BAKSOS: KapoldasuIrjen Martuani Sormin, menyerahkan baksos kepada warga terdampak Covid-19, di Kantor Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Rabu (24/2).dewi/sumutpo.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mendukung program kerja 100 hari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktorat Binmas Polda Sumut menyerahkan bantuan sosial (bansos) sebanyak 100 paket yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bansos tersebut dari Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin. Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Rabu (24/2).
BAKSOS: KapoldasuIrjen Martuani Sormin, menyerahkan baksos kepada warga terdampak Covid-19, di Kantor Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Rabu (24/2).dewi/sumutpo.
Selain menyerahkan bansos, Direktorat Binmas juga membagikan 300 masker kepada masyarakat. Momentum penyerahan bansos dan pembagian masker tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Binmas untuk mengajak masyarakat tetap mematuhi protokol Kesehatan (prokes) dengan menerapkan pola hidup 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah dan terus menerapkan prokes. Kami berharap, masyarakat terus menjalankannya. Penerapan prokes secara ketat adalah strategi terbaik menangkal pandemi Covid-19,” ungkap Direktur Binmas Polda Sumut Kombes Sofyan Hidayat, didampingi AKBP Indra Warman, Kompol Anderson Siringo-ringo dan Babinkamtibmas Desa Rejo Aiptu Awal Sibagariang.
Sementara itu, Kepala Desa Bangun Rejo, Misno mengapresiasi setinggi-tingginya Polri yang terus peduli dan melayani masyarakat, terlebih kepedulian Kapolda Sumut serta Direktur Binmas Polda Sumut yang telah memberikan dukungan, bansos dan masker serta penyuluhan kepada masyarakatnya.
“Kami, masyarakat sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumut dan Ditbinmas Polda Sumut karena terus memotivasi masyarakat agar menerapkan prokes secara ketat. Itu semua semata agar kita semua bisa terbebas dari pandemi Covid-19,” ujarnya. (mag-1/ila)
PANTAU: Plt Kepala BMKG I Medan Eridawati, memantau cuaca di Sumut, melalui komputernya. Dari pantauan itu, ada 10 titik api di Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mendeteksi 38 titik panas yang terdapat di wilayah provinsi Sumatera Utara.
PANTAU: Plt Kepala BMKG I Medan Eridawati, memantau cuaca di Sumut, melalui komputernya. Dari pantauan itu, ada 10 titik api di Sumut.
Plt Kepala BMKG Wilayah I Medan, Eridawati menuturkan dari 38 titik panas tersebut ada 10 yang patut diwaspadai karena tergolong kategori tinggi.
“Hasil pantauan kami sampai jam 7 tadi pagi, kita mendeteksi ada 38 titik panas. Artinya ada 3 kategori, namun ada 10 titik yang kategori tinggi, kalau yang 28 lainnya tingkat sedang dan rendah. Dan ini perlu diwaspadai adalah 10 titik ini,” ungkapnya, Rabu (24/2).
Ia menyebutkan untuk 10 titik yang kategori tinggi terdapat Mandailing Natal. Dan terkait apakah ada kebakaran di lokasi tersebut harus dilakukan survei ke lapangan.
“Yang kategori tinggi itu ada di Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk memastikannya butuh survei lebih lanjut, karena BMKG hanya memantau dari satelitnya saja,” bebernya.
Lebih lanjut, Eridawati menyebutkan bahwa pihaknya akan memantau kesepuluh titik tersebut.
“Kalau berbicara cuaca kategori titik panas ini masih normal, kita memantau melalui satelit itu 10 titik, dan diperkirakan mungkin kedepan akan seperti ini juga,” ungkapnya.
Namun, ia menyebutkan pihaknya juga melihat sirkulasi Eddy dan memicu hujan untuk memadamkan titik panas tersebut.
“Kita pantau ada sedikit gangguan sirkulasi Eddy akan memicu awan-awan hujan, mudah-mudahan kedepan tidak terlalu banyak lagi titik panasnya,” bebernya.
Prakirawan BMKG Medan, Endah Paramita menyebutkan Titik panas terbanyak berada di Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah ada 9 hotspot yang keseluruhannya berada di Kecamatan Muara Batang Gadis.
