menunjukkan segala izin gudang tersebut,” terangnya kembali.

“Segel akan kami buka setelah pemilik gudang telah mengurus izinnya dan melaporkannya kepada kami,”sambung Wisnu. (mag-9/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Sri Ulina Ginting mengikuti peluncuran program merdeka belajar secara daring dari Binjai Command Center di Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu(17/3).

Program tersebut sudah masuk dalam episode ke delapan, Sekolah Menengah Kejuruan pusat keunggulan yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

 Dalam sambutannya, Nadim menuturkan, saat ini SMK masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja. Karenanya, pihaknya meluncurkan Program Merdeka Belajar episode 8: SMK Pusat Keunggulan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK.

 Nadiem menambahkan, beberapa sekolah kejuruan di dunia telah menghasilkan lulusan-lulusan kelas dunia dan langsung diserap pekerjaan. Bahkan yang menciptakan lapangan pekerjaan. 

 Namun kenyataannya di Indonesia, hal seperti itu belum tercapai. “Kita harus jujur dengan tantangan yang kita hadapi. SMK masih sulit saat ini menjawab kebutuhan dunia kerja. Di Indonesia belum mencapai level ini,” jelasnya. 

 Menurut dia, faktor yang membuat hal tersebut terjadi adalah kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas SMK untuk dapat sesuai dalam menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja masih sedikit. Lalu, sinergi antar pemangku kepentingan seperti sekolah vokasi dengan dunia kerja, perusahaan dan industri ini masih kurang partisipasinya.

 Hal lainnya adalah belum semua SMK mengembangkan kurikulumnya bersama dunia kerja, begitu pula dengan fasilitas yang sesuai standar. “Hari ini harus dikurangi. Jadi kita perlu solusi yang enggak bisa satu jalan aja,”(ted)