JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tahap I dan II berjalan sukses di beberapa daerah. Indikatornya antara lain angka penularan atau rate of transmission Covid-19 turun, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit berkurang.
Provinsi yang menunjukan hasil positif dari kebijakan PPKM, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Hingga tiga hari menjelang PPKM tahap II berakhir, zona merah Covid-19 di Jawa Timur tinggal menyisakan dua daerah, yakni Kabupaten Madiun dan Trenggalek.
Sedangkan Kota Surabaya, Malang, Sumenep, Gresik, Sidoarjo, dan Jombang sudah berubah jadi zona oranye dengan risiko sedang penularan Covid-19. Kabupaten Mojokerto, Sampang dan Pamekasan masuk zona kuning. Daerah lain yang sebelumnya merah, sudah berganti ke oranye, seperti Ponorogo, Kediri, dan Kota Malang.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, PPKM di wilayahnya efektif menekan angka penularan Covid-19. Hal itu ditandai dengan angka penularan atau rate of transmission turun dari 1,1 menjadi 0,79 per 1 Februari 2021. “PPKM juga efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” kata Emil Dardak.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan PPKM di DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan hasil yang positif. Wiku mengatakan prinsipnya semua dapat belajar dan meniru dari keunggulan pihak lain dan melihat kekurangan untuk pencegahan.
Meski PPKM tahap I dan II sudah berjalan cukup baik, menurut Wiku, masih banyak yang harus dibenahi. Terutama dari sisi penerapan kebijakan di lapangan.
“Memang pada prinsipnya penularan saat ini sedang tinggi dan kita harus rem. Jangan sampai fasilitas layanan kesehatan tidak mampu menampung orang-orang yang sakit,” ujar Wiku saat evaluasi pelaksanaan PPKM.
Sedangkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPKM berhasil menurunkan mobilitas masyarakat dan jumlah wilayah dengan kategori zona merah. Dari 98 kabupaten/kota, tersisa 63 kabupetan/kota yang masih berstatus zona merah. “Beberapa provinsi mengalami perbaikan itu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta,” kata Airlangga.
Mulai Selasa, 9 Februari, pemerintah menerapkan PPKM skala mikro. Pembeda PPKM mikro dengan PPKM sebelumnya antara lain, pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Perangkat di tingkat RT/RW diharapkan lebih aktif. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tapi subjek sehingga penanganan kasus Covid-19 diharapkan lebih efektif. (rel/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tahun 2020 sangat berbeda dari tahun-tahun biasanya. Aktivitas bekerja dan operasional bisnis yang harus dilakukan dari jarak jauh membuat perusahaan besar maupun kecil ramai-ramai beralih ke cloud demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdistribusi baru dan mempertahankan efisiensi operasional perusahaan.
Sejak diluncurkan di Jakarta enam bulan lalu, region Google Cloud Platform (GCP) melihat sebuah momentum kuat seiring banyaknya perusahaan dari berbagai bidang industri yang beralih ke Google Cloud untuk membantu mentransformasikan operasional perusahaannya ke ranah digital.
“Satu contoh yang sangat bagus terkait hal ini adalah ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia memigrasikan beban kerja SAP-nya dari infrastruktur on-premise ke jaringan cloud publik,” kata Megawaty Khie, Country Director, Google Cloud Indonesia.
Memindahkan beban kerja SAP ke cloud sama sekali bukan hal mudah. Banyak tim IT dari berbagai perusahaan kesulitan mengontrol biaya jangka pendek, kompleksitas, dan risiko yang muncul akibat migrasi SAP ke cloud. Sebagai akibatnya, perusahaan pun jadi ragu-ragu untuk memigrasikan SAP-nya ke cloud. Tentu saja hal ini dapat merugikan partner bisnis dan menguntungkan kompetitor yang mampu bergerak lebih gesit.
PT Blue Bird Tbk, yang merupakan pelanggan lama Google Cloud, sedang melakukan transformasi digitalnya. Baru-baru ini mereka meluncurkan platform multi-product, multi-channel, dan multi-payment generasi kelimanya: aplikasi MyBlueBird dengan Google Cloud. Bluebird juga memigrasikan beban kerja SAP-nya ke Google Cloud, sehingga mereka dapat mengoptimalkan sumber daya IT perusahaan sambil membangun infrastruktur lokal milik sendiri yang dapat diandalkan untuk berinovasi di masa depan.
Contoh lainnya adalah PT Link Net Tbk. Penyedia layanan Televisi Kabel dan Fixed Broadband Internet dengan merek First Media (segmen residensial) dan First Media Business (segmen korporat) telah menggunakan BigQuery untuk memecah-mecah data silo dan meningkatkan kecepatan kueri untuk melakukan insight data dalam pengambilan keputusan bisnis. Mereka pun sudah menerapkan sistem penagihan baru berbasis SAP di Google Cloud untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi dan keamanan platform internalnya.
