SERAHKAN: Plt Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut.SOLIDEO/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/3).
SERAHKAN: Plt Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut.SOLIDEO/SUMUT POS.
Amir Hamzah mengatakan, penyerahan LKPD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel. Dia menjelaskan, laporan keuangan yang telah diserahkan ini mungkin saja belum sempurna. Ketidaksempurnaan laporan itu turut dipengaruhi masa pandemi Covid-19. Dimana ada ASN Pemko Binjai yang terkonfirmasi positif. “Kami menyadari bahwa laporan keuangan yang akan kami serahkan ini mungkin saja belum sempurna. Kiranya pada audit yang kedua nanti dapat dilakukan koreksi,” kata Amir Hamzah.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepala daerah yang menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 dengan tepat waktu. Penyerahan laporan keuangan ini merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang -undang. (ted)
CEK PERALATAN: Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto didampingi perwakilan Kodam I/BB mengecek peralatan yang digunakan untuk antisipasi kebakaran hutan, Selasa (23/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar apel pasukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Utara. Pelaksanaan apel ini dihadiri beberapa perwakilan dari instansi terkait, yakni Kodam I/BB dan jajaran, Basarnas, BPBD, Pemprovsu, serta PJU Polda Sumut, Selasa (23/3).
CEK PERALATAN: Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto didampingi perwakilan Kodam I/BB mengecek peralatan yang digunakan untuk antisipasi kebakaran hutan, Selasa (23/3).
Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto membacakan amanat Kapoldasu, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan Sumatera Utara memiliki daratan seluas 7,2 hektare dengan hutan seluas 3,7 juta hektare dan lahan gambut seluas 261 hektare.
“Di Sumut juga memiliki potensi dalam menyimpan karbon yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Palas, Paluta, Madina, Dairi, dan Asahan,” katanya.
Dadang mengungkapkan, sebagian kebakaran hutan yang terjadi selain faktor alam dikarenakan faktor manusia baik disengaja maupun karena motif ekonomi. Seperti melakukan pembukaan lahan atau karena kelalaian.
“Sejak 2015 kebakaran hutan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan arahan khusus dalam penanganan karhutla,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pada 2020, kebakaran hutan sudah semakin terkoordinasi dimana jumlah kebakaran hutan mengalami penurunan dan tidak menimbulkan polusi udara lintas batas negara.
“Kita patut bersyukur pada 2020 telah terjadi penurunan jumlah 89 titik hotspot di Sumut dikarenakan banyaknya curah hujan. Di mana pada 2019 terdapat 120 titik hotspot,” tuturnya, sembari menambahkan titik hotspot terdapat di Kabupaten Tapteng, Tapsel, Madina, Taput, dan Palas.
Dikatakannya, Polda Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis dalam hal penanganan karhutla. Pihaknya telah memprioritaskan upaya pencegahan karhutla melalui konsolidasi dan koordinasi antara TNI, Pemda se tempat, BMKG, dengan menerapkan kemajuan teknologi seperti modifikasi cuaca.
“Kita juga mengoptimalkan Satgas terpadu mendirikan poskotis lapangan serta mengadakan pelatihan dan apel bersama dengan masyarakat yang peduli api dan penindakan hukum. Mari kita berikan edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan perusahaan dengan menekankan korporasi untuk wajib mematuhi regulasi terkait kebakaran hutan di Sumut,” terangnya.
Usai menyampaikan amanat itu, Dadang bersama pejabat yang hadir dalam pelaksanaan apel gabungan melakukan pengecekan kesiapan personel dan sejumlat alat mengantisipasi kebakaran hutan. (mag-1)
SERAHKAN: Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi Kapolres AKBP Edi Suranta menyerahkan handphone kepada pelajar berprestasi.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ikut serta mencerdaskan dunia pendidikan di Kabupaten Langkat, Kapolres AKBP Edi Suranta Sinulingga menyumbangkan 100 handphone kepada pelajar tingkat SMA seederat yang dinilai kurang mampu dan berprestasi.