Selanjutnya, kata Endah, di Kota Sibolga terdapat delapan hotspot di Kecamatan Kolang. Kabupaten Karo ada tujuh hotspot masing-masing tiga titik di Kecamatan Tuga Binanga dan empat titik di Kecamatan Mardinding. “Untuk di Kabupaten Dairi ada empat hotspot, masing-masing tiga titik di Kecamatan Sumbul dan satu titik di Kecamatan Siempatnempu,” ungkapnya.
Lalu terdapat tiga hotspot di Kabupaten Tapanuli Utara, masing-masing dua titik di Kecamatan Siborongborong dan satu titik di Kecamatan Pangaribuan.
Sementara dua hotspot terpantau di Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing di Kecamatan Lintong Nihuta.
Terakhir masing-masing satu hotspot di Kota Pinang Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Borbor Toba Samosir, Bandar Pasir Mandoge Asahan dan Panai Tengah Labuhanbatu. (trb/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tuan MH Manullang diajukan menjadi pahlawan nasional. Tokoh Batak yang dikenal gigih menentang kolonial ini sebelumnya sudah dianugerahi sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Pengusulan itu disampaikan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Humaniora Universitas Negeri Medan (Unimed) yang diketuai Baharuddin dan sejarawan Ichwan Azhari sebagai koordinatornya.
Tuan MH Manullang.
Lembaga ini sebelumnya sukses mengajukan Gubernur Sumatera Utara pertama Mr SM Amien menjadi pahlawan nasional di tahun 2020. Sedangkan untuk Tuan MH Manullang diharapkan bisa diangkat jadi pahlawan nasional di tahun ini. “Orang Batak mestinya berbangga punya pahlawan sedemikian tangguh dan hebat. Tuan MH Manullang berjuang secara konsisten sejak tahun 1906 menentang kolonialisme di Tanah Batak, maupun lewat media yang didirikannya yaitu Sinondang Baru dan Soara Batak. Tidak sampai di situ, beliau juga berjuang lewat organisasi HKBP tahun 1917. Ia lahir di Tarutung 20 Desember 1887 dan meninggal di Jakarta 20 April 1979,” kata Ichwan, Rabu (24/2).
Untuk itu, sambung Ichwan, mereka akan menggelar seminar daring sebanyak 2 kali, yaitu 27 Februari dan 13 Maret 2021. Dijelaskannya, seminar I akan membahas perlawanan Tuan MH Manullang menentang ekspansi agraria Belanda ke Tanah Batak yang menghadirkan sejumlah narasumber antara lain, Dr. Edy Ikhsan, Dimpos Manalu, Wannofri Samry dan Hermawan Sulistyo (LIPI Jakarta). Sedangkan untuk seminar II membahas Tuan MH Manullang dari pahlawan perintis kemerdekaan menuju pahlawan nasional. Narasumbernya Asvi Warman Adam, Dorodjatun Kuntjoro, Rosmaida Sinaga.
Terpisah, Ketua Parsadaan Toga Manullang (Partogam) Kota Medan, Sanco Manullang menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas prakarsa civitas akademika Unimed. “Atas nama Partogam, Persatuan Manullang Kota Medan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Unimed, terlebih peran dan kepedulian Ichwan Azhari yang telah berjerih payah memperjuangkan aspirasi ini hingga ke pusat. Doa kami semoga harapan ini terwujud,” pungkas Sanco. (mbo/ila)
USU: Salah satu fakultas di USU. Saat ini USU menyiapkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) menyiapkan peraturan tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) untuk Semester Genap Tahun 2020-2021. Kebijakan ini, mahasiswa yang kondisi orangtuanya mengalami kesulitan ekonomi diberi keringanan dalam pembayaran UKT/SPP tersebut. Hal itu diungkapkan Rektor USU Dr Muryanto Amin, Rabu (24/2).
