PERIKSA: Tim peneliti dari Balai Karantina Belawan saat memeriksa andaliman yang akan diekspor ke Jerman.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi sertifikasi ekspor bumbu rempah, andaliman asal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke Jerman untuk pertama kalinya.
PERIKSA: Tim peneliti dari Balai Karantina Belawan saat memeriksa andaliman yang akan diekspor ke Jerman.
Sebanyak 574 kilogram andaliman milik CV SZT mampu mencapai nilai ekonomi sebesar Rp 431 juta.
“Apresiasi yang tinggi kepada para petani dan pelaku usaha yang telah dapat menghasilkan komoditas berkualitas dan mampu menembus pasar ekspor baru,” kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi Yusmanto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/3).
Menurut Andi, pihaknya melakukan serangkaian tindakan karantina terhadap komoditas yang akan diekspor sesuai dengan persyaratan negara tujuan.
Sebagai informasi, andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) adalah komoditas perkebunan asal sub sektor perkebunan, yang dapat memberikan rasa sensasi pedas menggigit dan getir di lidah dan terasa kebas. Efek inilah yang membuat pedasnya banyak menarik dan menggoda para chef profesional hingga di manca negara.
“Sejalan dengan upaya peningkatan ekspor pertanian melalui program gratieks yang digagas Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red), ragam komoditas dan negara tujuan ekspor baru ini akan menjadi fokus kami. Selain fasilitasi sertifikasi, kami juga memberikan pendampingan teknis. Untuk ekspor, layanan “karpet merah” kami siapkan,” tutur Andi.
Peningkatan Pendapatan Petani
Secara terpisah, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil menyampaikan harapannya agar terobosan ekspor baru ini juga dapat memberi nilai tambah bagi para petani.
Jamil menyebutkan andaliman bukan hanya sekedar bumbu masakan tetapi juga merupakan kekayaan sumber daya alam hayati Sumut yang telah dikembangkan menjadi tanaman budidaya.
“Kedepan kita dorong untuk dapat diolah dulu sebelum diekspor minimal setengah jadi agar dapat memberi nilai tambah khususnya bagi para petani andaliman, icon bumbu Sumut ini atau yang di kenal dengan sebutan merica batak,” tutup Jamil. (rel/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Dairi, Resoalon Lumbangaol, minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, memberikan kenyamanan bagi para investor yang berinvestasi dan akan berinvestasi di di Dairi.
Permintaan itu disampaikan, Resoalon Lumbangaol, mengingat sejumlah perusahaan di Dairi salah satunya PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang sudah beberapa tahun melakukan eksplorasi tetapi sampai sekarang belum berproduksi.
Resoalon mengatakan, PT DPM sudah beberapa dekade hadir di kabupaten Dairi tepatnya di Desa Sopo Komil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Perusahaan tambang timah itu telah lama memiliki ijin konsesi pertambangan. Kehadiran perusahaan itu sudah sejak masa kepemimpinan Bupati, Master Parulian (MP) Tumanggor, Johnny Sitohang dan sekarang dibawah kepemimpinan Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu.
“Kita mempertanyakan, kapan dan di masa kepemimpinan Bupati siapakah nanti PT DPM ini akan berproduksi?,” ucap Resoalon.
Resolon mengatakan, sisi positifnya dari kehadiran PT DPM ada pergerakan ekonomi masyarakat. Misalnya, menciptakan dan menampung tenaga kerja lokal, perbaikan infrastruktur saat awal kehadiran PT DPM ruas Sidikalang-Parongil.
“Memang kita akui, kehadiran perusahaan tambang timah hitam tersebut pasti prokontra serta menuai protes dari masyarakat. Kita mendorong, supaya perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosial dan analisis dampak lingkungan (Amdal) agar masyarakat aman dikawasan pertambangan,” tambahnya.
Disinilah diharapkan, peran pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang prokontra sehingga perusahaan maupun investor bisa nyaman berinvestasi. Pemkab Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Eddy KA Berutu, harus menjamin investor nyaman berinvestasi dengan memberikan solusi agar segala permasalahan dimasyarakat bisa diselesaikan.
