RICUH: Ratusan ormas pendukung keluarga korban kasus penganiayaan, ricuh usai pembacaan putusan di PN Medan, Rabu (24/3). agusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana sidang di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan mendadak ricuh, pascamajelis hakim diketuai Abdul Kadir membacakan putusan dugaan penganiayaan dalam bentrokan antaroganisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dengan terdakwa Sunardi alias Gundok dan Syafwan Habibi.
RICUH: Ratusan ormas pendukung keluarga korban kasus penganiayaan, ricuh usai pembacaan putusan di PN Medan, Rabu (24/3). agusman/sumut pos.
Dalam amar putusannya pada persidangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perkara terdakwa Sunardi alias Gundok dan terdakwa Syafwan Habibi tidak dapat diterima atas pertimbangan berdasarkan asas ne bis in idem.
“Mengadili, menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, memerintahkan para penuntut umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan,” kata hakim dalam amar putusannya, Rabu (24/3).
Menurut majelis hakim, perkara tersebut melanggar azas hukum ne bis in idem yakni, perkara telah diadili dan diputus majelis hakim pada perkara sebelumnya baik objek, subjek dan locus (tempat) yang sama.
Namun, suasana mendadak ricuh sesaat setelah hakim mengetuk palu sidang, sejumlah massa ormas kepemudaan yang mengikuti jalannya sidang langsung berusaha mengejar hakim. Namun berhasil dihalau petugas keamanan. Hingga di luar sidang suasana semakin memanas, massa kepemudaan dari pihak korban terus berusaha mencari hakim yang memutus perkara itu.
“Hakim harus mempertanggung jawabkan putusannya itu. Kenapa tiba-tiba dia sebut ne bis in idem. Di mana rasa keadilan hakim, hadirkan hakimnya ke sini sekarang,” kecam Amrul Sinaga selaku penasihat hukum korban.
Sementara, kuasa hukum terdakwa Dwi Ngai Sinaga dan Erwin Sinaga mengapresiasi putusan hakim. “Ini tidak ujug-ujug hakim memutus seperti ini, tapi ini ada fakta hukum bahwa kejadian yang sama, objek dan subjek yang sama tidak bisa bisa diadili dua kali,” tegas Ngai.
“Selain itu tidak ada juga fakta baru dalam persidangan. Jadi jangan juga kita giring opini bahwa adanya kekeliriuan dalam penuntutan lalu ditimpakan ke klien kita,” jelas Ngai.
Dwi Ngai Sinaga meminta JPU segera mengeluarkan kedua terdakwa dari tahanan. “Kami minta hari ini juga terdakwa dikelurkan dari tahanan, paling lambat besok, sesuai putusan hakim,” tegas Ngai.
Sebelumnya dalam kasus ini, kedua terdakwa dituntut jaksa dengan pidana 6 tahun penjata. Mengutip dakwaan jaksa, kasus ini bermula pada 8 September 2019, sekitar pukul 16.30 Wib, setelah kegiatan Rapat Pemilihan Pengurus Pemuda Pancasila Anak Ranting Pangkalan Mansyur di Kantor Kelurahan Pangkalan Mansyur.
Korban Syahdilla bersama beberapa temannya dari ormas PP saat itu disebut pergi menuju warung di Jalan Eka Rasmi untuk bersilaturahmi dengan ormas IPK. Mereka juga hendak menanyakan soal spanduk milik ormas PP yang dicopot oleh ormas IPK.
Namun malah terjadi cekcok dan berujung bentrokan yang mengakibatkan korban Syahdilla Hasan Afandi meninggal dunia. (man/azw)
PERAWATAN: R terduga pelaku pembunuh sopir Gojek, Iwan Suranta Nainggolan terbaring mendapat perawatan akibat luka tembak di RSUD Djoelham, Rabu (24/3). Teddy Akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pria berinisial R, pelaku pembunuh sopir ojek online (ojol), Iwan Suranta Nainggolan (43) ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Binjai. Dalam penangkapan, polisi menembak kedua kaki tersangka R.
PERAWATAN: R terduga pelaku pembunuh sopir Gojek, Iwan Suranta Nainggolan terbaring mendapat perawatan akibat luka tembak di RSUD Djoelham, Rabu (24/3). Teddy Akbari/sumut pos.
Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Yayang Rizki Pratama belum berkomentar banyak tentang penangkapan pelaku penganiayaan berat sopir GoJek tersebut. “Besok ya kita release,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (24/3).
Pantauan wartawan, pelaku menjalani pemeriksaan di Lantai II Gedung Satreskrim Polres Binjai. Pria berkulit sawo matang ini juga terlihat santai sat diperiksa.
Ekspresinya seperti tidak ada rasa takut ataupun bersalah. Bahkan, R santai menjawab pertanyaan dari penyidik.
Dugaan sementara, pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin mengambil harta berharganya. Disebut-sebut R terlilit utang dengan penampung gadaian sepeda motor miliknya yang sudah jatuh tempo.
Usai menghabisi nyawa sopir GoJek yang mencari nafkah, R bersembunyi di kediamannya, Kelurahan Limau Sundai, Binjai Barat.
“Aku gak tahu dia (korban) mati. Dari kejadian malam itu aku di rumah saja,” katanya santai sambil menundukan wajah.