USU: Salah satu fakultas di USU. Saat ini USU menyiapkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Muryanto menjelaskan bahwa kebijakan itu, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Keringanan UKT/SSP di tengah pandemi Covid-19 ini. “Keringanan ini kami berikan dalam bentuk pembebasan pembayaran, perubahan kelompok UKT serta dengan cara mengangsur. Tentu untuk mendapatkan keringanan ini harus mentaati prosedur dan peraturan yang berlaku,” ungkap Muryanto.
Dengan adanya peraturan tersebut, Muryanto berharap orang tua mahasiswa yang mengalami dampak langsung dari pandemi Covid-19 bisa terbantu dan mampu bertahan di tengah cobaan yang melanda. Khususnya, agar anak-anaknya dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
“Marilah kita mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan (Covid-19) ini dengan memberikan edukasi kepada keluarga, lingkungan sekitar serta lingkungan kerja sehingga informasi yang diperoleh tidak simpang siur. Tetaplah menerapkan kebiasan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sebagai kebiasaan baru kita,” jelas Muryanto.
Sebagai institusi pendidikan, kata Muryanto, USU dipilih menjadi lokasi Pekan Vaksinasi Massal Provinsi Sumatera Utara oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada 10 Februari 2021. ”Selama sinergitas pemerintah dan masyarakat berjalan baik, proses pemberian vaksin akan dapat segera teratasi. Jika memungkinkan untuk memperoleh vaksin, segeralah melakukan vaksin untuk menghambat perkembangan virus Covid-19,” pungkasnya. (gus/ila)
PEMBANGUNAN: Gedung DPRD Binjai yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, masih tahap pembangunan.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai hingga kini masih mangkrak. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai memastikan, kantor untuk kalangan legislatif ini akan selesai pada tahun 2021. Dan anggarannya pun bertambah Rp25 miliar.
PEMBANGUNAN: Gedung DPRD Binjai yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, masih tahap pembangunan.teddy akbari/sumut pos.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Binjai, Ridho Indah Purnama mengamini adanya penambahan anggaran tersebut. “Ya. Anggarannya bertambah Rp25 miliar,” kata dia ketika dikonfirmasi, Rabu (24/2).
Pada tahun anggaran 2020, Dinas PUPR Kota Binjai sudah mengucurkan dana senilai Rp20 miliar untuk pembangunan gedung DPRD tersebut. Namun hingga kini, pembangunan terkesan mangkrak.
Meski demikian, Dinas PUPR Kota Binjai kembali mengucurkan dana sebesar Rp25 miliar untuk melanjutkan pembangunannya. Total anggaran yang dihabiskan hanya untuk pembangunan kantor senilai Rp45 miliar.
”Sudah tender. PT Manel Star asal Medan yang mengerjakannya tahun ini. November 2021 ini ditarget selesai (pembangunan Gedung DPRD Binjai),” tambah dia.
Informasi dirangkum, PT Cahaya Artha Indonesia sebagai kontraktor pelaksana pembangunan dikenakan pinalti. Belum diketahui persis, besaran pinalti karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap pembangunannya.
”Uang pinalti masuk ke kas daerah. Ada besarannya itu dan cara penghitungannya,” kata Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra saat dimintai tanggapannya.
Ketua DPRD melanjutkan, penghitungan awal dari konsultan untuk pembangunan gedung tersebut senilai Rp50 miliar. Namun oleh Pemko Binjai, kata dia, tak sanggup memenuhi besaran tersebut.
Singkat cerita, ditetapkan anggaran sebesar Rp45 miliar atau penambahan Rp25 miliar untuk pembangunan Gedung DPRD Binjai. “Semua perencanaan fisik, pakai konsultan penghitungannya. Itu sesuai aturannya. Untuk teknis, bisa tanya ke PU langsung,” tukas politisi Partai Golkar ini.
Diketahui, gedung baru untuk legislator ini dibangun empat lantai. Fasilitas yang ada pada gedung baru yakni, 1 ruang rapat paripurna, 3 ruang rapat komisi, 10 ruang fraksi, 1 ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), 1 ruang rapat pleno, 1 ruang wartawan, ruang kerja Setwan hingga 3 ruangan untuk unsur pimpinan DPRD Binjai. Sedangkan fasilitas pendukungnya, ada area parkir, kantin, pos keamanan dan pagar. (ted)
SOSIALISASI: Kadis PMP2TSP Langkat memberikan arahan dalam sosialisasi standar pelayanan.ilyas effendy/ sumut pos.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat melalui DPMP2TSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Langkat, menggelar sosialisasi standar pelayanan TA 2021, di Aula Caffe Sobat Bagus, Resto Cabe Ijo, Kota Stabat, Langkat, Selasa (23/2).