SERAHKAN: Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi Kapolres AKBP Edi Suranta menyerahkan handphone kepada pelajar berprestasi.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Penyerahan 100 buah handphone tersebut dihadiri Bupati Langkat, Terbit Rencana PA yang digelar di Lapangan Futsal Bharadaksa Polres Langkat, Selasa (23/3). Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberikan apresiasi dan respon positif dengan kepedulian Polres Langkat mencerdaskan dan membantu pendidikan putra putri Langkat di tengah pandemi Covid-19.
“Pemkab Langkat siap mendukung penuh semua program Polres Langkat, yang juga merupakan program dari Kapolri,”ujar Bupati Langkat.
Kapolres Langkat menjelaskan, 100 HP android gratis beserta paket data diberikan kepada pelajar SMA sederajat yang kurang mampu tapi berprestasi. Terdiri dari 9 unit diterima oleh siswa SMA kelas X, 52 unit kepada siswa SMA kelas XI dan 26 unit untuk siswa SMA kelas XII.
Dikatakan AKBP Edi Suranta Sinulingga, sebelumnya juga telah menyumbangkan 120 hp kepada siswa siswi tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang berada di wilayah Polres Langkat.
“Terdiri dari 43 unit diberikan kepada siswa SD, 52 unit siswa SMP dan 25 unit siswa SMA, pada oktober 2020 lalu,”sampainya.
Selain itu, sambung Kapolres Langkat, di tahun 2020, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Langkat, yakni meminjamkan 3.000 buku bacaan, untuk kegiatan perpustakaan keliling dengan sasaran siswa-siswi di kawasan perkebunan sampai dengan daerah pesisir.
perputakaan keliling perkebunan, sambung Kapolres, dilaksanakan oleh 12 Polsek jajaran Polres Langkat. “Dari data yang dihimpun, sebanyak 8.520 pelajar perekebunan telah merasakan manfaat program tersebut. Sedangkan perpustakaan di perairan, ada 471 pelajar yang merasakannya,”papar Kapolres Langkat.
Polres Langkat juga melaksanakan pengadaan wifi corner gratis dengan titik Polres langkat dan seluruh Polsek. (yas)
TES URINE: Kalapas Binjai, Maju Siburian menunjukkan sample urine yang telah diambil oleh petugas BNNK Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh pegawai, Senin(22/3). Ini dilakukan dalam rangka mendeteksi, mengantisipasi sekaligus pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lapas Binjai.
TES URINE: Kalapas Binjai, Maju Siburian menunjukkan sample urine yang telah diambil oleh petugas BNNK Binjai.
Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker bagi peserta dan petugas pemeriksa juga dilengkapi dengan alat pelindung diri.
Begitu juga dengan mengatur jarak peserta yang terdiri dari pegawai Lapas Binjai dan menggunakan handsanitizer. Baik itu sebelum dan sesudah pemeriksaan urin.
“Sementara alat yang digunakan memiliki parameter yang melakukan pendeteksian berbagai jenis narkotika. Seperti methamphetamine, kokain (COC) dan K2 atau ganja sintetis,” urai Maju ketika dikonfirmasi, Selasa (23/3).
Dia menambahkan, pemeriksaan urine dilakukan sesuai instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakat. Adalah, agar seluruh Lapas maupun Rumah Tahanan melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Dia menegaskan, pemeriksaan urine rencananya akan terus dilakukan secara berkala. Ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk membersihkan lingkungan Lapas Binjai dari bahaya dan penyalahgunaan barang haram, yang merupakan musuh bangsa tersebut.
“Kami berkomitmen akan terus melakukan aksi P4GN ini secara mutlak di dalam Lapas, sehingga Lapas Binjai ini harus tetap bebas dari narkoba. Karena itu, mari kita bersama-sama melakukan pencegahan narkoba secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Pelaksanaan kegiatan tes urin dilakukan terhadap seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Binjai. Dalam test urine ini terdata ada 125 orang yang mengikuti tes urine dan dinyatakan negatif, 13 orang yang tidak hadir akan melaksanakan pemeriksaan di BNNK Binjai. (ted)
NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat paripurna tentang penetapan perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Nisel, di ruang paripurna DPRD Nias Selatan, Senin (23/3).
