MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) melakukan sosialisasi kepada warga Kampung Sejahtera, tepatnya di Lapangan serbaguna, Jalan Haji Zainul Arifin Medan, Selasa (23/3). Sosialisasi yang diberikan PLN itu terkait tips amankan instalasi listrik di kala banjir.

Pejabat Pengendali K3L PLN UIKSBU, Syahminan Siregar mengatakan, bahwa sosialisasi berupa mural ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PLN kepada masyarakat terkait dengan bahaya listrik apabila nanti banjir.

“Dan mudah-mudahan apa nanti yang sudah Kami sampaikan dan apa yang sudah kami berikan bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi nanti. Sehingga nanti, apa yang kita berikan ini jangan hanya sebatas simbolitas saja, tapi implementasinya tidak ada,” harap Syahminan saat melakukan serah terima mural kepada warga Kampung Sejahtera.

Dijelaskannya, untuk menghindari korsleting listrik yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya kelistrikan, PLN menganjurkan masyarakat sebagai agen atau mitra yang mampu mengedukasi masyarakat dalam menangkal image negatif terhadap PLN. “Saat ini masyarakat dapat mengakses segala informasi dan pengisian token dengan menginstal PLN Mobile,” ucapnya.

Sementara itu, Lurah Petisah Tengah, Juni Hardian mengucapkan terima kasih dan menyambut baik semua yang dilakukan oleh PLN. Semoga apa yang diberikan ini dapat bermanfaat dan sangat membantu warga dalam pembenahan kampung sejahtera, PLN khususnya PLN UIKSBU sudah termasuk garda terdepan untuk menyuport warga untuk menuju kampung sejahtera yang kreatif dan inovatif.

Hal senada juga dikatakan Ketua Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), Aminurasid. Dirinya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PLN UIKSBU yang telah berkontribusi untuk warga Kampung Sejahtera. “Semoga apa yang diberikan ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu edukasi kepada warga tentang antisipasi atau tips aman dikala banjir,” kata Rasyid. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membatalkan pemotongan gaji para Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Kepala Lingkungan (Kepling) di jajaran Pemko Medan pada Tahun Anggaran (TA) 2021 ini. Hal itu diketahui lewat Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan No.900/2121 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 yang ditandatangani Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman pada Selasa, 23 Maret 2021 kemarin.

Dalam surat itu tertera, sesuai dengan SE Sekda Kota Medan No.900/0647 per tanggal 5 Februari 2021 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 serta meindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangka pemulihan perekonomian Kota Medan, maka besaran honorarium PHL di lingkungan Pemko Medan TA 2021 disesuaikan dengan UMK Kota Medan Tahun 2021.

Dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal ini, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, tidak berhasil dimintai keterangannya. Saat dihubungi via seluler, Sekda Wiriya Alrahman tidak mengangkat sambungan telepon.

Terpisah, dalam menyikapi upah PHL di Pemko Medan tahun 2021 yang akhirnya mengikuti besaran UMK Medan tahun ini, yakni sebesar Rp3.329.867, Pimpinan DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah SH MH memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Pertama, kita berikan apresiasi kepada Wali Kota Medan. Artinya, apa yang kita sampaikan kepada Wali Kota Medan soal upah PHL yang rencananya tidak mengikuti besaran UMK di tahun 2021 ini, ternyata tidak terjadi. Wali Kota memberikan respon yang baik dengan memberikan upah kepada para PHL sesuai dengan besaran UMK tahun ini,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Selasa (23/3).

Di sisi lain, Bahrumsyah mengharapkan agar hal ini menjadi contoh sekaligus teladan bagi seluruh stakeholder, khususnya pihak swasta agar dapat menerapkan kedisiplinan sistem pengupahan ini kepada para pekerjanya.