Sebelumnya, korban ditemukan kritis bersimbah darah di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Martini Lingkungan I Kelurahan Jatikarya Binjai Utara, Jum’at (19/3) pukul 23.30 WIB.
Korban mengalami luka sayatan dari leher yang memanjang ke arah bahu kiri di punggung korban.
Diduga nyawa korban dihabisi R yang saat itu menumpang di kendaraan ojolnya.
Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham. Namun, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Barang bukti yang disita polisi, berupa sepeda motor korban jenis metik dan sarung pisau yang diduga milik pelaku. (ted/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses vaksinasi Covid-19 di Kota Medan masih terus berjalan. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan terus fokus menuntaskan vaksinasi kepada para pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia) di Kota Medan, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
VAKSINASI: Vaksinasi Covid-19-Ilustrasi.
“Alhamdulillah vaksinasi lanjut terus. Fokus kita masih sama, para pelayan publik dan lansia Untuk pelayanan publik sudah sangat banyak. Untuk lansia responnya cukup baik, banyak yang bersedia divaksinasi,” ucap Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes kepada Sumut Pos, Rabu (24/3).
Saat ini Dinas Kesehatan juga sudah menyelesaikan proses vaksinasi kepada para guru dan pengawas sekolah yang ada di Kota Medan. “Dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu-minggu ini, vaksinasi guru-guru diharapkan tuntas. Karena ‘kan ada rencana bulan Juli belajar tatap muka di sekolah kembali dibuka,” ujarnya.
Namun Mardohar tidak menjelaskan secara rinci tingkat persentase masyarakat pelayan publik dan lansia di Kota Medan yang sudah divaksinasi. “Datanya kan berubah terus. Update terakhir saya belum lihat. Yang pasti saat vaksinasi terus berjalan khususnya kepada para pelayan publik dan lansia. Dan alhamdulillah, respon masyarakat cukup baik,” katanya.
Covid-19 di Medan Cukup Terkendali
Di sisi lain, lanjut Mardohar, kondisi Covid-19 di Kota Medan secara umum cukup terkendali. Pasalnya angka kesembuhan per hari dalam waktu beberapa minggu terakhir meningkat tajam, bahkan jauh melebihi angka masyarakat yang terpapar.
Berdasarkan data, angka rata-rata kesembuhan per hari mencapai lebih dari 70 orang. Sedangkan angka yang terpapar dalam satu hari, berkisar 40 sampai 50 orang. “Bahkan per kemarin, kalau saya tidak salah, itu hampir 80 orang yang sembuh dalam sehari. Yang terpapar tidak sampai 50 orang. Ini jelas progres yang baik. Kita harapkan angka penularan bisa terus menurun serta angka kesembuhan bisa terus meningkat,” harapnya.
Sedangkan untuk angka kematian, kata Mardohar, saat ini telah jauh menurun dari beberapa bulan yang lalu. “Kalau saat ini yang meninggal dalam satu minggu itu 1 sampai 2 orang. Padahal biasanya yang meninggal itu bisa lebih dari 3 atau 4 orang dalam satu minggu. Ini juga progres yang baik. Adapun yang meninggal itu rata-rata mereka yang lansia atau mereka yang punya komorbid (penyakit bawaan),” jelasnya.
Untuk itu, Mardohar berharap, ke depannya agar masyarakat Kota Medan dapat lebih mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dengan mematuhi 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.
“Kita meminta masyarakat Kota Medan untuk tidak abai. Kita juga berharap sekali agar hal ini masyarakat dapat bersedia dan pro aktif dalam menyukseskaan vaksinasi. Suksesnya vaksinasi dan semakin disiplinnya penerapan prokes sangat berpengaruh terhadap percepatan penanganan Covid-19,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk terus menyosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat Kota Medan. Mengingat saat ini, masih cukup banyak masyarakat Kota Medan yang enggan divaksinasi karena terpengaruh isu-isu miring soal vaksin.
“Padahal vaksinasi adalah solusi dalam menuntaskan pandemi ini, tentunya dengan meningkatkan prokes juga,” kata Robi.
Robi juga meminta kepada Satgas Covid-19 Kota Medan untuk benar-benar meningkatkan pengawasan prokes di Kota Medan. “Jangan di saat kita sibuk vaksinasi, di luar sana justru ada banyak masyarakat yang melanggar prokes. Jelas ini tidak benar. Apalagi saat ini, jujur saja, PPKM Mikro di Kota Medan hampir tidak terlihat berjalan. Faktanya hanya berjalan di sebagian kecil, sedangkan sebagian besar lainnya justru tidak mempedulikan PPKM ini,” pungkasnya.
5 Kecamatan Tertinggi Positif Dirawat
Berdasarkan data dari website covid19.pemkomedan.go.id yang diakses pada Rabu (24/3), Kota Medan masih menjadi zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Dari total 21 kecamatan yang ada di Medan, sebanyak 5 kecamatan tertinggi kasus positif corona yang diisolasi di rumah sakit atau dirawat.