SOSIALISASI: Kadis PMP2TSP Langkat memberikan arahan dalam sosialisasi standar pelayanan.ilyas effendy/ sumut pos.
Sosialisasi ini dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA, diwakili Asisten ADM Umum, Musti. Dalam kesempatan tersebut, Musti menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat memahami syarat – syarat dalam pemberkasan izin, serta dapat menghasilkan mutu produk dan pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga penilaian kepada masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan dapat meningkat,”kata Musti.
Lanjut Musti, dari Standart Oprasinal Prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang dilaksanakan tahun 2017, melalui Perbup No 33 tahun 2017, pada DPMP2TSP Langkat. “Dengan adanya peraturan terbaru tentang pelayanan terintegrasi secara elektronik, perlu dilakukan perubahan terkait revisi SOP dan standart pelayanan DPMP2TSP Langkat,”terangnya.
Sementara Kadis PMP2TSP Langkat, Ikhsan Aprija, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi, agar masyarakat atau pemohon izin mendapatkan pemahaman atas standar pelayanan terbaik sesuai dengan komitmen DPMP2TSP.
Ikhsan juga menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi dengan menghadirkan tiga narasumber, dari Sekretaris Daerah Langkat, Bagian Orta Setdakab Langkat dan DPMP2TSP Langkat. Para peserta terdiri dari Camat se Langkat, serta Perangkat Daerah terkait.
Sembari menjelaskan, sebelumnya, DPMP2TSP Langkat, telah menerima penghargaan ISO 9001 : 2015. Yaitu penghargaan standart manajemen mutu yang merupakan standrat manajemen, untuk dapat menghasilkan pelayanan out put yang berkulitas , serta memberikan pelayan baik kepada masyarakat.
“Diharapkan sosialisasi ini dapat mencapai optimalisasi, pelayanan perizinan sesuai tujuan UU No 25 tahun 2009. Yakni memberikan pelayan public yang prima, kepada masyarakat, dengan menerapkan manajenen ISO 9001: 2015,” harapnya. (yas)
PERTEMUAN: Gubsu Edy Ramayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Bupati Karo Terkelin Brahma saat menggelar pertemuan membahas jalan Tembus Karo-Deliserdang.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Kelanjutan pembangunan akses jalan Desa Serdang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, ke Desa Serdang dan Desa Rumah Liang, Kecamatan STM Hilir di Kabupaten Deliserdang, tinggal selangkah lagi.
PERTEMUAN: Gubsu Edy Ramayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Bupati Karo Terkelin Brahma saat menggelar pertemuan membahas jalan Tembus Karo-Deliserdang.solideo/sumut pos.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting.
Gubsu Edy Rahmayadi menyetujui pembangunan akses jalan penghubung kedua kabupaten tersebut. Edy pun menyatakan, bersedia memfasilitasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), guna memperoleh izin pembangunan jalan yang melalui kawasan hutan konservasi.
“Pada prinsipnya saya setuju, akses jalan Desa Barus Jahe- Desa Rumah Liang dapat terhubung terkoneksi. Apalagi tinggal sedikit lagi. Saya akan fasilitasi segera ke Menteri LHK sepanjang persyaratannya semua sudah lengkap saya terima,” ungkap Edy Rahmayadi, Selasa (23/2). Dikatakannya, Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten yang sejak dulu memiliki historis.
“Jadi ini yang akan saya perjuangan ke LHK agar izin pemanfaatan kawasan hutan konservasi diberikan. Kita upayakan melobi ke sana, terlebih MoU (Memorandum of Understanding) ada dan sudah saya terima. Kesepakatan tersebut modal untuk berbicara dengan Menteri Siti Nurbaya,” kata Gubsu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubsu itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendukung kebijakan dan langkah yang diputuskan Gubsu Edy Rahmayadi. Baskami menyatakan, DPRD Sumut akan tetap mengawasi dan melobi secara politik.