“Ini harus jadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa aturan UMK itu harus dipatuhi. Pemko Medan saja, dengan keterbatasan anggarannya tahun ini tetap menerapkan UMK untuk memberikan upah para PHL-nya. Maka tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk tidak memberikan upah sesuai UMK kepada para pekerjanya,” ujarnya.

Ditegaskan Bahrum, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan harus mengawasi secara benar sistem pengupahan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan, baik pemberian upah kepada pekerja formal maupun informal.

Seperti diketahui, adapun rincian dari Honorarium PHL Kota Medan tahun 2021 yakni Upah sesuai UMK Medan tahun 2021 sebesar Rp3.329.867. Jumlah tersebut dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp207.785, dan iuran BPJS Kesehatan Rp166.493. Sehingga di tahun 2021 ini, setiap PHL di lingkungan Pemko Medan akan mendapatkan upah bersih sebesar Rp2.955.590.

Dalam SE itu disebutkan, untuk pelaksanaan secara teknis, iuran BPJS dimaksud dikelola oleh masing-masing OPD bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan terbitnya SE itu juga, mala ketentuan pembayaran honorarium PHL dilingkungan Pemko Medan mengacu kepada SE tersebut, terhitung sejak Januari 2021. Oleh karena itu, setiap OPD di lingkungan Pemko Medan pun diminta untuk melakukan penyesuaian belanja honorarium para PHL-nya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Sepakat I, II, III periode 2014-2019 melayangkan gugatan perdata terhadap Anggota DPR RI, Husni Mustafa dan Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah atas pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) XI Aceh Sepakat yang ditenggarai ilegal dan cacat hukum.

Setidaknya enam orang perwakilan DPC I, II, III yang melayangkan gugatan itu diantaranya Wakil Ketua II DCP I Aceh Sepakat Medan Area Husni Isa SE, kemudian Sekretaris DPC I Aceh Sepakat Medan Area Drs Hasanuddin Husin, Wakil Ketua DPC II Aceh Sepakat Drs H Armein Rusdin Jusuf, Wakil Sekretaris I DPC II Aceh Sepakat M Yusuf Abdullah, Wakil Ketua II DPC III Aceh Sepakat Medan Perjuangan, A Gani dan terakhir Sekretaris DPC III Aceh Sepakat Medan Perjuangan H Effendi T.

Sidang dengan agenda mediasi sekaitan gugatan tersebut pun digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (22/3) lalu. Namun gagal karena Husni Mustafa selaku tergugat I tidak hadir dengan alasan pergi ke Turki. Begitu juga HT Bahrumsyah selaku tergugat II pun tidak datang. Dengan gagalnya sidang mediasi ini, maka pekan depan akan digelar sidang dengan agenda ke pokok materi gugatan.

Adapun gugatan perdata yang dilayangkan terhadap Husni Mustafa cs sekaitan menyelenggarakan Mubes Aceh Sepakat ke XI di Hotel Le Polonia di Kota Medan yang ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan AD/ART Aceh Sepakat 1997, terutama tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 AD dan/atau Pasal 18 ART tahun 1997.

Menurut kuasa hukum penggugat dari kantor pengacara Rivai Zola and Partners, Advocate & Legal Consultants, Rahmad Rivai SH MH menyebut, penolakan Mubes Aceh Sepakat XI versi Hotel Le Polonia besutan Husni Mustafa cs telah ditolak oleh kliennya. “Penolakan Mubes Aceh Sepakat XI di Hotel Le Polonia Medan yang dilakukan Tergugat I dan II juga disebabkan karena tidak mengikutsertakan seluruh DM (Dewan Musapat) periode 2013–2018, dan tidak mengikutsertakan seluruh DPC Aceh Sepakat dan Organisasi Khusus terkait,” ujar Ahmad Rivai didampingi timnya Adi Gunawan SH MH dan Anda Dira Whikrama SH, di PN Medan, Senin (22/3).

“Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian telah jelas dan nyata melanggat AD/ART Aceh Sepakat 1997, dan karenanya tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi organisasi Aceh Sepakat Sumatera Utara (Sumut),” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, hadir seorang sesepuh Aceh Sepakat T Asby Hasan. Kepada wartawan ia sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan Husni Mustafa cs. Asby mendukung gugatan yang dilakukan 6 perwakilan DPC I, II, II Aceh Sepakat terhadap Mubes XI yang digelar Husni Mustafa. “Di sini sebenarnya kita ingin menegakkan hukum atas gonjang-ganjing yang dimanfaatkan Husni Mustafa. Kita mau menegakkan kebenaran sesuai dengan AD/ART,” ujar Asby.

Menurutnya, Mubes XI di Hotel Le Polonia tidak melibatkan semua unsur yang diimbau oleh gubernur. “Saya sendiri tidak tahu-menahu kapan terjadi Mubes itu. Cukup kita sesali. Dan menurut sejarah Aceh Sepakat, baru periode ini terjadi,” tegas Asby lagi.

Ia menerangkan, Mubes adalah sebuah perhelatan akbar masyarakat Aceh di Sumut dalam rangka menyatukan visi dan misi. “Cuma inilah yang disalahgunakan oleh Husni, jadi runyam. Hakikatnya kita ingin masyarakat Aceh damai, tenang, seperti yang orang-orangtua saya dulu buat. Baru periode ini terjadi,” tegasnya.

Asby mengisahkan mulanya didirikannya wadah Aceh Sepakat di Meunasah (tempat sidang) Aceh, Jalan Medan Area Kota Medan. “Dan saya hadir saat itu, selaku notulen. Pendiriannya tanggal 31 Desember tahun 1968 di Medan. Mulanya Aceh Sepakat berdiri atas kesepakatan beberapa kelompok Aceh, seperti Sarikat Tolong Menolong, ada Perkasa. Itu sejarahnya jadi Aceh Sepakat,” tuturnya. “Jadi niatnya Aceh Sepakat itu agar warga Aceh bersatu. Bukan seperti hari ini yang dibuat Husni, malah terpecah,” tegasnya lagi.

Kemudian, dalam AD/ART juga diterangkan pada Pasal 5, wadah Aceh Sepakat tidak terlibat dalam aliran politik. “Organisasi ini bersifat Kemasyarakatan Islam dan tidak menganut sesuati aliran Politik. Jadi Husni sudah membawa Aceh Sepakat ke dalam politik praktis. Harusnya ia tanggalkan jabatan Anggota DPR RI nya kalau ingin menjadi Ketum DPP Aceh Sepakat,” pungkasnya. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Margaret MS mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan segera memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Bahari. Pasalnya, warga yang bermukim di kelurahan itu mengeluhkan kondisi infrastruktur yang buruk, terutama drainase yang tidak layak lagi.

“Saya minta Dinas PU minggu depan sudah harus mulai memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Bahari,” tegas Margaret MS saat menyerap aspirasi warga pada Reses II Masa Sidang II DPRD Kota Medan, di Jalan Pulau Andalas Lingkungan 13, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (20/3).

Sebelumnya, dalam reses yang turut dihadiri Kadis Perindustrian Medan Parlindungan Nasution para perwakilan dari Dinas Koperasi & UMKM, Dinas PU, Dinas Sosial, Kecamatan Medan Belawan dan Lurah Bahari, serta ratusan warga Kelurahan Bahari itu, para warga yang hadir mengeluhkan kondisi drainase dan gorong-gorong yang buruk sehingga tidak mampu lagi untuk menampung debit air.

Akibatnya, bila hujan turun, kawasan tersebut langsung tergenang banjir.

Begitu pula terakhir kondisi jalan di wilayah itu yang juga menjadi keluhan warga. Pasalnya banyak sekali jalan yang rusak, namun sama sekali tidak tersentuh perbaikan. Padahal warga telah berulangkali meminta untuk diperbaiki, namun hingga kini belum terealisasi. Menurut warga, buruknya infrastruktur tersebut sangat menyulitkan mereka.