Contoh terakhir adalah Semen Indonesia Logistik, yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group, mampu melanjutkan inisiatif strategis untuk memodernkan sistem keuangan dan logistiknya dengan menerapkan SAP S/4AHANA perusahaan ke Google Cloud. Memanfaatkan platform kami yang sangat skalabel dan dapat diandalkan, tim Keuangan dan Logistik perusahaan dapat merencanakan, memperkirakan, serta mengeksekusi keputusan bisnis dengan efisien dan efektif.
“Tahun 2020 mungkin sudah berlalu, tetapi untuk bisa bangkit dari dampak COVID-19 di tahun 2021, perusahaan yang akan berhasil adalah yang tidak hanya mementingkan pengalaman pengguna yang baik, tetapi juga mampu memprediksi perubahan kebiasaan pengguna dan menyesuaikan langkah perusahaan dengan cepat,” katanya lagi.
Berikut pandangan Google Cloud mengenai tiga tren spesifik yang harus dipertimbangkan pemimpin bisnis untuk mendorong pemulihan serta kesuksesan bisnis di tahun 2021 dan seterusnya.
1. Setiap bisnis memerlukan platform digital
Platform fisik tak lagi cukup untuk menunjang bisnis yang sedang berkembang. Saat ini, pelanggan menuntut adanya platform digital dan itu terjadi di hampir setiap industri.
Penyedia layanan kesehatan memerlukan platform yang aman dan skalabel untuk mendukung layanan bagi pasien digital yang dikenal sebagai layanan telemedis (telemedicine). Dalam bidang retail, ada banyak perusahaan yang menggunakan AI dan machine learning untuk memberikan pengalaman online yang lebih baik dan lebih akurat.
2. AI dan ML akan menjadi pusat dari setiap strategi bisnis
Agar tetap gesit di masa yang tidak pasti seperti sekarang ini, bisnis harus terus belajar dan berinovasi lebih cepat lagi. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) akan berperan penting untuk mengambil insight-insight bermakna dari set data.
Misalnya, industri perbankan juga melakukan investasi AI untuk meningkatkan personalisasi, memberikan insight terkait kesejahteraan finansial, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Bahkan industri yang belum menggunakan AI dan ML akan mulai bereksperimen dengan teknologi ini untuk menciptakan pengalaman yang lebih disesuaikan, dari mana saja.
3. Perusahaan harus merangkul cara kerja baru
Dalam situasi kenormalan baru ini, kami melihat adanya kebutuhan terhadap lingkungan kerja yang bersifat hybrid — lingkungan tempat para pekerja dapat berkolaborasi di platform cloud-native yang fleksibel untuk menciptakan ide-ide baru dan saling terhubung dengan satu sama lain. Perusahaan yang paling inovatif harus memikirkan kembali cara karyawan berkolaborasi, cara mendukung tenaga kerja di garis depan, dan cara mendigitalkan pengalaman pelanggan dengan cepat.
Maju Sama sama
Bagaimana setiap perusahaan menanggapi tantangan — dan peluang — akan menentukan relevansinya di masa depan. Mereka yang menyongsong perubahan, tak peduli betapa tidak nyamannya perubahan tersebut, dan menyambut kesempatan untuk berubah secara fundamental, akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Saat ini kita semua sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menyediakan platform cloud lokal kepada pelanggan kami di Indonesia untuk membangun masa depan yang tangguh. (rel)
Foto: Istimewa Head of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho (kiri atas), Head of Merchant Platform Business Gojek Novi Tandjung (kanan atas), Pemilik Usaha Claypot Popo Florencia Calista (kiri bawah), dan Pemilik Usaha Batik Nayara Andrina Effendi (kanan bawah) yang merupakan mitra usaha Gojek pada kegiatan diskusi media bertajuk Tetap Melaju Bersama Gojek: Kilas Balik 2020 dan Tren Usaha 2021 pada Selasa pagi (9/2).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sepanjang tahun 2020, Gojek telah menelurkan serangkaian solusi digital yang memudahkan UMKM bermigrasi ke bisnis online. Melalui inisiatif #MelajuBersamaGojek, ratusan ribu UMKM semakin memahami pentingnya teknologi digital dalam bisnis, dan sukses bertahan di masa pandemi. Belajar dari kesuksesan ini, Gojek membagikan resep dan tren usaha yang diprediksi akan laris di 2021 untuk semakin mendorong UMKM terus maju.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Gojek, yang secara konsisten telah melakukan berbagai inisiatif guna mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19, supaya tetap dapat berusaha dan berkarya.
“Pemerintah melakukan berbagai program lintas sektor untuk menjaga roda perdagangan terus berjalan, salah satunya dengan mendorong transaksi perdagangan di platform online. Gojek dan Kementerian Perdagangan sebelumnya telah berkolaborasi dalam program pemberdayaan UMKM dan penguatan pasar rakyat melalui pemanfaatan aplikasi Gojek. Kemitraan yang telah terjalin ini menjadi contoh pemanfaatan inovasi teknologi untuk memberikan solusi dari hulu ke hilir untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik untuk mendorong pemberdayaan UMKM Indonesia menuju ke arah yang lebih baik,” katanya.