“Informasi kita peroleh, 51% saham PT DPM kini milik investor dari China dan 49% dimiliki perusahaan, Abu Rizal Bakrie,” terangnya.
Resoalon menyebut, kurang diketahui apa penyebabnya sekarang banyak karyawan yang sebelumnya sudah direkrut, kembali dirumahkan.
Begitu juga tenaga ahli dari China, sudah dipulangkan. Diduga, investor tidak nyaman karena penolakan atau unjukrasa dilakukan masyarakat.
“Investor butuh kondusifitas tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (rud/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas, Iptu Donni Saleh menegaskan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) wajib menerima setiap pengaduan masyarakat.
Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh.
“Setiap pengaduan masyarakat harus diterima. Tidak mungkin ada pengaduan masyarakat tidak diterima di SPKT Polres Dairi. Yang jelas setiap pengaduan sekecil apapun pasti diterima dan dilayani di SPKT,” kata Donni Saleh, Jumat (12/3) di Sidikalang.
SPKT Polres Dairi, kata Donni, tetap memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama pengaduan, pelayanan bantuan dan lainnya. Tidak ada menolak pengaduan.
Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, bukan tidak diterima personel di SPKT. Tetapi, mereka (pelapor) diminta melengkapi berkas seperti dokumen asli yang diduga dipalsukan tandatangan dan lainnya, sembari berkoordinasi dengan pihak Reskrim.
Kemudian hal itu juga sembari menunggu antrian, karena petugas SPKT, masih meminta keterangan dari pengaduan masyarakat yang lain. Tetapi pelapor yang didampingi kuasa hukumnya, tidak terima. Kuasa hukum meminta kliennya keluar dari SPKT Polres Dairi.
“Tidak ada penolakan. Petugas SPKT Polres Dairi meminta mereka melengkapi berkas, sembari menunggu dimintai keterangan,” tutur Donni.
Sebelumnya, Sekretaris Desa (Sekdes) Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Parulian Gurning (57) didampingi kuasa hukumnya, Ivan Sinaga, tuding SPKT Polres Dairi persulit dan tidak menerima laporan pengaduan dugaan pemalsuan tanda tangan terkait penggunaan Dana Desa Sukandebi tahun anggaran 2016.
Penolakan itu disampaikan, Ipan Sinaga SH saat mendampingi klienya, Parulian Gurning di Mapolres Dairi, Rabu (10/3). Ipan memaparkan, pihaknya mendatangi SPK diterima Aiptu Indra P. Setelah itu, Parulian Gurning diwawancara atau diambil keterangan oleh petugas jaga di SPKT.
“Nah, setelah diwanwancara ada bahasa penolakan dari piket SPKT karena klien saya diminta harus menunjukkan SPj asli tahun 2016 yang diduga tandatanganya dipalsukan. Kami sudah menunjukkan dokumen SPj tahun 2016, tetap mereka tidak terima laporan kita,” sebut Ipan.
Kemudian bagian SPKT menyuruh Ipan dan klien untuk berkoordinasi dulu dengan bagian Tipikor Polres baru diterima pengaduan. Sementara lanjut Ipan, tidak ada ada hubungan, karena pihaknya hanya melaporkan pemalsuan tanda tangan bukan korupsi walaupun muaranya ada dugaan indikasi korupsi di sana.
“Seterusnya, kami minta dibuatkan surat penolakan pelaporan namun petugas SPKT tidak mau. Mereka tetap ngotot, kami harus koordinasi dulu ke bagian tipikor. Pada intinya, petugas SPKT mempersulit pengaduan kami dan kamipun bergegas pulang dari sana,” terangnya.
Atas penolakan terebut, Ipan akan melakukan upaya hukum ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) karena ada penolakan secara halus dilakukan Polres Dairi.
