MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD KNPI mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanan kongres bersama DPP KNPI. Dengan merencanakan lokasi kongres di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Yang dinilai memiliki potensi pariwisata berstandar internasional.

“Saya selaku Ketua DPD KNPI Sumatera Utara sangat mendukung islah yang dilakukan oleh seluruh pengurus DPP KNPI di Jakarta. Karena akibat perpecahan di tubuh KNPI selama ini membuat pemuda tidak mampu menjalankan perannya secara maksimal, terutama mendukung peran-peran pembangunan pemuda di daerah yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan,” ‎sebut Ketua DPD KNPI Sumut, El Adrianshah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3).

Pria kerab disapa dengan El itu, ‎mengatakan pengusulan Danau Toba jadi tuan rumah sebagai bentuk dukungan terhadap bersatunya dualisme pengurusan menjadi satu kepengurusan yang kompak dan mampu bekerja sama.

“Kami akan berkomunikasi dengan DPP untuk mengusulkan Sumatera Utara menjadi lokasi pelaksanaan kongres bersama DPP KNPI,” ‎ungkap El.

El mengatakan melalui Kongres bersama ini, KNPI berkontribusi untuk membangkitkan dan mengembangkan pariwisata Danau Toba, yang terpuruk terkena imbas COVID-19.‎ Ia menyebutkan bahwa Sumut selama ini menjadi role model wujud toleransi di Indonesia dan memiliki organisasi kepemudaan terbanyak di Indonesia. 

“Kita akan kenalkan keindahan Danau Toba kepada seluruh peserta kongres. Dengan tiga alasan itu mudah-mudahan DPP KNPI setuju atas usulan ini,” tutur El.

El menjelaskan perpecahan sebelum ini, juga membuat pemerintah daerah gamang dalam bersikap. Sebab perpecahan telah menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya peran pemuda melalui wadah KNPI semakin terpinggirkan. 

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh elemen pemuda untuk mendukung islah melalui pelaksanaan kongres bersama DPP KNPI,” jelas El.‎

Ketika ditanya mengenai tanggapan pengurus DPD KNPI Sumut dalam menyikapi islah, El menyatakan bahwa seluruh pengurus DPD KNPI Sumut solid dan satu suara mendukung islah tersebut.”Seluruh pengurus DPD KNPI Sumut satu suara mendukung islah,” kata El.

Bila disetuju sebagai tuan rumah, El akan segera berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Satgas COVID-19. Agar pelaksanaan kongres bersama ini, bisa dilaksanakan dengan ketat penerapan protokol kesehatan.

“Jika jadi di Sumut maka kongres akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi seluruh peserta. DPD KNPI Sumut juga telah menerapkan prokes Covid-19 dalam setiap kegiatan sejak new normal diberlakukan. Jadi kami akan pastikan semua proses kongres akan menerapkan prokes,” pungkas El.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut yang baru, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak untuk mengukir sejarah dan berbuat yang terbaik bagi Sumut. Karena untuk membangun Sumut butuh keterlibatan semua pihak yang terkait, termasuk Polda Sumut.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada acara Pengantar Tugas Kapolda Sumut, dari Irjen Pol Martuani Sormin Siregar kepada Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (16/3).

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah bersama Wakil Ketua I TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto.

“Kita mulai dari pertemuan ini Pak Kapolda Panca, kita ukir sejarah dengan berbuat yang terbaik untuk Sumut, sehingga nanti ketika pisah sambut setelah selesai tugas di Sumut, banyak prestasi yang bisa ditinggalkan,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, alih tugas merupakan hal yang biasa, dan pasti terjadi dalam kehidupan organisasi di mana pun. Mutasi jabatan juga dimaksudkan sebagai penyegaran, dengan harapan menumbuhkan suasana baru. “Untuk itu jangan perpisahan yang disesali, tapi perpisahan itu yang harus kita evaluasi, apa saja yang sudah kita lakukan selama ini,” ungkap Edy Rahmayadi, yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Edy juga mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Irjen Pol Martuani Sormin Siregar yang kini menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Edy pun memuji berbagai capaian yang sudah diraih Martuani Sormin saat menjadi Kapolda Sumut.