Tercatat wilayah Medan Timur tertinggi dengan jumlah 123 orang. Selanjutnya, disusul Medan Area 98 orang, Medan Kota 94 orang, Medan Helvetia 86 orang, dan Medan Perjuangan 78 orang. Sedangkan terendah, yaitu Medan Tuntungan 12 orang, Medan Labuhan 15 orang, dan Medan Belawan 18 orang.
“Saat ini ada 5 kecamatan di Kota Medan yang tertinggi kasus aktif Covid-19,” ujar Jubir Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan dihubungi wartawan.
Kata Mardohar, pasien yang aktif Covid-19 tersebut selain menjalani isolasi di rumah sakit ada juga isolasi mandiri. Namun, tidak disebutkan secara detail jumlah pasien aktif Covid-19 yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri. “Bagi pasien yang menjalani perawatan secara mandiri, itu yang mengajukan dari dokter rumah sakit. Bukan pengajuan dari keluarga, tapi pengajuan dokter penanggung jawab rumah sakit,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya terus memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sebab, tidak sedikit warga yang masih kedapatan membuka usaha melebihi batas jam operasional yang telah ditentukan hingga pukul 22.00 WIB. Selain itu, juga masih adanya pengunjung yang tidak menggunakan masker.
Menurutnya, para pelaku usaha mengaku belum mengetahui soal instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/5/inst/2021 tentang PPKM berbasis mikro. “Tim monitoring masih menemukan pelaku-pelaku usaha di Kota Medan yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Instruksi yang paling banyak dilanggar yakni pembatasan jam operasional usaha,” ungkapnya.
Dia menuturkan, sosialisasi PPKM ini sudah dilakukan sejak Januari kepada para pelaku usaha. Namun tampaknya masih di antara mereka yang belum paham. “Kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, petugas kami memberikan hukuman fisik,” tukasnya.
Terpisah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, di Medan akumulasi kasus positif Covid-19 telah mencapai 14.025 orang. Jumlah ini setelah bertambah 55 kasus baru. Sementara kasus kesembuhan sebanyak 12.372 orang, bertambah 58 kasus baru. “Untuk kasus kematian akibat Covid-19 masih tetap jumlahnya 427 orang. Sedangkan kasus suspek mencapai 550 orang, setelah berkurang 2 kasus baru. Dengan demikian, angka kasus aktif Covid-19 di Medan sebanyak 1.226 orang,” ujarnya.
Aris menambahkan, akumulasi kasus positif di Sumut saat ini 26.818 orang, bertambah 91 kasus baru. Sedangkan angka kesembuhan 23.430 orang setelah bertambah 74 orang dan meninggal dunia 900 orang. “Kasus aktif Covid-19 Sumut saat ini berjumlah 2.488 orang,” tandasnya. (map/ris)
PERTEMUAN: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratulainy saat pertemuan dengan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (24/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 301.365 warga Medan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran. Mereka yang menunggak iuran merupakan peserta mandiri atau segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU).
PERTEMUAN: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratulainy saat pertemuan dengan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (24/3).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Sari Quratulainy, mengatakan peserta JKN-KIS Kota Medan saat ini berjumlah 2.016.735 jiwa atau 79,89% dari jumlah penduduk. Dari jumlah peserta tersebut, segmen PBPU atau mandiri masih banyak yang menunggak.
“Dari 301.365 jiwa yang menunggak iuran, sebanyak 201.002 jiwa di antaranya berasal dari peserta kelas 3. Kemudian 50.507 jiwa dari kelas 2, dan 49.856 jiwa dari kelas 1,” ungkap Sari saat pertemuan dengan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (24/3).
Pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar peserta BPJS tersebut segera membayar iuran. Salahsatu upaya yang dilakukan yakni mengingatkan melalui telepon. “Apabila rutin membayar iuran, tentu akan lebih memperlancar program dari BPJS itu sendiri. Hasilnya tentu juga akan kembali ke masyarakat itu sendiri selaku peserta,” ujarnya.
Ia menyebutkan, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran justru akan merugikan yang bersangkutan. Selain kartu BPJS-nya non aktif sementara, peserta juga akan dikenakan biaya denda dari tunggakannya. Namun jika telah menyelesaikan kewajiban iuran beserta tunggakannya tersebut, kartunya bisa diaktifkan kembali.
“Diimbau kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan untuk aktif membayar iuran pembayaran tersebut apabila sudah jatuh tempo. Sebab, bagaimanapun juga itu untuk kebaikan bagi yang bersangkutan ke depannya,” tukas dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan, Pemko Medan menginginkan agar seluruh masyarakat di Medan dapat tercover oleh BPJS Kesehatan. Dengan begitu, menjamin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama.
Aulia mengaku, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk mendata seluruh peserta BPJS Kesehatan yang ada di setiap kecamatan untuk disesuaikan dengan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan Cabang Medan. “Kita ingin agar warga kota Medan terproteksi kesehatannya. Kita sudah minta data dari BPJS Kesehatan dan data yang kita miliki untuk kita sesuaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS,” ungkapnya.
Setelah semuanya terdata, menurut Aulia, selanjutnya akan mengklaster mana masyarakat yang menjadi peserta mandiri dan masih sanggup membayar iuran. Selain itu, mana masyarakat peserta mandiri yang tidak sanggup lagi membayar atau menunggak. “Kita klaster mana masyarakat peserta mandiri yang masih mampu bayar, maka dapat dilanjutkan. Namun yang tidak sanggup bayar akan kita usulkan masuk ke UHC (jadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI APBD). Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini semuanya serba susah, banyak masyarakat yang malah terhutang,” sebut Aulia.