“Terkait pengaduan kami, alat bukti sudah cukup terkait pemalsuan tandatangan Sekdes Sukandebi terkait pertanggungjawaban DD tahun 2016,” tutupnya. (rud/ram)
SERAHKAN: Ketua DPD IPK Dairi, Halim Lumbanbatu (kanan) menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Ransus IPK pasar Sidikalang, Saut Martua Berutu saat pelantikan, Minggu (14/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Dairi, Halim Lumbanbatu mengukuhkan sekaligus melantik pengurus ranting khusus (Ransus) Pasar Sidikalang, di areal pasar jalan Sekolah Sidikalang, Minggu (14/3).
SERAHKAN: Ketua DPD IPK Dairi, Halim Lumbanbatu (kanan) menyerahkan bendera pataka kepada Ketua Ransus IPK pasar Sidikalang, Saut Martua Berutu saat pelantikan, Minggu (14/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Adapun pengurus Ransus IPK Pasar Sidikalang yang dilantik yaitu Ketua, Saut Martua Berutu, Sekretaris, Mulyadi Siboro dan Bendahara, Polma Siregar.
Ketua Ransus IPK pasar Sidikalang, Saut Martua Berutu menyampaikan terimakasih kepada DPD IPK Dairi karena telah dipercaya mengemban amanah mengibarkan bendera IPK di pasar Sidikalang.
Martua mengatakan akan berjuang semaksimal mungkin menjaga nama baik, seraya mengajak semua kader terus berjuang membesarkan organisasi kepemudaan (OKP) dimaksud.
Camat Sidikalang, Robot Manullang, mengajak IPK khususnya Ransus pasar agar mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dalam penaataan pasar Sidikalang yang dirasa masih sembrawut dalam berbagai hal.
“Dengan terbentuknya Ransus IPK pasar Sidikalang sangat strategis untuk bersinergi dengan pemerintah khususnya di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam mensosialisasikan protokol kesehatan (Prokes) kepada pedagang maupun pengunjung pasar,” ungkapnya.
Kapolsek Sidikalang, Iptu Sukamto Berutu mengajak Ransus IPK Pasar Sidikalang menjadi garda terdepan menjaga Kamtibmas yang kondusif di seputar pasar serta menjadi pelopor pengetatan Prokes.
“Semoga IPK terus berkarya untuk membantu masyarakat,” ujar Sukamto.
Ketua DPD IPK Dairi, Halim Lumbanbatu mengaku bangga dengan terselenggaranya pelantikan Ransus IPK pasar Sidikalang.
“Saya hanya kasih waktu 2 minggu untuk mempersiapkan dan kalian bisa melakukan. Begitu juga dengan keanggotaan, saya mendapat laporan yang mendaftar berjumlah 100 orang. Ini kebanggaan bagi kita, itu artinya masyarakat mencintai IPK,” tegas Halim.
Kepada pengurus Ransus Pasar Sidikalang, Halim Lumbanbatu menegaskan, IPK didirikan sebagai OKP bermitra strategis dengan pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan semua kader IPK harus mendukung pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu – Jimmy Andrea Lukita Sihombing.
“Saya tegaskan, Ransus IPK pasar Sidikalang jangan bertindak arogan. Silahkan cari peluang yang ada di pusat pasar Sidikalang dan berkarya untuk hidup yang lebih layak. Kita harus mendukung Pemkab Dairi menata pasar. Mari bermitra dengan OKP lain, jangan anggap mereka saingan kita tetapi sebagai mitra memajukan Dairi yang kita cintai ini,” paparnya.
Halim Lumbanbatu juga mengingatkan semua kader IPK agar tidak terlibat dalam penyqlahgunaan Narkotika.
“Jangan harap IPK akan membantu saudara jika terlibat penggunaan narkoba,” tandasnya. (rud/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Stok dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia aman. Dengan begitu, pemerintah meyakini program vaksinisasi bisa berjalan lancar.
“Vaksin Sinovac yang sudah jadi kan tiga juta. Terus kita tahu ada Sinovac dalam bentuk bulk sebanyak 35 juta dosis. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).