Rangkaian solusi digital yang dihadirkan oleh Gojek dirancang secara khusus untuk menjawab semua kebutuhan UMKM dari hulu ke hilir. Dari memudahkan UMKM mendaftar di GoFood lewat GoBiz, membantu efisiensi online seller lewat aplikasi Selly, hingga menyediakan lebih dari 20 opsi pembayaran non-tunai di Midtrans, beragam solusi Gojek telah mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM. Terbukti bahwa 92% UMKM merasa lebih cepat beradaptasi di masa pandemi dengan bergabung di Gojek.
Head of Merchant Platform Business Gojek, Novi Tandjung mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyadarkan semua orang, termasuk pelaku UMKM tentang pentingnya membuka usaha di platform digital. Hal ini terlihat dalam satu hari, hingga 3.000 UMKM mendaftar jadi merchant Gojek.
“Gojek akan terus bekerja lebih keras lagi untuk melahirkan inovasi teknologi dan non teknologi yang membantu UMKM dari segala lini dan di setiap tahapan usaha,” ujarnya.
Sebagai salah satu cara mendukung UMKM terus melaju, Gojek membagikan sejumlah temuan menarik berdasar data internal di tahun 2020 yang diprediksi akan tetap menjadi tren usaha bagi UMKM di 2021. Beberapa di antaranya adalah: tren usaha kuliner rumahan meningkat, dessert box dan rice bowl diprediksi jadi primadona.
Data Gojek menemukan bahwa usaha rumahan menjadi tren selama masa pandemi, dengan bisnis kuliner sebagai jenis usaha rumahan yang paling banyak dijalani. Dari banyaknya usaha kuliner, mie pedas, minuman mix susu segar, dimsum udang rambutan menjadi beberapa menu yang paling dicari pelanggan GoFood selama tahun 2020. GoFood juga memprediksi dessert box dan rice bowl akan menjadi kuliner terfavorit di 2021 berdasarkan meningkatnya jumlah pencarian menu tersebut di GoFood yang meningkat menjelang akhir tahun lalu.
Temuan menarik berikutnya adalah, diskon dan pemasaran lewat media sosial jadi jurus jitu gaet pelanggan baru
Memberikan promosi lewat program diskon menjadi strategi pemasaran yang populer dipilih oleh mitra usaha Gojek untuk menggaet pelanggan. Strategi ini juga kerap diikuti dengan pemasaran di kanal media sosial untuk memperluas jangkauan. Sebanyak 42% pemilik usaha meningkatkan promosinya di media sosial. Gojek juga sudah menyiapkan GoStore – sebuah fitur yang memudahkan pelaku usaha membuka toko online pribadi yang terintegrasi dengan media sosial.
Temuan ketiga, pilihan pembayaran non-tunai semakin berkembang.
Pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk mengurangi kontak fisik telah mendorong pergeseran gaya hidup konsumen menjadi serba cashless. Data dari Midtrans, payment gateway terbesar di Indonesia mencatat empat metode pembayaran nontunai yang paling berkembang di 2020 adalah transfer bank, cicilan tanpa kartu, QRIS, dan GoPay. Melihat tren ini, para pelaku UMKM dapat menambah opsi metode pembayaran untuk usaha mereka agar dapat semakin bersaing di pasaran.
Keempat, komunitas berperan penting untuk tingkatkan kompetensi. Jejaring komunitas sesama pelaku usaha membantu mengakselerasi kompetensi bisnis para UMKM, khususnya bagi yang baru terjun ke dunia ini. Wadah yang diciptakan Gojek, seperti Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), A Cup of Moka (ACOM), Temu Midtrans, dan Bincang Biznis, membantu para mitra usaha mempelajari ilmu dan kemampuan baru dalam berdagang. Misalnya saja, 77% mitra yang baru bergabung di Gojek yang baru bergabung mengaku telah mendapatkan keterampilan berjualan online dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Penjelasan lengkap dan berbagai tren usaha lainnya terangkum dalam e-book berjudul Tetap Melaju Bersama Gojek: Kilas Balik 2020 & Tren Usaha 2021 dan dapat diakses secara gratis di www.melajubersamagojek.com/tetapmelaju.
Melangkah ke depan di tahun 2021, Gojek akan semakin memperkuat komitmennya untuk membantu UMKM supaya tetap berkembang dan produktif di tengah pandemi melalui lebih banyak inovasi teknologi dan non teknologi. “Kami akan semakin gencar menghadirkan beragam solusi untuk UMKM lainnya melalui pengembangan fitur, edukasi, hingga kolaborasi strategis dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan. Tantangan masih akan kita rasakan tetapi dibekali pengalaman dan pembelajaran dari tahun yang lalu, serta semangat dan optimisme, saya yakin kita akan semakin tangguh dalam menghadapi tahun ini, ” tutup Novi. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah sudah berjalan setengah periode. Artinya, tersisa 2,5 tahun lagi bagi Edy dan Ijeck untuk mewujudkan visi misinya menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat.