UHC atau Universal Health Coverage sendiri merupakan program penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau.
Karena itu, Aulia berharap, dengan pertemuan ini dapat lebih mempertajam kerja sama antara Pemko Medan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan. “Harapannya seluruh masyarakat dapat tercover dengan baik, khususnya terhadap masyarakat yang menjadi peserta di kelas 3,” tandasnya. (ris)
PELANTIKAN KADA: Gubsu Edy Rahmayadi saat melantik kada gelombang pertama, awal Februari lalu. Pelantikan kada gelombang dua secepatnya digelar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, ada lima kabupaten dan kota yang tengah dipersiapkan untuk mengikuti agenda pelantikan kepala daerah terpilih gelombang II hasil Pilkada Serentak 2020. Namun bisa saja tujuh kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang II nanti.
PELANTIKAN KADA: Gubsu Edy Rahmayadi saat melantik kada gelombang pertama, awal Februari lalu. Pelantikan kada gelombang dua secepatnya digelar.
Kemarin, Setdaprovsu telah mengundang sekretaris DPRD dan kepala bagian dari lima daerah yakni Pemerintahan Kabupaten Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, dan Gunung Sitoli untuk rapat koordinasi persiapan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2020.
“Kami minta kepada kelima pemkab untuk ikut mendorong ke Kemendagri tentang waktu pelaksanaannya,” kata Kabag Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Rabu (24/3).
Namun diperkirakan, kepala daerah Nias Selatan dan Samosir akan ikut dilantik mengingat kedua kabupaten tersebut telah ada putusan inkrah dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan sengketa Pilkada 2020.
“Kalau Samosir malah sudah habis periodenisasi kepala daerahnya 17 Februari lalu. Makanya kami harap kepala daerah yang baru bisa ikut dilantik pada gelombang II nanti. Kami menyarankan agar cepat seluruh dokumen dikirimkan ke kami karena proses di Kemendagri juga akan memakan waktu. Terutama salinan putusan inkrah dari MK,” katanya.
Secara khusus dalam rakor tersebut, lanjut Ahmad Rasyid, ada permintaan dari Pemkab Nias Utara dan Nias Barat agar pelantikan digelar tatap muka atau offline. Mengingat jika pelantikan dilakukan secara online atau virtual, sinyal di kedua wilayah dimaksud tidak cukup baik.
“Kami sampaikan agar dibuat surat dari bupati atau ketua DPRD setempat perihal tersebut, sehingga nanti bisa kami sampaikan langsung ke bapak gubernur. Namun yang terpenting, kami mengajak kawan-kawan kabupaten dan kota untuk sama-sama mendorong Kemendagri segera mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang kapan pelantikan digelar,” terangnya.
Dalam rakor tersebut juga diminta supaya kepala daerah yang akan dilantik turut melampirkan surat keterangan sehat dari Covid-19. “Ya, minimal melalui surat hasil pemeriksaan rapid test antigen,” kata Rasyid.
Jemput Bola
Tak hanya soal pelantikan kepala daerah, Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu juga segera mengutus stafnya ke Kemendagri guna mempertanyakan sudah sejauh mana usulan atas tiga penjabat (Pj) bupati dari eselon II Pemprovsu.
“Usulan nama-namanya kan sudah kami kirimkan ya ke sana, tetapi belum ada sampai sekarang jawabannya. Besok kami akan mengutus staf untuk mempertanyakan langsung ke Kemendagri sudah di mana prosesnya,” imbuh Rasyid.
Pj tersebut untuk kebutuhan roda organisasi di Pemkab Samosir, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan yang akhir masa jabatan kepala daerahnya telah habis sejak 17 Februari 2021. Dan sejauh ini, di ketiga kabupaten itu hanya dipimpin oleh seorang pelaksana harian (Plh) bupati yang merupakan sekretaris daerah.
Pengiriman nama-nama pejabat eselon II Pemprov Sumut itu dilakukan melalui sistem online maupun dalam bentuk dokumen resmi. Alasan Pemprov Sumut mengajukan nama pejabat eselon II ke Kemendagri untuk menjabat Pj bupati, lantaran posisi Plh bupati yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan ketika mengambil kebijakan di dalam suatu sistem pemerintahan.
“Jabatan Plh kan nggak bisa mengambil kebijakan strategis. Sementara ada hal-hal penting yang akan disahkan seperti APBD, LKPJ, dan perubahan-perubahan lainnya yang harus dilakukan seorang Pj bupati,” kata Rasyid. (prn)
PENGEMUDI TERPERANGKAP:
Air banjir menutupi area yang luas di barat laut Sydney, Australia, Rabu (24/3), menyebabkan sejumlah pengemudi terperangkap di sepetak tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Sekitar 18.000 penduduk negara bagian terpadat di Australia telah meninggalkan rumah mereka sejak pekan lalu, dengan peringatan pembersihan banjir dapat berlanjut hingga April.