Siti Nadia mengungkapkan target vaksin untuk masyarakat lanjut usia sekitar 21,5 juta dosis. Kemudian, target vaksin untuk petugas publik sekitar 16,9 juta dosis. “Ini tentunya kalau kita lihat angka 33 juta pasti tidak cukup dong. Minimal kita butuh vaksinasinya itu adalah 70 juta ya. Jadi kita masih perlu datangkan vaksin lainnya pada Maret ini. Masih akan ada 20 juta dan ada vaksin dari AstraZeneca,” katanya.
Dia menambahkan, proses distribusi vaksin selama ini berjalan lancar karena dilakukan secara bertahap. “Tidak terlalu ada kendala, karena memang gudang vaksin sudah dikosongkan. Jadi saat kedatangan vaksin, gudang-gudang vaksin sudah dikosongkan,” ungkapnya.
Nadia menjelaskan, pemerintah menggunakan dua mekanisme dalam distribusi vaksin. “Pertama, melalui dinas kesehatan provinsi, tapi kita juga melalui Bio Farma. Kalau daerah terpencil mungkin ada tantangan, karena terkait pengiriman melalui darat. Itu tidak selalu bisa lancar,” tuturnya.
Dia mengatakan, ada pula daerah yang membutuhkan waktu sedikit lebih panjang dalam proses distribusinya. “Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang berarti untuk proses distribusi,” kata Siti Nadia.
Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga stok vaksin. Orang yang sudah mendapatkan dosis pertama harus dipastikan akan mendapatkan dosis kedua. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin.
Dia menerangkan, ada selang waktu 14 hari dari pemberian vaksin tahap pertama ke tahap kedua. Sedangkan untuk lansia, kata dia, ada selang waktu 28 hari dari pemberian vaksin dosis pertama ke tahap kedua.
“Dan kita melakukan prioritas. Dalam vaksinasi ini ada beberapa prioritas-prioritas yang tentunya kita susun. Misalnya, untuk lansia hanya di ibu kota provinsi. Semua lansia harus dapat. Jadi kita atur prosesnya distribusinya,” ujar Siti Nadia.(bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hipertensi dan diabetes yang tak terkontrol menjadi penyebab utama gagal ginjal. Namun, sebagian masyarakat masih ada yang tidak menyadari atau bahkan abai padahal gagal ginjal ini menjadi persoalan serius di banyak negara termasuk Indonesia.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, jumlah penderita gagal ginjal kronik meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Jumlahnya meningkat tajam pada kelompok umur 35-44 tahun (0,33%), diikuti umur 45-54 tahun (0,56%), dan umur 55-64 tahun (0,72%), tertinggi pada kelompok umur 65-74 tahun (0,82%).
Sementara, berdasarkan data kunjungan pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) selama sepanjang tahun 2020, kunjungan pasien gagal ginjal menjadi urutan tertinggi dengan jumlah 14.461 kali. Sedangkan tahun 2019, jumlahnya mencapai 16.313 kunjungan.
“Penyebab gagal ginjal yang paling banyak berdasarkan kasus yang ditangani yaitu hipertensi dan diabetes. Selanjutnya, disusul peradangan ginjal, batu ginjal,” ungkap Kepala Divisi Nefrologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU, dr Safrizal Nasution SpPD-KGH diwawancarai wartawan melalui seluler, baru-baru ini.
Menurutnya, penyebab gagal ginjal akibat hipertensi dan diabetes ini agak unik karena banyak orang yang salah berasumsi. Apabila menderita hipertensi dan diabetes lalu harus rutin makan obat, maka khawatir akan terkena ginjalnya sehingga berhenti konsumsi obat. “Ini asumsi yang salah, karena ketika berhenti konsumsi obat maka hipertensi dan diabetesnya tidak terkontrol sehingga semakin parah. Jadi, jangan takut konsumsi obat hipertensi dan diabetes terkena gagal ginjal asalkan sesuai saran dokter,” ujar Safrizal.
Selain itu, sambung Safrizal, ada juga yang berpandangan jika tekanan darahnya 140/90 atau lebih masih sehat. Alasannya, karena bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya sehingga menganggap tidak ada masalah atau tidak perlu berobat. Padahal, jika tekanan darahnya 140/90, walaupun kondisinya tidak ada keluhan maka tetap hipertensi. “Persepsi yang salah ini harus dirubah. Jangan pernah berhenti konsumsi obat (sesuai saran dokter), meski tensi sudah normal dan beranggapan sudah sembuh,” jelasnya.