Seperti yang diketahui, perubahan jadwal kegiatan ini untuk menindaklanjuti proses dan penetapan calon bupati dan wakil bupati Nisel terpilih tahun 2020.
Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa mengatakan bahwa penjadwalan untuk menggelar rapat paripurna DPRD Nisel ini dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Nisel.
“Dengan rapat ini, maka akan ada penyesuaian dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Sehingga, ke depannya akan lebih sinkron,” ujarnya.
Plt Sekwan Nisel, Jhon Leonardo Hulu menyampaikan bahwa perubahan jadwal kegiatan DPRD hanya dapat dirubah melalui Bamus DPRD dan harus mencapai quorum.
“Yang sadir saat ini lebih 20 orang anggota DPRD yang hadir, dan itu memenuhi quorum,” ucapnya.
Bupati Nias Selatan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Gayus Duha menyampaikan bahwa lembaga DPRD Nisel melalui badan musyawarah (Bamus) atas pemberlakuan perubahan jadwal kegiatan yang disusun hanya dapat dirubah melalui rapat paripurna DPRD, dengan mempedomani UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pasal 160 ayat (2) mengenai tahapan dan mekanisme usulan pemberhentian dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada Mendagri RI melalui Gubernur Sumatera Utara.
“Rapat paripurna ini bertujuan untuk menindaklanjuti proses dan penetapan calon bupati dan wakil bupati Nisel terpilih tahun 2020, berdasarkan peraturan pmerintah Provinsi Sumatera Utara nomor : 130/289 tanggal 19 Januari 2021, perihal pengesahan dan pengangkatan serta serahterima jabatan serta didukung lagi dengan adanya surat nomor : 131/634 tentang usul pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, juga menindaklanjuti surat ketua KPU Nomo : 81/PL.02.7-SD/1214/KPU-KAB/III/2021, Kamis, (20/3) kemarin perihal penyampaian berita acara dan salinan keputusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nisel terpilih,” tutur Gayus.
Gayus Duha juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Nisel terhadap respon cepat dalam menindaklanjuti hasil penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih.
Dalam acara rapat paripurna penetapan perubahan jadwal kegiatan itu turut hadir perwakilan Kajari Nisel oleh Kasi Intel, Kapolres Nisel diwakili oleh Wakapolres Nisel, para OPD, Camat, Pers dan LSM. (mag-10/ram)
ALAMI: Air Terjun Lawu-Lawu di Nias Barat yang terlihat masih alami.istimewa.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Objek Wisata Air Terjun Lawu-Lawu di Desa Sisobaöhö, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, akan diresmikan bupati pada 7 April mendatang sebagai objek wisata dengan konsep wisata desa.
ALAMI: Air Terjun Lawu-Lawu di Nias Barat yang terlihat masih alami.istimewa.
Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat, Elvira Hotmulani Manik, didampingi Kabid Promosi Wisata, Odhan Daeli dan juga Kabid Budaya, Manwar Waruwu menyampaikan Informasi tersebut ketika meninjau langsung persiapan yang dilakukan Warga Desa Sisobaöhö, Jumat, (19/3).
“Kami dari Dinas Pariwisata mengapresiasi semangat gotong-royong yang dilakukan tokoh masyarakat warga desa, dan kalau Tuhan menolong tidak ada aral melintang, Objek Wisata Lawu-lawu ini akan dilaunching oleh Bupati Nias Barat tanggal 7 April,” Kata Elvira
Elvira juga memberikan motivasi kepada warga yang menyadari potensi Air Terjun Lawu-Lawu yang dengan suka rela bergotong royong membersihkan lokasi agar layak dikunjungi.
“Nanti kalau ini sudah dilaunching akan berdampak pada perekonomian warga desa,” ujarnya.
Manase Gulo sebagai Kades Sisobaöhö melaporkan bahwa persiapan sejauh ini sudah 80% dan diyakinkan dengan semangat yang dimiliki oleh warga yang terus berbenah objek wisata tersebut siap dilaunching pada tanggal 7 April.
Melihat potensi Air Terjun Lawu-Lawu yang tinggi airnya kurang lebih 30 meter dengan aliran yang cukup deras, air yang dingin dan sangat alami, pasti menarik untuk dikunjungi. Saat ini warga tengah membangun anak tangga dengan julukan tangga 100 menuju lokasi.