SYDNEY, SUMUTPOS.CO – Otoritas Australia pada Rabu (24/3) mengeluarkan perintah baru evakuasi banjir untuk beberapa bagian pantai timur dan memperingatkan bahwa permukaan air akan terus naik di beberapa daerah, bahkan saat Sydney mengalami langit cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa hari.
PENGEMUDI TERPERANGKAP:
Air banjir menutupi area yang luas di barat laut Sydney, Australia, Rabu (24/3), menyebabkan sejumlah pengemudi terperangkap di sepetak tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Sekitar 18.000 penduduk negara bagian terpadat di Australia telah meninggalkan rumah mereka sejak pekan lalu, dengan peringatan pembersihan banjir dapat berlanjut hingga April.
Cuaca buruk telah membasahi wilayah timur Australia hingga mendorong evakuasi puluhan ribu orang, terutama di negara bagian New South Wales (NSW) yang paling terkena dampak di mana bendungan terus meluap dan air sungai terus pasang.
Pemimpin negara bagian NSW Gladys Berejiklian mengatakan 6.000 lebih orang dievakuasi dalam 24 jam terakhir dan perintah evakuasi baru telah dikeluarkan bagi penduduk di wilayah barat Sydney untuk pindah ke zona aman.
“Yang masih harus kita waspadai adalah kenyataan bahwa ribuan orang masih dalam peringatan evakuasi, bahwa sungai akan terus meluap, daerah serapan akan terus mengalami aliran air deras yang tidak terlihat dalam 50 tahun terakhir, atau dalam 100 tahun di beberapa tempat,” kata Berejiklian kepada para wartawan di Sydney.
Sejauh ini belum ada laporan mengenai korban jiwa yang disebabkan oleh banjir, tetapi kerusakan akibat bencana tersebut sangat parah. Dan lebih dari 40.000 orang di negara bagian NSW telah dievakuasi. Dewan asuransi nasional Australia mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan biaya finansial dari kerusakan tersebut.
Rumah-rumah terendam, ternak hanyut, dan tanaman tenggelam dalam skala besar. Namun, banyak juga aksi penyelamatan hewan dengan perahu air yang digunakan untuk memindahkan anjing, ternak, bahkan burung emu untuk menjauh dari air banjir.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu (24/3) mengatakan bahwa helikopter penampung beban berat akan siap untuk mengangkut makanan ke sejumlah supermarket di mana persediaan menipis. Para pejabat Australia mengatakan kepada Reuters bahwa Bendungan Warragamba, yang adalah pemasok air utama untuk Sydney, akan terus meluap selama beberapa hari ke depan, meskipun dengan kecepatan yang melambat.
“Kami melihat adanya penurunan dan mengingat fakta bahwa hujan telah berlalu dan arus air masuk menurun, kami mengantisipasi bahwa tumpahan air akan berhenti dalam beberapa hari mendatang,” kata juru bicara Water NSW, Tony Webber, kepada Reuters.
Para pembawa berita prakiraan cuaca mengatakan bahwa cuaca, yang membawa hujan lebat dan banjir lokal, akan bergeser ke negara bagian pulau Tasmania pada Rabu. Ratusan personel Angkatan Pertahanan Australia akan dikirim ke daerah-daerah yang terkena banjir di wilayah timur negara itu selama beberapa hari ke depan untuk membantu pemulihan, kata Menteri Manajemen Darurat Australia David Littleproud.
“Tugas mereka di luar sana adalah membersihkan, memastikan bahwa kita menyingkirkan puing-puing, dan bergerak dengan sepatu bot di lapangan,” kata Littleproud.
Terbesar 50 Tahun Terakhir
Sekitar 18.000 warga Australia telah dievakuasi akibat banjir yang menggenangi seluruh wilayah New South Wales (NSW), dampak dari hujan deras terus menerus yang mengguyur pantai timur.
Ahli meteorologi memperingatkan bahwa dua sistem cuaca mungkin bertabrakan pada Senin malam sehingga menciptakan “ledakan terakhir” hujan dan badai yang bisa berlangsung hingga Rabu atau Kamis.
Hujan deras selama berhari-hari itu telah menyebabkan sungai dan bendungan meluap di sekitar Sydney – ibu kota negara bagian – dan di wilayah tenggara Queensland.
Para pejabat mengatakan bencana banjir ini adalah “satu dalam 50 tahun” dan dapat berlanjut sepanjang pekan serta telah mendesak masyarakat untuk waspada. (net/bbs)
SUMUTPOS.CO – Menyusul penangkapan 18 terduga teroris dari sejumlah daerah di Sumut sepekan terakhir, Tim Datasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menyita 31 kotak amal.
Ilustrasi terorisme.
“ADA barang bukti sebanyak 31 kotak amal diamankan teman-teman Densus dan Polres Tanjungbalai dari 13 lokasi berbeda di Tanjungbalai. Kuat dugaan, hasil dari kotak amal tersebut digunakan untuk dana operasional terduga teroris,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (24/3).
Barang bukti itu diamankan saat penangkapan 18 terduga teroris dari Tanjungbalai, Medan, Langkat, Deliserdang, Labuhanbatu, dan Padangsidimpuan dalam waktu berdekatan, sejak Jumat-Senin (19-23/3) kemarin.