“Besok, 10 Februari tepat 2,5 tahun Edy Rahmayadi bekerja sebagai Gubsu. Sudah sepantasnya semua pihak memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerjanya, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut,” kata juru bicara sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Ustad Syahrul Effendi Siregar melalui siaran persnya, Selasa (9/2/2021).
Tentunya, kata Syahrul, evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Gubsu selama 2,5 tahun harus dilandasi pada objektivitas dan demi kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan, kebudayaan dan peradaban rakyat Sumut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba membenarkan bahwa fraksinya telah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Edy Rahmayadi. “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut merupakan salah satu bagian penting dari rakyat Sumut, karena beranggotakan 19 orang yang mewakili 20 persen rakyat Sumut, bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan dan atau kegagalan Gubsu dalam membangun Sumut. Sehingga, penilaian dan Evaluasi yang kami sampaikan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kepada rakyat,” ujar Mangapul.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut ini menyatakan, untuk menghindari unsur subjektivitas dalam melakukankan penilaian dan evaluasi dari setengah perjalanan kerja Gubsu masa jabatan 2018 – 2023, maka sebagai alat ukurnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menggunakan 5 program prioritas yang telah dirumuskan oleh Edy Rahmayadi sebagai upaya untuk mewujudkan rakyat Sumut yang bermartabat.
Kelima program prioritas tersebut adalah, pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketata-tenagakerjaan, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir, dan peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan kembali ke sektor agraris.
“Dari hasil kajian yang telah kami lakukan terhadap kelima program tersebut, maka kami berani menyatakan bahwa setengah periode masa kerja Gubsu, kinerja Edy Rahmayadi masih jauh dari harapan rakyat Sumut, kinerja dari lima program tersebut masih sangat buruk, apa saja yang menjadi kelemahan di lima program tersebut akan kami sampaikan satu-persatu nantinya sebagai bahan untuk koreksi bagi eksekutif di bawah kepemimpinan Gubsu dan juga sebagai sajian penilaian kepada publik untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pempropsu untuk membangun Sumut,” pungkas Mangapul.(adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan yang diberikan Ketua Bung Ogi Siriat (BOS) Centre, Franky Partogy Wijaya Sirait kepada warga Tionghoa yang kurang mampu dalam menyambut Hari Raya Imlek 2572, mendapat apresiasi dari Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Kota Pematangsiantar, Susanto.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu Waraga Tionghoa yang kurang mampu dalam merayakan Imlek 2572 ini. Terkhusus kepada BOS Centre Franky Partogi Wijaya Sirait,” kata Susanto dalam sambutannya pada Acara Pemberian Bantuan Sembako kepada Warga Tionghoa yang akan merayakan Imlek di lapangan Basket Perguruan Mansjusri Pematangsiantar, Jumat (5/2) lalu.
Susanyo berharap, agar pada perayaan Imlek ini umat Buddha dapat memberikan contoh yang baik dalam mengembangkan benih-benih ke-Buddha-an yang ada dalam diri masing-masing dan kebijaksanaan akan ada dalam diri umat Buddha.
Terpisah, Juru Bicara BOS Centre Petrus Stuart Miller Sirait menyampaikan, pemberian bantuan tersebut bekerjasama dengan Yayasan Manjusri dan Walubi Pematangsiantar dengan memberikan 135 paket sembako untuk warga Tionghoa yang kurang mampu. “Acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan menerapkan social distancing, penggunaan masker dan penyemprotan disinfektan menggunakan bilik disinfeksi di pintu masuk,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Disebutnya, setiap warga yang datang menerima 15 kg beras, 1 kotak mie instan, beberapa amplop angpao dan 1 buah bingkisan yang berisi bihun, minyak goreng, sirup, gula, kecap manis, tepung, susu kental manis, kopi dan sembako lainnya.
Petrus yang juga Alumni Lemhannas ini menjelaskan, acara pembagian dibagi menjadi beberapa sesi dan tiap sesi sudah dijadwalkan agar yang hadir maksimal 20 orang untuk menghindari kerumunan. Warga yang hadir sangat senang dengan diadakannya acara ini meski Franki Partogi Wijaya tidak bisa hadir karena mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumut sehingga diwalikili oleh dirinya.
Dalam kata sambutannya menggunakan Bahasa Hokkien, Petrus menyampaikan harapan agar tahun ini kita semua banyak rezeki, sehat selalu dan agar tahun ini menjadi tahun yang baik bagi kita semua.(adz)
GEDUNG INALUM: Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM, dibangun delapan lantai.
Itulah satu kata yang menggambarkan perusahaan pabrik peleburan Aluminium satusatunya di Indonesia, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM.
GEDUNG INALUM: Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM, dibangun delapan lantai.
Perjalanan INALUM dimulai sejak 6 Januari 1976, di mana Pemerintah Republik Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) – Konsorsium 12 investor Jepangsepakat mendirikan PT (INALUM menjadi salah satu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia.
PADA tahun 1976, pembangunan PLTA mulai dilakukan di daerah Paritohan Kabupaten Toba dan Asahan yaitu dekat hulu Sungai Asahan.