“Tugas DPRD Sumut mengawal dan meng-golkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya. Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan mengucapkan terima kasih kepada Gubsu Edy Rahmayadi sudah menyetujui dilanjutkannya pembangunan jalan dari DesacRumah Liang, Deli Serdang ke Desa Barus Jahe, Karo.
“Dengan hadirnya Pemprov Sumut, maka kami yakin dan berharap dalam waktu dekat ini pihak Kementerian sudah dapat memberikan izin pemakaian kawasan hutan. Sehingga pembukaan jalan, dapat dilanjutkan masing-masing pihak,” katanya. Ashari mengapresiasi Bupati Karo yang telah berusaha sejak awal memperjuangkan pembukaan jalan tersebut.
“Masyarakat Deli Serdang mengapresiasi Bupati Karo yang telah berusaha sejak awal memperjuangkan ini. Ini pesan masyarakat saya,” kata Ashari. Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan sangat senang atas persetujuan Gubsu dan siap memfasilitasi ke Kementerian LHK.
“Ini sungguh kami apresiasi. Masyarakat Karo dan masyarakat Deli Serdang akan mengulangi masa lampau, semasa ada jalan eksisting, pelanja sira, kala itu berbudaya saling kunjung silaturahmi. Dengan terhubungnya akses jalan ini maka suatu kegembiraan bagi kedua masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, sebut Terkelin, dengan adanya akses jalan ini, dapat memperpendek jarak tempuh dari Karo ke Bandara Kualananamu. “Bahkan jalur ini dapat difungsikan sarana menuju kawasan pariwisatamenunjang KSPN Danau Toba. Untuk itu, doakan agar izin KLHK secepatnya kami terima bersama Bupati Deli Serdang,” pungkas Terkelin. (deo)
DISKUSI: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Bupati Karo Terkelin Brahmana berdiskusi serius membahas perambahan hutan Laugedang Tahura perbatasan Kabupaten Karo-Deliserdang, Selasa (23/2) di sela-sela pertemuan keduanya di Rumah Dinas Gubsu, Jl. Jenderal Sudirman Medan.
KARO, SUMUTPOS.CO – Persoalan mafia tanah dan penggarap hutan di lahan Laugedang Taman Hutan Raya (Tahura) pada wilayah perbatasan Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Karo, disebut telah masuk target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindak tegas.
DISKUSI: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Bupati Karo Terkelin Brahmana berdiskusi serius membahas perambahan hutan Laugedang Tahura perbatasan Kabupaten Karo-Deliserdang, Selasa (23/2) di sela-sela pertemuan keduanya di Rumah Dinas Gubsu, Jl. Jenderal Sudirman Medan.
“Saya menerima informasi dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ketika bertemu di Jakarta, bahwa kasus Laugedang jadi target KPK sehingga pimpinan dewan merekomendasikan kepada Komisi B DPRD Sumut untuk mengundang pihak terkait dalam rapat dengar pendapat, untuk mencari informasi keterlibatan mafia tanah dan perambah hutan di kawasan itu,” kata Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (24/2).
Diungkapkannya, ihwal informasi ini pun telah ia sampaikan secara langsung saat berdiskusi dengan Bupati Karo, Terkelin Brahmana di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (23/2).
Kata Baskami, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar para mafia tanah, mafia penggarap lahan hutan dan mafia perambah hutan harus ditindak tegas. Menurutnya, siapapun tidak boleh main-main dalam kasus ini karena dipastikan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Lebih lanjut ia menyebutkan, dalam perbincangan dengan Lili Pintauli, institusi anti rasuah tersebut memberi peringatan kepada Pemprov Sumut dan Pemkab Karo maupun Pemkab Deli Serdang jangan pernah mau ikut terlibat kerja-sama dengan para mafia tanah dan mafia perambah hutan, karena risiko hukumnya sangat tinggi.