Kadis Pariwisata mengatakan, nanti saat launching diharapkan kehadiran perwakilan dari Kemenko Marves dan juga dari Kemenpar.
Elvira berharap Desa Sisobaöhö dapat berbenah menjadi desa wisata, karena akan menjadi perhatian untuk dikembangkan. (mag-11/ram)
PAPAR: Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo saat memberikan paparan.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo memaparkan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 di hadapan para peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Afo Bappeda Kabupaten Nias Barat, Senin (22/3).
PAPAR: Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo saat memberikan paparan.
Usai dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Barat, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber diantaranya Kepala Bappeda Kabupaten Nias Barat dengan topik Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022.
Dihadapan para Pimpinan OPD, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa tema RKPD Nias Barat Tahun Anggaran 2022 adalah “Pengembangan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam rangka mewujudkan Nias Barat Bersih, Unggul dan Maju”
Pada Kesempatan itu, Sabahati Gulo memaparkan gambaran umum dan capaian pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat pada beberapa di antaranya bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Menurut Sabahati, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat disasarkan pada peningkatan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem informasi.
Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022 wajib memperhatikan visi, misi dan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi dan permasalahan pembangunan daerah dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2005-2025, maka pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2022 disasarankan pada peningkatan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem informasi. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022 wajib memperhatikan visi, misi dan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” ujar Sabahati Gulo. (mag-11/ram)
PUKUL BEDUG: Sekda Dairi, Leonardus Sihotang memukul bedug dan Forkopimda memukul gendang rebana pembukaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (23/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat kabupaten. MTQ memperlombakan 9 cabang dengan peserta 346 orang.
PUKUL BEDUG: Sekda Dairi, Leonardus Sihotang memukul bedug dan Forkopimda memukul gendang rebana pembukaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (23/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Pembukaan juga diikuti peserta secara virtual dari Mimbar Utama MTQ di Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang, Selasa (23/3). Hal itu dilakukan untuk menaati protokol kesehatan.
Ketua Panitia MTQ ke-46, Kamidun Solin mengatakan, peserta merupakan utusan dari 15 kecamatan, sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Dairi. Pelaksanaan MTQ tahun ini, berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana tiap pelaksanaan MTQ menghadirkan masyarakat banyak dan gelar pawai.
“Namun, kendati demikian diharapkan tidak mengurangi hikmah pelaksanaan MTQ ke-46, yang akan dilaksanakan selama 3 hari (Selasa, Rabu, Kamis),” ujarnya.
Sementara itu, Leonardus Sihotang mengatakan, MTQ merupakan kegiatan yang sudah mentradisi dan melekat dalam kultur masyarakat Indonesia, yang juga terbukti menjadi daya dorong pembangunan daerah. Selain itu, MTQ mejadi forum silaturahmi untuk memperkuat rasa persaudaraan lintas agama, etnis, masyarakat.
“Pelaksanaan MTQ digelar secara berjenjang, juara MTQ tingkat kabupaten, akan menjadi perwakilan Kabupaten Dairi mengikuti MTQ tingkat provinsi,” ungkap Leonardus Sihotang.
Leonardus mengharapkan kepada dewan hakim, agar memberikan penilaian seobjektif mungkin. Sehingga MTQ ke-46 bisa menghasilkan juara dan dapat mengharumkan nama Dairi, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh peserta menaati protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5m).
Pembukaan MTQ ke-46, ditandai pemukulan bedug oleh Sekda, Leonardus Sihotang serta diikuti pemukukan gendang rebana oleh Kapolres Dairi AKBP, Ferio Ginting, Dandim 0206/ Dairi, Letkol Arm Adietya Yuni Nurtono, Kajari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki, Ketua DPRD, Sabam Sibarani, Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang, Japaham Sinaga, Ketua MUI Dairi, Wahlin Munthe, Ketua Forkala, Raja Ardin Ujung serta camat. (rud/ram)
istimewa
PAHLAWAN: Tiga nama tokoh asal Sumut, masing-masing Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga nama tokoh asal Sumut diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Ketiga nama tersebut adalah Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis.