Hadi tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang diamankan dari kotak amal itu, Ia hanya menyebut, kotak amal diamankan bukan di masjid, melainkan di sejumlah tempat. “Di tempat-tempat umum. Kita enggak tahu berapa jumlah keseluruhan, nanti disampaikan secara lengkap oleh Mabes,” ucap Hadi.
Hadi mengaku belum bisa membeberkan jaringan terduga teroris yang ditangkap. “Terkait kelompok mana dan jaringan siapa, masih terus didalami (Densus 88). Informasi lengkap, Densus yang akan menyampaikan, itu wewenang mereka,” jelas Hadi.
Sebelumnya Hadi menyebutkan, Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan 18 terduga teroris di sejumlah daerah di Sumut, sesuai hasil dari pengembangan Tim Densus 88 di sejumlah daerah. Rinciannya, 2 ditangkap di Tanjung Balai dan 6 di Medan. Kemudian Minggu, 21 Maret 2021 kembali ditangkap 3 terduga teroris.
Selanjutnya pada Senin, 22 Maret 2021, Densus 88 kembali menangkap 7 terduga teroris. Total 18 terduga teroris ditangkap Densus 88 di Sumut.
Total terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di tiga provinsi yakni di Jakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada 22 orang. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan puluhan orang yang ditangkap itu terafiliasi dengan Kelompok Jamaah Islamiyah. Mereka ditangkap dari pengembangan operasi penangkapan yang dilakukan Densus 88 di Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Sumut Miliki Jaringan Radikalisme Aktif
Penangkapan 18 orang terduga teroris dari sejumlah tempat di Sumut beberapa hari terakhir, menunjukkan bahwa Sumut memiliki jaringan radikalisme, yang diduga berafiliasi ke ISIS.
“Yang pasti, ini menunjukkan Sumut memang sudah lama jadi sarang teroris. Sudah sejak tahun 1970-an, yang ditandai dengan peristiwa Komando Jihad,” ungkap mantan terpidana kasus terorisme, Khairul Ghazali, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (24/3).
Ghazali mengungkapkan sejumlah aksi-aksi terorisme di Sumut juga sudah terjadi sejak tahun 1983, yakni kasus pembajakan pesawat Garuda melibatkan jaringan Imran di Medan. Baru-baru ini, peristiwa bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan, penyerangan polisi di Mako Polda Sumut, dan di Kota Sibolga.
“Semua ini menunjukkan sel-sel teroris superaktif di Sumut, dan semua terafiliasi ke ISIS melalui jaringan lokal JI dan JAD. Pastinya afiliasinya ke ISIS. Itu sudah pasti,” tutur pendiri Pesantren Al-Hidayah Kabupaten Deliserdang itu.
Ghazali mengakui memang sulit memutus mata rantai jaringan radikalisme di Indonesia, khususnya di Sumut. Karena mereka bergerak secara underground seperti hantu.
“Amerika Serikat saja nggak bisa mendeteksi penyerangan terorisme ke markas mereka di Pentagon tahun 2000 lalu,” jelas Ghazali, yang pernah ditangkap Densus 88 Anti Teror terkait perampokan CIMB Niaga pada tahun 2010.
Ghazali mengingatkan kepada pemerintah maupun pihak kepolisian, agar tidak menekan aktivitas dan gerakan Islam oposisi. Ia mencontohkan kasus penembakan anggota FPI baru-baru bisa melahirkan akan embrio lahirnya ekstremisme di tanah air.
“Pemerintah harusnya merangkul gerakan-gerakan radikal. ‘Kan ada BNPT yang dibiayai negara untuk melakukan itu,” pungkasnya. (mag-01/gus)
PRAKTIK: Salah seorang siswa kelas 3A SD Negeri Percontohan Kota Pematangsiantar, praktik membuat tempe untuk pelajaran teknologi produksi pangan didampingi orangtuanya, sesuai arahan daru guru kelasnya, Sarah Sofia Hutapea. Hasilnya, ia berhasil membuat tempe.
PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Menggunakan metode MIKiR untuk meningkatkan minat belajar siswa selama mengikuti kelas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah, seorang guru SD menyuruh siswa-siswinya praktik langsung membuat tempe untuk materi ajar Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Proses dan hasil praktik ditulis, diunggah ke Facebook, dan tempenya boleh dimakan. Asyik… Sarah Sofia Hutapea, nama guru dimaksud, saat ini mengajar di kelas 3A SD Negeri Percontohan Kota Pematangsiantar. “Agar siswa tidak jenuh belajar di rumah hanya didampingi orangtua saja, saya berusaha membuat inovasi PJJ agar menjadi menyenangkan,” kata Sarah mengawali, saat berbincang dengan Sumut Pos, Rabu (24/3). Pada pembelajaran tema Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, Sabtu (20/3) lalu, melalui Google Classroom, ia menyampaikan materi pembelajaran menggunakan konsep belajar kontekstual. “Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Guru mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Tujuannya, agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Sesuai materi ajar Teknologi Produksi Pangan, ia pun menyuruh siswa praktik langsung membuat tempe. Mengapa tempe? Karena tempe adalah bahan pangan yang relatif mudah dibuat dengan teknologi sederhana. Dalam praktik ini, ia menggunakan metode unsur MIKiR, yakni salahsatu metode pembelajaran yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation sebagai metode pembelajaran praktek baik kepada siswa. “M untuk Mengalami, yaitu siswa diharapkan mengalami langsung praktek dalam membuat tempe. Jika pembelajaran ini berhasil, akan menjadi hal menarik bagi siswa bahkan orangtuanya juga,” jelas salahsatu fasilitator daerah komunikasi Pematangsiantar Program Pintar Tanoto Foundation ini, seraya tersenyum. Huruf I untuk Interaksi, diharapkan ada interaksi yang baik antara siswa dan orangtua saat mendampingi anaknya dalam proses membuat tempe. Huruf Ki untuk Komunikasi, di sini siswa diminta membuat laporan secara tertulis dari awal hingga akhir cara membuat tempe bersama orangtua. Dan terakhir huruf R untuk Refleksi, anak menuliskan apa yang dirasakan saat tempe yang dibuat berhasil atau sebaliknya tidak berhasil.