Jika ada unsur pemerintah yang ikut terlibat, baik dalam penerbitan surat kepemilikan tanah serta yang membakup aksi penguasaan lahan hutan, baik berbentuk surat sebagai legalitas kepemilikan lahan, sambung dia tentu akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Karenanya kita berharap agar rapat dengar pendapat yang akan dijadwalkan Komisi B tersebut, bisa menguak siapa aktor intelektual yang menjuali lahan hutan serta pelaku perambah, apakah itu aparat pemerintah tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten maupun oknum Dinas Kehutanan Sumut, tentu risikonya tanggung sendiri,” ujarnya.
Perlu diketahui, ucap politisi PDI Perjuangan, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas mafia tanah dan pelaku jual-beli lahan negara sehingga KPK dan Polri sangat beratensi tinggi memberantasnya hingga tuntas.
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku siap menghadiri RDP Komisi B dengan instansi terkait lainnya, guna membahas kasus perambahan dan penguasaan kawasan hutan konservasi Tahura di Laugedang, walaupun bukan masuk wilayah Kabupaten Karo, tapi perbatasan Karo-Deliserdang.
Ia menegaskan tidak ada yang terlibat secara institusi pemerintahan di Kabupaten Karo, baik dalam penerbitan surat maupun bentuk lain sebagai surat jual beli tanah.
“Tapi kalau penggarap lahan, saya tidak bisa pastikan masyarakat Karo tidak ada di sana. Kita tidak boleh beranda-andai, nanti kita tunggu saja hasil rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Sumut sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan,” pungkasnya. (prn/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk kelimakalinya, pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima vaksin Covid-19 Sinovac Biotech. Kali ini sebanyak 23.772 vial atau 237.720 dosis. Rencananya, vaksin ini akan diperuntukkan bagi para petugas publik seperti TNI/Polri, DPRD, ASN, pegawai bank, jurnalis hingga lanjut usia (lansia). Penyuntikan akan digelar awal Maret mendatang.
“VAKSIN yang kita terima itu jumlahnya 23.772 vial. Satu vial itu berisi 10 dosis. Jadi total 237.720 dosis. Sasaran kita di tahap kedua ini seperti ASN, TNI, Polri yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pelaku pasar, anggota DPRD, begitu juga dengan pegawai bank, jurnalis serta para lanjut usia 60 tahun ke atas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Alwi Mujahit di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (24/2).
Untuk mengikuti vaksinasi tahap ini, perusahaan atau pribadi harus mendaftarkan calon penerima vaksin terlebih dahulu. Untuk perusahaan atau kolektif, harus mengisi formulir.
yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Pemprov Sumut. Sedangkan untuk lansia, bisa menggunakan aplikasi ponsel pintar Peduli Lindungi atau website pedulilindungi.id.
“Banyak pintu masuk untuk mengakses pendaftaran vaksinasi tahap kedua ini. Ada aplikasi, website. Bisa juga melalui medan.kemenkes.go.id atau KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi). Jadi, setelah registrasi sukses, akan ada pemberitahuan kapan dan ke mana pendaftar akan diberi vaksin,” terang Alwi.
Ini merupakan pengiriman vaksin Covid-19 kelima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Total sampai pada pengiriman kelima ini, Pemprov Sumut telah menerima sekitar 385.400 dosis vaksin Sinovac.
Menurut Alwi, sebelum proses vaksinasi untuk petugas publik dan lansia pada awal Maret, vaksinasi tahap pertama untuk nakes (tenaga kesehatan) telah berlangsung. “Saat ini progresnya sudah 80% dan masih terus berlanjut. Yang kedua akan kita lakukan di awal Maret,” pungkas Alwi.
Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Irman Oemar, meminta kepada masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Menurutnya, vaksinasi merupakan bentuk perlawanan terhadap Covid-19 setelah melawannya dengan protokol kesehatan.
“Kita terus melawan Covid-19 ini dengan protokol kesehatan, dan sekarang kita akan melawannya dengan vaksin. Jadi kami harap masyarakat memberikan dukungan agar wabah ini bisa hilang dari Sumut dan dunia. Kita tentu ingin kehidupan bisa kembali normal, anak-anak kembali bersekolah, perkantoran berjalan normal, usaha juga. Jadi, mari kita dukung program vaksinasi ini,” kata Irman.