Bagi Edy, Sormin menunjukan sikap responsif dan kepedulian selama proses pengendalian Covid-19. Lewat jasanya juga Pilkada Sumut di 23 kabupaten/kota bisa berjalan dengan lancar. “Selamat bertugas Adinda saya Sormin, baik dalam tugas dan keseharian saya begitu dekat dengan beliau, saya terkadang sering memanggil beliau dengan nama saja, padahal beliau adalah Kapolda, tapi begitulah orang Sumut kalau sudah akrab,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Panca Putra Simanjuntak mengaku siap membantu dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menjalankan program pembangunan daerah. Ia juga mendukung program Pemerintah Pusat yang menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang sudah dicanangkan guna mewujudkan Sumut Bermartabat.

“Terima kasih atas sambutan dan penghargaanya yang telah mengantar tugas saya sebagai Kapolda Sumut. Acara ini sebagai bentuk penghormatan kepada saya dan keluarga. Ini merupakan penghargaan dimana saya disambut dengan semangat yang sangat besar,” ujarnya.

Panca mengaku, pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional menjadi tantangan baginya. Untuk itu, pihaknya bersama seluruh jajaran Polda Sumut akan terus bekerja memberikan yang terbaik dengan segenap kekuatan yang ada.

Panca juga mengatakan, ia telah memiliki sejumlah program kerja dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumut. “Yang pertama saya berharap dukungan seluruh masyarakat Sumatera Utara dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut yang baru,” katanya.

Dalam menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif, Polda Sumut akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah berjalan dengan baik. Sehingga program pembangunan nasional di Sumut bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan.

Panca juga memprioritaskan penanganan masalah pandemi Covid-19. Menurutnya, penanganan Covid-19 di Sumut sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih ada juga daerah yang masih menjadi zona merah.

“Polda Sumut tetap berupaya dalam mencegah terjadinya penyebaran klaster baru Covid-19 dengan menyukseskan program vaksinasi nasional,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Koorsahli Polri Martuani Sormin Siregar mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, dan memohon maaf jika kekurangan atas apa yang sudah dikerjakan. “Banyak hal yang sudah ditorehkan, namun masih belum sempurna, kita sebagai manusia tentunya banyak kekurangan. Aaaf sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini. Waktu boleh berlalu tapi silahturahmi di antara kita jangan berlalu,” ujar Sormin.

(prn/mag-1/ila)

Teks Foto:

HADIRI: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis menghadiri acara Pengantar Tugas Kapolda Sumut, dari Irjen Pol Martuani Sormin Siregar kepada Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (16/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Insentif jasa penanganan Covid-19 tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan akhirnya dicairkan juga, setelah mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Ombudsman Sumut). Namun, insentif yang dicairkan dengan besaran per bulan Rp7,5 juta per nakes belum dicairkan penuh.

Sebabnya, dana insentif yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tersebut baru diterima Pemko Medan sekitar Rp15 miliar lebih untuk periode Mei hingga September 2020. Sedangkan Oktober sampai sekarang belum ditransfer.

Nakes RSUD dr Pirngadi Medan, Boala Zendrato menyatakan, insentif yang dicairkan baru beberapa bulan. Insentif tersebut ditransfer ke rekening masing-masing nakes pada Senin (15/3). “Sudah ditransfer insentif itu ke rekening kemarin (Senin, Red), tapi baru 5 bulan untuk bulan Mei sampai September,” ujar Boala saat dihubungi, Selasa (16/3).

Boala mengaku, dana insentif selama 5 bulan kerja tersebut ditransfer tidak sekaligus alias bertahap. Namun, waktunya tetap dalam satu hari. “Awalnya ditransfer Rp7,5 juta pas saya cek paginya. Lalu, saya cek lagi siangnya ternyata sudah Rp30 juta direkening. Setelah itu, sorenya dicek kembali dan bertambah lagi Rp7,5 juta,” ujarnya.

Kata Boala, sewaktu mengecek rekeningnya yang kedua kali dengan jumlah saldo sekitar Rp30 juta, langsung buru-buru menarik uang tersebut. Dia khawatir ditarik kembali uang insentif itu karena pernah terjadi sebelumnya. “Seingat saya pada bulan Mei lalu 2020 pernah ditransfer insentif 1 bulan Rp7,5 juta saat dicek pada pagi hari. Tapi, sorenya tiba-tiba ditarik lagi. Makanya, kejadian ditarik lagi, saya langsung ambil aja Rp30 juta itu,” ungkap Boala.