PAHLAWAN: Tiga nama tokoh asal Sumut, masing-masing Sanusi Pane, MH Manullang, dan HM Arsyad Thalib Lubis, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Sidang pembahasan dilakukan tiga tahap. Hari ini kita bahas pengusulan nama Sanusi Pane. Malu kita sebagai warga Sumut bila tidak tahu sosok Sanusi Pane. Sebagai pengusung Bahasa Indonesia, menurut saya beliau ini sangat layak dijadikan sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, saat membuka sidang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumut, di Hotel Le Polonia, Medan, Selasa (23/3).
Peserta sidang terdiri dari anggota tim pengusul yakni Balai Bahasa Sumut, perwakilan dari unsur TNI, kepolisian, pejuang, pakar, akademisi, dan sejarawan.
“Tolong berikan masukan yang bermuara pada perbaikan berkas, agar bisa melengkapi apa yang sudah ada, kalau bisa satu kali pengusulan langsung diterima,” ungkap Sabrina.
Disampaikan dia, sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dirinya sudah membaca buku-buku sastra karya Sanusi Pane. Menurutnya, Sanusi Pane merupakan salah satu pegiat sastra yang turut membela dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.
“Bayangkan saat ini, dari ujung Aceh hingga Papua, kita bisa menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain, yaitu Bahasa Indonesia, itukan luar biasa, satu bangsa dipersatukan dengan bahasa,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali mengatakan, untuk usulan tahun 2021 paling lambat minggu kedua bulan April sudah disampaikan. Karena itu diharapkan sidang TP2GD dapat segera menghasilkan nama yang akan diusulkan dari Sumut.
“Bagi yang belum memenuhi syarat untuk pengusulan, bisa diusulkan kembali tahun berikutnya. Hasil sidang nanti akan dituangkan dalam bentuk laporan yang akan diberikan untuk rekomendasi dari Pemprov Sumut kepada Kemensos,” terangnya.
Dijelaskannya, akan dilakukan tiga kali sidang untuk membahas tiga usulan nama yang diterima oleh TP2GD. Setelah membahas usulan gelar pahlawan untuk Sanusi Pane, 23 Maret 2021, tim akan pengusulan nama MH Manullang dan HM Arsyad Thalib Lubis, pada 25 Maret 2021.
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU) Maryanto sebagai pengusul Sanusi Pane untuk mendapat gelar pahlawan mengatakan, ada tiga alasan kenapa Sanusi Pane layak menjadi pahlawan nasional. Pertama, karena beliau melahirkan bahasa persatuan, kemudian melakukan pergerakan pelembagaan (mendirikan Balai Bahasa), dan melakukan gerakan pelopor menggunakan Bahasa Indonesia.
Maryanto mengaku telah menyiapkan dokumen riwayat hidup Calon Pahlawan Nasional Sanusi Pane, dan juga biografinya. “Itu merupakan hasil dari penelitian bukan sembarang mengambil data. Kami sudah melakukan tiga kali kajian untuk pengusulan. Oktober 2020 kami sudah melakukan seminar kajian, dan terakhir di Februari 2021, artinya permohonan yang kami ajukan sudah dilakukan pengkajian,” jelasnya.
Anak Sanusi Pane, Nina Pane menyampaikan rasa terima kasih, dan rasa hormat setinggi tingginya, kepada pihak yang ikut mengusung nama ayahnya guna mendapat gelar Pahlawan Nasional. “Karena sesunguhnya sejak mendengarkan kabar ini, saya dan keluarga merasakan haru, saya juga mengapresiasi terkait kajian yang selama ini dilakukan oleh para peneliti, serta peran dari Pemprov Sumut yang turut mendukung pengusulan nama Sanusi Pane mendapat gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya. (rel/prn)
DISKUSI: Diskominfo Sumut menggelar diskusi bersama puluhan wartawan terkait kesiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3). diskominfo sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan pematangan persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Sumut, yang rencananya dimulai Juli mendatang.
DISKUSI: Diskominfo Sumut menggelar diskusi bersama puluhan wartawan terkait kesiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3). diskominfo sumut.