Sedangkan pembangunanPabrikPeleburanAluminiummulaidilakukan di Kualatanjung, Kabupaten Batubara (dahulu masih Kabupaten Asahan).
Sebelum adanya INALUM, lokasi tersebut masih merupakan hutan, lahan kosong, rawa-rawa dan sungai biasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari.
Salahseorangsaksisejarahawal pembangunan INALUM, H. Soffyan yang juga merupakan PemimpinRedaksi/Penanggung Jawab Harian Analisata kmenampik saat awal pembangunannya, INALUM sempat “diganggu” semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jepang yakni “East West Seminar” dan“YamamotoFoundation”.
Keberadaan INALUM dituduh akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Danau Toba di sekitar kawasan Paritohan.
Termasukjuga rencana pembangunanPabrik PeleburanAluminiumdiKabupaten Batubarayangberpotensimenimbulkan polusi udara di kawasan tersebut.
Dalam dua kali pertemuan dengan kedua LSM itu, H Soffyan sempat memberikan argumentasi, bahwa Indonesia harus memanfaatkan potensi airnya untuk membangun negara serta mendapatkan jaminan dari perusahaan Jepang untuk secara ketat menjaga kelestarian alam, dan tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di kawasan Danau Toba.
“Untuk membuktikan komitmen bahwa perusahaan Jepang itu konsisten menjaga lingkungan dan polusi udara, kami juga sempat dibawa berkunjung ke Pabrik Sumitomo di Okudogo yang berada di salah satu pulau di Jepang.
Hal itu tak lain untuk membuktikan bahwa dengan pabrik yang lebih besar mereka menjaga lingkungan dan tanpa diganggu oleh polusi udara serta pencemaran lingkungan sebagaimana dikhawatirkan oleh LSM Jepang tersebut,” ujar H. Soffyan.
“Apalagi keberadaan INALUM sejak tahun 1976 ternyata berperan sangat nyata dan besar dalam mewarnai pembangunan Sumatera Utara.
INALUM telah memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusi lainnya terhadap pembangunan di daerah Sumatera Utara,” tambah H Soffyan yang juga mengaku menjadi saksi sejarah saat pertama kali pihak Jepang membersihkan lahan di kawasan Paritohan, lokasi pembangunan PLTA INALUM.
Lebih lanjut pada tahun 1982, INALUM resmi beroperasi. Dengan beroperasinya INALUM kehidupan perekonomian masyarakat sekitar semakin meningkat.
Hal ini disebabkan adanya aktivitas operasional INALUM yang turut mengembangkan kegiatan ekonomi pendukung, bahkan cabang industri lain juga turut meramaikan Kualatanjung.
Pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja sekitar sebagai karyawan INALUM dan industri lainnya sehingga ikut mendorong sektor perekonomian di Indonesia.
Setelah kurang lebih 31 tahun INALUM beroperasi, pada tahun 2013 perjanjian induk (Master Agreement) antara pemerintah Indonesia dan NAA terkait kepemilikan INALUM resmi berakhir, melalui kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Desember 2013 untuk mengambilalih seluruh saham INALUM.
Kepemilikan saham INALUM menjadi 100% milik Pemerintah Indonesia, dan resmi menjadi BUMN ke-141 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014.
Gedung 8 Lantai Pasca menjadi BUMN sejak tahun 2013, pada 6 Januari 2021 yang lalu, INALUM telah menginjak usia yang ke-45 tahun.
Di usia ini, INALUM juga meresmikan Gedung Perkantoran 8 lantai yang pertama di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Gedung yang dibangun sejak 2018 ini diharapkan mampu menjadi akselerator untuk percepatan perkembangan Industri di Sumatera Utara dan Kabupaten Batubara khususnya.
Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti gedung secara virtual oleh Wakil Menteri BUMN I Republik Indonesia Pahala Nugraha Mansury.
Dalam hal pembangunan, INALUM konsisten memberikan kontribusi aktif untuk kemajuan Sumatera Utara sejak masih berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
Bahkan sejak bertransformasi menjadi BUMN pada 2013, kontribusi INALUM semakin meningkat terhadap kemajuan Sumatera Utara.
Dalam 3 tahun terakhir INALUM telah memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi daerah kepada Provinsi Sumatera Utara termasuk kabupaten disekitar wilayah operasi perusahaan.
Juga menyalurkan bantuan PKBL & CSR dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, bencana alam, fasilitas umum dan pengembangan kawasan wisata, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan, olahraga, kesenian, kebudayaan dan program pemberdayaan UMKM.
Program-program tersebut sesuai dengan Sustainable Development Goals dengan total penyaluran dana PKBL & CSR sejak menjadi BUMN sekitar Rp 214 miliar.
Hal ini sejalan dengan Noble Purpose INALUM, yakni “We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity dan Brighter Future” yang bertujuan untuk bermanfaat kepada kehidupan masyarakat, kesejahteraan bangsa dan masa depan indonesia yang lebih baik.
“Dalam hal bantuan pelestarian alam, INALUM juga tercatat turut menjaga kelestarian Danau Toba sebagai ikon pariwisata terbesar di Sumatera Utara, INALUM berkontribusi aktif dalam konservasi Kawasan Danau Toba.