Menjawab hal ini, perwakilan Dinas PU Medan yang hadir, mengatakan jika pihaknya akan segera meninjau lokasi infrastruktur yang butuh perbaikan. “Kami akan tinjau minggu depan,” katanya.

Mendengar jawaban ini, anggota DPRD Medan, Margaret MS langsung mendesak Dinas PU agar tidak lagi berlama-lama melakukan perbaikan. Sebab, kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan ini, sebagian besar keluhan warga pada reses tersebut terkait dengan lambatnya pembangunan imfrastruktur. Oleh karena itu, dimasa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang sangat serius membenahi infrastruktur, diharapkan OPD terkait dapat merealisasikannya. “Hari Senin saya minta alat berat dari Dinas PU harus sudah tiba di wilayah ini,” tegas Margaret lagi.

Sedangkan kepada aparatur pemerintah wilayah, Margaret meminta kerjasa manya untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam membenahi infrastruktur yang bermasalah. “Semua keluhan dan aspirasi warga ini akan saya masukkan ke paripurna reses. Dan kepada OPD, khususnya Dinas PU, seluruh tanggapan kalian atas keluhan warga akan saya masukan ke e-Pokir untuk diprogramkan pengerjaannya. Tapi sudah harus dikerjakan ya, jangan ditunda lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, menurut Lurah Belawan Bahari, Sonang Saing, pihaknya sudah berapa kali mengajukan permohonan pembenahan terhadap parit di Kelurahan Bahari, tapi hingga kini tidak ada tindak lanjut dari OPD terkait. “Kami harap permohonan perbaikan drainase segeralah ditindaklanjuti. Begitu juga dengan warga, marilah kita gotong-royong membersihkan lingkungan terutama parit, agar lingkungan kita bersih dan tidak rawan banjir,” ujarnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggugat sebidang tanah di Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Medan Sunggal, merasa kecewa batalnya eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan karena diadang sejumlah oknum prajurit TNI Angkatan Udara (AU), Senin (22/3). Adapun penggugat tanah yang akan dieksekusi dengan luas lebih kurang 5.375 meter persegi adalah Wiliam Chandra.

“Bahwa sesungguhnya berdasarkan undang-undang perkara baru maupun perkara perlawanan tidak dapat menghalangi eksekusi pengosongan,” kata Wiliam Chandra melalui orang kepercayaannya Benny M saat menyampaikan keterangan resmi kepada wartawan di Medan, Selasa (23/3).

Dijelaskan Benny, semula tanah tersebut berasal dari tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari sebidang tanah milik Yayasan Amal n

dan Sosial Al-Jamiatul Wasliyah. “Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara No SK 1/H.P/I/1962 tanggal 25 Agustus 1962 dengan luas seluruhnya lebih kurang 97.000 meter persegi,” ujarnya.

Kemudian, oleh yayasan tersebut melepaskan dengan ganti rugi terhadap sebagian tanah itu yaitu seluas 5 hektare kepada Hassan Chandra (ayah William Chandra) pada tahun 1963. Selanjutnya, tanah tersebut dipagari dengan kawat duri sekelilingnya dan ditempatkan seorang penjaga tanah bernama Buyung Nawi.

Dia menyebutkan, pada tahun 1966 keadaan tenteram itu dikacaukan di lapangan oleh beberapa oknum aparat berinisial D, JT, SI, S. Tanah tersebut diserobot, pagar kawat duri dirusak kemudian para penyerobot mendirikan bangun-bangunannya di atas tanah milik hak William Chandra.

Bahkan, ada di antara para penyerobot tersebut menyerahkan lagi kepada pihak lain yaitu Overte MPS dengan menerima uang ganti rugi. Overte MPS memperoleh ganti rugi dari penggarap SI. Setelah pihak ketiga yang memberi ganti rugi kepada SI meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada ahli warisnya yaitu MCS dan kawan-kawan.