Safrizal melanjutkan, dari 100 persen yang menderita hipertensi, hanya 50 persen yang sadar atau tahu kalau dirinya menderita penyakit tersebut. Kemudian, dari 50 persen itu ternyata hanya setengahnya yang menjalani terapi. Selanjutnya, dari setengahnya itu ternyata hanya 50 persen yang mengobati dan mencapai sasaran.
Lebih jauh dia mengatakan, masyarakat masih menganggap penyakit ginjal yaitu gagal ginjal lalu harus cuci darah. Meski saat ini pasien yang cuci darah sudah mulai berkurang, tetapi masyarakat beranggapan sudah gagal ginjal dan mendekati kematian.
Namun, seiring perkembangan informasi sehingga pengetahuan masyarakat terus berkembang. Masyarakat tidak berpikir seperti itu dan tahu bahwa gagal ginjal tergantung dari indikasi cuci darah yang dilakukan, apakah akut atau kronik. Walau demikian, tidak bisa juga diprediksi kalau sudah cuci darah secara reguler akan mendekati kematian.
“Gagal ginjal bisa dicegah, asalkan di masa awal atau akut (yang berlangsung di bawah 3 bulan). Masih berpeluang sembuh dan menjalani hidup seperti orang sehat pada umumnya. Namun, jika sudah kronik maka tidak bisa membaik. Jadi, yang bisa dilakukan yakni dengan menghambat perburukan kondisi, misalnya dari 5 tahun menjadi 10 tahun,” terang Safrizal.
Safrizal menyarankan, bagi orang-orang yang dengan risiko tinggi terhadap gagal ginjal harus memiliki kewaspadaan yang lebih, yakni mereka yang menderita hipertensi, diabetes, peradangan ginjal, batu ginjal, obesitas hingga orang dengan usia lebih dari 60 tahun. Mereka harus cepat memeriksakan dirinya untuk mencegah terkena gagal ginjal.
“Deteksi sedini mungkin agar terhindar dari gagal ginjal. Di samping itu, jalani pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, rutin olahraga, cukup istirahat, tidak merokok, tidak mengonsumsi obat secara sembarangan tanpa saran dokter,” pungkasnya. (ris/ila)
JEMPUT BOLA: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat yang ingin mengurus pasport melalui program Eazy Passport.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Pandemi Covid-19, permohonan untuk pengurusan paspor mengalami penurunan drastis. Karenanya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat melalui program ‘Eazy Passport’. Dengan program ini, masyarakat dapat mengurus paspor di pemukiman tempat tinggalnya.
JEMPUT BOLA: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat yang ingin mengurus pasport melalui program Eazy Passport.
PADA Sabtu (13/3) lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyasar pemukiman perumahan elit di Perumahan Mutiara Risidence, Jalan Rumah Sakit Haji, Percut Seituan, Deliserdang. Di perumahan ini, terdapat 56 warga mengajukan permohonan pengurusan paspor dengan pelayanan langsung dilakukan oleh petugas Imigrasi. Pelayanan ini, dipastikan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kegiatan ini dilaksanakan Kantor Imigrasi Khusus TPI Medan kepada seluruh masyarakat. Wilayah kerja kami Kota Medan, Langkat, Deliserdang, Binjai dan Serdangbedagai,” ungkap Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan, Mochamad Akbar A kepada wartawan.
Akbar menjelaskan, program ini merupakan kebijakan dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. “Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat di era pandemi dan kami mengharapkan diluar perumahan Mutiara Risidence dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Eazy Passport ini,” jelas Akbar.
Untuk pelayanan jemput bola ini, dapat diajukan secara kolektif melalui perusahaan, pemukiman, perkantoran, dan kampus. Minimal pengajuan permohonan 50 orang. “Kita siapkan alatnya dan perangkatnya serta sumber daya manusia dalam menjalani kegiatan ini,” tutur Akbar.