Untuk memperkuat kebijakan pembukaan PTM di tengah pandemi Covid-19, Disdik Sumut melakukan sejumlah simulasi.
“Kita sedang mematangkan persiapan PTM dengan berbagai pertimbangan dan skema tertentu. Sekarang bagaimana meyakinkan Pak Gubernur bahwa PTM ini bisa (PTM dimulai). Kita mulai dari simulasi. Kemudian tatap muka seutuhnya seminggu dua kali. Ada seminggu tiga kali,” kata Kepala Disdik Sumutn
Syaifuddin, dalam Coffee Morning bertajuk ‘Menimbang Kesiapan PTM Masa Pandemi Covid-19 di Sumut’, di Hotel Grand Kanaya Medan, Selasa (23/3).
Di kesempatan itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU itu menceritakan kegiatannya di hari yang sama, saat menyambangi SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang, yang dinilainya baik dalam pelaksanaan PTM di tengah pandemi. Kata dia, SMA Negeri 1 tersebut telah mempersiapkan sejumlah pendukung berupa tandu (tempat tidur), mengantisipasi bila terjadi sesuatu pada siswanya ataupun guru.
“Mereka telah mulai tatap muka, tapi selalu koordinasi dengan gugus (Covid-19),” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku di beberapa kabupaten/kota lain di Sumut, berupa penyediaan perangkat hand sanitizer. “Syukur respon sekolah kita lihat antusiasnya sangat besar. Mungkin mereka sangat rindu tatap muka, sehingga guru juga ikut merespon. Maka kalau ditanya Provinsi Sumut bisa lakukan tatap muka, jawabnya bisa, asal…,” tambahnya.
Namun mengenai waktunya, ia menunggu sampai selesai masa libur (Ramadan dan Idul Fitri). “Kita mau lihat bagaimana trennya,” katanya.
Dukungan juga disampaikan anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, yang menyambut antusias rencana dari Disdik Sumut melalui persiapan pematangan jelang rencana PTM pada Juli mendatang.
“Saya sepakat adanya pematangan ini. Kami dari DPRD siap mendampingi untuk pematangan itu. Kalau perlu rekomendasi kita di coffee morning ini adalah dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah,” tegasnya.
Dorongan juga diberikan Ineke Lubis, selaku dokter anak terhadap upaya Disdik Sumut yang mempersiapkan pematangan PTM. “Mau buka sekolah, ayo persiapan. Harus ada kerjasama, semua harus bergerak mau diperiksa. Kenapa kita dibanding dengan Sumbar dan Aceh yang sudah duluan? Karena kita lambat geraknya. Ketika seluruh siswa mau diperiksa tapi dosen dan pegawai takut, nggak mau diperiksa atau divaksin. Ini yang memperlambat tadi,” jelasnya.
Di akhir kegiatan coffee morning, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar menyatakan, Pemprov Sumut melalui Disdik sedang melakukan persiapan pematangan hingga pada evaluasi dari PTM di masa pandemi Covid-19.
“Upaya kita sekarang bagaimana memutuskan mata rantai Covid-19 di Sumut bisa teratasi. Pemprov dalam hal ini Satgas (Covid-19) akan mempertanyakan pembelajaran. Bukan masalah siap atau tak siap, tapi ada persyaratan yang dipenuhi. Kriteria apa kalau sekolah itu ingin tatap muka,” ujarnya.
Sementara dr Inke Nadia Lubis, selaku tim dari Satgas Pananganan Covid-19 Sumut menyebutkan pertimbangan membuka sekolah saat ini masih dalam kondisi yang belum begitu baik. Mengingat tren penularan Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun signifikan. Dalam angka, sudah 26.406 orang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 22.808 orang dan sebanyak 887 orang meninggal dunia.
“Pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Karena itu perlu panduan persiapan pembelajaran tatap muka yang bertujuan menjamin sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Persiapan pra pembelajaran, pendataan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta,” katanya.