Selanjutnya, William Chandra mengajukan gugatan di PN Medan dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 49/Pdt/2013/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 666 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agsutus 2014.

“Bahwa sertifikat MCS telah dibatalkan atau dicabut berdasarkan Putusan PTUN No.71/G/2012/PTUN-Mdn jo Putusan PTTUN Nomor: 61/B/2013/PT.TUN-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI No.397 K/TUN/2013 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.131 PK/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 jo Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: No.71/G/2012/PTUN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku tergugat mencabut Sertifikat MCS,” sebut Benny.

Setelah perkara 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 49/Pdt/2013/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 666 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agsutus 2014 telah inkracht, MCS mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Akan tetapi, oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan PK No. 319 PK/PDT/2019 menyatakan menolak permohonan PK dari MCS dan kawan-kawan.

Lebih lanjut Benny menyampaikan, setelah perkara di Pengadilan Negeri Medan maupun di PTUN inkracht, William Chandra mengajukan permohonan eksekusi pengosongan. Berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 19/Eks/2018/149/Pdt.g/2012/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2018, oleh Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengosongan pada Senin tanggal 22 Maret 2021.

Namun, pihak MCS dan adik kandungnya seorang aparat PS dengan menggunakan jabatannya sebagai pimpinan di salah satu kesatuan untuk kepentingan pribadinya melibatkan oknum TNI menghalangi eksekusi di lapangan, berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/248/VIII/2020 yang diterbitkan oleh JH Ginting tanggal 8 Agustus 2020.

Melihat bakal dilaksanakan eksekusi pengosongan, oleh MCS dan kawan-kawan untuk menghalangi eksekusi pengosongan tersebut dengan segala upaya licik mengajukan perkara-perkara baru, yaitu perkara Nomor: 603/Pdt/Plw/2019/PN.Mdn jo.258/Pdt/2020/PT.Mdn. “Namun, perkara perlawanan MCS dan kawan-kawan ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan,” pungkasnya.

Terpisah, Kapten Sus Helmi Wardoyo selaku kuasa hukum Lanud Soewondo menyampaikan, terkait kehadiran TNI AU di lokasi eksekusi lahan di Jalan Patriot, merupakan perintah dari Danlanud Soewondo Kolonel Pnb JH Ginting. Hal itu berdasarkan surat perintah Komandan Lanud Soewondo nomor sprint/248/VIII/2020 pertanggal 27 Agustus 2020, serta surat permohonan bantuan hukum dari salah satu ahli waris yang merupakan anggota TNI aktif atas nama Marsma Palito Sitorus pada pangkalnya TNI AU Supadio tanggal 26 Maret 2020.

“Jadi kami ditunjuk oleh pimpinan sebagai kuasa hukum dari ahli waris, terutama bapak Marsma TNI Palito Sitorus. Memang sesuai SOP kami bahwa setiap anggota TNI AU dan keluarga yang memiliki kasus hukum dapat meminta bantuan hukum pada bidang hukum. Untuk itu, kita hadir di lokasi eksekusi. Sebab kasus ini masih berproses di pengadilan baik itu PK maupun kasasi,” ujar Helmi.

Kata Helmi, perlu diketahui berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Indonesia bernomor 3824/14.23-300/X/2011 pada tanggal 12 Oktober 2011 poin 5 menyatakan, bahwa berdasarkan surat direktur Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 1980 nomor Dph 10/894/10-80 yang intinya hak pakai atas tanah yang diberikan kepada Tan Thai Poh alias Tan Thai King telah berakhir pada tanggal 31 Juli 1968. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Agustus 1968 telah menjadi tanah negara bebas. “Bagaimana mungkin hak pakai yang sudah habis bisa dihibahkan atau dipindahkan pada orang lain. Itu ada bukti otentik dari surat BPN,” kata dia. (ris/ila)