Akbar mengaku selama Pandemi Covid-19 ini, pengajuan atau permohonan pengurusan paspor mengalami penurunan drastis. Kemudian, juga penyebab aktivitas penerbangan ke luar negeri banyak dihentikan sementara akibat imbas virus corona. “Penurunan pasti terjadi, karena aktivitas penerbangan. Baik itu, negara-negara terdekat diwilayah Sumut dan wilayah jauh lainnya jadi dilakukan penutupan atau Lockdown dari negara-negara tujuan kegiatan tersebut,” jelas Akbar.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Akbar mengatakan, pihaknya menerapkan pelayanan maksimal 50 persen. Hal ini, juga pemicu penurunan permohonan pengurusan paspor.
“Eazy Passport ini merupakan pelayanan kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Tidak perlu datang ke kantor kita dan bisa langsung mengajukan dekat dari pemukiman warga atau tempat kerja. Dari instansi pemerintah dan swasta kami persilakan mengajukan Eazy Passport. Kami sudah beberapa kali menggelar kegiatan ini, seperti di Berastagi, Kabupaten Karo,” jelas Akbar.
Akbar mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir, semua kegiatan sudah dilakukan berdasarkan dan penerapan protokol kesehatan. Pastinya, sudah terjaga keamanan dan kenyamanan, agar tidak terjadi sesuatu. “Kami berharap kepada pemukiman, instansi pemerintah dan swasta membuat paspor bisa mengajukan kepada kita dan bisa mengajuk dari pemukiman dan tempat ia bekerja,” tandas Akbar.
Sementara itu, seorang warga Perumahan Mutiara Risidance, Fani Putri? mengaku senang dengan pelayanan diberikan Kantor Imigrasi Medan. Dengan ini, ia mengatakan pengurusan perpajang paspor milikinya muda dan prosesnya cepat. “Sangat bagus pelayanan dilakukan Kantor Imigrasi Medan ini. Sangat terbantu kita selaku warga Indonesia. Apa lagi, di tengah pandemi Covid-19. Kita tidak perlu jauh-jauh ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor ini,” sebut Fani.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan banjir di Kota Medan, menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution. Untuk itu, menantu Presiden Joko Widodo ini meninjau langsung proses pengorekan parit sulang-saling secara serentak di 5 kecamatan Kota Medan, salah satunya di Jalan Pasar dan Jalan Bilal Ujung, Medan Timur, Sabtu (13/3).
Dalam tinjauannya, Bobby mengatakan, pengorekan parit akan terus dilakukan secara berkesinambungan, khususnya untuk parit sulang saling yang melintasi lima kecamatan di Kota Medan. Adapun 5 kecamatan yang dimaksud, yakni Kecamatan Medan Amplas, di Jalan Selamat Pulau, Kelurahan Sitirejo III. Kecamatan Medan Timur, di Jalan Veteran, Jalan I sampai Jalan IV, serta Jalan Bilal. Kecamatan Medan Denai di Jalan HM Joni, Kelurahan Binjai. Kecamatan Medan Perjuangan di Jalan Mabar Kelurahan Si Kera Hilir II. Dan di Kecamatan Medan Area, di Jalan Asia Raya Komplek Asia Mega Mas.
“Jadi, pengorekan massal parit sulang saling ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Kita mulai hari ini, dan akan terus berlanjut ke depannya,” kata Bobby di Jalan Bilal Ujung, Sabtu (13/3).
Dikatakan Bobby, dari hasil tinjaunnya, terdapat pengendapan atau sedimentasi di dalam parit sulang saling setinggi dua meter. Akibatnya, dari total kedalaman yang ada, parit hanya mampu menampung air dengan kedalaman satu meter.
Untuk itu, kata Bobby, dalam proses pengorekannya, harus dilakukan pembebasan lahan warga. Pasalnya, ada cukup banyak bangunan milik warga yang menutupi permukaan parit. “Untuk bangunan di atas parit tadi itu sama Pak Camat sudah berkoordinasi dan sudah mau dipindahkan. Dan untuk tanah di sebelahnya itu masih harus dibebaskan karena untuk jalan masuk alat berat kita. Kurang lebih tadi kita hitung itu ada sekitar 2,5 kilometer lagi,” ujarnya.