Kemudian, lanjut Inke, tujuan panduan persiapan pembelajaran tatap muka lainnya yaitu memastikan prasyarat bagi para guru dan murid yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, rencana tindak lanjut jika terjadi kasus Covid-19 seperti karantina, serta evaluasi kesehatan siswa. Adapun sasaran awal yakni tingkat SMA/SMK sederajat.
Pemerintah Diminta Tegas
Terkait adanya sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut, khususnya sekolah swasta, yang sudah melakukan aktivitas belajar-mengajar langsung di sekolah, meski Pemprov Sumut belum mengizinkan sekolah tatap muka, pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Medan, Joharis Lubis menilai, Disdik Sumut tidak tegas.
“Ini soal ketegasan dan pengawasan. Di satu sisi pemerintah melarang, tapi di sisi lain (kenyataan) beda. Di Sumut seperti Batubara, Mandailing Natal, dan Tapanuli, ini sudah (tatap muka). Sekolah- sekolah swasta sekolah tatap muka, walau pakaiannya biasa,” ungkap Joharis, Selasa (23/3).
Untuk mengelabui, pihak sekolah mewajibkan anak didiknya mengenakan pakaian biasa. Artinya, ada pro dan kontra antara sejumlah sekolah mengenai sistem belajar online yang diberlakukan Pemerintah Indonesia.
“Guru tidak maksimal mengajar melalui daring, mungkin juga sudah jenuh. Walaupun kita ada buat webinar dan pertemuan ilmiah melalui online, siswa memang membutuhkan tatap muka,” tutur Joharis.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah bisa menerapkan sekolah tatap muka dengan memaksimalkan program vaksin Covid-19 kepada guru dan tenaga pendidik serta staf di sekolah. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan.
“Ini kita tidak serentak… tidak seragam. Kita harus tegas. Kalau jangan ada tatap muka, ya jangan ada. Ini nggak. Ada yang tatap muka, ada juga yang daring. Kemudian daring itu juga gurunya nggak profesional dan nggak maksimal belajar daring,” jelas Joharis.
Dampak dari sistem belajar daring, diakui Joharis, berdampak pada penurunan standar kompetisi siswa di Indonesia selama masa pandemi Covid -19. Hal ini terjadi juga karena pandemi menghantam semua lini sektor.
“50 persen siswa tidak memiliki standar kompetensi selama Covid -19. Apalagi sinergitas antara pemerintah dengan sejumlah stakeholder yang kurang sinkron. Ini secara nasional, bukan hanya di Sumut. Karena pandemi Covid -19 menghantam semua lini,” tandasnya.
Penuhi Standar Prokes
Terpisah, pengamat kesehatan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Delyuzar, mengungkapkan, belajar tatap muka di sekolah sebaiknya dilakukan, jika sekolah dapat memenuhi standar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan.
“Ini harus bekerja sama dengan Satgas Covid-19. Bahkan kalau bisa, setiap sekolah juga disiapkan Satgas yang mengatur standar yang benar,” kata Delyuzar dihubungi wartawan, Selasa (23/3).
Menurut dia, jika standar prokes tidak dapat dipenuhi, maka sekolah jangan melakukan PTM. “Kalau tidak bisa dilakukan, jangan dipaksakan karena berisiko tinggi. Walaupun ada tren angka kasus Covid-19 menurun di banyak daerah, namun kasusnya tetap ada,” ujarnya.
Delyuzar menuturkan, belajar tatap muka dapat diprioritaskan bagi daerah zona hijau. Namun harus mengikuti prokes ketat. “Misalnya, kapasitas ruangan, jumlah siswa, kemudian kesiapan siswa harus diperhatikan,” ucap dia.
Di samping prokes yang ketat, perlu disiapkan testing dan tracing kasus Covid-19. Jangan sampai ada murid atau guru yang terpapar saat berlangsungnya sekolah tatap muka itu. “Tidak harus ada perawat di sekolah. Namun jika terjadi apa-apa, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di sekitar sekolah harus siap,” tandas Delyuzar.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, pembelajaran tatap muka akan dibuka secara bertahap pada Juli 2021. “Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, Kamis (25/2) lalu.
Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Ia mengatakan, PTM ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa. Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.
“Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujar dia.
Ia pun meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif. (prn/gus/ris)