Siswa SD menunjukkan tempe hasil praktiknya.
Sarah meminta siswa praktek langsung cara membuat tempe di rumah. Ia juga memberi resep dan cara mengerjakan. Bahan yang digunakan yaitu kacang kedelai, ragi tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Setelah empuk, kacang kedelai diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Sendokkan kedelai ke atas daun pisang. Ukuran tempe dapat disesuaikan dengan selera. Bungkus sambil dipadatkan, lalu sematkan dengan tusuk gigi. Simpan tempe dalam suhu ruang. Tempe siap diolah. “Saya memberi waktu dua hari mengerjakan tugas tersebut. Setelah dua hari, saya minta siswa mengirimkan laporan praktik ke grup Facebook Kelas 3A yang telah saya buat sebelumnya. Mengapa harus ke Grup FB? Supaya hape tidak berat menampung semua file/dokumentasi tugas siswa. Juga agar sewaktu-waktu saya membutuhkan dokumentasi, filenya mudah didapat dan tidak hilang,” jelasnya, kembali tersenyum manis. Selain grup Kelas 3A di FB, tugas juga boleh dikirim di Google Classroom. Hasilnya, siswa kelas 3A dan orangtua sangat antusias dengan praktik langsung materi ajar teknologi pangan tersebut. “Mereka berlomba mengirimkan tugasnya. Juga bangga mengunggah praktik masing-masing di grup Facebook. Bahkan, orangtua dan siswa memberikan testimoni praktik bikin tempe ini, yang isinya sangat menyentuh hati,” jelasnya bersemangat. Salahsatu testimoni dari orangtua siswa Steven Jordan Silalahi. Selain mengucapkan terimakasih karena sudah mengajari anaknya cara membuat tempe, si ortu juga senang karena jadi ikut paham cara membuat tempe. “Karena praktek ini, saya dan anak saya jadi tahu cara membuat tempe. Selama mengerjakannya pun, saya dan anak saya senang dan semangat sekali, apalagi praktek kami berhasil. Sekali lagi terimakasih buat ibu Sarah. Semoga ke depannya semua anak-anak bisa membanggakan nusa dan bangsa,” kata si ortu yang membuat Sarah ikut terharu.
Sarah Sofia Hutapea, guru kelas 3A SD Negeri Percontohan Kota Pematangsiantar, saat memberi pengarahan kepada murid.
Menurut ibu guru ini, semangat para siswa menunjukkan bahwa siswa suka belajar hal-hal baru, salahsatunya menciptakan suatu produk secara konkret. “Jadi siswa tidak melulu dijejali guru dengan metode ceramah atau mencatat teks saja . Selain itu, praktik bikin tempe ini juga bermanfaat secara tidak langsung bagi orangtua, yaitu dapat membuat tempe sendiri untuk dimakan atau dijual,” katanya. Tanggapan mendukung juga datang dari Kepala Sekolah SD Negeri Percontohan, Sopar Aritonang,SPd, MPd. Sang kasek meminta Sarah terus berkarya menciptakan pembelajaran yang menarik minat siswa di masa PJJ. “Semangat bu. Tetaplah mengajarlah dari hati. Tumbuhkan selalu minat belajar anak lewat pembelajaran aktif dan menyenangkan, demi anak didik yang kita cintai. Tuhan yang akan membalas kebaikan yang ibu lakukan kepada anak didik ibu,” pujinya menyemangati. Mendapat respon baik, Sarah berharap pembelajaran menggunakan metode MIKiR ini bermanfaat bagi guru lain. (mea)
KORBAN:
Keluarga korban isu begu ganjang, Sumiharto Sagala dan istrinya Merdiana boru Sinaga saat ditemui wartawan di tempat pengungsiannya di Kecamatan Sitinjo, Dairi, Rabu (24/3).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Dairi mengamankan 10 orang terduga pelaku perusakan rumah milik keluarga Jamapor Sagala, di Dusun Jumala, Desa Pegagan 2, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Ke-10 orang itu sudah berstatus tersangka dan sekarang mendekam di sel Mapolres Dairi.
KORBAN:
Keluarga korban isu begu ganjang, Sumiharto Sagala dan istrinya Merdiana boru Sinaga saat ditemui wartawan di tempat pengungsiannya di Kecamatan Sitinjo, Dairi, Rabu (24/3).