Sedangkan untuk target pengerjaannya, pihaknya akan mengoptimalkan proses pengorekan parit selama Kota Medan masih berada di musim kemarau seperti saat ini. Sehingga ketika musim hujan datang, parit sudah bisa berfungsi untuk menampung debit air yang cukup tinggi. “Target pengerjaan yang jelas itu sampai kedalamannya tiga meter, jadi berkesinambungan pengerjaannya. Ini sudah masuk musim kemarau, jadi intensitas hujan masih rendah, bisa kita bersihkan sekarang. Jangan nanti kita sibuk membersihkan pas udah banjir,” katanya.
Bobby juga mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Kota Medan, khususnya di daerah hulu sungai. Tak cuma itu, Pemko Medan juga akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Namun sebelum melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah lainnya, Pemko Medan masih akan berfokus kepada pelebaran saluran menuju sungai. “Tapi sebelum berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, di kitanya dulu kita bereskan. Jangan nanti pemerintah kabupaten/kota yang ada di sekitar kita sudah dibereskan, tapi malah aliran parit ke sungai kita yang bermasalah,” tegasnya.
Tetapi jika aliran parit menuju sungai sudah diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan pembenahan aliran sungai dengan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian. “Nanti kalau sudah beres, baru kita ajak pemerintah kabupaten/kota lain untuk sama-sama membersihkan sungai nya,” ungkapnya.
Terpisah, Camat Medan Timur Odi Batubara menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan 55 Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) untuk melakukan pengorekan parit sulang saling di Kecamatan Medan Timur. “Tapi kalau untuk alat beratnya dari Dinas PU, karena ada beberapa lokasi yang memang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, sedimentasi nya itu batu dan tanah,” ungkapnya.
Odi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan inventarisasi data jumlah rumah yang lahannya menutupi ruas parit untuk dilakukan pembebasan lahan. “Ada sekitar puluhan (rumah) lah , karena kita belum hitung konkret nya. Tapi sewaktu pembangunan kita sudah surati dan peringatkan mereka. Nanti akan kita proses ke depannya agar masyarakat juga bersedia untuk melancarkan proses ini,” tandasnya.
Masih di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Syahputra menjelaskan, jika selama ini proses normalisasi parit sulang saling terkendala karena sulitnya alat berat untuk masuk ke kawasan permukiman untuk melakukan proses pengorekan. Alat berat tidak bisa masuk, karena banyaknya rumah warga yang berdiri di atas parit. “Sekarang inikan kita cerita normalisasi. Tapi kadang-kadang ada perumahan di atas parit yang menyulitkan kita untuk melakukan pengorekan. Tadi kita sudah koordinasi dengan pak camat, jadi kita monitor terus sumbatan-sumbatan akibat dari bangunan yang ada di saluran tersebut,” jelas Zulfansyah.
Zulfansyah mengatakan, jika penertiban bisa dilakukan, maka sedimentasi yang menghambat aliran parit bisa teratasi dengan cepat. “Kalau bisa nanti ditertibkan, sehingga bisa dinormalisasi pemukiman tersebut. Jadi tadi ada wacana alat berat ini masuk ketika ada ruang. Ruang tersebut tentu butuh pembebasan ya, karena itu lahan-lahan warga, sekitar sempadan saluran tersebut,” terangnya.
Saat Bobby melakukan peninjauan ke Kecamatan Medan Timur, proses pengorekan juga berlangsung di 4 Kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Denai, Medan Area, dan Medan Amplas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman juga turut melakukan peninjauan pengorekan parit sulang-saling di 5 kecamatan tersebut. Terpisah dengan Bobby, Aulia Rachman melakukan peninjauannya di Kelurahan Sitirejo, Medan Amplas. (map)
KUIL: Suasana dari Kuil Shri Mariamman Kuil di Jalan Tengku Umar Medan. Hari Raya Nyepi di Kota Medan kemarin tanpa dilakukan perayaan karena wabah virus Corona.