Sejak tahun 2015 terhitung sekitar 440 ribu pohon sudah ditanam oleh INALUM pada lahan sekitar 750 hektar di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba,” terang H Soffyan.
“Kontribusi INALUM ini sangat baik untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara.
Bahkan bila dibandingkan perusahaan lain di Sumatera Utara, INALUM ini merupakan salahsatu perusahaan yang memberikan kontribusi pajak terbesar bagi kemajuan Sumatera Utara,” tutur pengamat Ekonomi Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo.
Wahyumenambahkan, padamomen Covid- 19 iniINALUM juga turut membantu pemulihan ekonomi yang terpuruk diakibatkan wabah Covid- 19.
“INALUM pada saat Covid-19 ini juga ditunjuk sebagai Koordinator Satgas Bencana Nasional BUMN Wilayah SumateraUtara, dengan adanya penunjukkan ini INALUM berkontribusi aktif dalam memberikan bantuan kesehatan dan ekonomi untuk memacu pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” terangnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Sumut lainnya Armin Rahmansyah Nasution SE MSi mengatakan, sebagai salah satu perusahaan yang besar di Sumut ini, INALUM diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat Sumut.
“Sejak dinasionalisasi, memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Sumatera Utara.
Tetapi tentu juga harus melihat bagaimana kinerjanya.
Misalnya, kalau secara profit mengalami peningkatan, otomatis kontribusinya termasuk juga CSR atau bantuan kemasyarakat juga harus ditingkatkan,” ujardosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan(Unimed) ini.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini yang menghantam semua sektor ekonomi di masyarakat, INALUM sangat menjadi harapan bagi masyarakat Sumut dalam memberikan kontribusinya.
Untuk itu, INALUM berkontribusi aktif dalam memberikan bantuan Covid-19 berupa bantuan APD, sembako, rapid test dan lain-lain.
Di mana hal ini turut meringankan beban masyarakat Sumatera Utara yang terdampak Covid-19.
Pengamat Sosial Ekonomi Sumatera Utara, Prof Aldwin Surya SE, MPd PhD menyebutkan, bahwa selama 45 tahun INALUM berdiri, perusahaan tersebut secara konsisten menunjukkan kontribusi aktif bagi kemajuan Sumatera Utara.
“INALUM sudah meletakkan dasar yang sangatkuatdalammendukung pembangunan di Sumut, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi daerah ini, khususnya sektor UMKM.
Dengan program kemitraannya bersama warga sekitar secara berkesinambungan hingga saat ini, membantu pemerintah dalam menggalakkan keberhasilan meningkatkan UMKM di Sumut,” ujarnya.
Prof Aldwin Surya menambahkan, banyak UMKM yang terdampak dengan adanya wabah Covid-19 dan melalui program kemitraan INALUM aktif berkontribusi membantu pemulihan UMKM sehingga hal ini sangatlah baik dan dapat dicontoh oleh perusahaan lain.
“Dengan adanya INALUM sebagai salah satu perusahaan besar yang aktif berkontribusi dalam memajukan dan membangkitkan perekonomian Sumatera Utara, maka hal ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama,” tutupnya.
Lebih lanjut, INALUM ke depannya dapat berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan apabila dapat merealisasikan ekspansinya sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis aluminium di Indonesia.
Terlebih tambahan smelter aluminium di Kuala Tanjung, merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2018 tentang kawasan industri Kualatanjung, INALUM bersama Pelindo 1 juga akan mengembangkan kluster aluminium di Kualatanjung.
INALUM juga sangat berambisi untuk dapat mengembangkan sayapnya menjadi perusahaan besar berbasis Aluminium yang terintegrasi sebagaimana Rencana jangka Panjang Perusahaan.
Pada tahun 2030 diharapkan kapasitas produksi INALUM dapat mencapai sekitar 1,3 juta ton aluminium per tahun serta dapat melakukan integrasi ke hulu dengan menambah kapasitas produksi Alumina melalui PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) hingga 3 juta ton pertahun serta pembangunan pabrik CPC dan tidak menutup kemungkinan untuk berpartner dalam pabrikasi CTP, Aluminium flouride maupun di industri hilir baik remelting secondary aluminium, alloy, billet ataupun high end product.(*)
BONGKAR MUAT: Aktivitas peti kemas di pelabuhan Belawan tetap berlangsung walau ada pandemi Covid-19.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada bulan Desember 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan November 2020, yaitu dari US$720,94 juta menjadi US$748,58 juta atau naik sebesar 3,83 persen.
BONGKAR MUAT: Aktivitas peti kemas di pelabuhan Belawan tetap berlangsung walau ada pandemi Covid-19.
Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, menjelaskan bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen
“Golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar Sumut pada Desember 2020 terhadap November 2020 adalah golongan kopi, teh dan rempah-rempah sebesar US$8,43 juta (33,07%),” sebut Syech.