Dia juga mengaku, berdasarkan informasi dari kawan-kawan nakes ada yang menerima insentif baru 4 bulan. “Kabar dari kawan-kawan, insentif yang ditransfer belum merata. Masih ada nakes yang belum menerima periode bulan September,” akunya.

Lebih lanjut dia mengatakan, para nakes berharap insentif yang belum dicairkan dapat segera ditransfer ke rekening. Sebab, masih ada beberapa bulan lagi yang belum diterima. “Harapan kami dicairkan secara penuh sampai bulan Februari 2021. Artinya, masih ada insentif kami yang belum dicairkan dari bulan Oktober 2020 hingga Februari 2021,” ujar Boala.

Diketahui, sebelumnya Wali Kota Medan Bobby Nasution memohon maaf kepada para nakes atas keterlambatan dana intensif dari bulan Mei hingga September 2020 yang belum dibayarkan. Namun demikian, Bobby mengaku bukan sekadar menyampaikan permohonan maaf saja tanpa melakukan upaya. Katanya, dia menerbitkan peraturan wali (perwal) Kota Medan demi mencairkan insentif para nakes RSUD dr Pirngadi Medan.

“Tidak lebih dari seminggu setelah saya dilantik sebagai wali Kota Medan tanggal 26 Februari 2021, saya meneken perwal tentang penjabaran anggaran untuk insentif nakes sehingga bisa dibayarkan dan bahkan tidak ada pemotongan pajak,” ujar Bobby yang didampingi Kepala Dinkes Medan Edwin Effendi dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya saat di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (15/3).

Bobby juga mengaku, insentif jasa Covid-19 nakes yang bertugas merawat pasien di rumah sakit milik Pemko Medan ini akan dibayarkan dari Mei sampai September 2020. Termasuk, juga nakes Puskesmas. Namun diakui dia, memang seperti yang disampaikan oleh Ombudsman Sumut ada maladministrasi di Dinas Kesehatan Kota Medan. Karena, sempat dilakukan transfer ke rekening nakes tetapi kemudian ditarik kembali karena ada kekeliruan.

“Pendataan ini masih selalu saja tidak sinkron, bagaimana nakes yang seharusnya menerima insentif dengan nomor rekening yang terdaftar di Bank Sumut. Ada 28 nakes yang namanya berbeda tapi nomor rekeningnya sama. Makanya, seluruh nakes di Pirngadi yang sudah dibayarkan insentifnya pada pagi hari tanggal 12 Mei 2020, terpaksa ditarik lagi pada sore atau malam hari agar tidak terjadi kekisruhan,” beber Bobby.

Lantaran terjadi kekeliruan, dia meminta untuk dilakukan pendataan diulang sehingga sampai saat ini lagi diproses pembayarannya. “Mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) pembayatan insentif untuk bulan Mei sampai September bisa dituntaskan,” kata Bobby.

Ia menegaskan, sudah disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Medan bahwa sementara ini tidak bisa meminta lagi anggaran dari pemerintah pusat (Kemenkes) sebelum dana yang dikirim disalurkan kepada para nakes. “Saya sudah sampaikan ke kadis, kalau sekarang kita minta lagi sementara yang sebelumnya belum dibayarkan kita malu. Jadi kita selesaikan dulu, dibayarkan dulu, baru kita bisa minta lagi. Jangan minta lagi tapi yang kemarin saja belum disalurkan, itu tidak pas,” ketusnya.

Bobby optimis setelah persoalan ini selesai nantinya pembayaran insentif para nakes berjalan lancar, setelah memiliki sistem yang baik. Sejauh ini, sistem tersebut sedang dalam proses tahap uji coba yang terkoneksi dengan Kemenkes. Dengan begitu, ke depannya tidak terjadi lagi persoalan tersebut dan berjanji tidak ada lagi penundaan pembayaran insentif nakes.

“Saya sudah minta kepada Kadis Kesehatan Kota Medan harus berkolaborasi dengan RSUD dr Pirngadi Medan, apabila dalam pendataan ada kesulitan dengan aplikasi yang sudah ada dari Kemenkes. Kita di daerah masing-masing dibolehkan untuk membuat aplikasi yang tentunya terkoneksi dan terlapor dari kementerian dan, saya minta sudah selesai aplikasinya,” pungkas dia. (ris/ila)