Bisa Mendaftar Kolektif
Vaksin Covid-19 untuk Sumut mendarat di Medan, pada Rabu (24/2). Vaksin tersebut dikirim dari PT Bio Farma, Jawa Barat melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan pengawalan ketat sejumlah personel brimob.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan mengungkapkan, berbeda dengan kemasan vaksin yang telah diterima sebelumnya, kali ini satu vial vaksin berisikan 10 dosis.
Seperti vaksinasi tahap pertama, vaksinasi tahap kedua ini juga akan dilakukan oleh kabupaten/kota.
Saat ini, petugas publik yang akan mendapatkan vaksin masih pendataan. “Daftar melalui aplikasi, aplikasi pedulilindungi. Pendaftar kolektif agar memasukkan NIK, nama, umur alamat, KTP, instansi, jenis pekerjaan,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan, minimal sebanyak 9 juta orang atau 70 persen total penduduk di Sumut mendapatkan vaksin Covid-19, agar herd immunity atau kekebalan komunal meningkat dan mampu memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Ini harus kita perjuangkan agar kita bisa kembali ke kehidupan normal. Anak-anak kita bisa sekolah dengan baik lagi dan kita bisa berusaha dengan baik tanpa harus was-was dan khawatir,” tandasnya.
Ia menyebutkan, per 23 Februari pukul 15.00 WIB sudah 819 orang meninggal di Sumut akibat Covid-19. Jumlah yang terpapar 23.894 kasus. “Ini saya sampaikan supaya jangan ada ulang tahun covid yang kedua. Karena Maret ini tepat satu tahun pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Sementara, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, vaksinasi Covid-19 terhadap nakes Sumut sudah mencapai 83,1 persen dari 71.058 sasaran vaksinasi dosis 1 atau 59.072 nakes. Jumlah ini berdasarkan data per Selasa (23/2).
Aris menyebutkan, dari 33 kabupaten/kota yang telah melaksanakan vaksinasi dosis 1, paling banyak adalah nakes di Medan dengan jumlah 18.292 orang. Kemudian, Deli Serdang 4.711 orang, Langkat 2.672 orang, Pematangsiantar 2.427 orang, dan Simalungun 2.263 orang. Sedangkan jumlah paling sedikit ialah Pakpak Bharat 374 orang dan Nias Barat 472 orang.
“Untuk jumlah nakes yang sudah disuntik vaksin dosis 2 saat ini 24.429 orang. Jumlah ini meliputi 23 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak Medan 9.550 nakes, Deli Serdang 2.692 nakes, Pematangsiantar 1.492 nakes, Simalungun 1.463 nakes, dan Karo 1.232 nakes,” sebutnya.
Lebih jauh Aris mengatakan, terkait kasus baru positif Covid-19 di Sumut kembali melonjak. Kali ini, bertambah 122 orang dengan akumulasi 24.016 orang. “Kasus baru positif didapatkan dari 8 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak Medan 93 orang, Karo 12 orang, dan Deli Serdang 10 orang,” sebutnya.
Sementara kasus baru sembuh, lanjut Aris, bertambah 100 orang yang juga dari 9 daerah dengan akumulasi 20.767 orang. Pasien Covid-19 sembuh paling banyak berasal dari Medan 67 orang dan Karo 14 orang. Sedangkan pasien yang meninggal akibat Covid-19 bertambah 1 kasus baru yang berasal dari Labuhanbatu Utara 1 orang sehingga akumulasinya menjadi 820 orang.
“Dengan data penambahan kasus baru harian tersebut, penderita aktif Covid-19 Sumut saat ini berjumlah 2.429 orang dengan rincian 598 orang isolasi di rumah sakit dan 1.831 orang isolasi mandiri. Jumlah tersebut meningkat dibanding hari sebelumnya yaitu 2.408 orang,” tandasnya. (prn/ris)
RSUP Haji Adam Malik: Suasana di RSUP Haji Adam Malik. RS ini memberikan diskon periksa kesehatan hingga 55 persen.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain pelaku usaha, rumah sakit juga mengalami penurunan jumlah pasien selama pandemi Covid-19. Penurunan yang terjadi sangat besar, mencapai 30 hingga 40 persen. Akibatnya, pendapatan juga menurun drastis.