Syech mengungkapkan bahwa ekspor ke Tiongkok pada Desember 2020 merupakan yang terbesar yaitu US$105,59 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US$89,44 juta dan Pakistan sebesar US$52,00 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 33,00 persen.
“Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada Desember 2020, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US$285,69 (38,16%),” ungkap Syech.
Peran dan perkembangan ekspor Sumut menurut sektor pada bulan Desember 2020 serta periode Januari-Desember 2020. Bahwa Sektor Pertanian pada bulan Desember mengalami kenaikan US$14,41 juta (36,10%) dibandingkan bulan November 2020.
Syech menambahkan sektor Industri naik sebesar US$13,23 juta (1,94%), sementara sektor-sektor lainnya relatif stabil.”Kontribusi nilai ekspor sektor industri terhadap total nilai ekspor Januari-Desember 2020, sebesar 92,80 persen, sektor pertanian sebesar 7,20 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian, sektor minyak dan gas, serta sektor lainnya sebesar 0,00 persen,” tandasnya.(gus/ram)
VIRTUAL: Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris (tengah) saat konferensi pers secara virtual terkait kinerja dan kondisi keuangan DJS kesehatan, Senin (8/2).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Arus kas atau cashflow Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2020 mulai surplus. Sampai dengan akhir tahun 2020, pendanaan program ini terhitung cukup dan bahkan kondisi keuangan berangsur sehat.
VIRTUAL: Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris (tengah) saat konferensi pers secara virtual terkait kinerja dan kondisi keuangan DJS kesehatan, Senin (8/2).
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan, kondisi keuangan DJS kesehatan yang berangsur sehat ini ditunjukkan dengan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan secara tepat waktu kepada seluruh fasilitas kesehatan, termasuk juga penyelesaian pembayaran atas tagihan tahun 2019.
“Data unaudited mencatat, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31 Desember 2020, DJS kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp18,7 Triliun,” ujar Fachmi Idris dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/2).
Kata Fachmi, Pemerintah dan BPJS Kesehatan telah berupaya memastikan kecukupan pembiayaan Program JKN-KIS. Hal ini dilakukan agar melalui program tersebut masyarakat tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. “Dengan tata kelola yang andal, Program JKN-KIS diharapkan pada tahun 2021 mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS kesehatan sesuai regulasi,” ungkapnya.
Menurut dia, untuk prediksi kondisi DJS kesehatan ke depan, terlebih di masa pandemi Covid-19, maka akan terus dipantau. Hal itu dengan memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat serta melihat kondisi ekonomi Indonesia. “Kondisi cashflow DJS kesehatan yang berangsur sehat ini menjadi hal yang positif untuk keberlangsungan Program JKN-KIS ke depan. Tongkat estafet ini diharapkan dapat meringankan laju direksi BPJS Kesehatan di masa mendatang,” sebut Fachmi.
Ia menuturkan, cashflow DJS kesehatan yang cukup ini, tentu juga akan berimbas pada peningkatan kualitas layanan. BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terus melakukan monitoring atas pemberian layanan kepada peserta. “Karena itu, fasilitas kesehatan (faskes) diharapkan konsisten memberikan layanan yang berkualitas dan tidak melakukan tindakan penyimpangan yang berdampak pada pembiayaan program jaminan kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien,” tuturnya.
Fachmi mengaku, di tahun 2020, angka kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan Program JKN-KIS naik dibanding tahun sebelumnya. Untuk angka kepuasan peserta, tahun 2019 memperoleh angka 80,1% sedangkan tahun 2020 naik menjadi 81,5%. Sementara untuk kepuasan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 81,3% di tahun 2020, dari angka 79,1% di tahun 2019.
Dia mengimbau, peserta JKN-KIS diharapkan secara aktif memberikan feedback (umpan balik) atas layanan yang diberikan oleh faskes dalam rangka perbaikan dan komitmen layanan yang diberikan. Serta, tetap rutin membayar iuran dan menaati prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan, sebagai wujud dukungan atas keberlangsungan Program JKN-KIS.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS yang rutin membayar iuran. Terima kasih juga kepada fasilitas kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta DPR RI yang turut mengawal dan berkontribusi dalam upaya keberlangsungan Program JKN-KIS,” ucap Fachmi.
Fachmi menambahkan, saat ini masih perlu adanya upaya bersama juga untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam pasal 37 disebutkan, kesehatan keuangan aset DJS kesehatan diukur berdasarkan aset bersih DJS kesehatan dengan ketentuan, yaitu paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan. Dan, paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.
“Aset neto yang sehat ini dihitung, jika dalam istilah asuransi bisa dikatakan sebagai modal minimum atau Risk Based Capital (RBC) dari DJS kesehatan untuk mengelola Program JKN-KIS. Tentu upaya penyehatan DJS kesehatan ini terus diupayakan Pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta tetap optimal,” tandas Fachmi. (ris/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai Leading Digital Telco Company, Telkomsel #TerusBergerakMaju dalam menghadirkan teknologi terdepan untuk mendukung kegiatan operasional seperti penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Go Green Fuel Cell. Telkomsel membutuhkan sumber energi untuk mengoperasikan lebih dari 228.000 BTS yang tersebar di seluruh negeri. Seiring perkembangan teknologi yang ada, Telkomsel juga mulai mengaplikasikan sumber energi yang ramah lingkungan seperti BTS Go Green Fuel Cell.