MEDAN- Sebanyak 35 narapidana (napi) di Sumut beragama Hindu menerima remisi Hari Raya Nyepi 2021. Namun dari puluhan napi tersebut, tidak ada langsung bebas hanya pemotongan masa tahanan.
KUIL: Suasana dari Kuil Shri Mariamman Kuil di Jalan Tengku Umar Medan.
“35 Napi mendapat remisi khusus sebagian (RI) Hari Raya Nyepi pada tahun ini,” ujar Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sumut, Bambang Suhendra, Sabtu (13/3).
Untuk tahun ini, kata dia, napi beragama Hindu tidak ada menerima remisi khusus keseluruhan (RK II) atau bebas langsung. Namun, Bambang mengungkapkan pemotongan masa tahanan maksimal hingga 15 hari. “Dengan rincian pemotongan masa tahanan 15 hari sebanyak 2 orang, pemotongan masa tahanan 1 bulan sebanyak 28 orang dan pemotongan masa tahanan sebanyak 1 bulan 15 hari sebanyak 5 orang,” sebutnya.
Sedangkan rincian 35 orang narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi, berdasarkan regulasi terdiri kasus kriminal umum sebanyak 16 orang serta kasus terkait PP 99 Tahun 2012 sebanyak 19 orang. “Jumlah narapidana beragama Hindu yang ada di Lapas dan Rutan di Sumut tercatat sebanyak 87 orang,” urainya.
Sementara, total keseluruhan wargabinaan yang menghuni Lapas dan Rutan, yang ada di Sumatera Utara, berjumlah 30.978 orang. Dengan rinciannya, narapidana pria sebanyak 22.646 orang, narapidana wanita 1.098 orang. “Kemudian tahanan pria sebanyak 7.002 orang dan tahanan wanita sebanyak 232 orang,” pungkasnya. (man)
SAMBUT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambut kedatangan Kapoldasu, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di VIP Room Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (10/3) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Diyakini, salah satu alasan kenapa dia diutus ke Sumut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk memberangus para mafia tanah.
SAMBUT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambut kedatangan Kapoldasu, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di VIP Room Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (10/3) lalu.
“Pak Kapoldasu yang baru diutus Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Sumut untuk membersihkan para mafia tanah yang kerap mengganggu ketentraman masyarakat dan berinvestasi. Kita berharap dengan hadirnya Pak Simanjuntak, Sumut bersih dari para mafia,” ucap Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (14/3).
Sumut, kata Baskami, merupakan ‘gudang mafia tanah’. Karenanya, Kapoldasu Panca Putra Simanjuntak mesti sungguh-sungguh dalam memberantas oknum-oknum tersebut terlebih sudah meresahkan masyarakat. Apalagi terhadap kasus-kasus tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN yang sudah lama dikuasi masyarakat maupun pihak swasta. Menurutnya penegakan hukum terhadap para mafia tanah, demi terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan lagi dibiarkan para mafia yang seolah-olah ‘menguasai’ pemerintahan. Mafia tanah yang harus diberantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, termasuk oknum jual beli kawasan hutan, penyandang dana hingga oknum aparat pemerintah,” ucap politisi PDI Perjuangan sembari menambahkan pemberantasan mafia tanah ini sebaiknya jadi program prioritas Kapoldasu menuju Polri Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Adapun program dimaksud, diakui Baskami, merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri beserta seluruh jajaran di tingkat Polda dan Polres untuk menumpas mafia tanah, sebagai bukti pemerintah hadir menuntaskan masalah masyarakat terkait hak kepemilikan tanah, sehingga semua pihak wajib mendukungnya di lapangan.
Sejalan dengan itu, Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk jajaran Polda seluruh Indonesia, sudah saatnya bergerak ‘menggilas’ praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya, karena sangat meresahkan serta merusak ekonomi masyarakat. “Kita memperoleh informasi, Satgas Mafia Tanah ini akan bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi kita berharap kepada Pak Kapoldasu yang baru agar tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di daerah ini, karena hal itu sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia,” tegasnya. (prn)