Rumah Sakit H Adam Malik.
Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis, menyatakan prihatin dengan kondisi rumah sakit di Kota Medan. Menurut dia, diperkirakan sebanyak 70 rumah sakit di Medan tidak akan bertahan jika tidak segera beradaptasi dengan melakukan terobosan.
“Di Medan ini ada 70 rumah sakit, kalau tidak mengambil tindakan maka akan tidak bertahan,” ujar Azwan dihubungi wartawan, Rabu (24/2).
Disebutkan dia, pada masa pandemi ini pasien-pasien yang non Covid-19 mengalami penurunan 30 hingga 40 persen. “Biasanya ‘kan rumah sakit banyak perawatan pasien non Covid-19. Tapi sekarang ini pasien takut ke rumah sakit. Akibatnya, pendapatan rumah sakit menurun dan berdampak pada operasional, seperti biaya perawatan gedung, gaji dan lain sebagainya. Dengan berkurangnya pemasukan, bagaimana bisa membayar itu semua?” kata Azwan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, salahsatu upaya manajemen rumah sakit agar bisa bertahan di antaranya harus kreatif dan punya inovasi. Artinya, berpikir mencari cara untuk menutup pendapatan yang telah hilang.
“Kalau biasanya rumah sakit bisa mendapat, misalnya Rp100 miliar per bulannya, sekarang hanya dapat sekitar Rp50 miliar sampai Rp60 miliar. Ini jelas menjadi masalah. Karena itu RS dituntut kreatif untuk bertahan. Dengan kata lain, harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan lain,” paparnya.
Azwan mencontohkan, upaya yang harus dilakukan manajemen seperti merawat pasien Covid-19, punya laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction). Dengan demikian, dapat memperoleh sumber pendapatan baru.
Bahkan kalau bias, kata dia, rumah sakit berinovasi dengan telemedicine, yaitu berobat dengan menggunakan teknologi. Misalnya pasien dapat berobat via telepon, whatsapp, atau video call. “Ini sistem berobat bagi pasien yang takut ke rumah sakit. Kalau enggak ada kreasi dan inovasi, maka akan sulit bertahan,” jelas dia.
Ia menambahkan, hal terparah jika tidak kreatif atau tidak ada inovasi saat pandemi ini yaitu rumah sakit bisa tutup. “Di Medan ada 70 rumah sakit, namun hanya beberapa saja yang bisa bertahan dan kreatif,” pungkasnya.
RS Adam Malik Turun 20 Persen
Diketahui, pandemi berdampak terhadap Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan yang mengalami penurunan pendapatan. Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri SpPD-KKV, SpPJ (K) mengatakan, pendapatan rumah sakit menurun 20 persen pada tahun 2020.
“Pandemi Covid-19 berdampak kepada kunjungan pasien yang berobat. Akibatnya, target pendapatan rumah sakit tahun 2020 menurun sekitar 20 persen,” ujar dr Zainal Safri kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Ia mengaku, penurunan pemasukan rumah sakit untuk tahun ini tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapatan rumah sakit kebanyakan dari klaim BPJS, pasien umum, asuransi swasta, dan lainnya. “Kita juga setiap tahun melaporkan ke pusat (Kementerian Kesehatan) berapa pendapatan rumah sakit selama setahun. Ya tahun ini pendapatan terjadi penurunan 20 persen dari target,” kata Zainal.
Menurut Zainal, pada awal 2020 direksi rumah sakit sudah menyusun rencana strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Salah satu rencana tersebut, yaitu membuat rumah sakit tersebut menjadi pusat unggulan jantung dan layanan onkologi.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan di awal bulan Maret ternyata terjadi pandemi Covid-19. Karena itu, persiapan rencana strategis itu tertunda. “Segala dana dialihkan ke penanganan Covid-19,” ucap dia. (ris)