General Manager Network Operation and Quality Management Sumbagut , Ridwan Simanullang mengatakan, “Telkomsel turut berkomitmen mendukung cita-cita pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis energi bersih atau ramah lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pemanfaatan Fuel Cell melalui sumber energi berbahan bakar Hydro Plus (Campuran Methanol & Air) dan Solarcell dengan sumber energi surya. Teknologi tersebut kami implementasikan dibeberapa BTS yang ada di wilayah operasional Regional Sumbagut, yakni : Binjai, Lubuk Pakam, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, Nias dan Kepulauan Singkil.”
Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa pemanfaatan energi ramah lingkungan bukanlah hal baru bagi Telkomsel. “Sebelumnya, Telkomsel juga telah memanfaatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan selain Fuel Cell dan Solar Cell (tenaga surya) dan juga tenaga angin, serta Micro Hidro. Pemanfaatan energi ramah lingkungan tersebut dapat kami wujudkan berkat riset berkesinambungan yang berlandaskan semangat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Telkomsel”, ujar Ridwan.
Teknologi Fuel Cell dapat memproduksi energi listrik dengan gas buang berupa uap air (zero emission). Telkomsel telah menggelar 216 BTS Go Green Fuel Cell diseluruh Indonesia, dengan 95 BTS tersebar di wilayah regional Sumbagut. Penggunaan sumber energi alternatif ramah lingkungan ini juga turut menjadi bagian dari usaha Telkomsel memastikan ketersediaan jaringan broadband diseluruh penjuru negeri. Sementara itu untuk teknologi Solar Cell telah diimplementasikan pada 6 BTS yang ada di Kepulauan Singkil, Nias dan Padang Sidempuan.
“Semangat pemanfaatan energi ramah lingkungan ini akan terus kami jaga untuk mewujudkan Industri Telekomunikasi yang ramah lingkungan di Indonesia. Dengan kapabilitas yang kami miliki, Telkomsel akan terus menghadirkan layanan serta solusi digital terkini dengan pemanfaatan sumber energi tanpa emisi”, tutup Ridwan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menteri Agama tentang seragam di sekolah negeri menjadi polemik di masyarakat. Hal ini juga menjadi topik yang diangkat dalam fokus grup diskusi (FGD) yang diinisiasi anggota DPD RI asal Sumut, Muhammad Nuh dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, seperti praktisi hukum, akademisi, pakar syariah, Ormas, dan lainnya di GH Corner, Jalan DR Mansyur Medan, Minggu (7/2).
“Isu politik sepertinya lebih besar dibandingkan isu lainnya dalam polemik seragam sekolah ini,” kata pakar syariah, DR Usman Jakfar. Menurutnya, Undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam semua sendi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, harus didasari pada nilai-nilai dari ajaran agama.
Sedangkan Dodi Candra SH MH, praktisi hukum Sumatera Utara, dalam pandangannya menyebutkan, ada pertentangan dalam pasal pertimbangan dan pasal keputusan. Di pasal pertimbangan huruf a di sebutkan; bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga ideologi.
Sedangkan dalam pasal keputusan butir 3 dikatakan, dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana di maksud dalam diktum kedua pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau atau melarang, penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. “Jelas ini bertentangan,” tegas Dody.
Muslim Maksum, Lc selaku Pimpinan pondok Pesantren Al Uswah Langkat dalam pendangannya mengatakan, munculnya polemik ini menjadi pertanyaan besar. “Di saat negara kita sedang dirundung virus Covid-19, banyak utang, malah muncul permasalahan ini dan sampel sekolahnya juga sedikit. Sepertinya ini hanya pengalihan isu,” ujar Muslim.
Sekretaris PW Persis, Abdul Aziz dalam pandangannya memberi apresiasi kepada Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar yang menolak SKB 3 Menteri tersebut karena dinilai cacat hukum dan menabrak lima pasal di UUD 1945 dan UU Otoda. Hal senada disampaikan, Taufik Nasution M Hum yang menyebutkan bahwa SKB 3 Menteri ini berada pada posisi paling bawah di antara norma hukum yang ada.
Para peserta yang hadir dalam FGD ini seperti dari IKADI, Persistri, Salimah Sumut, Dewan Masjid Indonesia, aktivis pemuda dan Al Azhar Center berharap agar Muhammad Nuh selaku anggota DPD RI Perwakilan Sumut, dapat menyampaikan aspirasi ini ke pusat. Menurut mereka, cukup beralasan jika SKB 3 Menteri tentang seragam di sekolah negeri ini untuk dibatalkan.
Menyukapi hal ini, Muhammad Nuh mengaku siap menyampaikan aspirasi yang tertuang dalam FGD ini. Apalagi menurut Nuh, FGD ini dilaksanakan sebagai forum rekonsiliasi umat dalam merespon masalah yang ada. (rel/adz)