“Benar, kita sudah menangkap 10 orang tersangka pelaku pengrusakan bersama-sama 2 unit rumah milik keluarga, Jamapor Sagala dan Boy Sagala yang dituding pelihara begu ganjang, Kamis (4/2) lalu. Sekarang kasus itu masih dalam pengembangan,” kata Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Rabu (24/3).
Disebutnya, ke-10 tersangka itu antara lain, SDRGG als T (61), PM (47), SH (35), PS (34), LS (38), TM (39), RM (42), TS (64), RS (42) dan EN (50). Donny mengatakan, terkait kasus isu begu ganjang, ada dua laporan polisi, yakni pengrusakan rumah bersama-sama dan pengancaman. “Kami masih terus mendalami kasus itu, diduga ada yang mendanai pengrusakan rumah dimaksud,” ungkap Donny lagi.
Sementara, Sumiharto Sagala ( 42) dan istrinya Merdiana boru Sinaga (37), yang merupakan anak dan menantu Jamapor Sagala menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting serta Polsek Sumbul, yang sudah menindaklanjuti laporan mereka. “Kami minta pihak Kepolisian supaya semua pelaku pengrusakan rumah orangtua kami diproses hukum secara adil. Karena akibat kejadian itu, hingga saat ini keluarga kami semua masih trauma. Orangtua kami dan kami anak-anaknya, hingga saat ini masih mengungsi,” kata Sumiharto saat ditemui di tempat pengungsianya di Kecamatan Sitinjo, Rabu (24/3).
Saat ini kata Sumiharto, orangtuanya harus tinggal berpindah-pindah dari satu rumah anaknya ke rumah anaknya yang lain. “Saat ini orangtua kami berada di Duri. Kami minta rumah kami yang dirusak bisa dibangun kembali. Begitu juga barang yang dijarah, diganti. Demi harga diri dan memulihkan nama baik, kami berharap bisa kembali ke kampung halaman,” harapnya.
Sumiharto juga mengungkapkan, saat ini oknum-oknum yang menuduh orangtuanya memelihara begu ganjang masih terus mengintimidasi keluarga mereka, termasuk ayah angkatnya bermarga Sinaga. “Begitu juga dengan 3 gubuk di ladang serta tanaman kami dibakar dan dirusak mereka. Kami meminta Kepolisian mengusut tuntas dan menyeret semua pelaku. Kami juga mendengar ada salah satu kelompok tertentu diduga turut mendanai para pelaku untuk merusak dan mengintimidasi keluarga saya, kami minta mereka juga turut diusut,” tandasnya. (rud)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharapkan semua masyarakat Indonesia bersedia mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa vaksin bukan untuk kepentingan satu atau dua orang, tapi seluruh rakyat Indonesia.
“Maka kita harapkan semua bangsa Indonesia mau pakai vaksin. Karena tidak ada pilihan, tentunya kita pakai vaksin yang ada. Vaksin yang ada itu suatu keharusan bagi bangsa kita untuk melakukan vaksin. Karena kalau satu vaksin, satu tidak, nanti tidak akan terjadi herd immunity,” kata Marsudi kepada wartawan, Rabu, 24 Maret 2021.
Marsudi mengatakan saat ini Indonesia menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Dia menegaskan kedua vaksin tersebut sama baiknya. Karena itu, para kiai NU bersedia divaksin. “Karena dua-duanya boleh dipakai, maka dipakai oleh para kiai. Fatwa MUI boleh, fatwa NU juga boleh,” ujarnya.
Dia mengatakan, manusia tidak bisa hidup masing-masing. Karena itu, imunitas menjadi sangat penting agar masyarakat terlindungi dari risiko Covid-19. Salah satu cara meningkatkan imunitas, ya melalui vaksin.
Menurut Marsudi, warga pondok pesantren salah satu unsur masyarakat yang harus mendapatkan vaksin, karena setiap hari saling berinteraksi satu sama lain. Dia bersyukur ketika pemerintah melaksanakan vaksinasi kepada para kiai.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan vaksinasi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. “Vaksinasi ini masuk dalam kategori hifdzun nafs atau upaya menjaga jiwa yang menjadi salah satu prinsip mendasar dari ajaran Islam,” kata Helmy.
Bagi PBNU masyarakat yang telah divaksin merupakan pahlawan kemanusiaan yang telah berpartisipasi dalam konteks mencegah dan menekan penyebaran virus covid-19. “Siapapun yang mau menjadi relawan dalam program vaksinasi, mereka lah yang disebut pahlawan kemanusiaan,” ungkapnya.
Helmy juga menyinggung polemik halal atau haram vaksin AstraZeneca. Dia mengatakan, dalam kondisi darurat vaksin AstraZeneca bukan saja boleh digunakan tapi wajib.
“Ini tentu berdasarkan kajian ilmiah dari para ulama. Lembaga Bathsul Masail PWNU Jatim telah melakukan kajian yang menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca suci dań halal. Bahkan, para ulama NU di Jawa Timur sudah melakukan vaksinasi menggunakan AstraZeneca,” ujar Helmy Faishal.(bbs/adz)
